Tes Urine ASN Pemprov Kaltim, Cegah Penyalahgunaan Narkotika
Selasa, 02 April 2019
  Samarinda, Kaltim : Pemprov Kaltim melaksanakan tes urine terhadap PNS dilingkungannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, (1/4) yakni... Baca selengkapnya...
Tasdik Kinanto Bicara Tentang Komitmen ASN
Selasa, 26 Maret 2019
 Komitmen ASN Melayani Negara dan Bangsa, Perlukah Niat dan Kesadaran? Balikpapan, Kaltim : Bicara tentang ASN, hal ini menurut pemikiran Tasdik... Baca selengkapnya...
Kepala BKN Bima : Indonesia Satu Itu Tugas ASN
Selasa, 26 Maret 2019
  Bisa jadi akibat maraknya aksi saling caci, menghina, mengkritik dan hoax yang bertebaran di medsos, terutama jelang Pilpres dan Pileg kondisi... Baca selengkapnya...
Rapat Koordinasi Kepegawaian Se-Kaltim 2019
Selasa, 26 Maret 2019
“Tingkatkan Pelayanan Publik” Balikpapan, Kaltim : Gubernur Kaltim Dr. Ir. H. Isran Noor mengemukakan bahwa peningkatan pelayanan publik amat... Baca selengkapnya...
Jelang Pilpres 2019, Jaga Netralitas PNS
Rabu, 27 Pebruari 2019
Sosialisasi Netralitas Dan Pemberian Cuti PNS Sebelumnya, Menpan dan reformasi birokrasi Asman Abnur pada tanggal 27 des 2017 telah mengeluarkan... Baca selengkapnya...
Feb Soal PNS Tipikor Berkeliaran di Birokrasi, BKN Dorong Pejabat Pengelola Kepegawaian se-Indonesia Tegakkan Regulasi yang Berlaku
Kamis, 08 Pebruari 2018
  Palembang-Humas BKN, Terkait dengan sanksi kepada PNS yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang... Baca selengkapnya...
Kemenkumham Perketat Pengawasan SKB CPNS
Senin, 09 Oktober 2017
JAKARTA – Selama Seleksi Dasar Kompetensi (SKD) CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah selesai. Menjelang Seleksi Kompetensi Bidang... Baca selengkapnya...
Menteri Asman : Data Tak Sinkron, Tak Tambahan CPNS Baru
Kamis, 05 Oktober 2017
  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menegaskan perlunya sinkronisasi data... Baca selengkapnya...
Pemprov Terima 5.123 Tenaga Guru SMA/SMK
Kamis, 02 Pebruari 2017
  SAMARINDA - Sebanyak 5.123 tenaga  guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dari jenjang SMA maupun SMK akan ditampung Pemprov... Baca selengkapnya...
Ketua APPSI: Lelang Jabatan Ganggu Pelayanan Publik
Selasa, 31 Januari 2017
  Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan istilah lelang... Baca selengkapnya...
Seleksi JPT Pratama Sekda Kab Berau
Kamis, 05 April 2018
-PENGUMUMAN- Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai... Baca selengkapnya...
Hasil JPT Pratama Sekda Kota Samarinda
Minggu, 14 Mei 2017
PENGUMUMAN NOMOR : 016/Pansel-JPT Pratama/V/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KOTA... Baca selengkapnya...
Hasil Seleksi JPT Pratama Sekda Kab. Kutai Barat
Kamis, 16 Maret 2017
 PENGUMUMAN NOMOR : 015/Pansel-JPT-Kubar/III/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KAB.... Baca selengkapnya...
http://www.bkn.go.id/berita/pemenuhan-kebutuhan-pegawai-harus-mengacu-pada-prioritas-pembangunan
Jumat, 03 Pebruari 2017
  Tanpa Alasan Pasti, Walikota akan Temui Lagi Sebelum Dilantik SAMARINDA – Keinginan Walikota Samarinda H Syaharie Jaang untuk mendapatkan... Baca selengkapnya...
Pelantikan PNS Eselon IV Pemkot Samarinda, Mesti sebelum 3 Februari
Kamis, 02 Pebruari 2017
PROKAL.CO, SAMARINDA – Kinerja instansi di lingkup Pemkot Samarinda tersendat. Pasalnya, staf mereka yang pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV tak... Baca selengkapnya...
Pendaftaran PPPK Tahap I Mulai 10 Februari
Selasa, 12 Pebruari 2019
  Menteri PANRB Syafruddin memberikan keterangan kepada wartawan mengenai seleksi PPPK di Jakarta, Jumat (08/02). JAKARTA - Menteri... Baca selengkapnya...
Seleksi P3K Terdiri dari Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi
Selasa, 12 Pebruari 2019
  Palembang-Humas BKN, Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN, Julia Leli Kurniatri menyampaikan bahwa seleksi Pegawai Pemerintah dengan... Baca selengkapnya...
Sejumlah Posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Tidak Dapat Diisi Oleh P3K
Senin, 11 Pebruari 2019
  Jakarta-Humas BKN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berhak mendapatkan pengembangan kompetensi dan wajib mematuhi kedisiplinan... Baca selengkapnya...
Sebanyak 8.035 NIP CPNS TA 2018 Telah Ditetapkan
Senin, 28 Januari 2019
Jakarta-Humas BKN, Pusat Pengolahan Data SSCN BKN per Kamis, 24 Januari 2019 pukul 15.01 WIB mencatat sebanyak 8.035 peserta yang lolos seleksi CPNS... Baca selengkapnya...
JPT dapat Diisi PPPK
Senin, 28 Januari 2019
  Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, dalam acara Konsultasi Publik Pengisian JPT dan JF oleh PPPK di Lingkungan... Baca selengkapnya...

Gamawan Perketat Izin Plesiran Pejabat Daerah


JAKARTA - Maraknya para pejabat eksekutif maupun legislatif di daerah yang melancong ke luar negeri memaksa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengambil sikap. Rencananya, Mendagri akan memperketat izin untuk kunjungan ke luar negeri bagi pejabat daerah. Selain itu, Mendagri juga akan mengeluarkan Surat Edaran guna mempersempit alokasi dana studi banding dalam penyusunan RAPBD.

Berbicara pada acara dialog bulanan dengan Forum wartawan kementrian Dalam Negeri, Rabu (27/10), Mendagri mengatakan, selama ini selain kunjungan pejabat daerah keluar nageri memakan banyak biaya, hasilnya pun masih dipertanyakan. Ia mencontohkan rencana 9 anggota DPRD Sumatera Barat yang hendak bertolak ke Italia dengan alasan untuk memasarkan kopo. “Apa kepentingannya kunjungan ke Italia itu  untuk Sumbar" Kopi apa yang akan mereka promsikan di sana, sementara biaya untuk ke sana hingga Rp 500 juta," kata Mendagri.

Lebih lanjut Mendagri juga menyinggung kepala daerah yang minta izin ke luar negeri hanya untuk hal-hal sepele seperti ikut seminar. Padahal, belum tentu kunjungan dan seminar itu bermanfaat bagi daerah yan dipimpin. "Bahkan ada gubernur yang saat itu daerahnya dilanda gempa, tetapi malah ada di luar negeri," ucapnya.

Karenanya, Mendagri memperketat pemberian izin. "Ada seorang gubernur yang kemarin minta izin ke luar negeri. Yang memberi izin adalah presiden. Tetapi karena sudah terlalu sering ke luar negeri, di rekomendasi saya tulis gubernur ini sudah bolak-balik ke luar negeri tapi kita belum tahu hasilnya," ungkapnya.

Selain itu, Mendagri akan mengunci keinginan para pejabat daerah berkunjung ke luar negeri yang dibiayai uang negara itu melalui penyusunan APBD. "Kita akan siasati saat penyusunan anggarannya," tambahnya.

Diakuinya, selama ini tidak ada sanksi tegas terhadap pejabat daerah yang tetap berkunjung ke luar negeri sekalipun tidak ada izin dari Kementrian Dalam negeri. "Jadi selagi anggaran masih disusun, kita perkecil ruang untuk alokasi anggaran studi banding. Draf surat edarannya sudah ada. Mungkin dua minggu lagi kita kirim ke semua daerah," tandasnya.

Pada kesempatan sama Mendagri juga mengingatkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta semua kementerian melakukan penghematan dengan memangkas anggaran yang memunculkan pemborosan. Demikian pula untuk penggunaan anggaran di daerah, Mendagri mengatakan bahwa pihaknya tengah merumuskan sistem dan mekanisme untuk menekan pemborosan APBD.

Hanya saja diakuinya, evaluasi Kementrian Dalam Negeri terhadap APBD memang tidak sampai pada substansi karena hanya menilai kesesuaian APBD dengan aturan yang lebih tinggi. "Tapi kini evaluasi itu juga ada hal yang harus dipertimbangan, yakni capaian kinerja daerah, dan pertanggungjawaban hukumnya harus dipertimbangkan,” pungkasnya.(ara/jpnn) Sumber : jpnn.com, 28-10-2010
 

Lima Eselon II Bakal Berganti

Dua di Antaranya karena Ikut Pilkada

SAMARINDA – Mutasi di lingkungan Pemprov. Kaltim tinggal menunggu waktu. Beberapa posisi dipastikan bakal bergeser. Khususnya pejabat yang ada di eselon II. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Irianto Lambrie menyebutkan, ada beberapa pejabat eselon II yang akan bergeser. “Ada yang karena masuk masa pensiun, ada juga karena mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah,” katanya.

Khusus untuk eselon II, setidaknya ada lima posisi yang bakal berubah. Yakni, Asisten I, dua orang Staf Ahli Gubernur, Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD), dan Kepala Badan Arsip.

Tiga Pejabat yang masuk masa pensiun adalah Asisten I, seorang staf ahli Gubernur, dan Kepala Badan Arsip.

Sementara yang bakal maju suksesi pilkada di level kabupaten/kota adalah Kepala BPPMD Nusyirwan Ismail. Nusyirwan sudah mengajukan cuti untuk mengikuti Pilkada Samarinda mendampingi calon wali kota Syaharie Jaang. Saat ini Kepala BPPMD Kaltim sementara dipegang oleh Asisten II M. Sa’bani.

Sementara Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Yansen akan digantikan posisinya karena berencana maju sebagai kandidat kepala daerah di Malinau.
Disinggung soal waktu pelaksanaan mutasi, Irianto belum bisa memberi gambaran. Karena, kata dia, saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Selain posisi eselon II, pada mutasi kali ini juga akan ada pergeseran posisi pada jabatan eselon III dan IV. Total berapa jumlahnya. Irianto juga belum bisa memastikan.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak pernah menyebutkan, mutasi di lingkungan Pemprov kembali akan di gelar usai Lebaran.

“Saya sudah suruh Baperjakat untuk melakukan inventarisasi para pejabat yang akan diganti (di-rolling),” katanya, beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan saat itu, Awang juga memastikan, dalam seleksi yang dilakukan terhadap para pejabat di level Baperjakat, semua berlangsung dengan mekanisme sangat ketat.

Proses seleksi, jelas dia, tak hanya bergantung pada Gubernur. Karena, semuanya harus melalui pembahasan mendalam oleh Baperjakat. Posisi Gubernur, menurutnya, hanya sebagai “palu” terakhir untuk menentukan.

Seleksi yang dilakukan, diantaranya perhitungan masa kerja, pengalaman, jenjang pendidikan, pelatihan, prestasi, dan integritas.

Mutasi yang akan digelar ini adalah yang kedua, setelah perputaran posisi besar-besaran pada 24 Mei lalu. Saat itu, ada 383 pegawai negeri sipil (PNS) pada eselon II, III dan IV yang berganti posisi. Yakni, masing-masing satu orang dari eselon II A dan II B, 125 orang eselon III A, dan 256 orang eselon IV A. (far)

Sumber : Kaltim Post, 01/10/2010
 

Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Hanya Hasilkan Opsi MK atau TMK, Bukan Tentukan Lulus CPNS

Jkt-Humas, Pelaksanaan Verifikasi yang rencananya akan dilaksanakan pada awal Oktober dan berakhir pada minggu ketiga bulan November tidak menjadikan tenaga honorer langsung menjadi CPNS. Verifikasi dan validasi hanya menghasilkan opsi memenuhi kriteria (MK) yang selanjutnya dapat melakukan pemberkasan sebagai CPNS atau tidak memenuhi kriteria (TMK) yang berarti tidak dapat diangkat menjadi CPNS. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua  Tim Kerja Pendataan, Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Bambang Chrisnadi dihadapan pejabat kepegawaian instansi pusat pada Rapat Persiapan Verifikasi dan Validasi di BKN Pusat Jakarta, Rabu (22/9). Keputusan status MK atau TMK merupakan syarat akumulatif dari dua instansi yakni BKN dan BPKP. “Apabila salah satu instansi menyatakan TMK, maka proses tidak bisa dilanjutkan dan keputusan ini tidak dapat diganggu gugat,” tegas Bambang Chrisnadi.

Pada kesempatan itu Bambang Chrisnadi menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi, Tim yang akan diterjunkan terdiri dari instansi BKN, BPKP, BPS serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seusai pelaksanaan verifikasi dan validasi, setiap inspektur dan Kepala Biro instansi yang terkait diharuskan menandatangani berita acara sebagai tanda bahwa pelaksanaan verifikasi dan validasi benar-benar dilaksanakan. Namun demikian, Bambang Chrisnadi menegaskan bahwa kedua pejabat tidak ikut bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan. “Akuntabilitas hasil verifikasi dan validasi ada pada Tim,” jelas Bambang Chrisnadi.

Lebih lanjut, Bambang Chrisnadi mengingatkan kepada seluruh peserta rapat agar mempersiapkan semua berkas berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi diantaranya SK Pengangkatan, Bukti pembayaran, ijazah Asli serta absensi yang bersangkutan. Bambang juga menerangkan bahwa dimungkinkan anggota tim akan menanyakan langsung tenaga honorer yang bersangkutan serta menanyakan rekan sejawat untuk memastikan bahwa tenaga honorer benar-benar bekerja sesuai dengan SK yang dimilikinya. Hasil verifikasi dan validasi ini akan dijadikan data dalam pengangkatan CPNS.

Sementara itu Ketua Tim Nasional Pendataan, Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Edy Topo Ashari dalam pengarahannya menyampaikan kepada Tim Kerja untuk dapat bekerja dengan transparan, akurat, tepat serta independen dari campur tangan pihak lain. (Sumber www.bkn.go.id September 2010)

 

 
Browser Anda
This website and many others will display better if you use the Firefox web browser. Simply go to: GetFirefox.com
Samarinda
Kalender Agenda
previous month April 2019 next month
M T W T F S S
week 14 1 2 3 4 5 6 7
week 15 8 9 10 11 12 13 14
week 16 15 16 17 18 19 20 21
week 17 22 23 24 25 26 27 28
week 18 29 30
Waktu Sholat
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra