Pengumuman Pengadaan CPNS Pemprov. Kaltim TA 2018
Sabtu, 22 September 2018
  PENGUMUMAN NOMOR: 810/II.1-4367/TUUA/BKD/2018 TENTANG PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN... Baca selengkapnya...
Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja PNS Pemprov Kaltim
Jumat, 21 September 2018
  SKP Tanggung Jawab masing-masing OPD Samarinda, Kaltim : BKD Provinsi Kaltim mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang seluruh Pejabat... Baca selengkapnya...
Peringati Hari Raya Idul Adha, BKD Kaltim Sembelih Hewan Qurban
Jumat, 24 Agustus 2018
Samarinda, Kaltim : Menyambut hari Raya Idul Adha 1439 H, pegawai di BKD Kaltim tahun ini kembali ikut serta melaksanakan qurban dengan ... Baca selengkapnya...
Momentum Kemerdekaan RI, 294 PNS Pemprov Kaltim Terima Anugerah SLKS
Selasa, 14 Agustus 2018
  Samarinda, Kaltim : Momentum Ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengangkat tema “Kerja Kita Prestasi Bangsa” diwarnai... Baca selengkapnya...
Kunjungan PNS Peserta Latsar Kemenkuham
Selasa, 07 Agustus 2018
  Samarinda, Kaltim : Sebanyak 120 PNS Kemenkumham diklat Latihan Dasar (Latsar) Golongan II angkatan VII, VIII, IX di lingkungan Pemprov Kaltim... Baca selengkapnya...
Feb Soal PNS Tipikor Berkeliaran di Birokrasi, BKN Dorong Pejabat Pengelola Kepegawaian se-Indonesia Tegakkan Regulasi yang Berlaku
Kamis, 08 Pebruari 2018
  Palembang-Humas BKN, Terkait dengan sanksi kepada PNS yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang... Baca selengkapnya...
Kemenkumham Perketat Pengawasan SKB CPNS
Senin, 09 Oktober 2017
JAKARTA – Selama Seleksi Dasar Kompetensi (SKD) CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah selesai. Menjelang Seleksi Kompetensi Bidang... Baca selengkapnya...
Menteri Asman : Data Tak Sinkron, Tak Tambahan CPNS Baru
Kamis, 05 Oktober 2017
  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menegaskan perlunya sinkronisasi data... Baca selengkapnya...
Pemprov Terima 5.123 Tenaga Guru SMA/SMK
Kamis, 02 Pebruari 2017
  SAMARINDA - Sebanyak 5.123 tenaga  guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dari jenjang SMA maupun SMK akan ditampung Pemprov... Baca selengkapnya...
Ketua APPSI: Lelang Jabatan Ganggu Pelayanan Publik
Selasa, 31 Januari 2017
  Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan istilah lelang... Baca selengkapnya...
Seleksi JPT Pratama Sekda Kab Berau
Kamis, 05 April 2018
-PENGUMUMAN- Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai... Baca selengkapnya...
Hasil JPT Pratama Sekda Kota Samarinda
Minggu, 14 Mei 2017
PENGUMUMAN NOMOR : 016/Pansel-JPT Pratama/V/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KOTA... Baca selengkapnya...
Hasil Seleksi JPT Pratama Sekda Kab. Kutai Barat
Kamis, 16 Maret 2017
 PENGUMUMAN NOMOR : 015/Pansel-JPT-Kubar/III/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KAB.... Baca selengkapnya...
http://www.bkn.go.id/berita/pemenuhan-kebutuhan-pegawai-harus-mengacu-pada-prioritas-pembangunan
Jumat, 03 Pebruari 2017
  Tanpa Alasan Pasti, Walikota akan Temui Lagi Sebelum Dilantik SAMARINDA – Keinginan Walikota Samarinda H Syaharie Jaang untuk mendapatkan... Baca selengkapnya...
Pelantikan PNS Eselon IV Pemkot Samarinda, Mesti sebelum 3 Februari
Kamis, 02 Pebruari 2017
PROKAL.CO, SAMARINDA – Kinerja instansi di lingkup Pemkot Samarinda tersendat. Pasalnya, staf mereka yang pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV tak... Baca selengkapnya...
Sinergi Penegakan Hukum PNS Terlibat Tipikor, Disiapkan Sanksi untuk PPK dan PyB Bandel
Senin, 17 September 2018
  Mendagri Tjahjo Kumolo, menteri PANRb Syafruddin dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana menandatangani SKB No. 182/6597/SJ, dan Nomor 15... Baca selengkapnya...
ASN Jangan Berpikir yang Penting Dapat Pensiun
Kamis, 13 September 2018
BEKASI - Dalam membangun ASN yang unggul serta kompetitif dalam menuju SMART ASN 2024, maka setiap ASN harus dapat menguasai kompetensi teknis... Baca selengkapnya...
Kaltim Usulkan Formasi 1000 CPNS
Rabu, 12 September 2018
    SAMARINDA – Pembukaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kaltim kembali dibuka. Di satu sisi disambut suka cita. Di sisi... Baca selengkapnya...
Pacu Daya Saing Bangsa, Pemerintah Rekrut Putra Putri Terbaik Menjadi CPNS
Senin, 10 September 2018
Menteri Syafruddin saat jumpa pers seusai Rapat Koordinasi Penyampaian Rincian Penetapan Kebutuhan Formasi PNS dan Persiapan Pengadaan CPNS Tahun... Baca selengkapnya...
Matangkan Kesiapan Rekrutmen CPNS TA 2018, BKN Hadiri Rapat Bersama Tim Pokja dan QA Panselnas
Jumat, 03 Agustus 2018
  Jakarta-Humas BKN, Senantisa menyajikan pelaksanaan kerja yang lebih baik menjadi komitmen Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko... Baca selengkapnya...

Seorang Alumni STPDN Jadi Tersangka Teroris

Seorang Alumni STPDN Jadi Tersangka Teroris

Banda Aceh (ANTARA News) - Yudi Zulfachri (27) salah seorang tersangka teroris yang ditangkap di kawasan pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, disebutkan tidak disiplin selama menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

"Karena dia tidak disiplin, kita minta ditarik lagi ke Pemerintah Kota Banda Aceh," kata Sekretaris Baitul Mal Kota Banda Aceh HM Sarong Abdullah di Banda Aceh, Kamis.

Yudi Zulfachri merupakan PNS di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Yudi kelahiran Banda Aceh, 18 Maret 1983 ditangkap pada Senin (22/2) karena diduga terkait jaringan kelompok teroris.

Menurut HM Sarong Abdullah, Yudi sejak Agustus 2009 sudah pindah kembali ke Pemkot Banda Aceh karena dinilai kurang disiplin dalam melaksanakan tugas.

Yudi mengawali karirnya sebagai staf di Kantor Camat Jaya Baru, Banda Aceh setelah lulus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor. Karena kurang disiplin dan jarang masuk kantor akhirnya Yudi dipindahkan ke Baitul Mal Banda Aceh.

Pada 22 Oktober 2009 Yudi mengajukan surat pindah tugas ke Bandung, Jawa Barat. Dalam surat pengajuan pindah tugas itu Yudi menulis alasan menambah wawasan khusus di bidang pemerintahan.

Yudi disebut-sebut putra Aceh rekrutan pertama Dulmatin, gembong teroris yang diklaim tewas ditembak aparat Densus 88 di Pamulang, Tangerang pada Selasa ((9/3).

Hingga saat ini aparat kepolisian masih terus memburu jaringan kelompok teroris di Aceh yang sebelumnya bersembunyi di kemukiman Lamkabeu dan diperkirakan sudah melarikan diri ke kawasan hutan Aceh lainnya.(D016/B010)Sumber : Antaranews.com, 12-03-2010
 

Kaltim Merasa ''Dirampok'' Pusat

Lagi, Provinsi Penghasil Migas Perjuangkan Dana Bagi Hasil

JAKARTA   –   Pemerintah Pusat dinilai tidak pernah adil dalam pembagian dana perimbangan dan dana bagi hasil (DBH) ke provinsi penghasil migas, termasuk Kaltim. Karena itu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, Kaltim menuntut pembagian yang lebih adil bagi daerah.

“Dana yang kita serahkan ke pusat itu sangat besar. Namun dana yang kembali tidak seimbang. Ini sama saja kekayaan kita dirampok dan masyarakat tidak merasakan kekayaan yang dimiliki bumi Kaltim,” tegas Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak setelah RDP di Gedung DPR Senayan, Kamis (4/2) kemarin, yang digelar sejak pukul 10.00 WIB hingga 13.30 WIB dan dipimpin Tamsil Linrung.

Bukan hanya Kaltim. Hadir pula enam provinsi penghasil migas di Indonesia, seperti Pemprov Riau, Pemprov Kepulauan Riau, Pemprov Maluku, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Selatan, dan Pemprov Sumatera Selatan.

Menurut ketujuh pemprov, selama ini pembagian dana perimbangan dan DBH belum berdasarkan asas keadilan bagi daerah penghasil devisa terbesar bagi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari persentase dana yang kembali ke daerah penghasil, tidak sebanding dengan dana yang diserahkan ke Pemerintah Pusat.

Menilik kasus di Kaltim, Awang Faroek mengatakan, pada tahun 2008, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim sebesar Rp 315,2 triliun. Namun pada tahun 2009, hanya mendapatkan dana perimbangan sebesar Rp 7,14 triliun.

Selain itu, DBH bukan pajak dari sektor pertambangan umum, terutama PKP2B, pemerintah daerah hanya menerima 6 persen, sedangkan 7,5 persen dikelola oleh pemerintah pusat. Parahnya lagi, pemerintah pusat tidak pernah melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi.

"Seyogianya, dana rehabilitasi itu diambil dari dana pengembangan tersebut. Berdasarkan perhitungan kami, sejak tahun 2001 hingga 2009, dana rehabilitasi yang seharusnya diserahkan ke daerah itu sebesar Rp 14,6 triliun," terangnya.

Awang juga meminta Banggar DPR RI mengupayakan dana penerimaan migas yang masih tertahan di pemerintah pusat sebesar Rp 2,67 triliun segera dikucurkan. "Tahun ini, Menteri Keuangan akan menyalurkan Rp 657,7 miliar. Masih kurang Rp 2,02 triliun. Kami minta hak kami ini segera dikucurkan pemerintah pusat seluruhnya," tegasnya.

Bahkan Pemprov Kaltim sudah 4 kali menyurati Presiden RI dan Departemen Keuangan, namun hingga kini belum ada tanggapan. ”Penundaan penyaluran ini merupakan tindakan semena-mena Pemeritah Pusat yang tidak konsekuen dan konsisten dalam pelaksanaan peraturan dan ketentuan,” tegasnya.

Didampingi 14 bupati dan wali kota se-Kaltim, mereka sepakat menyatakan kekayaan alam Kaltim selama ini habis dieksploitasi, namun yang kembali ke daerah penghasil, hanya sebagian kecil. Mengacu pada PDRB Kaltim terhadap PDB nasional tahun 2008 sebesar Rp 315,22 triliun, tetapi dana yang kembali ke Pemprov Kaltim serta 14 kabupaten dan kota di Kaltim hanya sebesar Rp 17,83 triliun atau 5,65 persen.

Tak hanya memperjuangkan penyaluran dana yang tepat waktu, Kaltim juga meminta pemerintah pusat lebih adil dalam pembagian DBH menyesuaikan dengan besaran dana yang diserahkan ke pemerintah pusat. ”Masyarakat kami juga ingin merasakan kekayaan provinsi mereka. Kaltim dan Riau hanya dikenal sebagai provinsi kaya SDA. Namun tenaga listrik saja masih byarpet (sering padam, Red),” tegas Awang.

LAGU LAMA

Sementara itu, Ketua RDP Banggar DPR-RI Tamsil Linrung menyatakan, Banggar akan merumuskan keinginan ketujuh provinsi yang hadir dalam RDP sebelum melakukan pembahasan anggaran APBN-P. “Melihat jadwal yang kami susun, kemungkinan akhir April sudah selesai pembahasan APBN-P ini. Kami harapkan semua keinginan akan tertampung,” terangnya.

Mengenai selisih perhitungan yang dilakukan Pemprov dan Departemen Keuangan, Tamsil meminta seluruh provinsi untuk membuat laporan tertulis ke Banggar, sehingga dapat dijadikan dasar bagi pihaknya untuk menyusun anggaran dan mendesak pemerintah pusat untuk melakukan pembayaran. ”Kami meminta pemerintah pusat jangan hanya buru-buru bayar utang luar negeri saja, namun membiarkan daerah tidak memiliki dana pembangunan,” terangnya.

Sedangkan politikus PDIP Trimedya Panjaitan menyatakan, tuntutan pemerintah daerah untuk menambah anggaran merupakan lagu lama. Tetapi hak itu tidak sebanding dengan banyaknya kepala daerah yang terkena kasus hukum usai memimpin. ”Ketika sudah dibantu, banyak kepala daerah yang dijerat kasus hukum. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana pemerintah daerah bisa tenang menjalankan wewenangnya tanpa takut terjerat kasus hukum. Ini yang harus diperjelas,” terangnya.

Pihaknya juga memastikan akan memanggil Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Hukum dan HAM untuk memperjelas status hukum pengelolaan dan penggunaan anggaran. ”Batasan hukum ini harus jelas,” tegasnya.

DUKUNG PEMPROV

Sedangkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan anggota DPR-RI asal Kaltim, serempak mengatakan akan mendukung perjuangan Pemprov Kaltim untuk mendapatkan keadilan dalam pembagian dana perimbangan dan DBH.

Mahyudin, anggota DPR-RI dari Partai Golkar mengatakan, sebagai seseorang yang berada dalam unsur pimpinan partai, dirinya bisa meminta anggota DPR-RI dari Partai Golkar untuk mendukung perjuangan Pemprov Kaltim tersebut. ”Meski hubungan DPR dengan Departemen Keuangan kurang baik, namun kami akan upayakan. Kami hanya meminta data dari Pemprov Kaltim, sehingga perjuangan tidak akan sia-sia,” terangnya.

Sedangkan Anggota DPD-RI Bambang Susilo kepada media ini menyebutkan, DPD memiliki wewenang mempertanyakan ke Pemerintah Pusat alasan pembagian dana perimbangan dan DBH yang kecil terhadap Kaltim, padahal dana yang diserahkan ke pusat mencapai angka Rp 315,2 triliun.

”Kita ini kurang gereget saja. Jangan sampai tahun ini terulang. Apalagi kami (Pemprov, anggota DPR-RI, dan anggota DPD-RI, Red) telah melakukan pertemuan penyamaan visi dan misi. Jangan sampai kita selesai ini diam saja. Perjuangan harus diteruskan,” terangnya.

Sedangkan seorang tokoh masyarakat yang hadir dalam rapat penyamaan visi dan misi, Jafar mengatakan, saat ini sudah saatnya Kaltim mendapatkan hak yang layak. Kalau memang diperlukan, Kaltim bisa memberikan ancaman bagi pemerintah pusat.

”Zaman Gubernur Suwarna, kita pernah mengancam pemerintah pusat, termasuk memerdekakan diri. Akhirnya pemerintah pusat segera mengesahkan undang undang otonomi daerah. Kini, kenapa kita tidak bisa menyamakan satu opini demi keadilan,” tegasnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai anggota DPR-RI selama 30 tahun ini juga menyebutkan, Kaltim harus tegas dalam memperjuangkan haknya tersebut. Jangan hanya panas sesaat, lalu menghilang kembali. ”Kita dahulu pernah meminta 20 triliun demi percepatan pembangunan. Kenapa kita tidak lakukan saat ini lagi,” tegasnya. (ak)  kaltimpost.co.id, 06-02-2010
 

Terapkan e-Gov, Website BKD Buka Kuis KPK

(di launching/tayang tanggal 1 Pebruari 2010)*

SAMARINDA – Provinsi Kaltim bersiap menerapkan Electronic Government (e-Gov) yang ditandai dengan kemajuan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim dalam pengelolaan  website.  Selain   itu,   dalam   acara   rapat   Optimalisasi   Implementasi   e-Government Kepegawaian di Samarinda, Rabu kemarin (27/1), BKD Pemkot Samarinda, Balikpapan, dan Bontang juga menyatakan hal yang sama.
Mengenai kesiapan daerah dalam implementasi e-Gov, Bontang menyatakan akan melaksanakan launching KPE pada April mendatang. Balikpapan siap bekerja sama dengan PDE dan Diknas, utamanya untuk menghimpun data guru di kota itu yang terbilang cukup banyak, sedangkan Samarinda juga bertekad akan mampu menerapkan e-Gov dengan baik.

Baca selengkapnya...

 
Browser Anda
This website and many others will display better if you use the Firefox web browser. Simply go to: GetFirefox.com
Samarinda
Kalender Agenda
previous month September 2018 next month
M T W T F S S
week 35 1 2
week 36 3 4 5 6 7 8 9
week 37 10 11 12 13 14 15 16
week 38 17 18 19 20 21 22 23
week 39 24 25 26 27 28 29 30
Waktu Sholat
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra