Jadwal Pelaksanaan SKD CPNS Pemprov. Kaltim TA 2018
Jumat, 02 November 2018
 PENGUMUMAN NOMOR : 810/II.1-6314 /BKD/2018 T E N T A N G JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL... Baca selengkapnya...
Wagub Lantik 25 Pegawai Fungsional
Rabu, 31 Oktober 2018
  Wagub Hadi Mulyadi memberi ucapan selamat kepada 25 pegawai fungsional di lingkungan Pemprov Kaltim. Mereka dituntut meningkat prestasi dan... Baca selengkapnya...
Sosialisasi Usul PNS Calon Penerima SLKS di Lingkungan Pemprov Kaltim
Kamis, 25 Oktober 2018
  Samarinda, Kaltim : BKD Provinsi Kaltim melaksanakan sosialisasi Pengusulan Calon Penerima Tanda kehormatan SatyaLancana Karya Satya (SLKS)... Baca selengkapnya...
Pemprov Kaltim Terima Penghargaan Anugerah KASN 2018, Hadi Mulyadi : Motivasi ASN agar Bekerja Lebih Baik
Rabu, 24 Oktober 2018
  JAKARTA  - Kinerja cemerlang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mendapat apresiasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Apresiasi... Baca selengkapnya...
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS Pemprov. Kaltim TA 2018
Minggu, 21 Oktober 2018
 PENGUMUMAN NOMOR: 810/II.1- 4747 /TUUA/BKD/2018 TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  DI... Baca selengkapnya...
Feb Soal PNS Tipikor Berkeliaran di Birokrasi, BKN Dorong Pejabat Pengelola Kepegawaian se-Indonesia Tegakkan Regulasi yang Berlaku
Kamis, 08 Pebruari 2018
  Palembang-Humas BKN, Terkait dengan sanksi kepada PNS yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang... Baca selengkapnya...
Kemenkumham Perketat Pengawasan SKB CPNS
Senin, 09 Oktober 2017
JAKARTA – Selama Seleksi Dasar Kompetensi (SKD) CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah selesai. Menjelang Seleksi Kompetensi Bidang... Baca selengkapnya...
Menteri Asman : Data Tak Sinkron, Tak Tambahan CPNS Baru
Kamis, 05 Oktober 2017
  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menegaskan perlunya sinkronisasi data... Baca selengkapnya...
Pemprov Terima 5.123 Tenaga Guru SMA/SMK
Kamis, 02 Pebruari 2017
  SAMARINDA - Sebanyak 5.123 tenaga  guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dari jenjang SMA maupun SMK akan ditampung Pemprov... Baca selengkapnya...
Ketua APPSI: Lelang Jabatan Ganggu Pelayanan Publik
Selasa, 31 Januari 2017
  Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan istilah lelang... Baca selengkapnya...
Seleksi JPT Pratama Sekda Kab Berau
Kamis, 05 April 2018
-PENGUMUMAN- Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai... Baca selengkapnya...
Hasil JPT Pratama Sekda Kota Samarinda
Minggu, 14 Mei 2017
PENGUMUMAN NOMOR : 016/Pansel-JPT Pratama/V/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KOTA... Baca selengkapnya...
Hasil Seleksi JPT Pratama Sekda Kab. Kutai Barat
Kamis, 16 Maret 2017
 PENGUMUMAN NOMOR : 015/Pansel-JPT-Kubar/III/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KAB.... Baca selengkapnya...
http://www.bkn.go.id/berita/pemenuhan-kebutuhan-pegawai-harus-mengacu-pada-prioritas-pembangunan
Jumat, 03 Pebruari 2017
  Tanpa Alasan Pasti, Walikota akan Temui Lagi Sebelum Dilantik SAMARINDA – Keinginan Walikota Samarinda H Syaharie Jaang untuk mendapatkan... Baca selengkapnya...
Pelantikan PNS Eselon IV Pemkot Samarinda, Mesti sebelum 3 Februari
Kamis, 02 Pebruari 2017
PROKAL.CO, SAMARINDA – Kinerja instansi di lingkup Pemkot Samarinda tersendat. Pasalnya, staf mereka yang pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV tak... Baca selengkapnya...
Sebanyak 197 Atlet Berprestasi Ikuti SKD CPNS 2018
Senin, 05 November 2018
Jakarta-Humas BKN, Sebanyak 197 atlet berprestasi mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Para... Baca selengkapnya...
Pemerintah Perhatikan Nasib Honorer
Senin, 05 November 2018
Menteri PANRB Syafruddin JAKARTA – Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap nasib honorer di Indonesia. Sampai tahun 2014, pemerintah... Baca selengkapnya...
Sistem CAT, Rekrutmen CPNS Transparan
Senin, 05 November 2018
    Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Empire Palace,... Baca selengkapnya...
Jelang Pengumuman Seleksi Administrasi dan Pelaksanaan SKD Rekrutmen CPNS, Ini Hal-hal yang Perlu Diperhatikan
Jumat, 19 Oktober 2018
    Okt Jakarta Humas BKN, Proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018, kini akan memasuki tahap pengumuman hasil... Baca selengkapnya...
Pengamanan Berlapis, Tak Ada Celah bagi Calo CPNS
Selasa, 02 Oktober 2018
JAKARTA – Pemerintah memastikan pelaksanaan seleksi CPNS 2018 akan berjalan tertib, dan tidak ada celah bagi pihak-pihak yang bermain curang,... Baca selengkapnya...

Pengaturan Tunjangan Harus Mengacu Permendagri 13/2006

 

NUNUKAN,tribunkaltim.co.id- Mahasiswa Nunukan di Yogyakarta Ilham Zein mengatakan, upaya meningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dapat dilakukan melalui beberapa cara. Salah satunya pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri 59 Tahun 2007.

Baca selengkapnya...

 

Honorer Tuntas April

 

Segera Diangkat Jadi CPNS, DPR Minta Jangan Ingkar

JAKARTA – Nasib puluhan ribu pegawai honorer di Tanah Air masih akan terkatung-katung. Setidaknya sampai April mendatang. Pemerintah berjanji menuntaskan pengangkatan tenaga honorer maksimal pada April nanti.

Baca selengkapnya...

 

20 Ribu Honorer Ancam Boikot UN

 

AKSI GURU HONORER: Persatuan Guru Madrasah (PGM) menuntut pemerintah tidak diskriminatif kepada guru honorer baik di sekolah swasta maupun madrasah.(dok/jp)

UJIAN Nasional (UN) 2012 yang tinggal dua bulan lagi terancam buyar. Penyebabnya bukan karena keterlambatan distribusi soal. Tetapi, 20 ribu honorer guru dan tenaga kependidikan mengancam boikot gebyar tahunan itu. Mereka menuntut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengangkatan Honorer segera dijadikan PP.

“RPP tidak boleh lama-lama ngendon di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB, Red),” ujar salah seorang honorer.

Ancaman boikot UN pun keluar dari Dewan Kehormatan Honorer Indonesia (DKHI). Organisasi tenaga honorer yang berbasis di Semarang itu memberikan toleransi hingga bulan depan kepada Kemen PAN-RB untuk memasukkan RPP pengangkatan honorer ke Sekretariat Negara (Setneg).

“Jika Maret dimasukkan ke Setneg, perkiraan kita bulan itu juga akan disahkan presiden,’’ kata Ketua Umum DKHI, Ali Mashar, kemarin.

Sebaliknya, jika tidak ada tanda-tanda iktikad baik dari Kemen PAN-RB untuk memasukkan RPP itu ke Setneg, kata Ali, pihaknya tidak bisa membendung seruan mogok kerja massal rekan-rekannya sesama honorer menjelang dan selama UN.

Dia mengatakan, saat ini anggotanya ada 30 ribu tenaga honorer. Sekitar 20 ribu di antaranya adalah guru dan tenaga kependidikan. Sisanya adalah tenaga medis dan administrasi di kantor pemda.

Ali yang juga menjadi tenaga honorer bagian administrasi di sebuah SMK di Kabupaten Semarang itu mengatakan, selama ini gelaran UN paling banyak melibatkan honorer.

’’Terutama bagian administrasi,’’ katanya. Ali mencontohkan, di sekolahnya ada 15 tenaga administrasi dan tenaga kependidikan, satu di antaranya adalah PNS.

Dia menyebutkan UN tidak akan berjalan jika hanya ada 1 tenaga administrasi PNS yang bekerja.

Keterlibatan tenaga kependidikan honorer dalam UN tidak hanya tenaga administrasi saja. Mulai dari penjaga keamanan, tukang kebun, tukang bersih-bersih sekolahan, hingga penjaga malam terlibat dalam UN.

Ali mencontohkan, andai kata ada satpam mogok, pasti ketertiban lingkungan sekolah saat UN terganggu.

Contoh berikutnya jika tukang bersih-bersih sekolah yang masih honorer juga mogok kerja. ’’Bayangkan apakah peserta UN bisa nyaman mengerjakan ujian jika sekolahnya kotor. Apalagi kamar mandinya bau karena tidak ada yang membersihkan,’’ terang Ali.

Ancaman paling banter muncul manakala seluruh tenaga administrasi atau tata usaha (TU) honorer mogok. Sebab, kata Ali, selama ini peran TU atau tenaga administrasi yang didominasi honorer, cukup sentral menjelang, selama, dan pasca UN.

Di antaranya, kata Ali, sebelum UN tugas mereka adalah meng-entry daftar tetap nama-nama peserta UN. Selanjutnya menerima nomor peserta lalu disebar ke siswa dan ditempel ke meja-meja peserta.

’’Mana mungkin guru yang menempel nomor soal itu. Apalagi apa mungkin peserta UN sendiri yang menempelnya, pasti kacau,’’ jelas dia.

Baca selengkapnya...

 
Browser Anda
This website and many others will display better if you use the Firefox web browser. Simply go to: GetFirefox.com
Samarinda
Kalender Agenda
previous month November 2018 next month
M T W T F S S
week 44 1 2 3 4
week 45 5 6 7 8 9 10 11
week 46 12 13 14 15 16 17 18
week 47 19 20 21 22 23 24 25
week 48 26 27 28 29 30
Waktu Sholat
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra