BKD Prov Kaltim Berikan Bantuan Korban Banjir
Kamis, 13 Juni 2019
  Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat korban musibah banjir khususnya yang melanda Kota Samarinda, BKD Prov Kaltim menyerahkan... Baca selengkapnya...
Pasca Cuti Bersama Idul Fitri, Kembali ke Aktivitas Kedinasan
Selasa, 11 Juni 2019
  Setelah libur dan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1440 H/ 2019, Pegawai di lingkup BKD Prov. Kaltim kembali masuk kantor pada Senin tanggal... Baca selengkapnya...
Buka Puasa Bersama di Lingkup BKD Prov Kaltim
Senin, 27 Mei 2019
  Buka puasa bersama yang menjadi agenda tahunan setiap bulan Ramadhan selalu menjadi ajang silaturahim antar sesama pegawai dilingkup BKD Prov... Baca selengkapnya...
Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemprov Kaltim Tahap Psikometri dan Tes Narkoba
Kamis, 23 Mei 2019
Samarinda, Kaltim : Hari Kamis 23 Mei 2019 berlangsung Seleksi Terbuka untuk Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dilingkungan Pemprov... Baca selengkapnya...
Mendorong Reformasi Birokrasi Melalui RLA
Selasa, 21 Mei 2019
  Seleksi Calon Peserta RLA di lingkungan Pemprov Kaltim Sedikitnya 6 Pejabat PNS eselon III atau Pejabat Administrator dilingkungan Pemprov... Baca selengkapnya...
Feb Soal PNS Tipikor Berkeliaran di Birokrasi, BKN Dorong Pejabat Pengelola Kepegawaian se-Indonesia Tegakkan Regulasi yang Berlaku
Kamis, 08 Pebruari 2018
  Palembang-Humas BKN, Terkait dengan sanksi kepada PNS yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang... Baca selengkapnya...
Kemenkumham Perketat Pengawasan SKB CPNS
Senin, 09 Oktober 2017
JAKARTA – Selama Seleksi Dasar Kompetensi (SKD) CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah selesai. Menjelang Seleksi Kompetensi Bidang... Baca selengkapnya...
Menteri Asman : Data Tak Sinkron, Tak Tambahan CPNS Baru
Kamis, 05 Oktober 2017
  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menegaskan perlunya sinkronisasi data... Baca selengkapnya...
Pemprov Terima 5.123 Tenaga Guru SMA/SMK
Kamis, 02 Pebruari 2017
  SAMARINDA - Sebanyak 5.123 tenaga  guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dari jenjang SMA maupun SMK akan ditampung Pemprov... Baca selengkapnya...
Ketua APPSI: Lelang Jabatan Ganggu Pelayanan Publik
Selasa, 31 Januari 2017
  Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan istilah lelang... Baca selengkapnya...
Seleksi JPT Pratama Sekda Kab Berau
Kamis, 05 April 2018
-PENGUMUMAN- Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai... Baca selengkapnya...
Hasil JPT Pratama Sekda Kota Samarinda
Minggu, 14 Mei 2017
PENGUMUMAN NOMOR : 016/Pansel-JPT Pratama/V/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KOTA... Baca selengkapnya...
Hasil Seleksi JPT Pratama Sekda Kab. Kutai Barat
Kamis, 16 Maret 2017
 PENGUMUMAN NOMOR : 015/Pansel-JPT-Kubar/III/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KAB.... Baca selengkapnya...
http://www.bkn.go.id/berita/pemenuhan-kebutuhan-pegawai-harus-mengacu-pada-prioritas-pembangunan
Jumat, 03 Pebruari 2017
  Tanpa Alasan Pasti, Walikota akan Temui Lagi Sebelum Dilantik SAMARINDA – Keinginan Walikota Samarinda H Syaharie Jaang untuk mendapatkan... Baca selengkapnya...
Pelantikan PNS Eselon IV Pemkot Samarinda, Mesti sebelum 3 Februari
Kamis, 02 Pebruari 2017
PROKAL.CO, SAMARINDA – Kinerja instansi di lingkup Pemkot Samarinda tersendat. Pasalnya, staf mereka yang pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV tak... Baca selengkapnya...
Pendaftaran PPPK Tahap I Mulai 10 Februari
Selasa, 12 Pebruari 2019
  Menteri PANRB Syafruddin memberikan keterangan kepada wartawan mengenai seleksi PPPK di Jakarta, Jumat (08/02). JAKARTA - Menteri... Baca selengkapnya...
Seleksi P3K Terdiri dari Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi
Selasa, 12 Pebruari 2019
  Palembang-Humas BKN, Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN, Julia Leli Kurniatri menyampaikan bahwa seleksi Pegawai Pemerintah dengan... Baca selengkapnya...
Sejumlah Posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Tidak Dapat Diisi Oleh P3K
Senin, 11 Pebruari 2019
  Jakarta-Humas BKN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berhak mendapatkan pengembangan kompetensi dan wajib mematuhi kedisiplinan... Baca selengkapnya...
Sebanyak 8.035 NIP CPNS TA 2018 Telah Ditetapkan
Senin, 28 Januari 2019
Jakarta-Humas BKN, Pusat Pengolahan Data SSCN BKN per Kamis, 24 Januari 2019 pukul 15.01 WIB mencatat sebanyak 8.035 peserta yang lolos seleksi CPNS... Baca selengkapnya...
JPT dapat Diisi PPPK
Senin, 28 Januari 2019
  Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, dalam acara Konsultasi Publik Pengisian JPT dan JF oleh PPPK di Lingkungan... Baca selengkapnya...

Kepala BKN : Manajemen PNS Hadapi Dua Tantangan

Jkt-Humas, saat ini manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) menghadapi dua tantangan. Pertama, menyangkut bagaimana meningkatkan profesionalisme PNS sebagai salah satu unsur aparatur Negara. Kedua, menyangkut apa yang harus dilakukan oleh PNS khususnya para pejabat pembina dan pengelola kepegawaian.  Demikian pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Edy Topo Ashari saat membuka Rapat Kerja  (Raker) Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Kepegawaian di Hotel Sahid Yogyakarta, Jumat (3/12).

Kepala BKN lebih jauh menjelaskan bahwa aktivitas pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian merupakan bagian dan titik sentral tercapainya tujuan manajemen kepegawaian secara menyeluruh. Sementara itu, di sisi lain pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepegawaian dengan segala kendala yang ada belum dapat berjalan secara optimal.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) Bambang Chrisnadi menjelaskan bahwa BKN dibentuk untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan manajemen PNS. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya  efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian. Untuk mencegah kasus kepegawaian, perlu dibangun kepercayaan (trust buliding) dan kejujuran antara BKN dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai mitra kerja. Trust building dimaksudkan agar ada kesesuaian antara kebenaran material dan kebenaran formal.
Saat memberikan laporan pada Raker ini, Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Wiritno mengatakan bahwa  tujuan Rapat Kerja Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian ini adalah untuk mewujudkan kesamaan visi, misi dan langkah stratejik dalam pelaksanaan dan pengawasan kepegawaian. Raker yang dihadiri Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pekerjaan Umum Basuki Hadimulyo sebagai Ketua Umum Forum Bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Forbes APIP),  para Inspektur Kementerian, Inspektur Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan Inspektur Pemerintah Provinsi berlangsung di Hotel Sahid Yogyakarta, Jumat-Minggu (3-5/12).

 

60 Persen Data Honorer Dimanipulasi


Hasil Verifikasi dan Validasi Tahap Satu

JAKARTA--Sesuai prediksi, data tenaga honorer ternyata banyak yang dimanipulasi. Hasil verifikasi dan validasi data honorer tertinggal untuk kategori yang dibiayai APBN/APBD, menunjukkan hanya 40 persen saja yang datanya benar. Selebihnya merupakan data-data hasil manipulasi. Ini merupakan hasi verifikasi dan validasi tahap pertama di wilayah Jawa, sebagian Sumatera, Aceh, dan Jogjakarta.

"Data yang diperoleh tim, ada 60 persen jumlah honorer yang dimark-up. Paling tidak ini bisa dijadikan gambaran kalau jumlah honorer tertinggal sebenarnya sedikit. Namun entah karena daerah ingin coba-coba maka ditambah-tambahin," kata Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho yang ditemui di kantornya, Rabu (27/10).

Wilayah-wilayah yang diverifikasi di tahap pertama ini, menurut Ramli, mengoleksi tenaga honorer yang lebih banyak dibanding di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Untuk wilayah Sulawesi dan Kalimantan, tim telah melakukan pendataan sejak 25 Oktober dan berakhir 3 November mendatang.

"Kami yakin banyak daerah yang berpikir bisa meloloskan honorer ilegal dalam verifikasi data ini. Namun mereka lupa, pusat juga tidak sebodoh itu. Yang masuk data base hanya yang benar-benar sesuai kriteria. Yang tidak lolos, kita kembalikan ke BKD masing-masing," bebernya.

Untuk diketahui dalam jadwal kunjungan tim pada 11 Oktober, daerah yang dikunjungi adalah Provinsi Jatim dengan 38 kabupaten/kota, Jabar plus 27 kabupaten/kota, Banten dengan delapan kabupaten/kota, Yogyakarta dengan lima kabupaten/kota, Jateng dengan 35 kabupaten/kota. Untuk wilayah Sumatera yang pernah dikunjungi adalah Provinsi Sumsel dengan delapan kabupaten/kota, Riau dengan 10 kabuaten/kota, Sumbar dengan 17 kabupaten/kota, dan Aceh dengan 22 kabupaten/kota.

Dari masing-masing daerah ada perbedaan lamanya verifikasi dan validasi. Misalnya Kota Bekasi waktu verifikasinya mulai 11 sampai 20 Oktober. Sedangkan Cimahi sejak 11-15 Oktober. (esy/jpnn) Sumber : jpnn.com, 28-10-2010
 

Gamawan Perketat Izin Plesiran Pejabat Daerah


JAKARTA - Maraknya para pejabat eksekutif maupun legislatif di daerah yang melancong ke luar negeri memaksa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengambil sikap. Rencananya, Mendagri akan memperketat izin untuk kunjungan ke luar negeri bagi pejabat daerah. Selain itu, Mendagri juga akan mengeluarkan Surat Edaran guna mempersempit alokasi dana studi banding dalam penyusunan RAPBD.

Berbicara pada acara dialog bulanan dengan Forum wartawan kementrian Dalam Negeri, Rabu (27/10), Mendagri mengatakan, selama ini selain kunjungan pejabat daerah keluar nageri memakan banyak biaya, hasilnya pun masih dipertanyakan. Ia mencontohkan rencana 9 anggota DPRD Sumatera Barat yang hendak bertolak ke Italia dengan alasan untuk memasarkan kopo. “Apa kepentingannya kunjungan ke Italia itu  untuk Sumbar" Kopi apa yang akan mereka promsikan di sana, sementara biaya untuk ke sana hingga Rp 500 juta," kata Mendagri.

Lebih lanjut Mendagri juga menyinggung kepala daerah yang minta izin ke luar negeri hanya untuk hal-hal sepele seperti ikut seminar. Padahal, belum tentu kunjungan dan seminar itu bermanfaat bagi daerah yan dipimpin. "Bahkan ada gubernur yang saat itu daerahnya dilanda gempa, tetapi malah ada di luar negeri," ucapnya.

Karenanya, Mendagri memperketat pemberian izin. "Ada seorang gubernur yang kemarin minta izin ke luar negeri. Yang memberi izin adalah presiden. Tetapi karena sudah terlalu sering ke luar negeri, di rekomendasi saya tulis gubernur ini sudah bolak-balik ke luar negeri tapi kita belum tahu hasilnya," ungkapnya.

Selain itu, Mendagri akan mengunci keinginan para pejabat daerah berkunjung ke luar negeri yang dibiayai uang negara itu melalui penyusunan APBD. "Kita akan siasati saat penyusunan anggarannya," tambahnya.

Diakuinya, selama ini tidak ada sanksi tegas terhadap pejabat daerah yang tetap berkunjung ke luar negeri sekalipun tidak ada izin dari Kementrian Dalam negeri. "Jadi selagi anggaran masih disusun, kita perkecil ruang untuk alokasi anggaran studi banding. Draf surat edarannya sudah ada. Mungkin dua minggu lagi kita kirim ke semua daerah," tandasnya.

Pada kesempatan sama Mendagri juga mengingatkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta semua kementerian melakukan penghematan dengan memangkas anggaran yang memunculkan pemborosan. Demikian pula untuk penggunaan anggaran di daerah, Mendagri mengatakan bahwa pihaknya tengah merumuskan sistem dan mekanisme untuk menekan pemborosan APBD.

Hanya saja diakuinya, evaluasi Kementrian Dalam Negeri terhadap APBD memang tidak sampai pada substansi karena hanya menilai kesesuaian APBD dengan aturan yang lebih tinggi. "Tapi kini evaluasi itu juga ada hal yang harus dipertimbangan, yakni capaian kinerja daerah, dan pertanggungjawaban hukumnya harus dipertimbangkan,” pungkasnya.(ara/jpnn) Sumber : jpnn.com, 28-10-2010
 
Browser Anda
This website and many others will display better if you use the Firefox web browser. Simply go to: GetFirefox.com
Samarinda
Kalender Agenda
previous month June 2019 next month
M T W T F S S
week 22 1 2
week 23 3 4 5 6 7 8 9
week 24 10 11 12 13 14 15 16
week 25 17 18 19 20 21 22 23
week 26 24 25 26 27 28 29 30
Waktu Sholat
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra