Ujian Dinas PNS di Lingkungan Pemprov Kaltim
Senin, 28 Januari 2019
Samarinda, Kaltim : Berdasarkan Keputusan Kepala BKN No. 12/2002 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 99/2000 tentang kenaikan pangkat PNS... Baca selengkapnya...
150 PNS Pemprov Kaltim Terima SLKS Pada Momentum Istimewa
Kamis, 10 Januari 2019
Dan Penghargaan PPT Pratama Purna Tugas Samarinda, Kaltim : Dalam waktu yang bersamaan, hari ini Senin 10 Januari 2019, Provinsi Kaltim telah... Baca selengkapnya...
Pelantikan PNS Jabatan Fungsional Pemprov Kaltim
Jumat, 04 Januari 2019
  Samarinda, Kaltim : Bertempat di Kantor BKD Kaltim dilaksanakan upacara pengambilan sumpah janji dan pelantikan PNS Pejabat Fungsional di... Baca selengkapnya...
Pengukuran PNS Pemprov Kaltim
Senin, 31 Desember 2018
  Samarinda, Kaltim : BKD Provinsi Kaltim melaksanakan pengukuran bagi PNS dilingkungan Pemprov Kaltim, pengukuran menggunakan metode Minnesota... Baca selengkapnya...
Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-KGB di Lingkungan Pemprov Kaltim
Kamis, 20 Desember 2018
  Samarinda, Kaltim : Bertempat di gedung Assessment Center Pemprov Kaltim dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-Kenaikan Gaji... Baca selengkapnya...
Feb Soal PNS Tipikor Berkeliaran di Birokrasi, BKN Dorong Pejabat Pengelola Kepegawaian se-Indonesia Tegakkan Regulasi yang Berlaku
Kamis, 08 Pebruari 2018
  Palembang-Humas BKN, Terkait dengan sanksi kepada PNS yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang... Baca selengkapnya...
Kemenkumham Perketat Pengawasan SKB CPNS
Senin, 09 Oktober 2017
JAKARTA – Selama Seleksi Dasar Kompetensi (SKD) CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah selesai. Menjelang Seleksi Kompetensi Bidang... Baca selengkapnya...
Menteri Asman : Data Tak Sinkron, Tak Tambahan CPNS Baru
Kamis, 05 Oktober 2017
  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menegaskan perlunya sinkronisasi data... Baca selengkapnya...
Pemprov Terima 5.123 Tenaga Guru SMA/SMK
Kamis, 02 Pebruari 2017
  SAMARINDA - Sebanyak 5.123 tenaga  guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dari jenjang SMA maupun SMK akan ditampung Pemprov... Baca selengkapnya...
Ketua APPSI: Lelang Jabatan Ganggu Pelayanan Publik
Selasa, 31 Januari 2017
  Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan istilah lelang... Baca selengkapnya...
Seleksi JPT Pratama Sekda Kab Berau
Kamis, 05 April 2018
-PENGUMUMAN- Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai... Baca selengkapnya...
Hasil JPT Pratama Sekda Kota Samarinda
Minggu, 14 Mei 2017
PENGUMUMAN NOMOR : 016/Pansel-JPT Pratama/V/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KOTA... Baca selengkapnya...
Hasil Seleksi JPT Pratama Sekda Kab. Kutai Barat
Kamis, 16 Maret 2017
 PENGUMUMAN NOMOR : 015/Pansel-JPT-Kubar/III/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KAB.... Baca selengkapnya...
http://www.bkn.go.id/berita/pemenuhan-kebutuhan-pegawai-harus-mengacu-pada-prioritas-pembangunan
Jumat, 03 Pebruari 2017
  Tanpa Alasan Pasti, Walikota akan Temui Lagi Sebelum Dilantik SAMARINDA – Keinginan Walikota Samarinda H Syaharie Jaang untuk mendapatkan... Baca selengkapnya...
Pelantikan PNS Eselon IV Pemkot Samarinda, Mesti sebelum 3 Februari
Kamis, 02 Pebruari 2017
PROKAL.CO, SAMARINDA – Kinerja instansi di lingkup Pemkot Samarinda tersendat. Pasalnya, staf mereka yang pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV tak... Baca selengkapnya...
Pendaftaran PPPK Tahap I Mulai 10 Februari
Selasa, 12 Pebruari 2019
  Menteri PANRB Syafruddin memberikan keterangan kepada wartawan mengenai seleksi PPPK di Jakarta, Jumat (08/02). JAKARTA - Menteri... Baca selengkapnya...
Seleksi P3K Terdiri dari Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi
Selasa, 12 Pebruari 2019
  Palembang-Humas BKN, Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN, Julia Leli Kurniatri menyampaikan bahwa seleksi Pegawai Pemerintah dengan... Baca selengkapnya...
Sejumlah Posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Tidak Dapat Diisi Oleh P3K
Senin, 11 Pebruari 2019
  Jakarta-Humas BKN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berhak mendapatkan pengembangan kompetensi dan wajib mematuhi kedisiplinan... Baca selengkapnya...
Sebanyak 8.035 NIP CPNS TA 2018 Telah Ditetapkan
Senin, 28 Januari 2019
Jakarta-Humas BKN, Pusat Pengolahan Data SSCN BKN per Kamis, 24 Januari 2019 pukul 15.01 WIB mencatat sebanyak 8.035 peserta yang lolos seleksi CPNS... Baca selengkapnya...
JPT dapat Diisi PPPK
Senin, 28 Januari 2019
  Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, dalam acara Konsultasi Publik Pengisian JPT dan JF oleh PPPK di Lingkungan... Baca selengkapnya...

20 Ribu Honorer Ancam Boikot UN

 

AKSI GURU HONORER: Persatuan Guru Madrasah (PGM) menuntut pemerintah tidak diskriminatif kepada guru honorer baik di sekolah swasta maupun madrasah.(dok/jp)

UJIAN Nasional (UN) 2012 yang tinggal dua bulan lagi terancam buyar. Penyebabnya bukan karena keterlambatan distribusi soal. Tetapi, 20 ribu honorer guru dan tenaga kependidikan mengancam boikot gebyar tahunan itu. Mereka menuntut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengangkatan Honorer segera dijadikan PP.

“RPP tidak boleh lama-lama ngendon di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB, Red),” ujar salah seorang honorer.

Ancaman boikot UN pun keluar dari Dewan Kehormatan Honorer Indonesia (DKHI). Organisasi tenaga honorer yang berbasis di Semarang itu memberikan toleransi hingga bulan depan kepada Kemen PAN-RB untuk memasukkan RPP pengangkatan honorer ke Sekretariat Negara (Setneg).

“Jika Maret dimasukkan ke Setneg, perkiraan kita bulan itu juga akan disahkan presiden,’’ kata Ketua Umum DKHI, Ali Mashar, kemarin.

Sebaliknya, jika tidak ada tanda-tanda iktikad baik dari Kemen PAN-RB untuk memasukkan RPP itu ke Setneg, kata Ali, pihaknya tidak bisa membendung seruan mogok kerja massal rekan-rekannya sesama honorer menjelang dan selama UN.

Dia mengatakan, saat ini anggotanya ada 30 ribu tenaga honorer. Sekitar 20 ribu di antaranya adalah guru dan tenaga kependidikan. Sisanya adalah tenaga medis dan administrasi di kantor pemda.

Ali yang juga menjadi tenaga honorer bagian administrasi di sebuah SMK di Kabupaten Semarang itu mengatakan, selama ini gelaran UN paling banyak melibatkan honorer.

’’Terutama bagian administrasi,’’ katanya. Ali mencontohkan, di sekolahnya ada 15 tenaga administrasi dan tenaga kependidikan, satu di antaranya adalah PNS.

Dia menyebutkan UN tidak akan berjalan jika hanya ada 1 tenaga administrasi PNS yang bekerja.

Keterlibatan tenaga kependidikan honorer dalam UN tidak hanya tenaga administrasi saja. Mulai dari penjaga keamanan, tukang kebun, tukang bersih-bersih sekolahan, hingga penjaga malam terlibat dalam UN.

Ali mencontohkan, andai kata ada satpam mogok, pasti ketertiban lingkungan sekolah saat UN terganggu.

Contoh berikutnya jika tukang bersih-bersih sekolah yang masih honorer juga mogok kerja. ’’Bayangkan apakah peserta UN bisa nyaman mengerjakan ujian jika sekolahnya kotor. Apalagi kamar mandinya bau karena tidak ada yang membersihkan,’’ terang Ali.

Ancaman paling banter muncul manakala seluruh tenaga administrasi atau tata usaha (TU) honorer mogok. Sebab, kata Ali, selama ini peran TU atau tenaga administrasi yang didominasi honorer, cukup sentral menjelang, selama, dan pasca UN.

Di antaranya, kata Ali, sebelum UN tugas mereka adalah meng-entry daftar tetap nama-nama peserta UN. Selanjutnya menerima nomor peserta lalu disebar ke siswa dan ditempel ke meja-meja peserta.

’’Mana mungkin guru yang menempel nomor soal itu. Apalagi apa mungkin peserta UN sendiri yang menempelnya, pasti kacau,’’ jelas dia.

Baca selengkapnya...

 

Wamenpan-RB: Ciptakan Persaingan Kerja PNS

 

JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menerapkan kebijakan menciptakan iklim persaingan (competitive zone) untuk merubah budaya kerja pegawai negeri sipil (PNS) dalam rangka meningkatkan kinerja PNS sejalan dengan reformasi birokrasi.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Eko Prasojo mengatakan, perubahan tersebut diperlukan untuk memperbaiki kinerja PNS yang selama ini hanya berada dalam zona nyaman (comport zone).

"Hal ini juga berarti akan diharapkan dapat mengubah budaya PNS yang kerap datang terlambat tetapi pulang lebih cepat. Perlahan-lahan itu dapat dikikis," ujarnya di Jakarta, Selasa (24/1).

    Dia tidak memungkiri jika nantinya muncul kekhawatiran dari kalangan PNS saat kebijakan tersebut diterapkan. Namun dia menyakini keraguan tersebut hanya bersifat sementara dan akhirnya dapat diterima seluruh PNS. Sebab, hal ini juga sejalan dengan program reformasi birokrasi.

Dalam prosesnya, Eko menilai, kebijakan untuk menciptakan iklim persaingan tersebut akan mendorong PNS untuk bekerja lebih baik, khususnya bagi yang menduduki jabatan tertentu.

"Pada akhirnya, walaupun PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman kerja lebih lama atau senior, tetapi jika kemampuannya terbatas atau pas-pasan maka jabatannya itu dapat dicopot dan diberikan kepada PNS yang lebih berkualifikasi di atas rata-rata," ujarnya.

Dengan demikian, kata Eko, setiap PNS mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri. Meskipun usianya masih muda, tetapi jika memiliki kemampuan yang disertai golongan kepangkatan yang sesuai maka PNS yang bersangkutan dapat diberikan jabatan.

Eko juga memastikan, kebijakan tersebut jika dapat terlaksana maka tidak akan mengesampingkan pembinaan karir PNS yang telah berlaku saat ini.

"Karir PNS akan tetap jalan. Yang akan diubah hanya terkait pengisian jabatan diperketat dan diisi melalui mekanisme yang jelas, bukan berdasarkan like and dislike," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar mengatakan, pemberian tunjangan kinerja dalam reformasi birokrasi harus diimbangi dengan langkah-langkah serius jajaran birokrasi untuk membersihkan diri upaya-upaya untuk mendapatkan penghasilan dengan mengakali keuangan negara. "Berbagai honor yang sifatnya mengada-ada, yang selama dijadikan penghasilan tambahan pegawai negeri, harus dihilangkan," ujarnya.

Dia mengakui, dengan gaji dan sejumlah tunjangan yang diterima PNS, itu tidak akan cukup untuk membiayai kehidupan dalam sebulan. Bahkan ada semacam pameo, PNS itu gajinya kecil tapi honornya banyak. Misalnya, honor yang diperoleh karena menjadi panitia suatu kegiatan atau proyek-proyek tertentu. Karena itulah, tidak jarang suatu unit kerja terpaksa mengada-ada membuat suatu kegiatan, untuk mencairkan anggaran yang memang sudah ada dalam DIPA.

Baca selengkapnya...

 

Seleksi PNS Akan Gandeng PTN

 

JAKARTA– Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) akan menggandeng perguruan tinggi negeri (PTN) dalam perekrutan calon pegawai negeri sipil (PNS).

Menpan dan RB Azwar Abubakar mengatakan,rekrutmen calonPNSmerupakansalahsatu pintu masuk penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Pihaknya akan memperketat proses perekrutan mulai saat pendaftaran hingga penentuan kelulusan.Pasalnya, persoalan transparansi selama ini menjadi masalah yang banyak dikeluhkan masyarakat.

“Ada sinyalemen bahwa rekrutmen calon PNS di daerah dijadikan ATM oleh pejabat, dan sering dijadikan alat dalam kampanye pilkada,” katanya di gedung Kemenpan dan RB kemarin. Lebih lanjut Azwar mengungkapkan, ke depannya pemerintah akan melibatkan PTN dalam proses perekrutannya. Menurut dia,PTN yang dipilih juga harus atas dasar rekomendasi dari menteri pendidikan dan kebudayaan.

Nantinya, PTN yang akan ikut menyeleksi tergabung dalam suatu konsorsium. Berdasarkan rekomendasi mendikbud, hanya ada beberapa PTN yang dinilai mampu untuk melaksanakan seleksi aparatur negara di daerah secara objektif, transparan,dan akuntabel. Mantan Plt Gubernur Aceh ini menjelaskan,melalui kerja sama dengan PTN maka proses perekrutan PNS diharapkan akan semakin kredibel.

Dia juga tidak akan segan-segan untuk membatalkan pengangkatan calon PNS baik itu di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah serta tidak akan memberikan nomor induk pegawai (NIP) jika terjadi kecurangan. “Mereka harus mengerti bahwa rekrutmen PNS itu pintu masuk dalam penataan manajemen kepegawaian nasional,”terang Azwar. Menpan dan RB ini juga meminta kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam perekrutan calon PNS yang bebas dari KKN.

Baca selengkapnya...

 
Browser Anda
This website and many others will display better if you use the Firefox web browser. Simply go to: GetFirefox.com
Samarinda
Kalender Agenda
previous month February 2019 next month
M T W T F S S
week 5 1 2 3
week 6 4 5 6 7 8 9 10
week 7 11 12 13 14 15 16 17
week 8 18 19 20 21 22 23 24
week 9 25 26 27 28
Waktu Sholat
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra