Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS Pemprov. Kaltim TA 2018
Minggu, 21 Oktober 2018
 PENGUMUMAN NOMOR: 810/II.1- 4747 /TUUA/BKD/2018 TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  DI... Baca selengkapnya...
Pelantikan Pj Sekdaprov Kaltim Meiliana
Kamis, 11 Oktober 2018
Isran Noor : Bangun Kaltim Yang Berdaulat Samarinda, Kaltim : Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Prov Kaltim... Baca selengkapnya...
Akselerasi Sistem Merit 3 Provinsi
Kamis, 04 Oktober 2018
  Penerapan Sistem Merit, Kaltim Masih Diantara Yang Terbaik Samarinda, Kaltim : Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendukung Provinsi Kaltim... Baca selengkapnya...
Pengumuman Pengadaan CPNS Pemprov. Kaltim TA 2018
Senin, 01 Oktober 2018
PENGUMUMAN NOMOR: 810/II.1-4367/TUUA/BKD/2018 TENTANG PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR... Baca selengkapnya...
Pengambilan Sumpah Janji Jabatan dan Penyerahan SK Kenpa ASN Pemprov Kaltim
Kamis, 27 September 2018
  Samarinda, Kaltim : PJ Sekretaris Daerah Kaltim DR. Hj. Meiliana mewakili PJ Gubernur Kaltim Restuardy Daud, Msc, melantik dan mengambil... Baca selengkapnya...
Feb Soal PNS Tipikor Berkeliaran di Birokrasi, BKN Dorong Pejabat Pengelola Kepegawaian se-Indonesia Tegakkan Regulasi yang Berlaku
Kamis, 08 Pebruari 2018
  Palembang-Humas BKN, Terkait dengan sanksi kepada PNS yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang... Baca selengkapnya...
Kemenkumham Perketat Pengawasan SKB CPNS
Senin, 09 Oktober 2017
JAKARTA – Selama Seleksi Dasar Kompetensi (SKD) CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah selesai. Menjelang Seleksi Kompetensi Bidang... Baca selengkapnya...
Menteri Asman : Data Tak Sinkron, Tak Tambahan CPNS Baru
Kamis, 05 Oktober 2017
  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menegaskan perlunya sinkronisasi data... Baca selengkapnya...
Pemprov Terima 5.123 Tenaga Guru SMA/SMK
Kamis, 02 Pebruari 2017
  SAMARINDA - Sebanyak 5.123 tenaga  guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dari jenjang SMA maupun SMK akan ditampung Pemprov... Baca selengkapnya...
Ketua APPSI: Lelang Jabatan Ganggu Pelayanan Publik
Selasa, 31 Januari 2017
  Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan istilah lelang... Baca selengkapnya...
Seleksi JPT Pratama Sekda Kab Berau
Kamis, 05 April 2018
-PENGUMUMAN- Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai... Baca selengkapnya...
Hasil JPT Pratama Sekda Kota Samarinda
Minggu, 14 Mei 2017
PENGUMUMAN NOMOR : 016/Pansel-JPT Pratama/V/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KOTA... Baca selengkapnya...
Hasil Seleksi JPT Pratama Sekda Kab. Kutai Barat
Kamis, 16 Maret 2017
 PENGUMUMAN NOMOR : 015/Pansel-JPT-Kubar/III/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KAB.... Baca selengkapnya...
http://www.bkn.go.id/berita/pemenuhan-kebutuhan-pegawai-harus-mengacu-pada-prioritas-pembangunan
Jumat, 03 Pebruari 2017
  Tanpa Alasan Pasti, Walikota akan Temui Lagi Sebelum Dilantik SAMARINDA – Keinginan Walikota Samarinda H Syaharie Jaang untuk mendapatkan... Baca selengkapnya...
Pelantikan PNS Eselon IV Pemkot Samarinda, Mesti sebelum 3 Februari
Kamis, 02 Pebruari 2017
PROKAL.CO, SAMARINDA – Kinerja instansi di lingkup Pemkot Samarinda tersendat. Pasalnya, staf mereka yang pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV tak... Baca selengkapnya...
Jelang Pengumuman Seleksi Administrasi dan Pelaksanaan SKD Rekrutmen CPNS, Ini Hal-hal yang Perlu Diperhatikan
Jumat, 19 Oktober 2018
    Okt Jakarta Humas BKN, Proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018, kini akan memasuki tahap pengumuman hasil... Baca selengkapnya...
Pengamanan Berlapis, Tak Ada Celah bagi Calo CPNS
Selasa, 02 Oktober 2018
JAKARTA – Pemerintah memastikan pelaksanaan seleksi CPNS 2018 akan berjalan tertib, dan tidak ada celah bagi pihak-pihak yang bermain curang,... Baca selengkapnya...
Ini Dia Enam Jalur Formasi Khusus Pendaftaran CPNS 2018
Selasa, 02 Oktober 2018
  Mengutip dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan... Baca selengkapnya...
Antisipasi Membludaknya Pendaftar CPNS, Bandwidth SSCN Diperbesar
Senin, 01 Oktober 2018
  Menteri PANRB Syafruddin, Mendikbud Muhadjir Effendi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama  Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB... Baca selengkapnya...
Menteri PANRB - Kapolri Sepakat Cegah Calo CPNS
Senin, 01 Oktober 2018
  Menteri PANRB Syafruddin, Kapolri Jenderal tito Karnavian dan Mendikbud Muhadjir Effendi memebrikan keterangan pers, usai penandatanganan... Baca selengkapnya...

Lima Eselon II Bakal Berganti

Dua di Antaranya karena Ikut Pilkada

SAMARINDA – Mutasi di lingkungan Pemprov. Kaltim tinggal menunggu waktu. Beberapa posisi dipastikan bakal bergeser. Khususnya pejabat yang ada di eselon II. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Irianto Lambrie menyebutkan, ada beberapa pejabat eselon II yang akan bergeser. “Ada yang karena masuk masa pensiun, ada juga karena mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah,” katanya.

Khusus untuk eselon II, setidaknya ada lima posisi yang bakal berubah. Yakni, Asisten I, dua orang Staf Ahli Gubernur, Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD), dan Kepala Badan Arsip.

Tiga Pejabat yang masuk masa pensiun adalah Asisten I, seorang staf ahli Gubernur, dan Kepala Badan Arsip.

Sementara yang bakal maju suksesi pilkada di level kabupaten/kota adalah Kepala BPPMD Nusyirwan Ismail. Nusyirwan sudah mengajukan cuti untuk mengikuti Pilkada Samarinda mendampingi calon wali kota Syaharie Jaang. Saat ini Kepala BPPMD Kaltim sementara dipegang oleh Asisten II M. Sa’bani.

Sementara Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Yansen akan digantikan posisinya karena berencana maju sebagai kandidat kepala daerah di Malinau.
Disinggung soal waktu pelaksanaan mutasi, Irianto belum bisa memberi gambaran. Karena, kata dia, saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Selain posisi eselon II, pada mutasi kali ini juga akan ada pergeseran posisi pada jabatan eselon III dan IV. Total berapa jumlahnya. Irianto juga belum bisa memastikan.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak pernah menyebutkan, mutasi di lingkungan Pemprov kembali akan di gelar usai Lebaran.

“Saya sudah suruh Baperjakat untuk melakukan inventarisasi para pejabat yang akan diganti (di-rolling),” katanya, beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan saat itu, Awang juga memastikan, dalam seleksi yang dilakukan terhadap para pejabat di level Baperjakat, semua berlangsung dengan mekanisme sangat ketat.

Proses seleksi, jelas dia, tak hanya bergantung pada Gubernur. Karena, semuanya harus melalui pembahasan mendalam oleh Baperjakat. Posisi Gubernur, menurutnya, hanya sebagai “palu” terakhir untuk menentukan.

Seleksi yang dilakukan, diantaranya perhitungan masa kerja, pengalaman, jenjang pendidikan, pelatihan, prestasi, dan integritas.

Mutasi yang akan digelar ini adalah yang kedua, setelah perputaran posisi besar-besaran pada 24 Mei lalu. Saat itu, ada 383 pegawai negeri sipil (PNS) pada eselon II, III dan IV yang berganti posisi. Yakni, masing-masing satu orang dari eselon II A dan II B, 125 orang eselon III A, dan 256 orang eselon IV A. (far)

Sumber : Kaltim Post, 01/10/2010
 

Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Hanya Hasilkan Opsi MK atau TMK, Bukan Tentukan Lulus CPNS

Jkt-Humas, Pelaksanaan Verifikasi yang rencananya akan dilaksanakan pada awal Oktober dan berakhir pada minggu ketiga bulan November tidak menjadikan tenaga honorer langsung menjadi CPNS. Verifikasi dan validasi hanya menghasilkan opsi memenuhi kriteria (MK) yang selanjutnya dapat melakukan pemberkasan sebagai CPNS atau tidak memenuhi kriteria (TMK) yang berarti tidak dapat diangkat menjadi CPNS. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua  Tim Kerja Pendataan, Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Bambang Chrisnadi dihadapan pejabat kepegawaian instansi pusat pada Rapat Persiapan Verifikasi dan Validasi di BKN Pusat Jakarta, Rabu (22/9). Keputusan status MK atau TMK merupakan syarat akumulatif dari dua instansi yakni BKN dan BPKP. “Apabila salah satu instansi menyatakan TMK, maka proses tidak bisa dilanjutkan dan keputusan ini tidak dapat diganggu gugat,” tegas Bambang Chrisnadi.

Pada kesempatan itu Bambang Chrisnadi menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi, Tim yang akan diterjunkan terdiri dari instansi BKN, BPKP, BPS serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seusai pelaksanaan verifikasi dan validasi, setiap inspektur dan Kepala Biro instansi yang terkait diharuskan menandatangani berita acara sebagai tanda bahwa pelaksanaan verifikasi dan validasi benar-benar dilaksanakan. Namun demikian, Bambang Chrisnadi menegaskan bahwa kedua pejabat tidak ikut bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan. “Akuntabilitas hasil verifikasi dan validasi ada pada Tim,” jelas Bambang Chrisnadi.

Lebih lanjut, Bambang Chrisnadi mengingatkan kepada seluruh peserta rapat agar mempersiapkan semua berkas berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi diantaranya SK Pengangkatan, Bukti pembayaran, ijazah Asli serta absensi yang bersangkutan. Bambang juga menerangkan bahwa dimungkinkan anggota tim akan menanyakan langsung tenaga honorer yang bersangkutan serta menanyakan rekan sejawat untuk memastikan bahwa tenaga honorer benar-benar bekerja sesuai dengan SK yang dimilikinya. Hasil verifikasi dan validasi ini akan dijadikan data dalam pengangkatan CPNS.

Sementara itu Ketua Tim Nasional Pendataan, Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Edy Topo Ashari dalam pengarahannya menyampaikan kepada Tim Kerja untuk dapat bekerja dengan transparan, akurat, tepat serta independen dari campur tangan pihak lain. (Sumber www.bkn.go.id September 2010)

 

 

Pemda Dievaluasi, Mayoritas Provinsi Berkinerja Tinggi

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengungkapkan, dari hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap 33 Provinsi pada tahun 2008 menunjukan bahwa tidak ada provinsi yang berkinerja rendah. Namun untuk EKPPD Kabupaten/kota, terdapat banyak daerah yang berkinerja rendah. Bahkan untuk daerah pemekaran setelah 2007, hanya 13 daerah saja yang berhasil.

Hal itu diungkapkan Mendagri dalam Rapat Kerja Komisi II DPR di DPR, Senin (27/9). Agenda raker tersebut adalah pembahasan hasil evaluasi kinerja Pemda.

Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Chairuman Harahap tersebut, Mendagri menyebutkan, ada 474 daerah otonom yang dievaluasi. Untuk hasil evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi, ada 6 provinsi yang kinerjanya sangat tinggi. Sementara yang masuk kategori tinggi ada 24 provinsi. "Untuk kategori sedang ada tiga daerah dan yang berkategori rendah tidak ada," papar Mendagri.

Sementara untuk kinerja pemerintah kabupaten, Mendagri menguraikan, dari evaluasi atas 354 kabupaten pada 2008 tidak ada satu kabupaten pun yang berkinerja sangat tinggi. Yang ada hanya masuk kategori tinggi, yaitu 241 kabupaten, sementara 95 lainnya berkinerja sedang. "Yang rendah ada 15 dan yang tidak diberi nilai ada tiga daerah," bebernya.

Ada pun evaluasi terhadap pemerintah kota, terdapat 87 kota yang dinilai. Hasilnya, tidak satupun kota berkinerja sangat tinggi. "Yang tinggi ada 70, kategori sedang ada 10, dan yang rendah ada tujuh," sebutnya.

EKPPD juga dilakukan terhadap 158 daerah otonom baru (DOB) yang berusia antara 3-10 tahun hasil pemekaran periode 1999-2004. Penilianan dilakukan pada tahun 2010 ini. Hasilnya, tujuh provinsi hasil pemekaran yang dinilai semuanya masuk kategori berkinerja tinggi.

Sedangkan untuk kabupaten hasil pemekaran, terdapat 123 daerah yang dinilai. Hasilnya, tidak satupun yang berkinerja sangat tinggi. Hanya ada 58 daerah berkinerja tinggi, sementara 54 lainnya berkinerja sedang. "Yang rendah ada delapan kabupaten dan tiga lainnya tidak diberi nilai," papar Mendagri.

Sedangkan untuk kota hasil pemekaran, terdapat 28 kota yang dinilai. Sama halnya dengan kabupaten hasil pemekaran, tidak ada satupun uang berkinerja sangat tinggi. "Ada 24 kota dengan peringkat tinggi dan empat lainnya sedang," urai Mendagri.

Sementara untuk daerah otonom baru yang berusia di bawah 3 tahun hasil pemekaran periode 2007-2009, terdapat 57 daerah. "Dari hasil evaluasi, hanya 22,8 persen atau 13 DOB saja yang berhasil," imbuhnya.

Hanya saja, mantan Gubernur Sumatera Barat itu tidak menyebut nama-nama daerah ataupun kategori hasil evaluasinya. Namun bagi daerah berkinerja rendah, kata Mendagri, pemerintah akan meembinanya. "Pemerintah akan mempersiapkan pembinaan dan fasilitasi secara khusus bagi daerah-daerah yang mempunyai prestasi kinerja rendah," tandasnya.

Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, tujuan EKPPD itu untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh sesuai capaian keluaran dan hasil yang direncanakan. EKPPD dilaksanakan oleh tim nasional yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Bappenas, BPKP, BKN, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). "Tim nasional dibantu oleh tim daerah yang terdiri dari unsur Pemda Provinsi, BPKP perwakilan dan Kanwil BPS," tandasnya.

Dijelaskan pula, EKPPD dilakukan secara berjenjang. Yaitu, tim daerah melaksanakan penilaian terhadap LPPD kabupaten/kota di wilayah provinsi, sedangkan Tim Nasional melaksanakan penilaian terhadap LPPD provinsi. "Tim nasional melakukan pemeringkatan capaian kinerja secara nasional," sambungnya.

Adapun aspek penilaiannya antara lain mencakup kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, serta kemampuan daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah dengan parameter peningkatan kualitas manusia.(ara/jpnn) Sumber : jpnn.com, 28-09-2010
 
Browser Anda
This website and many others will display better if you use the Firefox web browser. Simply go to: GetFirefox.com
Samarinda
Kalender Agenda
previous month October 2018 next month
M T W T F S S
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31
Waktu Sholat
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra