Jadwal Pelaksanaan SKD CPNS Pemprov. Kaltim TA 2018
Jumat, 02 November 2018
 PENGUMUMAN NOMOR : 810/II.1-6314 /BKD/2018 T E N T A N G JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL... Baca selengkapnya...
Wagub Lantik 25 Pegawai Fungsional
Rabu, 31 Oktober 2018
  Wagub Hadi Mulyadi memberi ucapan selamat kepada 25 pegawai fungsional di lingkungan Pemprov Kaltim. Mereka dituntut meningkat prestasi dan... Baca selengkapnya...
Sosialisasi Usul PNS Calon Penerima SLKS di Lingkungan Pemprov Kaltim
Kamis, 25 Oktober 2018
  Samarinda, Kaltim : BKD Provinsi Kaltim melaksanakan sosialisasi Pengusulan Calon Penerima Tanda kehormatan SatyaLancana Karya Satya (SLKS)... Baca selengkapnya...
Pemprov Kaltim Terima Penghargaan Anugerah KASN 2018, Hadi Mulyadi : Motivasi ASN agar Bekerja Lebih Baik
Rabu, 24 Oktober 2018
  JAKARTA  - Kinerja cemerlang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mendapat apresiasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Apresiasi... Baca selengkapnya...
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS Pemprov. Kaltim TA 2018
Minggu, 21 Oktober 2018
 PENGUMUMAN NOMOR: 810/II.1- 4747 /TUUA/BKD/2018 TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  DI... Baca selengkapnya...
Feb Soal PNS Tipikor Berkeliaran di Birokrasi, BKN Dorong Pejabat Pengelola Kepegawaian se-Indonesia Tegakkan Regulasi yang Berlaku
Kamis, 08 Pebruari 2018
  Palembang-Humas BKN, Terkait dengan sanksi kepada PNS yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang... Baca selengkapnya...
Kemenkumham Perketat Pengawasan SKB CPNS
Senin, 09 Oktober 2017
JAKARTA – Selama Seleksi Dasar Kompetensi (SKD) CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah selesai. Menjelang Seleksi Kompetensi Bidang... Baca selengkapnya...
Menteri Asman : Data Tak Sinkron, Tak Tambahan CPNS Baru
Kamis, 05 Oktober 2017
  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menegaskan perlunya sinkronisasi data... Baca selengkapnya...
Pemprov Terima 5.123 Tenaga Guru SMA/SMK
Kamis, 02 Pebruari 2017
  SAMARINDA - Sebanyak 5.123 tenaga  guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dari jenjang SMA maupun SMK akan ditampung Pemprov... Baca selengkapnya...
Ketua APPSI: Lelang Jabatan Ganggu Pelayanan Publik
Selasa, 31 Januari 2017
  Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan istilah lelang... Baca selengkapnya...
Seleksi JPT Pratama Sekda Kab Berau
Kamis, 05 April 2018
-PENGUMUMAN- Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai... Baca selengkapnya...
Hasil JPT Pratama Sekda Kota Samarinda
Minggu, 14 Mei 2017
PENGUMUMAN NOMOR : 016/Pansel-JPT Pratama/V/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KOTA... Baca selengkapnya...
Hasil Seleksi JPT Pratama Sekda Kab. Kutai Barat
Kamis, 16 Maret 2017
 PENGUMUMAN NOMOR : 015/Pansel-JPT-Kubar/III/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KAB.... Baca selengkapnya...
http://www.bkn.go.id/berita/pemenuhan-kebutuhan-pegawai-harus-mengacu-pada-prioritas-pembangunan
Jumat, 03 Pebruari 2017
  Tanpa Alasan Pasti, Walikota akan Temui Lagi Sebelum Dilantik SAMARINDA – Keinginan Walikota Samarinda H Syaharie Jaang untuk mendapatkan... Baca selengkapnya...
Pelantikan PNS Eselon IV Pemkot Samarinda, Mesti sebelum 3 Februari
Kamis, 02 Pebruari 2017
PROKAL.CO, SAMARINDA – Kinerja instansi di lingkup Pemkot Samarinda tersendat. Pasalnya, staf mereka yang pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV tak... Baca selengkapnya...
Sebanyak 197 Atlet Berprestasi Ikuti SKD CPNS 2018
Senin, 05 November 2018
Jakarta-Humas BKN, Sebanyak 197 atlet berprestasi mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Para... Baca selengkapnya...
Pemerintah Perhatikan Nasib Honorer
Senin, 05 November 2018
Menteri PANRB Syafruddin JAKARTA – Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap nasib honorer di Indonesia. Sampai tahun 2014, pemerintah... Baca selengkapnya...
Sistem CAT, Rekrutmen CPNS Transparan
Senin, 05 November 2018
    Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Empire Palace,... Baca selengkapnya...
Jelang Pengumuman Seleksi Administrasi dan Pelaksanaan SKD Rekrutmen CPNS, Ini Hal-hal yang Perlu Diperhatikan
Jumat, 19 Oktober 2018
    Okt Jakarta Humas BKN, Proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018, kini akan memasuki tahap pengumuman hasil... Baca selengkapnya...
Pengamanan Berlapis, Tak Ada Celah bagi Calo CPNS
Selasa, 02 Oktober 2018
JAKARTA – Pemerintah memastikan pelaksanaan seleksi CPNS 2018 akan berjalan tertib, dan tidak ada celah bagi pihak-pihak yang bermain curang,... Baca selengkapnya...

Pengumuman Peserta Yang Dinyatakan Lulus CPNSD Formasi Tahun 2010

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/II.1-11058/TUUA/BKD-2010

TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS DAN DITERIMA DALAM SELEKSI
PENGADAAN CPNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR FORMASI TAHUN 2010



Selanjutnya

Contoh Surat Lamaran

Contoh Riwayat Hidup

Contoh Surat Pernyataan CPNS
 

Efektifitas Remunerasi PNS Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, kendati remunerasi atau tunjangan kinerja yang mulai dilaksanakan di sejumlah instansi tak terpisahkan dari agenda reformasi birokrasi, tetapi rakyat masih mempertanyakan efektivitas implementasinya.

"Ini terkait dengan terungkapnya kasus penggelapan pajak oleh karyawan Ditjen Pajak, Gayus Tambunan. Padahal, remunerasi bagi PNS itu pertama kali diterapkan di lingkup Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak," ungkapnya di Jakarta, Senin (20/12/2010) malam.

Ia mengatakan itu usai menghadiri sebuah diskusi terbatas terkait penerapan remunerasi di lingkup Polri juga TNI per Januari 2011 mendatang. "Sesudah dimulai di lingkungan Kemkeu, program remunerasi berlanjut ke sejumlah instansi lain, termasuk Polri dan TNI. Tetapi, harus saya ingatkan dua hal penting," katanya.

Pertama, menurutnya, remunerasi bukan sekadar mendongkrak gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi bagian tak terpisahkan dari agenda reformasi birokrasi.

"Karena itu, setelah remunerasi dilaksanakan, rakyat dan DPR RI akan menunggu bagaimana reformasi birokrasi pada kementerian/lembaga yang telah menerapkan remunerasi tersebut," kata Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini.

Hal kedua, demikian Bambang Soesatyo, rakyat tetap masih saja mempertanyakan efektivitas remunerasi ini, akibat terungkapnya kasus penggelapan pajak oleh karyawan Ditjen Pajak, Gayus Tambunan tersebut.

Padahal, menurutnya, remunerasi itu merupakan salah satu bagian penting dari proses reformasi birokrasi untuk meningatkan kesejahteraan PNS, sehingga menutup kemungkinan terjadinya komersialisasi jabatan, termasuk tindak pidana korupsi.

"Maka, tantangan sekaligus tuntutan pada kementerian dan lembaga (KL) yang menerapkan remunerasi, ialah, meningkatkan kualitas layanan publik dan menekan peluang korupsi hingga level terendah," katanya.  Sumber : kompas.com
 

Kepala BKN : Manajemen PNS Hadapi Dua Tantangan

Jkt-Humas, saat ini manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) menghadapi dua tantangan. Pertama, menyangkut bagaimana meningkatkan profesionalisme PNS sebagai salah satu unsur aparatur Negara. Kedua, menyangkut apa yang harus dilakukan oleh PNS khususnya para pejabat pembina dan pengelola kepegawaian.  Demikian pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Edy Topo Ashari saat membuka Rapat Kerja  (Raker) Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Kepegawaian di Hotel Sahid Yogyakarta, Jumat (3/12).

Kepala BKN lebih jauh menjelaskan bahwa aktivitas pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian merupakan bagian dan titik sentral tercapainya tujuan manajemen kepegawaian secara menyeluruh. Sementara itu, di sisi lain pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepegawaian dengan segala kendala yang ada belum dapat berjalan secara optimal.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) Bambang Chrisnadi menjelaskan bahwa BKN dibentuk untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan manajemen PNS. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya  efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian. Untuk mencegah kasus kepegawaian, perlu dibangun kepercayaan (trust buliding) dan kejujuran antara BKN dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai mitra kerja. Trust building dimaksudkan agar ada kesesuaian antara kebenaran material dan kebenaran formal.
Saat memberikan laporan pada Raker ini, Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Wiritno mengatakan bahwa  tujuan Rapat Kerja Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian ini adalah untuk mewujudkan kesamaan visi, misi dan langkah stratejik dalam pelaksanaan dan pengawasan kepegawaian. Raker yang dihadiri Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pekerjaan Umum Basuki Hadimulyo sebagai Ketua Umum Forum Bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Forbes APIP),  para Inspektur Kementerian, Inspektur Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan Inspektur Pemerintah Provinsi berlangsung di Hotel Sahid Yogyakarta, Jumat-Minggu (3-5/12).

 
Browser Anda
This website and many others will display better if you use the Firefox web browser. Simply go to: GetFirefox.com
Samarinda
Kalender Agenda
previous month November 2018 next month
M T W T F S S
week 44 1 2 3 4
week 45 5 6 7 8 9 10 11
week 46 12 13 14 15 16 17 18
week 47 19 20 21 22 23 24 25
week 48 26 27 28 29 30
Waktu Sholat
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra