Pelantikan Pj Sekdaprov Kaltim Meiliana
Kamis, 11 Oktober 2018
Isran Noor : Bangun Kaltim Yang Berdaulat Samarinda, Kaltim : Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Prov Kaltim... Baca selengkapnya...
Akselerasi Sistem Merit 3 Provinsi
Kamis, 04 Oktober 2018
  Penerapan Sistem Merit, Kaltim Masih Diantara Yang Terbaik Samarinda, Kaltim : Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendukung Provinsi Kaltim... Baca selengkapnya...
Pengumuman Pengadaan CPNS Pemprov. Kaltim TA 2018
Senin, 01 Oktober 2018
PENGUMUMAN NOMOR: 810/II.1-4367/TUUA/BKD/2018 TENTANG PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR... Baca selengkapnya...
Pengambilan Sumpah Janji Jabatan dan Penyerahan SK Kenpa ASN Pemprov Kaltim
Kamis, 27 September 2018
  Samarinda, Kaltim : PJ Sekretaris Daerah Kaltim DR. Hj. Meiliana mewakili PJ Gubernur Kaltim Restuardy Daud, Msc, melantik dan mengambil... Baca selengkapnya...
Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja PNS Pemprov Kaltim
Jumat, 21 September 2018
  SKP Tanggung Jawab masing-masing OPD Samarinda, Kaltim : BKD Provinsi Kaltim mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang seluruh Pejabat... Baca selengkapnya...
Feb Soal PNS Tipikor Berkeliaran di Birokrasi, BKN Dorong Pejabat Pengelola Kepegawaian se-Indonesia Tegakkan Regulasi yang Berlaku
Kamis, 08 Pebruari 2018
  Palembang-Humas BKN, Terkait dengan sanksi kepada PNS yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang... Baca selengkapnya...
Kemenkumham Perketat Pengawasan SKB CPNS
Senin, 09 Oktober 2017
JAKARTA – Selama Seleksi Dasar Kompetensi (SKD) CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah selesai. Menjelang Seleksi Kompetensi Bidang... Baca selengkapnya...
Menteri Asman : Data Tak Sinkron, Tak Tambahan CPNS Baru
Kamis, 05 Oktober 2017
  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menegaskan perlunya sinkronisasi data... Baca selengkapnya...
Pemprov Terima 5.123 Tenaga Guru SMA/SMK
Kamis, 02 Pebruari 2017
  SAMARINDA - Sebanyak 5.123 tenaga  guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dari jenjang SMA maupun SMK akan ditampung Pemprov... Baca selengkapnya...
Ketua APPSI: Lelang Jabatan Ganggu Pelayanan Publik
Selasa, 31 Januari 2017
  Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan istilah lelang... Baca selengkapnya...
Seleksi JPT Pratama Sekda Kab Berau
Kamis, 05 April 2018
-PENGUMUMAN- Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai... Baca selengkapnya...
Hasil JPT Pratama Sekda Kota Samarinda
Minggu, 14 Mei 2017
PENGUMUMAN NOMOR : 016/Pansel-JPT Pratama/V/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KOTA... Baca selengkapnya...
Hasil Seleksi JPT Pratama Sekda Kab. Kutai Barat
Kamis, 16 Maret 2017
 PENGUMUMAN NOMOR : 015/Pansel-JPT-Kubar/III/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KAB.... Baca selengkapnya...
http://www.bkn.go.id/berita/pemenuhan-kebutuhan-pegawai-harus-mengacu-pada-prioritas-pembangunan
Jumat, 03 Pebruari 2017
  Tanpa Alasan Pasti, Walikota akan Temui Lagi Sebelum Dilantik SAMARINDA – Keinginan Walikota Samarinda H Syaharie Jaang untuk mendapatkan... Baca selengkapnya...
Pelantikan PNS Eselon IV Pemkot Samarinda, Mesti sebelum 3 Februari
Kamis, 02 Pebruari 2017
PROKAL.CO, SAMARINDA – Kinerja instansi di lingkup Pemkot Samarinda tersendat. Pasalnya, staf mereka yang pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV tak... Baca selengkapnya...
Jelang Pengumuman Seleksi Administrasi dan Pelaksanaan SKD Rekrutmen CPNS, Ini Hal-hal yang Perlu Diperhatikan
Jumat, 19 Oktober 2018
    Okt Jakarta Humas BKN, Proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018, kini akan memasuki tahap pengumuman hasil... Baca selengkapnya...
Pengamanan Berlapis, Tak Ada Celah bagi Calo CPNS
Selasa, 02 Oktober 2018
JAKARTA – Pemerintah memastikan pelaksanaan seleksi CPNS 2018 akan berjalan tertib, dan tidak ada celah bagi pihak-pihak yang bermain curang,... Baca selengkapnya...
Ini Dia Enam Jalur Formasi Khusus Pendaftaran CPNS 2018
Selasa, 02 Oktober 2018
  Mengutip dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan... Baca selengkapnya...
Antisipasi Membludaknya Pendaftar CPNS, Bandwidth SSCN Diperbesar
Senin, 01 Oktober 2018
  Menteri PANRB Syafruddin, Mendikbud Muhadjir Effendi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama  Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB... Baca selengkapnya...
Menteri PANRB - Kapolri Sepakat Cegah Calo CPNS
Senin, 01 Oktober 2018
  Menteri PANRB Syafruddin, Kapolri Jenderal tito Karnavian dan Mendikbud Muhadjir Effendi memebrikan keterangan pers, usai penandatanganan... Baca selengkapnya...

Birokrasi dalam Kekuasaan yang Terbelah

Oleh : BAMBANG SETIAWAN

KOMPAS.com - Tahun 2009 menjadi penanda paling nyata perubahan paradigma kekuasaan dalam tata hubungan kenegaraan Indonesia. Pergeseran dominasi kekuasaan dari ”negara” ke ”warga negara” membuat kepatuhan birokrasi tak lagi bersandar pada kekuasaan vertikal, tetapi lebih horizontal. Pejabat birokrasi dan pejabat politik semakin setia dan takut kepada sorotan publik karena di sanalah kini bandul kekuasaan berada.

Memahami arah perubahan birokrasi di Indonesia saat ini, tidak bisa lain, adalah membaca ulang proses demokratisasi yang terjadi dalam kurun waktu satu dekade belakangan ini. Dalam rentang ini, tahun 2009 bisa dikatakan merupakan titik kulminasi dari proses demokrasi di Indonesia. Pemilu 2009 melengkapi hampir semua prosedur demokrasi liberal ketika presiden dan DPR dipilih secara langsung. Tahun 2009 bahkan bisa dikatakan sebagai puncak dari demokrasi (ultra)liberal setelah sebelumnya semua pejabat kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Demokratisasi yang terjadi dalam kurun 1998-2009 memiliki karakter yang tampak berbeda dengan masa-masa sebelumnya, berupa terjadinya ”atomisasi” kekuasaan yang melahirkan kekuatan warga. Pembelahan kekuasaan dari sebuah rezim otoriter menjadi kekuasaan-kekuasaan kecil yang otonom sampai ke level individu warga negara.

Proses ini dimulai dengan ditumbangkannya rezim Orde Baru, yang lalu diikuti oleh perubahan kekuasaan yang cepat. Setelah Pemilu 1999, kekuasaan presiden tidak lagi dominan. Parlemen menjadi kekuatan baru yang superpower sampai bisa mencabut mandat presiden. Kekuasaan presiden yang nyaris tanpa batas waktu juga dikendalikan setelah Amandemen Pertama UUD 1945 pada 1999 menghasilkan pembatasan jabatan presiden maksimal hanya dua periode.

Pembelahan kekuasaan tidak berhenti di level atas. Pada 2001 diberlakukan otonomi daerah. Dengan ini, kekuasaan pemerintahan, yang selama ini tersentralisasi, terdistribusi ke daerah. Kepala-kepala daerah menjadi kekuatan-kekuatan politik baru, tidak lagi menjadi bagian birokrasi semata dari kepentingan pusat. Birokrasi tak lagi sepenuhnya vertikal, tetapi menjadi lebih horizontal.

Pembelahan kekuasaan dan kewenangan terus mengalami eskalasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di level pusat, kekuasaan parlemen untuk memilih presiden ditanggalkan dengan diadopsinya pemilihan presiden secara langsung pada Pemilu 2004. Kekuasaan kini terdistribusi langsung ke warga negara yang mempunyai hak pilih. Rakyat menjadi penentu, otonom.

Di level daerah, pemekaran terus berlangsung, penguasa-penguasa baru bermunculan, terkadang mengerat bagian wilayah yang sudah kecil menjadi serpihan-serpihan.

Kekuasaan daerah menjadi semakin kuat ketika pada tahun 2005 untuk pertama kalinya dilakukan pilkada serentak di sebagian wilayah Indonesia. Demokrasi menyentuh lebih dekat, sekaligus membuat kedudukan warga negara kian penting. Paling tidak, kini suara yang dimiliki seorang warga bisa menjadi penentu bagi terpilihnya anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakilnya, gubernur, dan bupati/wali kota.

Euforia pembelahan kekuasaan tidak berhenti sampai di sana. Diperbolehkannya calon independen untuk bertarung dalam laga pilkada menjadi tonggak lain yang menyeruakkan kekuasaan pribadi warga negara nyaris sejajar dengan kekuatan partai. Runtuhnya kekuasaan partai oleh calon independen di Aceh menjadi pertanda kian besarnya bandul kekuasaan ke tangan publik.

Proses atomisasi kekuasaan terus berlanjut ke Pemilu 2009. Selain presiden dipilih langsung, pemilihan anggota DPR pun dilakukan dengan menggunakan sistem pemilu daftar terbuka. Partai tidak lagi sepenuhnya menentukan terpilihnya seorang kandidat karena pemenang bisa berasal dari suara terbanyak. Rakyat pun menjadi panglima, demokrasi mendekati makna demos+kratos, kekuasaan oleh rakyat dalam arti yang sangat harfiah. Rakyat, kini, adalah himpunan kekuasaan.

Paradigma kekuasaan rakyat menempatkan pejabat publik sebagai bawahan rakyat. Implikasinya yang tampak adalah pejabat publik kini lebih suka melaporkan langsung kepada publik. Rekaman pembicaraan Anggodo Widjojo disiarkan langsung lewat media televisi oleh Mahkamah Konstitusi. Rapat dengar pendapat kasus Bibit-Chandra di DPR sampai pemanggilan orang-orang yang diduga terkait dengan kasus Bank Century pun tidak lagi menjadi urusan hukum semata.

Media massa menjadi sarana bagi pejabat publik untuk menjaga citra dan melaporkan kinerjanya. Transparansi, atas nama citra dan kehendak untuk menyenangkan publik, membuat kultur politik semakin identik dengan kultur popular, selera berpolitik dan kerja birokrasi digiring oleh selera massa.

Pendapat publiklah yang menentukan karena ia berkuasa. Prosedur dan birokrasi hukum berhadapan dengan kekuasaan yang berkerumun di jalan ataupun di alam maya lewat Facebook. Pemerintahan yang dijalankan oleh kerumunan atau massa (ochlocracy) tampaknya menjadi sisi lain dari demokratisasi di Indonesia saat ini.

Involusi kekuasaan?

Di balik demokratisasi yang telah dilalui, selalu ada pertanyaan yang mengganjal: apakah tahap-tahap demokratisasi di Indonesia merupakan sebuah proses wajar yang harus dilalui untuk menjadi sebuah negara dengan kekuatan politik yang besar di kemudian hari, ataukah hanya akan melahirkan sebuah demokratisasi semu, yang justru melingkar dan merumit ke dalam dirinya sendiri? Jika yang terjadi adalah yang terakhir, demokrasi tak ubahnya sebuah ”involusi kekuasaan”, pembelahan kekuasaan yang semakin merumit.

Dengan memakai model Clifford Geertz, kecenderungan ini tampaknya kini bisa dibaca pada ranah kekuasaan negara. Proses demokratisasi melahirkan kekuasaan yang lebih atomistik dan involutif hingga kepada individu warga negara.

Dalam ranah kekuasaan yang demikian atomistik, bagaimana kebijakan negara mampu diterjemahkan lewat birokrasinya? Tampaknya memang diperlukan pemimpin birokrasi yang mampu mengelola partisipasi publik secara efektif.(Litbang Kompas) Sumber : Kompas.com, 24-12-09
 

Ulang Tahun

 

Golongan > ?> "; echo ""; //echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; //echo ""; //echo ""; echo ""; //echo ""; //echo ""; //echo ""; //echo ""; echo ""; echo ""; $ctr++; }; mysql_close($cxn); ?>
No.NamaTanggal LahirNIP LamaNIP Baru Lokasi Kerja EselonKirim?
$ctr$tanggallahir$nama$tanggallahir$nip9$nip18$instansi$instansi$golongan$eselon$jabatan"; echo ""; echo "

"; //echo ""; ?>

Informasi di atas dapat diupdate apabila ada kesalahan. Mohon menghubungi email This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

 
Browser Anda
This website and many others will display better if you use the Firefox web browser. Simply go to: GetFirefox.com
Samarinda
Kalender Agenda
previous month October 2018 next month
M T W T F S S
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31
Waktu Sholat
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra