Tentang Pelantikan 6 Kepala OPD Kaltim
Jumat, 22 Juni 2018
Samarinda, Kaltim : Gubernur Kaltim DR. H. Awang Faroek Ishak melantik 6 Kepala OPD dilingkungan Pemprov Kaltim, acara berlangsung di Pendopo Lamin... Baca selengkapnya...
Selamat Idul Fitri 1439 H
Kamis, 21 Juni 2018
Kepala BKD Kaltim Ardiningsih : Libur Panjang Pasca Idul Fitri, Jangan Ditambah Lagi
Kamis, 21 Juni 2018
Apel Kerja Pegawai BKD Kaltim Pasca Idul Fitri 1439 H Setelah libur dan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1439 H/ 2018, Pegawai Pemerintah BKD Prov... Baca selengkapnya...
BKD Kaltim Gelar Buka Puasa dan Tarawih Bersama
Rabu, 06 Juni 2018
Samarinda, Kaltim : Marhaban Ya Ramadhan !!, Keluarga besar BKD Provinsi Kaltim menggelar acara silaturahim dengan berbuka puasa dan shalat tarawih... Baca selengkapnya...
Gubernur Kaltim Awang Faroek Lantik 248 Pejabat Administrator dan Pengawas
Rabu, 30 Mei 2018
Awang Faroek : Beri Pengabdian Terbaik Kepada Masyarakat Kaltim Samarinda, Kaltim : Gubernur Kalimantan Timur DR. H. Awang Faroek Ishak melantik... Baca selengkapnya...
Feb Soal PNS Tipikor Berkeliaran di Birokrasi, BKN Dorong Pejabat Pengelola Kepegawaian se-Indonesia Tegakkan Regulasi yang Berlaku
Kamis, 08 Pebruari 2018
  Palembang-Humas BKN, Terkait dengan sanksi kepada PNS yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang... Baca selengkapnya...
Kemenkumham Perketat Pengawasan SKB CPNS
Senin, 09 Oktober 2017
JAKARTA – Selama Seleksi Dasar Kompetensi (SKD) CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah selesai. Menjelang Seleksi Kompetensi Bidang... Baca selengkapnya...
Menteri Asman : Data Tak Sinkron, Tak Tambahan CPNS Baru
Kamis, 05 Oktober 2017
  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menegaskan perlunya sinkronisasi data... Baca selengkapnya...
Pemprov Terima 5.123 Tenaga Guru SMA/SMK
Kamis, 02 Pebruari 2017
  SAMARINDA - Sebanyak 5.123 tenaga  guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dari jenjang SMA maupun SMK akan ditampung Pemprov... Baca selengkapnya...
Ketua APPSI: Lelang Jabatan Ganggu Pelayanan Publik
Selasa, 31 Januari 2017
  Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan istilah lelang... Baca selengkapnya...
Seleksi JPT Pratama Sekda Kab Berau
Kamis, 05 April 2018
-PENGUMUMAN- Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai... Baca selengkapnya...
Hasil JPT Pratama Sekda Kota Samarinda
Minggu, 14 Mei 2017
PENGUMUMAN NOMOR : 016/Pansel-JPT Pratama/V/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KOTA... Baca selengkapnya...
Hasil Seleksi JPT Pratama Sekda Kab. Kutai Barat
Kamis, 16 Maret 2017
 PENGUMUMAN NOMOR : 015/Pansel-JPT-Kubar/III/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KAB.... Baca selengkapnya...
http://www.bkn.go.id/berita/pemenuhan-kebutuhan-pegawai-harus-mengacu-pada-prioritas-pembangunan
Jumat, 03 Pebruari 2017
  Tanpa Alasan Pasti, Walikota akan Temui Lagi Sebelum Dilantik SAMARINDA – Keinginan Walikota Samarinda H Syaharie Jaang untuk mendapatkan... Baca selengkapnya...
Pelantikan PNS Eselon IV Pemkot Samarinda, Mesti sebelum 3 Februari
Kamis, 02 Pebruari 2017
PROKAL.CO, SAMARINDA – Kinerja instansi di lingkup Pemkot Samarinda tersendat. Pasalnya, staf mereka yang pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV tak... Baca selengkapnya...
Pemerintah Belum Terbitkan Pengumuman Resmi Formasi Pengadaan CPNS TA 2018
Senin, 28 Mei 2018
  Jakarta – Humas BKN, Merespons beredarnya surat palsu tentang Laporan Penetapan e-formasi Tenaga Honorer, Pegawai Tidak Tetap, PT Non-PNS... Baca selengkapnya...
Enam Aktivitas Ujaran Kebencian Berkategori Pelanggaran Disiplin ASN
Rabu, 23 Mei 2018
Jakarta – Humas BKN, Untuk membantu Pemerintah memberantas penyebaran berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan... Baca selengkapnya...
BKN Gandeng KPK Berantas PNS Tipikor
Selasa, 08 Mei 2018
Jakarta – Humas BKN, Guna menuntaskan permasalahan kasus-kasus keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam tindak pidana korupsi (tipikor) dan... Baca selengkapnya...
Apa saja yang tidak boleh dilakukan ASN dalam Pilkada?
Senin, 07 Mei 2018
Ciawi – Humas BKN, Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap menjadi sorotan. Perhelatan demokrasi... Baca selengkapnya...
Peta Persaingan Sekolah Kedinasan 2018 Berubah: What Next?
Rabu, 02 Mei 2018
  Jakarta-Humas BKN, Sampai dengan penutupan penerimaan sekolah kedinasan pada 30 April 2018 pukul 23.59, sistem https://sscndikdin.bkn.go.id... Baca selengkapnya...

Kaltim Merasa ''Dirampok'' Pusat

Lagi, Provinsi Penghasil Migas Perjuangkan Dana Bagi Hasil

JAKARTA   –   Pemerintah Pusat dinilai tidak pernah adil dalam pembagian dana perimbangan dan dana bagi hasil (DBH) ke provinsi penghasil migas, termasuk Kaltim. Karena itu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, Kaltim menuntut pembagian yang lebih adil bagi daerah.

“Dana yang kita serahkan ke pusat itu sangat besar. Namun dana yang kembali tidak seimbang. Ini sama saja kekayaan kita dirampok dan masyarakat tidak merasakan kekayaan yang dimiliki bumi Kaltim,” tegas Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak setelah RDP di Gedung DPR Senayan, Kamis (4/2) kemarin, yang digelar sejak pukul 10.00 WIB hingga 13.30 WIB dan dipimpin Tamsil Linrung.

Bukan hanya Kaltim. Hadir pula enam provinsi penghasil migas di Indonesia, seperti Pemprov Riau, Pemprov Kepulauan Riau, Pemprov Maluku, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Selatan, dan Pemprov Sumatera Selatan.

Menurut ketujuh pemprov, selama ini pembagian dana perimbangan dan DBH belum berdasarkan asas keadilan bagi daerah penghasil devisa terbesar bagi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari persentase dana yang kembali ke daerah penghasil, tidak sebanding dengan dana yang diserahkan ke Pemerintah Pusat.

Menilik kasus di Kaltim, Awang Faroek mengatakan, pada tahun 2008, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim sebesar Rp 315,2 triliun. Namun pada tahun 2009, hanya mendapatkan dana perimbangan sebesar Rp 7,14 triliun.

Selain itu, DBH bukan pajak dari sektor pertambangan umum, terutama PKP2B, pemerintah daerah hanya menerima 6 persen, sedangkan 7,5 persen dikelola oleh pemerintah pusat. Parahnya lagi, pemerintah pusat tidak pernah melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi.

"Seyogianya, dana rehabilitasi itu diambil dari dana pengembangan tersebut. Berdasarkan perhitungan kami, sejak tahun 2001 hingga 2009, dana rehabilitasi yang seharusnya diserahkan ke daerah itu sebesar Rp 14,6 triliun," terangnya.

Awang juga meminta Banggar DPR RI mengupayakan dana penerimaan migas yang masih tertahan di pemerintah pusat sebesar Rp 2,67 triliun segera dikucurkan. "Tahun ini, Menteri Keuangan akan menyalurkan Rp 657,7 miliar. Masih kurang Rp 2,02 triliun. Kami minta hak kami ini segera dikucurkan pemerintah pusat seluruhnya," tegasnya.

Bahkan Pemprov Kaltim sudah 4 kali menyurati Presiden RI dan Departemen Keuangan, namun hingga kini belum ada tanggapan. ”Penundaan penyaluran ini merupakan tindakan semena-mena Pemeritah Pusat yang tidak konsekuen dan konsisten dalam pelaksanaan peraturan dan ketentuan,” tegasnya.

Didampingi 14 bupati dan wali kota se-Kaltim, mereka sepakat menyatakan kekayaan alam Kaltim selama ini habis dieksploitasi, namun yang kembali ke daerah penghasil, hanya sebagian kecil. Mengacu pada PDRB Kaltim terhadap PDB nasional tahun 2008 sebesar Rp 315,22 triliun, tetapi dana yang kembali ke Pemprov Kaltim serta 14 kabupaten dan kota di Kaltim hanya sebesar Rp 17,83 triliun atau 5,65 persen.

Tak hanya memperjuangkan penyaluran dana yang tepat waktu, Kaltim juga meminta pemerintah pusat lebih adil dalam pembagian DBH menyesuaikan dengan besaran dana yang diserahkan ke pemerintah pusat. ”Masyarakat kami juga ingin merasakan kekayaan provinsi mereka. Kaltim dan Riau hanya dikenal sebagai provinsi kaya SDA. Namun tenaga listrik saja masih byarpet (sering padam, Red),” tegas Awang.

LAGU LAMA

Sementara itu, Ketua RDP Banggar DPR-RI Tamsil Linrung menyatakan, Banggar akan merumuskan keinginan ketujuh provinsi yang hadir dalam RDP sebelum melakukan pembahasan anggaran APBN-P. “Melihat jadwal yang kami susun, kemungkinan akhir April sudah selesai pembahasan APBN-P ini. Kami harapkan semua keinginan akan tertampung,” terangnya.

Mengenai selisih perhitungan yang dilakukan Pemprov dan Departemen Keuangan, Tamsil meminta seluruh provinsi untuk membuat laporan tertulis ke Banggar, sehingga dapat dijadikan dasar bagi pihaknya untuk menyusun anggaran dan mendesak pemerintah pusat untuk melakukan pembayaran. ”Kami meminta pemerintah pusat jangan hanya buru-buru bayar utang luar negeri saja, namun membiarkan daerah tidak memiliki dana pembangunan,” terangnya.

Sedangkan politikus PDIP Trimedya Panjaitan menyatakan, tuntutan pemerintah daerah untuk menambah anggaran merupakan lagu lama. Tetapi hak itu tidak sebanding dengan banyaknya kepala daerah yang terkena kasus hukum usai memimpin. ”Ketika sudah dibantu, banyak kepala daerah yang dijerat kasus hukum. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana pemerintah daerah bisa tenang menjalankan wewenangnya tanpa takut terjerat kasus hukum. Ini yang harus diperjelas,” terangnya.

Pihaknya juga memastikan akan memanggil Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Hukum dan HAM untuk memperjelas status hukum pengelolaan dan penggunaan anggaran. ”Batasan hukum ini harus jelas,” tegasnya.

DUKUNG PEMPROV

Sedangkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan anggota DPR-RI asal Kaltim, serempak mengatakan akan mendukung perjuangan Pemprov Kaltim untuk mendapatkan keadilan dalam pembagian dana perimbangan dan DBH.

Mahyudin, anggota DPR-RI dari Partai Golkar mengatakan, sebagai seseorang yang berada dalam unsur pimpinan partai, dirinya bisa meminta anggota DPR-RI dari Partai Golkar untuk mendukung perjuangan Pemprov Kaltim tersebut. ”Meski hubungan DPR dengan Departemen Keuangan kurang baik, namun kami akan upayakan. Kami hanya meminta data dari Pemprov Kaltim, sehingga perjuangan tidak akan sia-sia,” terangnya.

Sedangkan Anggota DPD-RI Bambang Susilo kepada media ini menyebutkan, DPD memiliki wewenang mempertanyakan ke Pemerintah Pusat alasan pembagian dana perimbangan dan DBH yang kecil terhadap Kaltim, padahal dana yang diserahkan ke pusat mencapai angka Rp 315,2 triliun.

”Kita ini kurang gereget saja. Jangan sampai tahun ini terulang. Apalagi kami (Pemprov, anggota DPR-RI, dan anggota DPD-RI, Red) telah melakukan pertemuan penyamaan visi dan misi. Jangan sampai kita selesai ini diam saja. Perjuangan harus diteruskan,” terangnya.

Sedangkan seorang tokoh masyarakat yang hadir dalam rapat penyamaan visi dan misi, Jafar mengatakan, saat ini sudah saatnya Kaltim mendapatkan hak yang layak. Kalau memang diperlukan, Kaltim bisa memberikan ancaman bagi pemerintah pusat.

”Zaman Gubernur Suwarna, kita pernah mengancam pemerintah pusat, termasuk memerdekakan diri. Akhirnya pemerintah pusat segera mengesahkan undang undang otonomi daerah. Kini, kenapa kita tidak bisa menyamakan satu opini demi keadilan,” tegasnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai anggota DPR-RI selama 30 tahun ini juga menyebutkan, Kaltim harus tegas dalam memperjuangkan haknya tersebut. Jangan hanya panas sesaat, lalu menghilang kembali. ”Kita dahulu pernah meminta 20 triliun demi percepatan pembangunan. Kenapa kita tidak lakukan saat ini lagi,” tegasnya. (ak)  kaltimpost.co.id, 06-02-2010
 

Terapkan e-Gov, Website BKD Buka Kuis KPK

(di launching/tayang tanggal 1 Pebruari 2010)*

SAMARINDA – Provinsi Kaltim bersiap menerapkan Electronic Government (e-Gov) yang ditandai dengan kemajuan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim dalam pengelolaan  website.  Selain   itu,   dalam   acara   rapat   Optimalisasi   Implementasi   e-Government Kepegawaian di Samarinda, Rabu kemarin (27/1), BKD Pemkot Samarinda, Balikpapan, dan Bontang juga menyatakan hal yang sama.
Mengenai kesiapan daerah dalam implementasi e-Gov, Bontang menyatakan akan melaksanakan launching KPE pada April mendatang. Balikpapan siap bekerja sama dengan PDE dan Diknas, utamanya untuk menghimpun data guru di kota itu yang terbilang cukup banyak, sedangkan Samarinda juga bertekad akan mampu menerapkan e-Gov dengan baik.

Baca selengkapnya...

 

Gubernur: Untuk Penguatan Pertahanan Nasional

• Pembangunan Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar
SAMARINDA - Pembangunan perbatasan dan pulau-pulau terluar di Kalimantan Timur akan terus diupayakan untuk kepentingan kemajuan daerah dan penguatan pertahanan nasional. Penegasan tersebut kembali disampaikan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Kamis (21/1) di kantor gubernur saat menerima kunjungan pengusaha Malaysia.

Baca selengkapnya...

 
Browser Anda
This website and many others will display better if you use the Firefox web browser. Simply go to: GetFirefox.com
Samarinda
Kalender Agenda
previous month June 2018 next month
M T W T F S S
week 22 1 2 3
week 23 4 5 6 7 8 9 10
week 24 11 12 13 14 15 16 17
week 25 18 19 20 21 22 23 24
week 26 25 26 27 28 29 30
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?
get('only_registered')) { if($guest) { ?>

Please register to vote

 
Waktu Sholat
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra