Tes Urine ASN Pemprov Kaltim, Cegah Penyalahgunaan Narkotika
Selasa, 02 April 2019
  Samarinda, Kaltim : Pemprov Kaltim melaksanakan tes urine terhadap PNS dilingkungannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, (1/4) yakni... Baca selengkapnya...
Tasdik Kinanto Bicara Tentang Komitmen ASN
Selasa, 26 Maret 2019
 Komitmen ASN Melayani Negara dan Bangsa, Perlukah Niat dan Kesadaran? Balikpapan, Kaltim : Bicara tentang ASN, hal ini menurut pemikiran Tasdik... Baca selengkapnya...
Kepala BKN Bima : Indonesia Satu Itu Tugas ASN
Selasa, 26 Maret 2019
  Bisa jadi akibat maraknya aksi saling caci, menghina, mengkritik dan hoax yang bertebaran di medsos, terutama jelang Pilpres dan Pileg kondisi... Baca selengkapnya...
Rapat Koordinasi Kepegawaian Se-Kaltim 2019
Selasa, 26 Maret 2019
“Tingkatkan Pelayanan Publik” Balikpapan, Kaltim : Gubernur Kaltim Dr. Ir. H. Isran Noor mengemukakan bahwa peningkatan pelayanan publik amat... Baca selengkapnya...
Jelang Pilpres 2019, Jaga Netralitas PNS
Rabu, 27 Pebruari 2019
Sosialisasi Netralitas Dan Pemberian Cuti PNS Sebelumnya, Menpan dan reformasi birokrasi Asman Abnur pada tanggal 27 des 2017 telah mengeluarkan... Baca selengkapnya...
Feb Soal PNS Tipikor Berkeliaran di Birokrasi, BKN Dorong Pejabat Pengelola Kepegawaian se-Indonesia Tegakkan Regulasi yang Berlaku
Kamis, 08 Pebruari 2018
  Palembang-Humas BKN, Terkait dengan sanksi kepada PNS yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang... Baca selengkapnya...
Kemenkumham Perketat Pengawasan SKB CPNS
Senin, 09 Oktober 2017
JAKARTA – Selama Seleksi Dasar Kompetensi (SKD) CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah selesai. Menjelang Seleksi Kompetensi Bidang... Baca selengkapnya...
Menteri Asman : Data Tak Sinkron, Tak Tambahan CPNS Baru
Kamis, 05 Oktober 2017
  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menegaskan perlunya sinkronisasi data... Baca selengkapnya...
Pemprov Terima 5.123 Tenaga Guru SMA/SMK
Kamis, 02 Pebruari 2017
  SAMARINDA - Sebanyak 5.123 tenaga  guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dari jenjang SMA maupun SMK akan ditampung Pemprov... Baca selengkapnya...
Ketua APPSI: Lelang Jabatan Ganggu Pelayanan Publik
Selasa, 31 Januari 2017
  Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan istilah lelang... Baca selengkapnya...
Seleksi JPT Pratama Sekda Kab Berau
Kamis, 05 April 2018
-PENGUMUMAN- Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai... Baca selengkapnya...
Hasil JPT Pratama Sekda Kota Samarinda
Minggu, 14 Mei 2017
PENGUMUMAN NOMOR : 016/Pansel-JPT Pratama/V/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KOTA... Baca selengkapnya...
Hasil Seleksi JPT Pratama Sekda Kab. Kutai Barat
Kamis, 16 Maret 2017
 PENGUMUMAN NOMOR : 015/Pansel-JPT-Kubar/III/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KAB.... Baca selengkapnya...
http://www.bkn.go.id/berita/pemenuhan-kebutuhan-pegawai-harus-mengacu-pada-prioritas-pembangunan
Jumat, 03 Pebruari 2017
  Tanpa Alasan Pasti, Walikota akan Temui Lagi Sebelum Dilantik SAMARINDA – Keinginan Walikota Samarinda H Syaharie Jaang untuk mendapatkan... Baca selengkapnya...
Pelantikan PNS Eselon IV Pemkot Samarinda, Mesti sebelum 3 Februari
Kamis, 02 Pebruari 2017
PROKAL.CO, SAMARINDA – Kinerja instansi di lingkup Pemkot Samarinda tersendat. Pasalnya, staf mereka yang pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV tak... Baca selengkapnya...
Pendaftaran PPPK Tahap I Mulai 10 Februari
Selasa, 12 Pebruari 2019
  Menteri PANRB Syafruddin memberikan keterangan kepada wartawan mengenai seleksi PPPK di Jakarta, Jumat (08/02). JAKARTA - Menteri... Baca selengkapnya...
Seleksi P3K Terdiri dari Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi
Selasa, 12 Pebruari 2019
  Palembang-Humas BKN, Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN, Julia Leli Kurniatri menyampaikan bahwa seleksi Pegawai Pemerintah dengan... Baca selengkapnya...
Sejumlah Posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Tidak Dapat Diisi Oleh P3K
Senin, 11 Pebruari 2019
  Jakarta-Humas BKN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berhak mendapatkan pengembangan kompetensi dan wajib mematuhi kedisiplinan... Baca selengkapnya...
Sebanyak 8.035 NIP CPNS TA 2018 Telah Ditetapkan
Senin, 28 Januari 2019
Jakarta-Humas BKN, Pusat Pengolahan Data SSCN BKN per Kamis, 24 Januari 2019 pukul 15.01 WIB mencatat sebanyak 8.035 peserta yang lolos seleksi CPNS... Baca selengkapnya...
JPT dapat Diisi PPPK
Senin, 28 Januari 2019
  Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, dalam acara Konsultasi Publik Pengisian JPT dan JF oleh PPPK di Lingkungan... Baca selengkapnya...

Efektifitas Remunerasi PNS Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, kendati remunerasi atau tunjangan kinerja yang mulai dilaksanakan di sejumlah instansi tak terpisahkan dari agenda reformasi birokrasi, tetapi rakyat masih mempertanyakan efektivitas implementasinya.

"Ini terkait dengan terungkapnya kasus penggelapan pajak oleh karyawan Ditjen Pajak, Gayus Tambunan. Padahal, remunerasi bagi PNS itu pertama kali diterapkan di lingkup Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak," ungkapnya di Jakarta, Senin (20/12/2010) malam.

Ia mengatakan itu usai menghadiri sebuah diskusi terbatas terkait penerapan remunerasi di lingkup Polri juga TNI per Januari 2011 mendatang. "Sesudah dimulai di lingkungan Kemkeu, program remunerasi berlanjut ke sejumlah instansi lain, termasuk Polri dan TNI. Tetapi, harus saya ingatkan dua hal penting," katanya.

Pertama, menurutnya, remunerasi bukan sekadar mendongkrak gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi bagian tak terpisahkan dari agenda reformasi birokrasi.

"Karena itu, setelah remunerasi dilaksanakan, rakyat dan DPR RI akan menunggu bagaimana reformasi birokrasi pada kementerian/lembaga yang telah menerapkan remunerasi tersebut," kata Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini.

Hal kedua, demikian Bambang Soesatyo, rakyat tetap masih saja mempertanyakan efektivitas remunerasi ini, akibat terungkapnya kasus penggelapan pajak oleh karyawan Ditjen Pajak, Gayus Tambunan tersebut.

Padahal, menurutnya, remunerasi itu merupakan salah satu bagian penting dari proses reformasi birokrasi untuk meningatkan kesejahteraan PNS, sehingga menutup kemungkinan terjadinya komersialisasi jabatan, termasuk tindak pidana korupsi.

"Maka, tantangan sekaligus tuntutan pada kementerian dan lembaga (KL) yang menerapkan remunerasi, ialah, meningkatkan kualitas layanan publik dan menekan peluang korupsi hingga level terendah," katanya.  Sumber : kompas.com
 

Kepala BKN : Manajemen PNS Hadapi Dua Tantangan

Jkt-Humas, saat ini manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) menghadapi dua tantangan. Pertama, menyangkut bagaimana meningkatkan profesionalisme PNS sebagai salah satu unsur aparatur Negara. Kedua, menyangkut apa yang harus dilakukan oleh PNS khususnya para pejabat pembina dan pengelola kepegawaian.  Demikian pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Edy Topo Ashari saat membuka Rapat Kerja  (Raker) Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Kepegawaian di Hotel Sahid Yogyakarta, Jumat (3/12).

Kepala BKN lebih jauh menjelaskan bahwa aktivitas pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian merupakan bagian dan titik sentral tercapainya tujuan manajemen kepegawaian secara menyeluruh. Sementara itu, di sisi lain pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepegawaian dengan segala kendala yang ada belum dapat berjalan secara optimal.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) Bambang Chrisnadi menjelaskan bahwa BKN dibentuk untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan manajemen PNS. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya  efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian. Untuk mencegah kasus kepegawaian, perlu dibangun kepercayaan (trust buliding) dan kejujuran antara BKN dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai mitra kerja. Trust building dimaksudkan agar ada kesesuaian antara kebenaran material dan kebenaran formal.
Saat memberikan laporan pada Raker ini, Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Wiritno mengatakan bahwa  tujuan Rapat Kerja Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian ini adalah untuk mewujudkan kesamaan visi, misi dan langkah stratejik dalam pelaksanaan dan pengawasan kepegawaian. Raker yang dihadiri Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pekerjaan Umum Basuki Hadimulyo sebagai Ketua Umum Forum Bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Forbes APIP),  para Inspektur Kementerian, Inspektur Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan Inspektur Pemerintah Provinsi berlangsung di Hotel Sahid Yogyakarta, Jumat-Minggu (3-5/12).

 

60 Persen Data Honorer Dimanipulasi


Hasil Verifikasi dan Validasi Tahap Satu

JAKARTA--Sesuai prediksi, data tenaga honorer ternyata banyak yang dimanipulasi. Hasil verifikasi dan validasi data honorer tertinggal untuk kategori yang dibiayai APBN/APBD, menunjukkan hanya 40 persen saja yang datanya benar. Selebihnya merupakan data-data hasil manipulasi. Ini merupakan hasi verifikasi dan validasi tahap pertama di wilayah Jawa, sebagian Sumatera, Aceh, dan Jogjakarta.

"Data yang diperoleh tim, ada 60 persen jumlah honorer yang dimark-up. Paling tidak ini bisa dijadikan gambaran kalau jumlah honorer tertinggal sebenarnya sedikit. Namun entah karena daerah ingin coba-coba maka ditambah-tambahin," kata Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho yang ditemui di kantornya, Rabu (27/10).

Wilayah-wilayah yang diverifikasi di tahap pertama ini, menurut Ramli, mengoleksi tenaga honorer yang lebih banyak dibanding di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Untuk wilayah Sulawesi dan Kalimantan, tim telah melakukan pendataan sejak 25 Oktober dan berakhir 3 November mendatang.

"Kami yakin banyak daerah yang berpikir bisa meloloskan honorer ilegal dalam verifikasi data ini. Namun mereka lupa, pusat juga tidak sebodoh itu. Yang masuk data base hanya yang benar-benar sesuai kriteria. Yang tidak lolos, kita kembalikan ke BKD masing-masing," bebernya.

Untuk diketahui dalam jadwal kunjungan tim pada 11 Oktober, daerah yang dikunjungi adalah Provinsi Jatim dengan 38 kabupaten/kota, Jabar plus 27 kabupaten/kota, Banten dengan delapan kabupaten/kota, Yogyakarta dengan lima kabupaten/kota, Jateng dengan 35 kabupaten/kota. Untuk wilayah Sumatera yang pernah dikunjungi adalah Provinsi Sumsel dengan delapan kabupaten/kota, Riau dengan 10 kabuaten/kota, Sumbar dengan 17 kabupaten/kota, dan Aceh dengan 22 kabupaten/kota.

Dari masing-masing daerah ada perbedaan lamanya verifikasi dan validasi. Misalnya Kota Bekasi waktu verifikasinya mulai 11 sampai 20 Oktober. Sedangkan Cimahi sejak 11-15 Oktober. (esy/jpnn) Sumber : jpnn.com, 28-10-2010
 
Browser Anda
This website and many others will display better if you use the Firefox web browser. Simply go to: GetFirefox.com
Samarinda
Kalender Agenda
previous month April 2019 next month
M T W T F S S
week 14 1 2 3 4 5 6 7
week 15 8 9 10 11 12 13 14
week 16 15 16 17 18 19 20 21
week 17 22 23 24 25 26 27 28
week 18 29 30
Waktu Sholat
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra