Tes Urine ASN Pemprov Kaltim, Cegah Penyalahgunaan Narkotika
Selasa, 02 April 2019
  Samarinda, Kaltim : Pemprov Kaltim melaksanakan tes urine terhadap PNS dilingkungannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, (1/4) yakni... Baca selengkapnya...
Tasdik Kinanto Bicara Tentang Komitmen ASN
Selasa, 26 Maret 2019
 Komitmen ASN Melayani Negara dan Bangsa, Perlukah Niat dan Kesadaran? Balikpapan, Kaltim : Bicara tentang ASN, hal ini menurut pemikiran Tasdik... Baca selengkapnya...
Kepala BKN Bima : Indonesia Satu Itu Tugas ASN
Selasa, 26 Maret 2019
  Bisa jadi akibat maraknya aksi saling caci, menghina, mengkritik dan hoax yang bertebaran di medsos, terutama jelang Pilpres dan Pileg kondisi... Baca selengkapnya...
Rapat Koordinasi Kepegawaian Se-Kaltim 2019
Selasa, 26 Maret 2019
“Tingkatkan Pelayanan Publik” Balikpapan, Kaltim : Gubernur Kaltim Dr. Ir. H. Isran Noor mengemukakan bahwa peningkatan pelayanan publik amat... Baca selengkapnya...
Jelang Pilpres 2019, Jaga Netralitas PNS
Rabu, 27 Pebruari 2019
Sosialisasi Netralitas Dan Pemberian Cuti PNS Sebelumnya, Menpan dan reformasi birokrasi Asman Abnur pada tanggal 27 des 2017 telah mengeluarkan... Baca selengkapnya...
Feb Soal PNS Tipikor Berkeliaran di Birokrasi, BKN Dorong Pejabat Pengelola Kepegawaian se-Indonesia Tegakkan Regulasi yang Berlaku
Kamis, 08 Pebruari 2018
  Palembang-Humas BKN, Terkait dengan sanksi kepada PNS yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang... Baca selengkapnya...
Kemenkumham Perketat Pengawasan SKB CPNS
Senin, 09 Oktober 2017
JAKARTA – Selama Seleksi Dasar Kompetensi (SKD) CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah selesai. Menjelang Seleksi Kompetensi Bidang... Baca selengkapnya...
Menteri Asman : Data Tak Sinkron, Tak Tambahan CPNS Baru
Kamis, 05 Oktober 2017
  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menegaskan perlunya sinkronisasi data... Baca selengkapnya...
Pemprov Terima 5.123 Tenaga Guru SMA/SMK
Kamis, 02 Pebruari 2017
  SAMARINDA - Sebanyak 5.123 tenaga  guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dari jenjang SMA maupun SMK akan ditampung Pemprov... Baca selengkapnya...
Ketua APPSI: Lelang Jabatan Ganggu Pelayanan Publik
Selasa, 31 Januari 2017
  Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan istilah lelang... Baca selengkapnya...
Seleksi JPT Pratama Sekda Kab Berau
Kamis, 05 April 2018
-PENGUMUMAN- Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai... Baca selengkapnya...
Hasil JPT Pratama Sekda Kota Samarinda
Minggu, 14 Mei 2017
PENGUMUMAN NOMOR : 016/Pansel-JPT Pratama/V/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KOTA... Baca selengkapnya...
Hasil Seleksi JPT Pratama Sekda Kab. Kutai Barat
Kamis, 16 Maret 2017
 PENGUMUMAN NOMOR : 015/Pansel-JPT-Kubar/III/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KAB.... Baca selengkapnya...
http://www.bkn.go.id/berita/pemenuhan-kebutuhan-pegawai-harus-mengacu-pada-prioritas-pembangunan
Jumat, 03 Pebruari 2017
  Tanpa Alasan Pasti, Walikota akan Temui Lagi Sebelum Dilantik SAMARINDA – Keinginan Walikota Samarinda H Syaharie Jaang untuk mendapatkan... Baca selengkapnya...
Pelantikan PNS Eselon IV Pemkot Samarinda, Mesti sebelum 3 Februari
Kamis, 02 Pebruari 2017
PROKAL.CO, SAMARINDA – Kinerja instansi di lingkup Pemkot Samarinda tersendat. Pasalnya, staf mereka yang pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV tak... Baca selengkapnya...
Pendaftaran PPPK Tahap I Mulai 10 Februari
Selasa, 12 Pebruari 2019
  Menteri PANRB Syafruddin memberikan keterangan kepada wartawan mengenai seleksi PPPK di Jakarta, Jumat (08/02). JAKARTA - Menteri... Baca selengkapnya...
Seleksi P3K Terdiri dari Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi
Selasa, 12 Pebruari 2019
  Palembang-Humas BKN, Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN, Julia Leli Kurniatri menyampaikan bahwa seleksi Pegawai Pemerintah dengan... Baca selengkapnya...
Sejumlah Posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Tidak Dapat Diisi Oleh P3K
Senin, 11 Pebruari 2019
  Jakarta-Humas BKN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berhak mendapatkan pengembangan kompetensi dan wajib mematuhi kedisiplinan... Baca selengkapnya...
Sebanyak 8.035 NIP CPNS TA 2018 Telah Ditetapkan
Senin, 28 Januari 2019
Jakarta-Humas BKN, Pusat Pengolahan Data SSCN BKN per Kamis, 24 Januari 2019 pukul 15.01 WIB mencatat sebanyak 8.035 peserta yang lolos seleksi CPNS... Baca selengkapnya...
JPT dapat Diisi PPPK
Senin, 28 Januari 2019
  Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, dalam acara Konsultasi Publik Pengisian JPT dan JF oleh PPPK di Lingkungan... Baca selengkapnya...

Pemda Dievaluasi, Mayoritas Provinsi Berkinerja Tinggi

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengungkapkan, dari hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap 33 Provinsi pada tahun 2008 menunjukan bahwa tidak ada provinsi yang berkinerja rendah. Namun untuk EKPPD Kabupaten/kota, terdapat banyak daerah yang berkinerja rendah. Bahkan untuk daerah pemekaran setelah 2007, hanya 13 daerah saja yang berhasil.

Hal itu diungkapkan Mendagri dalam Rapat Kerja Komisi II DPR di DPR, Senin (27/9). Agenda raker tersebut adalah pembahasan hasil evaluasi kinerja Pemda.

Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Chairuman Harahap tersebut, Mendagri menyebutkan, ada 474 daerah otonom yang dievaluasi. Untuk hasil evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi, ada 6 provinsi yang kinerjanya sangat tinggi. Sementara yang masuk kategori tinggi ada 24 provinsi. "Untuk kategori sedang ada tiga daerah dan yang berkategori rendah tidak ada," papar Mendagri.

Sementara untuk kinerja pemerintah kabupaten, Mendagri menguraikan, dari evaluasi atas 354 kabupaten pada 2008 tidak ada satu kabupaten pun yang berkinerja sangat tinggi. Yang ada hanya masuk kategori tinggi, yaitu 241 kabupaten, sementara 95 lainnya berkinerja sedang. "Yang rendah ada 15 dan yang tidak diberi nilai ada tiga daerah," bebernya.

Ada pun evaluasi terhadap pemerintah kota, terdapat 87 kota yang dinilai. Hasilnya, tidak satupun kota berkinerja sangat tinggi. "Yang tinggi ada 70, kategori sedang ada 10, dan yang rendah ada tujuh," sebutnya.

EKPPD juga dilakukan terhadap 158 daerah otonom baru (DOB) yang berusia antara 3-10 tahun hasil pemekaran periode 1999-2004. Penilianan dilakukan pada tahun 2010 ini. Hasilnya, tujuh provinsi hasil pemekaran yang dinilai semuanya masuk kategori berkinerja tinggi.

Sedangkan untuk kabupaten hasil pemekaran, terdapat 123 daerah yang dinilai. Hasilnya, tidak satupun yang berkinerja sangat tinggi. Hanya ada 58 daerah berkinerja tinggi, sementara 54 lainnya berkinerja sedang. "Yang rendah ada delapan kabupaten dan tiga lainnya tidak diberi nilai," papar Mendagri.

Sedangkan untuk kota hasil pemekaran, terdapat 28 kota yang dinilai. Sama halnya dengan kabupaten hasil pemekaran, tidak ada satupun uang berkinerja sangat tinggi. "Ada 24 kota dengan peringkat tinggi dan empat lainnya sedang," urai Mendagri.

Sementara untuk daerah otonom baru yang berusia di bawah 3 tahun hasil pemekaran periode 2007-2009, terdapat 57 daerah. "Dari hasil evaluasi, hanya 22,8 persen atau 13 DOB saja yang berhasil," imbuhnya.

Hanya saja, mantan Gubernur Sumatera Barat itu tidak menyebut nama-nama daerah ataupun kategori hasil evaluasinya. Namun bagi daerah berkinerja rendah, kata Mendagri, pemerintah akan meembinanya. "Pemerintah akan mempersiapkan pembinaan dan fasilitasi secara khusus bagi daerah-daerah yang mempunyai prestasi kinerja rendah," tandasnya.

Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, tujuan EKPPD itu untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh sesuai capaian keluaran dan hasil yang direncanakan. EKPPD dilaksanakan oleh tim nasional yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Bappenas, BPKP, BKN, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). "Tim nasional dibantu oleh tim daerah yang terdiri dari unsur Pemda Provinsi, BPKP perwakilan dan Kanwil BPS," tandasnya.

Dijelaskan pula, EKPPD dilakukan secara berjenjang. Yaitu, tim daerah melaksanakan penilaian terhadap LPPD kabupaten/kota di wilayah provinsi, sedangkan Tim Nasional melaksanakan penilaian terhadap LPPD provinsi. "Tim nasional melakukan pemeringkatan capaian kinerja secara nasional," sambungnya.

Adapun aspek penilaiannya antara lain mencakup kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, serta kemampuan daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah dengan parameter peningkatan kualitas manusia.(ara/jpnn) Sumber : jpnn.com, 28-09-2010
 

Seleksi CPNS Mulai Oktober

KABAR gembira bagi pencari kerja yang berminat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam waktu dekat ini, seleksi CPNS akan segera digelar. Hal ini menyusul telah ditetapkannya jadwal penerimaan CPNS 2010 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB). Yakni, mulai Oktober dan paling lambat Desember 2010.

Kepastian tanggal pelaksanaan seleksi CPNS ditentukan masing-masing pemda.
Tahapan dimulai dari pengumuman, pendaftaran, pelaksanaan tes dan seterusnya hingga pengumuman hasil seleksi.

“Seleksi CPNS sudah bisa dimulai Oktober khusus bagi daerah yang sudah siap melaksanakannya. Sedangkan bagi yang belum siap melaksanakan di bulan lain, asalkan tidak lewat Desember 2010,”tutur Deputi SDM bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho kepada JPNN (Jawa Pos Group), Rabu (15/9).

Dalam seleksi CPNS, lanjut Ramli, prinsip objektivitas, transparan (diumumkan via media massa atau elektronik, website), sesuai kompetensi, zero KKN, dan gratis alias tak dipungut biaya, menjadi syarat utama. Pelamar pun diminta mengirimkan lamarannya via pos untuk menghindari kontak dengan panitia. "Banyak pengalaman daerah yang masih terjadi KKN, justru menyengsarakan pelamar sendiri. Karena itu untuk menghindari masalah, penerimaan CPNS dilakukan sesuai aturan," ujarnya.

Ramli pun mewanti-wanti, agar pemda tidak menarik biaya sepeser pun pada pelamar. Karena pelaksanaan seleksi menjadi tanggung jawab pemda, dimana dananya bersumber di APBD. "Kalau ada yang menarik dana silakan laporkan ke inspektorat atau ke pusat," imbaunya.

HONORER
Di bagian lain, tim verifikasi dan validasi honorer akan turun ke daerah pada awal Oktober 2010. Keputusan itu diambil dalam rapat bersama timdari Kemen PAN dan RB, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di kantor BKN kemarin (16/9).

Sekretaris Men PAN dan RB Tasdik Kinanto mengakui, tim verifikasi sengaja tidak turun pada September 2010. Alasannya, hasil pembahasan dengan tim verifikasi masih akan dikonsultasikan dengan Men PAN dan RB E.E. Mangindaan.

“Kami kan belum tahu data yang akan diverifikasi itu. Khusus yang sampai 31 Agustus saja atau yang sampai 15 September,” terang Tasdik. Begitu total honorer diputuskan,kata dia,tim lantas mengkroscek ke lapangan.

Hal senada diungkapkan Direktur Pengolahan Data BKN Iwan Hermanto. Saat dihubungi secara terpisah, dia menyatakan, data honorer yang ada belum tentu lolos verifikasi dan validasi seluruhnya. Sebab, jelas dia, pasti ada yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

“Pemeriksaan ini berlapis. Kalau misalnya dalam tahap verifikasi dan validasi data dinyatakan lulus, begitu di pemberkasan NIP belum tentu lulus juga. Jadi, jangan mengira data BKD yang diserahkan BKN sudah clear. Begitu juga, jangan mengira kalau lulus verifikasi dan validasi berarti lulus pemberkasan NIP. Semua ada prosesnya,” ungkap Iwan.(esy/jpnn/c5/agm) Sumber : www.kaltimpost.co.id, Jum'at 17/09/2010
 

TIGA PILAR MISI PEMBANGUNAN KALTIM


Seluruh Pegawai diminta memahami dan mendukung Tiga Pilar Utama Visi Pembangunan Kalimantan Timur. Demikian pengarahan Gubernur Kaltim pada tanggal 14 September 2010 dalam Apel Hari Pertama Masuk Kerja setelah liburan bersama Idul Fitri 1431 H selama 5 hari, di halaman Kantor Gubernur Kaltim yang dihadiri seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim.

Pilar Pertama adalah Kesejahteraan (prosperity); Prinsip dasar membangun Kaltim untuk semua (East Kalimantan development for all). Artinya pembangunan untuk seluruh lapisan masyarakat, baik yang di kota, desa maupun daerah terpencil dan terisolir, pedalaman dan perbatasan. Pembangunan juga dimaksudkan untuk pemerataan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada jurang yang lebar antara si kaya dan si miskin. Hal ini harus dapat diperjuangkan oleh kalangan Pegawai Negeri Sipil, khususnya di lingkungan Pemprov Kaltim.

Pilar Kedua adalah Demokrasi; Pegawai harus memahami bahwa pembangunan memerlukan demokrasi, agar tercipta keseimbangan diantara kebebasan dan penghormatan terhadap hukum. Harus menjadi keinginan bersama bahwa demokrasi di Kaltim akan terus tumbuh dengan baik, justru karena sama-sama ditopang oleh seimbangnya antara kebebasan dan supremasi hukum. Dalam kaitan itu diingatkan Pegawai Negeri Sipil harus dapat berpatisipasi aktif dalam menyuskseskan Pemilukada dengan menyalurkan suaranya, tetapi tidak boleh terlibat politik apalagi menjadi tim sukses salah satu calon Bupati atau Walikota.

Pilar Ketiga adalah Keadilan; Tanpa keadilan maka demokrasi akan terpasung. Keadilan harus dihadirkan bagi semua kalangan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Keadilan harus untuk semua (Justice for all). Hukum harus menimbang rasa keadilaan dan kemanfaatan. Penegakan hukum harus diperjuangkan dan diwujudkan. Itulah makna pentingnya penegakan hukum yang fair, yang tidak manaruh toleransi terhadap praktek mafia hukum dalam bentuk apapun.

Sebagai wakil pemerintah pusat diadaerah, Gubernur memastikan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas dan efektivitasnya harus semakin ditingkatkan. Harus dipastikan bahwa praktek-praktek korupsi, juga kolusi dan nepotisme yang nyata-nyata melanggar hukum dan merugikan negara terus dicegah dan diberantas. Untuk itu, Gubernur memberikan jaminan bahwa tidak ada lagi pejabat atau pihak dijajaran Pemprov. Kaltim yang tersangkut hukum langsung diproses tanpa mendapat ijin darinya, melainkan harus terlebih dulu dilakukan pemeriksaan dan menghindari terjadinya penyimpangan, maka peran koordinasi-monitoring dan evaluasi (Kormonev) yang anggotanya terdiri dari unsur/pihak terkait harus dioptimalkan. Tutors, 14-09-2010.

 
Browser Anda
This website and many others will display better if you use the Firefox web browser. Simply go to: GetFirefox.com
Samarinda
Kalender Agenda
previous month April 2019 next month
M T W T F S S
week 14 1 2 3 4 5 6 7
week 15 8 9 10 11 12 13 14
week 16 15 16 17 18 19 20 21
week 17 22 23 24 25 26 27 28
week 18 29 30
Waktu Sholat
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra