Gubernur Isran Lantik 38 Pejabat Fungsional Pemprov Kaltim
Jumat, 30 November 2018
Samarinda, Kaltim : Gubernur Kaltim H Isran Noor mengambil sumpah dan melantik sebanyak 38 PNS Pejabat Fungsional dilingkungan Pemprov Kaltim. Dalam... Baca selengkapnya...
Jadwal Pelaksanaan SKD CPNS Pemprov. Kaltim TA 2018
Jumat, 02 November 2018
 PENGUMUMAN NOMOR : 810/II.1-6314 /BKD/2018 T E N T A N G JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL... Baca selengkapnya...
Wagub Lantik 25 Pegawai Fungsional
Rabu, 31 Oktober 2018
  Wagub Hadi Mulyadi memberi ucapan selamat kepada 25 pegawai fungsional di lingkungan Pemprov Kaltim. Mereka dituntut meningkat prestasi dan... Baca selengkapnya...
Sosialisasi Usul PNS Calon Penerima SLKS di Lingkungan Pemprov Kaltim
Kamis, 25 Oktober 2018
  Samarinda, Kaltim : BKD Provinsi Kaltim melaksanakan sosialisasi Pengusulan Calon Penerima Tanda kehormatan SatyaLancana Karya Satya (SLKS)... Baca selengkapnya...
Pemprov Kaltim Terima Penghargaan Anugerah KASN 2018, Hadi Mulyadi : Motivasi ASN agar Bekerja Lebih Baik
Rabu, 24 Oktober 2018
  JAKARTA  - Kinerja cemerlang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mendapat apresiasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Apresiasi... Baca selengkapnya...
Feb Soal PNS Tipikor Berkeliaran di Birokrasi, BKN Dorong Pejabat Pengelola Kepegawaian se-Indonesia Tegakkan Regulasi yang Berlaku
Kamis, 08 Pebruari 2018
  Palembang-Humas BKN, Terkait dengan sanksi kepada PNS yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang... Baca selengkapnya...
Kemenkumham Perketat Pengawasan SKB CPNS
Senin, 09 Oktober 2017
JAKARTA – Selama Seleksi Dasar Kompetensi (SKD) CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah selesai. Menjelang Seleksi Kompetensi Bidang... Baca selengkapnya...
Menteri Asman : Data Tak Sinkron, Tak Tambahan CPNS Baru
Kamis, 05 Oktober 2017
  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menegaskan perlunya sinkronisasi data... Baca selengkapnya...
Pemprov Terima 5.123 Tenaga Guru SMA/SMK
Kamis, 02 Pebruari 2017
  SAMARINDA - Sebanyak 5.123 tenaga  guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dari jenjang SMA maupun SMK akan ditampung Pemprov... Baca selengkapnya...
Ketua APPSI: Lelang Jabatan Ganggu Pelayanan Publik
Selasa, 31 Januari 2017
  Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan istilah lelang... Baca selengkapnya...
Seleksi JPT Pratama Sekda Kab Berau
Kamis, 05 April 2018
-PENGUMUMAN- Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai... Baca selengkapnya...
Hasil JPT Pratama Sekda Kota Samarinda
Minggu, 14 Mei 2017
PENGUMUMAN NOMOR : 016/Pansel-JPT Pratama/V/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KOTA... Baca selengkapnya...
Hasil Seleksi JPT Pratama Sekda Kab. Kutai Barat
Kamis, 16 Maret 2017
 PENGUMUMAN NOMOR : 015/Pansel-JPT-Kubar/III/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KAB.... Baca selengkapnya...
http://www.bkn.go.id/berita/pemenuhan-kebutuhan-pegawai-harus-mengacu-pada-prioritas-pembangunan
Jumat, 03 Pebruari 2017
  Tanpa Alasan Pasti, Walikota akan Temui Lagi Sebelum Dilantik SAMARINDA – Keinginan Walikota Samarinda H Syaharie Jaang untuk mendapatkan... Baca selengkapnya...
Pelantikan PNS Eselon IV Pemkot Samarinda, Mesti sebelum 3 Februari
Kamis, 02 Pebruari 2017
PROKAL.CO, SAMARINDA – Kinerja instansi di lingkup Pemkot Samarinda tersendat. Pasalnya, staf mereka yang pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV tak... Baca selengkapnya...
DILAKSANAKAN 7-8 DESEMBER 2018, PEMPROV SIAP GELAR SKB
Kamis, 06 Desember 2018
Hj Meiliana memberi keterangan saat jumpa pers, Rabu sore kemarin. SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim siap melaksanakan Seleksi... Baca selengkapnya...
SKB CPNS 2018 Digelar Awal Desember 2018, Instansi Daerah Wajib Pakai CAT
Senin, 26 November 2018
  Jakarta-Humas BKN, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2018 rencananya akan digelar awal Desember 2018 ini. Dalam pelaksanaan SKB tersebut,... Baca selengkapnya...
Pemerintah Ingin Cetak PNS dengan Mindset Revolusi Industri 4.0
Senin, 26 November 2018
  Jakarta-Humas BKN, Birokrasi Indonesia pada 20-30 tahun mendatang akan dihadapkan pada sejumlah tantangan. Kemajuan teknologi, perkembangan... Baca selengkapnya...
Sebanyak 197 Atlet Berprestasi Ikuti SKD CPNS 2018
Senin, 05 November 2018
Jakarta-Humas BKN, Sebanyak 197 atlet berprestasi mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Para... Baca selengkapnya...
Pemerintah Perhatikan Nasib Honorer
Senin, 05 November 2018
Menteri PANRB Syafruddin JAKARTA – Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap nasib honorer di Indonesia. Sampai tahun 2014, pemerintah... Baca selengkapnya...

Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Hanya Hasilkan Opsi MK atau TMK, Bukan Tentukan Lulus CPNS

Jkt-Humas, Pelaksanaan Verifikasi yang rencananya akan dilaksanakan pada awal Oktober dan berakhir pada minggu ketiga bulan November tidak menjadikan tenaga honorer langsung menjadi CPNS. Verifikasi dan validasi hanya menghasilkan opsi memenuhi kriteria (MK) yang selanjutnya dapat melakukan pemberkasan sebagai CPNS atau tidak memenuhi kriteria (TMK) yang berarti tidak dapat diangkat menjadi CPNS. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua  Tim Kerja Pendataan, Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Bambang Chrisnadi dihadapan pejabat kepegawaian instansi pusat pada Rapat Persiapan Verifikasi dan Validasi di BKN Pusat Jakarta, Rabu (22/9). Keputusan status MK atau TMK merupakan syarat akumulatif dari dua instansi yakni BKN dan BPKP. “Apabila salah satu instansi menyatakan TMK, maka proses tidak bisa dilanjutkan dan keputusan ini tidak dapat diganggu gugat,” tegas Bambang Chrisnadi.

Pada kesempatan itu Bambang Chrisnadi menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi, Tim yang akan diterjunkan terdiri dari instansi BKN, BPKP, BPS serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seusai pelaksanaan verifikasi dan validasi, setiap inspektur dan Kepala Biro instansi yang terkait diharuskan menandatangani berita acara sebagai tanda bahwa pelaksanaan verifikasi dan validasi benar-benar dilaksanakan. Namun demikian, Bambang Chrisnadi menegaskan bahwa kedua pejabat tidak ikut bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan. “Akuntabilitas hasil verifikasi dan validasi ada pada Tim,” jelas Bambang Chrisnadi.

Lebih lanjut, Bambang Chrisnadi mengingatkan kepada seluruh peserta rapat agar mempersiapkan semua berkas berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi diantaranya SK Pengangkatan, Bukti pembayaran, ijazah Asli serta absensi yang bersangkutan. Bambang juga menerangkan bahwa dimungkinkan anggota tim akan menanyakan langsung tenaga honorer yang bersangkutan serta menanyakan rekan sejawat untuk memastikan bahwa tenaga honorer benar-benar bekerja sesuai dengan SK yang dimilikinya. Hasil verifikasi dan validasi ini akan dijadikan data dalam pengangkatan CPNS.

Sementara itu Ketua Tim Nasional Pendataan, Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Edy Topo Ashari dalam pengarahannya menyampaikan kepada Tim Kerja untuk dapat bekerja dengan transparan, akurat, tepat serta independen dari campur tangan pihak lain. (Sumber www.bkn.go.id September 2010)

 

 

Pemda Dievaluasi, Mayoritas Provinsi Berkinerja Tinggi

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengungkapkan, dari hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap 33 Provinsi pada tahun 2008 menunjukan bahwa tidak ada provinsi yang berkinerja rendah. Namun untuk EKPPD Kabupaten/kota, terdapat banyak daerah yang berkinerja rendah. Bahkan untuk daerah pemekaran setelah 2007, hanya 13 daerah saja yang berhasil.

Hal itu diungkapkan Mendagri dalam Rapat Kerja Komisi II DPR di DPR, Senin (27/9). Agenda raker tersebut adalah pembahasan hasil evaluasi kinerja Pemda.

Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Chairuman Harahap tersebut, Mendagri menyebutkan, ada 474 daerah otonom yang dievaluasi. Untuk hasil evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi, ada 6 provinsi yang kinerjanya sangat tinggi. Sementara yang masuk kategori tinggi ada 24 provinsi. "Untuk kategori sedang ada tiga daerah dan yang berkategori rendah tidak ada," papar Mendagri.

Sementara untuk kinerja pemerintah kabupaten, Mendagri menguraikan, dari evaluasi atas 354 kabupaten pada 2008 tidak ada satu kabupaten pun yang berkinerja sangat tinggi. Yang ada hanya masuk kategori tinggi, yaitu 241 kabupaten, sementara 95 lainnya berkinerja sedang. "Yang rendah ada 15 dan yang tidak diberi nilai ada tiga daerah," bebernya.

Ada pun evaluasi terhadap pemerintah kota, terdapat 87 kota yang dinilai. Hasilnya, tidak satupun kota berkinerja sangat tinggi. "Yang tinggi ada 70, kategori sedang ada 10, dan yang rendah ada tujuh," sebutnya.

EKPPD juga dilakukan terhadap 158 daerah otonom baru (DOB) yang berusia antara 3-10 tahun hasil pemekaran periode 1999-2004. Penilianan dilakukan pada tahun 2010 ini. Hasilnya, tujuh provinsi hasil pemekaran yang dinilai semuanya masuk kategori berkinerja tinggi.

Sedangkan untuk kabupaten hasil pemekaran, terdapat 123 daerah yang dinilai. Hasilnya, tidak satupun yang berkinerja sangat tinggi. Hanya ada 58 daerah berkinerja tinggi, sementara 54 lainnya berkinerja sedang. "Yang rendah ada delapan kabupaten dan tiga lainnya tidak diberi nilai," papar Mendagri.

Sedangkan untuk kota hasil pemekaran, terdapat 28 kota yang dinilai. Sama halnya dengan kabupaten hasil pemekaran, tidak ada satupun uang berkinerja sangat tinggi. "Ada 24 kota dengan peringkat tinggi dan empat lainnya sedang," urai Mendagri.

Sementara untuk daerah otonom baru yang berusia di bawah 3 tahun hasil pemekaran periode 2007-2009, terdapat 57 daerah. "Dari hasil evaluasi, hanya 22,8 persen atau 13 DOB saja yang berhasil," imbuhnya.

Hanya saja, mantan Gubernur Sumatera Barat itu tidak menyebut nama-nama daerah ataupun kategori hasil evaluasinya. Namun bagi daerah berkinerja rendah, kata Mendagri, pemerintah akan meembinanya. "Pemerintah akan mempersiapkan pembinaan dan fasilitasi secara khusus bagi daerah-daerah yang mempunyai prestasi kinerja rendah," tandasnya.

Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, tujuan EKPPD itu untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh sesuai capaian keluaran dan hasil yang direncanakan. EKPPD dilaksanakan oleh tim nasional yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Bappenas, BPKP, BKN, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). "Tim nasional dibantu oleh tim daerah yang terdiri dari unsur Pemda Provinsi, BPKP perwakilan dan Kanwil BPS," tandasnya.

Dijelaskan pula, EKPPD dilakukan secara berjenjang. Yaitu, tim daerah melaksanakan penilaian terhadap LPPD kabupaten/kota di wilayah provinsi, sedangkan Tim Nasional melaksanakan penilaian terhadap LPPD provinsi. "Tim nasional melakukan pemeringkatan capaian kinerja secara nasional," sambungnya.

Adapun aspek penilaiannya antara lain mencakup kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, serta kemampuan daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah dengan parameter peningkatan kualitas manusia.(ara/jpnn) Sumber : jpnn.com, 28-09-2010
 

Seleksi CPNS Mulai Oktober

KABAR gembira bagi pencari kerja yang berminat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam waktu dekat ini, seleksi CPNS akan segera digelar. Hal ini menyusul telah ditetapkannya jadwal penerimaan CPNS 2010 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB). Yakni, mulai Oktober dan paling lambat Desember 2010.

Kepastian tanggal pelaksanaan seleksi CPNS ditentukan masing-masing pemda.
Tahapan dimulai dari pengumuman, pendaftaran, pelaksanaan tes dan seterusnya hingga pengumuman hasil seleksi.

“Seleksi CPNS sudah bisa dimulai Oktober khusus bagi daerah yang sudah siap melaksanakannya. Sedangkan bagi yang belum siap melaksanakan di bulan lain, asalkan tidak lewat Desember 2010,”tutur Deputi SDM bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho kepada JPNN (Jawa Pos Group), Rabu (15/9).

Dalam seleksi CPNS, lanjut Ramli, prinsip objektivitas, transparan (diumumkan via media massa atau elektronik, website), sesuai kompetensi, zero KKN, dan gratis alias tak dipungut biaya, menjadi syarat utama. Pelamar pun diminta mengirimkan lamarannya via pos untuk menghindari kontak dengan panitia. "Banyak pengalaman daerah yang masih terjadi KKN, justru menyengsarakan pelamar sendiri. Karena itu untuk menghindari masalah, penerimaan CPNS dilakukan sesuai aturan," ujarnya.

Ramli pun mewanti-wanti, agar pemda tidak menarik biaya sepeser pun pada pelamar. Karena pelaksanaan seleksi menjadi tanggung jawab pemda, dimana dananya bersumber di APBD. "Kalau ada yang menarik dana silakan laporkan ke inspektorat atau ke pusat," imbaunya.

HONORER
Di bagian lain, tim verifikasi dan validasi honorer akan turun ke daerah pada awal Oktober 2010. Keputusan itu diambil dalam rapat bersama timdari Kemen PAN dan RB, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di kantor BKN kemarin (16/9).

Sekretaris Men PAN dan RB Tasdik Kinanto mengakui, tim verifikasi sengaja tidak turun pada September 2010. Alasannya, hasil pembahasan dengan tim verifikasi masih akan dikonsultasikan dengan Men PAN dan RB E.E. Mangindaan.

“Kami kan belum tahu data yang akan diverifikasi itu. Khusus yang sampai 31 Agustus saja atau yang sampai 15 September,” terang Tasdik. Begitu total honorer diputuskan,kata dia,tim lantas mengkroscek ke lapangan.

Hal senada diungkapkan Direktur Pengolahan Data BKN Iwan Hermanto. Saat dihubungi secara terpisah, dia menyatakan, data honorer yang ada belum tentu lolos verifikasi dan validasi seluruhnya. Sebab, jelas dia, pasti ada yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

“Pemeriksaan ini berlapis. Kalau misalnya dalam tahap verifikasi dan validasi data dinyatakan lulus, begitu di pemberkasan NIP belum tentu lulus juga. Jadi, jangan mengira data BKD yang diserahkan BKN sudah clear. Begitu juga, jangan mengira kalau lulus verifikasi dan validasi berarti lulus pemberkasan NIP. Semua ada prosesnya,” ungkap Iwan.(esy/jpnn/c5/agm) Sumber : www.kaltimpost.co.id, Jum'at 17/09/2010
 
Browser Anda
This website and many others will display better if you use the Firefox web browser. Simply go to: GetFirefox.com
Samarinda
Kalender Agenda
previous month December 2018 next month
M T W T F S S
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31
Waktu Sholat
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra