Momentum Kemerdekaan RI, 294 PNS Pemprov Kaltim Terima Anugerah SLKS
Selasa, 14 Agustus 2018
  Samarinda, Kaltim : Momentum Ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengangkat tema “Kerja Kita Prestasi Bangsa” diwarnai... Baca selengkapnya...
Kunjungan PNS Peserta Latsar Kemenkuham
Selasa, 07 Agustus 2018
  Samarinda, Kaltim : Sebanyak 120 PNS Kemenkumham diklat Latihan Dasar (Latsar) Golongan II angkatan VII, VIII, IX di lingkungan Pemprov Kaltim... Baca selengkapnya...
Sowan ke Mendagri, Gubernur Pamit Mau ke Senayan
Senin, 06 Agustus 2018
JAKARTA - Jumat (3/8) lalu Gubernur Awang Faroek Ishak sowan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Pertemuan dilakukan di Kantor... Baca selengkapnya...
Penetapan 3 (Tiga) Besar Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekda Prov. Kaltim
Sabtu, 28 Juli 2018
PENGUMUMAN Nomor : 015/PANSEL-JPTM SEKDAKALTIM/VII/2018 TENTANG  PENETAPAN 3 (TIGA) BESAR CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA SEKRETARIS DAERAH... Baca selengkapnya...
Calon Sekda Prov Kaltim “Adu Gagasan” di Acara Uji Publik
Rabu, 25 Juli 2018
  Kekosongan jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur , yang disebabkan pejabat lama mengundurkan diri guna maju sebagai calon... Baca selengkapnya...
Feb Soal PNS Tipikor Berkeliaran di Birokrasi, BKN Dorong Pejabat Pengelola Kepegawaian se-Indonesia Tegakkan Regulasi yang Berlaku
Kamis, 08 Pebruari 2018
  Palembang-Humas BKN, Terkait dengan sanksi kepada PNS yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang... Baca selengkapnya...
Kemenkumham Perketat Pengawasan SKB CPNS
Senin, 09 Oktober 2017
JAKARTA – Selama Seleksi Dasar Kompetensi (SKD) CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah selesai. Menjelang Seleksi Kompetensi Bidang... Baca selengkapnya...
Menteri Asman : Data Tak Sinkron, Tak Tambahan CPNS Baru
Kamis, 05 Oktober 2017
  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menegaskan perlunya sinkronisasi data... Baca selengkapnya...
Pemprov Terima 5.123 Tenaga Guru SMA/SMK
Kamis, 02 Pebruari 2017
  SAMARINDA - Sebanyak 5.123 tenaga  guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dari jenjang SMA maupun SMK akan ditampung Pemprov... Baca selengkapnya...
Ketua APPSI: Lelang Jabatan Ganggu Pelayanan Publik
Selasa, 31 Januari 2017
  Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan istilah lelang... Baca selengkapnya...
Seleksi JPT Pratama Sekda Kab Berau
Kamis, 05 April 2018
-PENGUMUMAN- Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai... Baca selengkapnya...
Hasil JPT Pratama Sekda Kota Samarinda
Minggu, 14 Mei 2017
PENGUMUMAN NOMOR : 016/Pansel-JPT Pratama/V/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KOTA... Baca selengkapnya...
Hasil Seleksi JPT Pratama Sekda Kab. Kutai Barat
Kamis, 16 Maret 2017
 PENGUMUMAN NOMOR : 015/Pansel-JPT-Kubar/III/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KAB.... Baca selengkapnya...
http://www.bkn.go.id/berita/pemenuhan-kebutuhan-pegawai-harus-mengacu-pada-prioritas-pembangunan
Jumat, 03 Pebruari 2017
  Tanpa Alasan Pasti, Walikota akan Temui Lagi Sebelum Dilantik SAMARINDA – Keinginan Walikota Samarinda H Syaharie Jaang untuk mendapatkan... Baca selengkapnya...
Pelantikan PNS Eselon IV Pemkot Samarinda, Mesti sebelum 3 Februari
Kamis, 02 Pebruari 2017
PROKAL.CO, SAMARINDA – Kinerja instansi di lingkup Pemkot Samarinda tersendat. Pasalnya, staf mereka yang pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV tak... Baca selengkapnya...
Matangkan Kesiapan Rekrutmen CPNS TA 2018, BKN Hadiri Rapat Bersama Tim Pokja dan QA Panselnas
Jumat, 03 Agustus 2018
  Jakarta-Humas BKN, Senantisa menyajikan pelaksanaan kerja yang lebih baik menjadi komitmen Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko... Baca selengkapnya...
Kepala BKN: Dalam 4 Tahun Ke Depan ASN Harus Beralih Ke Era Digital
Jumat, 03 Agustus 2018
      Bandung-Humas BKN, Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam 4 tahun ke depan harus beralih dari dunia... Baca selengkapnya...
Lagi, 18 PNS Diberhentikan
Selasa, 31 Juli 2018
    JAKARTA - Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) kembali melakukan sidang untuk memberikan pertimbangan terhadap 21 kasus pelanggaran... Baca selengkapnya...
Mekanisme Seleksi CPNS Terintegrasi, Jadi Special Issue Rakornas Kepegawaian 2018
Senin, 09 Juli 2018
      Jakarta- Humas BKN, Mekanisme seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terintegrasi menjadi special issue yang akan dipaparkan... Baca selengkapnya...
Hati-hati, Surat Palsu Pembekalan CPNS Beredar di Masyarak
Kamis, 28 Juni 2018
  Jakarta- Humas BKN, Ajang rekrutmen dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih saja menjadi peluang mencari keuntungan bagi... Baca selengkapnya...

Seluruh PNS Wajib Laporkan Harta



JAKARTA -- Kasus penggelapan pajak yang melibatkan Gayus Tambunan dan Bahasyim Assifie mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga yang kini dipimpin Busyro Muqoddas itu menyimpulkan, ternyata pegawai PNS biasa tetap punya peluang menimbun harta dari hasil korupsi. Karenanya, ke depan, KPK akan mendorong adanya regulasi yang mewajibkan seluruh PNS menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Selama ini LHKPN hanya diwajibkan bagi pejabat saja. Tapi ternyata banyak pegawai biasa yang hartanya banyak. Ke depan seluruh PNS harus membuat laporan harta kekayaan," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar, dalam keterangan pers akhir tahun di gedung KPK, Rabu (29/12).

Haryono belum bisa memastikan apakah LHKPN seluruh PNS itu nantinya harus diserahkan ke KPK atau ke lembaga lain. "Apakah itu nanti laporannya ke KPK atau ke yang lain, itu kita atur nanti," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menjelaskan, ke depan, KPK akan membuka perwakilan di daerah, khususnya untuk aspek pencegahan. Pada tahap awal, perwakilan KPK di daerah ini tugasnya menerima laporan gratifikasi para pejabat di daerah. "Biar mereka tak jauh-jauh ke Jakarta," ucapnya.

Seperti diketahui, saat memberikan kesaksian selaku terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (27/12), Bahasyim yang jabatannya terakhirnya di Ditjen Pajak adalah Kepala Kantor Pemeriksaan Jakarta VII Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mengakui ada perbedaan data kekayaan di LHKPN dengan yang ada. Bahasyim mengaku, kekayaannya kini mencapai Rp 64 miliar, sedangkan yang dilaporkan pada KPK hanya Rp 10 miliar. Dia berdalih tak melapor karena itu merupakan uang investasi. (sam/rnl/ jpnn) Sumber : jpnn.com, 30-12-2010
 

Pelanggaran PNS Terbanyak Korupsi dan Kawin Lagi


Satu Semester 1000 Laporan Masuk ke Menpan-RB

JAKARTA--Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) EE Mangindaan menyatakan, pihaknya terus menerima laporan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS.

Dia menyebut, sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 yang merupakan revisi PP 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS ditetapkan sekitar medio 2010, telah masuk 1000 lebih laporan pelanggaran PNS ke Kemenpan-RB.

"Sejak PP 53 ditetapkan sekitar Mei-Juni hingga saat ini, justru saya menerima pengaduan serta laporan pelanggaran PNS lebih dari 1000. Saya benar-benar heran, sudah ada PP kok malah tetap melanggar," kata Mangindaan kepada JPNN, Senin (27/12).


Adapun pelanggaran terbanyak yang diadukan adalah korupsi, menikah lagi, narkoba, bolos sampai berbulan-bulan, jadi tim sukses calon tertentu di pemilukada, penipuan, dan lain-lain. Terhadap pelanggaran ini, menurut mantan ketua Komisi II DPR RI periode 2004-2009 itu, telah diambil tindakan tegas. Mulai sanksi terberat berupa pemecatan, sampai sanksi ringan berupa teguran atau penurunan jabatan.

"Dari 1000-an pengaduan yang masuk, 30 persennya telah ditindaki. Sisanya sedang kami teliti masalahnya. Karena untuk menghukum seorang PNS harus ada bukti akurat," terangnya.

Ditanya, bagaimana dengan daerah yang belum semuanya tahu tentang ketentuan PP 53, Mangindaan menegaskan tidak akan pandang bulu. Sudah disosialisasikan atau belum, sanksi tetap diberlakukan. "Kan sebelumnya sudah ada PP tentang disiplin PNS. Yang PP 53 hanya lebih dipertegas lagi. Jadi tidak ada alasan belum disosialisasikan," tegasnya. (esy/jpnn) Sumber : jpnn.com, 28-12-10
 

Pengumuman Peserta Yang Dinyatakan Lulus CPNSD Formasi Tahun 2010

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/II.1-11058/TUUA/BKD-2010

TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS DAN DITERIMA DALAM SELEKSI
PENGADAAN CPNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR FORMASI TAHUN 2010



Selanjutnya

Contoh Surat Lamaran

Contoh Riwayat Hidup

Contoh Surat Pernyataan CPNS
 
Browser Anda
This website and many others will display better if you use the Firefox web browser. Simply go to: GetFirefox.com
Samarinda
Kalender Agenda
previous month August 2018 next month
M T W T F S S
week 31 1 2 3 4 5
week 32 6 7 8 9 10 11 12
week 33 13 14 15 16 17 18 19
week 34 20 21 22 23 24 25 26
week 35 27 28 29 30 31
Waktu Sholat
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra