Tentang Pelantikan 6 Kepala OPD Kaltim
Jumat, 22 Juni 2018
Samarinda, Kaltim : Gubernur Kaltim DR. H. Awang Faroek Ishak melantik 6 Kepala OPD dilingkungan Pemprov Kaltim, acara berlangsung di Pendopo Lamin... Baca selengkapnya...
Selamat Idul Fitri 1439 H
Kamis, 21 Juni 2018
Kepala BKD Kaltim Ardiningsih : Libur Panjang Pasca Idul Fitri, Jangan Ditambah Lagi
Kamis, 21 Juni 2018
Apel Kerja Pegawai BKD Kaltim Pasca Idul Fitri 1439 H Setelah libur dan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1439 H/ 2018, Pegawai Pemerintah BKD Prov... Baca selengkapnya...
BKD Kaltim Gelar Buka Puasa dan Tarawih Bersama
Rabu, 06 Juni 2018
Samarinda, Kaltim : Marhaban Ya Ramadhan !!, Keluarga besar BKD Provinsi Kaltim menggelar acara silaturahim dengan berbuka puasa dan shalat tarawih... Baca selengkapnya...
Gubernur Kaltim Awang Faroek Lantik 248 Pejabat Administrator dan Pengawas
Rabu, 30 Mei 2018
Awang Faroek : Beri Pengabdian Terbaik Kepada Masyarakat Kaltim Samarinda, Kaltim : Gubernur Kalimantan Timur DR. H. Awang Faroek Ishak melantik... Baca selengkapnya...
Feb Soal PNS Tipikor Berkeliaran di Birokrasi, BKN Dorong Pejabat Pengelola Kepegawaian se-Indonesia Tegakkan Regulasi yang Berlaku
Kamis, 08 Pebruari 2018
  Palembang-Humas BKN, Terkait dengan sanksi kepada PNS yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang... Baca selengkapnya...
Kemenkumham Perketat Pengawasan SKB CPNS
Senin, 09 Oktober 2017
JAKARTA – Selama Seleksi Dasar Kompetensi (SKD) CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah selesai. Menjelang Seleksi Kompetensi Bidang... Baca selengkapnya...
Menteri Asman : Data Tak Sinkron, Tak Tambahan CPNS Baru
Kamis, 05 Oktober 2017
  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menegaskan perlunya sinkronisasi data... Baca selengkapnya...
Pemprov Terima 5.123 Tenaga Guru SMA/SMK
Kamis, 02 Pebruari 2017
  SAMARINDA - Sebanyak 5.123 tenaga  guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dari jenjang SMA maupun SMK akan ditampung Pemprov... Baca selengkapnya...
Ketua APPSI: Lelang Jabatan Ganggu Pelayanan Publik
Selasa, 31 Januari 2017
  Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan istilah lelang... Baca selengkapnya...
Seleksi JPT Pratama Sekda Kab Berau
Kamis, 05 April 2018
-PENGUMUMAN- Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai... Baca selengkapnya...
Hasil JPT Pratama Sekda Kota Samarinda
Minggu, 14 Mei 2017
PENGUMUMAN NOMOR : 016/Pansel-JPT Pratama/V/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KOTA... Baca selengkapnya...
Hasil Seleksi JPT Pratama Sekda Kab. Kutai Barat
Kamis, 16 Maret 2017
 PENGUMUMAN NOMOR : 015/Pansel-JPT-Kubar/III/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KAB.... Baca selengkapnya...
http://www.bkn.go.id/berita/pemenuhan-kebutuhan-pegawai-harus-mengacu-pada-prioritas-pembangunan
Jumat, 03 Pebruari 2017
  Tanpa Alasan Pasti, Walikota akan Temui Lagi Sebelum Dilantik SAMARINDA – Keinginan Walikota Samarinda H Syaharie Jaang untuk mendapatkan... Baca selengkapnya...
Pelantikan PNS Eselon IV Pemkot Samarinda, Mesti sebelum 3 Februari
Kamis, 02 Pebruari 2017
PROKAL.CO, SAMARINDA – Kinerja instansi di lingkup Pemkot Samarinda tersendat. Pasalnya, staf mereka yang pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV tak... Baca selengkapnya...
Pemerintah Belum Terbitkan Pengumuman Resmi Formasi Pengadaan CPNS TA 2018
Senin, 28 Mei 2018
  Jakarta – Humas BKN, Merespons beredarnya surat palsu tentang Laporan Penetapan e-formasi Tenaga Honorer, Pegawai Tidak Tetap, PT Non-PNS... Baca selengkapnya...
Enam Aktivitas Ujaran Kebencian Berkategori Pelanggaran Disiplin ASN
Rabu, 23 Mei 2018
Jakarta – Humas BKN, Untuk membantu Pemerintah memberantas penyebaran berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan... Baca selengkapnya...
BKN Gandeng KPK Berantas PNS Tipikor
Selasa, 08 Mei 2018
Jakarta – Humas BKN, Guna menuntaskan permasalahan kasus-kasus keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam tindak pidana korupsi (tipikor) dan... Baca selengkapnya...
Apa saja yang tidak boleh dilakukan ASN dalam Pilkada?
Senin, 07 Mei 2018
Ciawi – Humas BKN, Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap menjadi sorotan. Perhelatan demokrasi... Baca selengkapnya...
Peta Persaingan Sekolah Kedinasan 2018 Berubah: What Next?
Rabu, 02 Mei 2018
  Jakarta-Humas BKN, Sampai dengan penutupan penerimaan sekolah kedinasan pada 30 April 2018 pukul 23.59, sistem https://sscndikdin.bkn.go.id... Baca selengkapnya...

Seleksi CPNS Mulai Oktober

KABAR gembira bagi pencari kerja yang berminat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam waktu dekat ini, seleksi CPNS akan segera digelar. Hal ini menyusul telah ditetapkannya jadwal penerimaan CPNS 2010 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB). Yakni, mulai Oktober dan paling lambat Desember 2010.

Kepastian tanggal pelaksanaan seleksi CPNS ditentukan masing-masing pemda.
Tahapan dimulai dari pengumuman, pendaftaran, pelaksanaan tes dan seterusnya hingga pengumuman hasil seleksi.

“Seleksi CPNS sudah bisa dimulai Oktober khusus bagi daerah yang sudah siap melaksanakannya. Sedangkan bagi yang belum siap melaksanakan di bulan lain, asalkan tidak lewat Desember 2010,”tutur Deputi SDM bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho kepada JPNN (Jawa Pos Group), Rabu (15/9).

Dalam seleksi CPNS, lanjut Ramli, prinsip objektivitas, transparan (diumumkan via media massa atau elektronik, website), sesuai kompetensi, zero KKN, dan gratis alias tak dipungut biaya, menjadi syarat utama. Pelamar pun diminta mengirimkan lamarannya via pos untuk menghindari kontak dengan panitia. "Banyak pengalaman daerah yang masih terjadi KKN, justru menyengsarakan pelamar sendiri. Karena itu untuk menghindari masalah, penerimaan CPNS dilakukan sesuai aturan," ujarnya.

Ramli pun mewanti-wanti, agar pemda tidak menarik biaya sepeser pun pada pelamar. Karena pelaksanaan seleksi menjadi tanggung jawab pemda, dimana dananya bersumber di APBD. "Kalau ada yang menarik dana silakan laporkan ke inspektorat atau ke pusat," imbaunya.

HONORER
Di bagian lain, tim verifikasi dan validasi honorer akan turun ke daerah pada awal Oktober 2010. Keputusan itu diambil dalam rapat bersama timdari Kemen PAN dan RB, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di kantor BKN kemarin (16/9).

Sekretaris Men PAN dan RB Tasdik Kinanto mengakui, tim verifikasi sengaja tidak turun pada September 2010. Alasannya, hasil pembahasan dengan tim verifikasi masih akan dikonsultasikan dengan Men PAN dan RB E.E. Mangindaan.

“Kami kan belum tahu data yang akan diverifikasi itu. Khusus yang sampai 31 Agustus saja atau yang sampai 15 September,” terang Tasdik. Begitu total honorer diputuskan,kata dia,tim lantas mengkroscek ke lapangan.

Hal senada diungkapkan Direktur Pengolahan Data BKN Iwan Hermanto. Saat dihubungi secara terpisah, dia menyatakan, data honorer yang ada belum tentu lolos verifikasi dan validasi seluruhnya. Sebab, jelas dia, pasti ada yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

“Pemeriksaan ini berlapis. Kalau misalnya dalam tahap verifikasi dan validasi data dinyatakan lulus, begitu di pemberkasan NIP belum tentu lulus juga. Jadi, jangan mengira data BKD yang diserahkan BKN sudah clear. Begitu juga, jangan mengira kalau lulus verifikasi dan validasi berarti lulus pemberkasan NIP. Semua ada prosesnya,” ungkap Iwan.(esy/jpnn/c5/agm) Sumber : www.kaltimpost.co.id, Jum'at 17/09/2010
 

TIGA PILAR MISI PEMBANGUNAN KALTIM


Seluruh Pegawai diminta memahami dan mendukung Tiga Pilar Utama Visi Pembangunan Kalimantan Timur. Demikian pengarahan Gubernur Kaltim pada tanggal 14 September 2010 dalam Apel Hari Pertama Masuk Kerja setelah liburan bersama Idul Fitri 1431 H selama 5 hari, di halaman Kantor Gubernur Kaltim yang dihadiri seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim.

Pilar Pertama adalah Kesejahteraan (prosperity); Prinsip dasar membangun Kaltim untuk semua (East Kalimantan development for all). Artinya pembangunan untuk seluruh lapisan masyarakat, baik yang di kota, desa maupun daerah terpencil dan terisolir, pedalaman dan perbatasan. Pembangunan juga dimaksudkan untuk pemerataan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada jurang yang lebar antara si kaya dan si miskin. Hal ini harus dapat diperjuangkan oleh kalangan Pegawai Negeri Sipil, khususnya di lingkungan Pemprov Kaltim.

Pilar Kedua adalah Demokrasi; Pegawai harus memahami bahwa pembangunan memerlukan demokrasi, agar tercipta keseimbangan diantara kebebasan dan penghormatan terhadap hukum. Harus menjadi keinginan bersama bahwa demokrasi di Kaltim akan terus tumbuh dengan baik, justru karena sama-sama ditopang oleh seimbangnya antara kebebasan dan supremasi hukum. Dalam kaitan itu diingatkan Pegawai Negeri Sipil harus dapat berpatisipasi aktif dalam menyuskseskan Pemilukada dengan menyalurkan suaranya, tetapi tidak boleh terlibat politik apalagi menjadi tim sukses salah satu calon Bupati atau Walikota.

Pilar Ketiga adalah Keadilan; Tanpa keadilan maka demokrasi akan terpasung. Keadilan harus dihadirkan bagi semua kalangan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Keadilan harus untuk semua (Justice for all). Hukum harus menimbang rasa keadilaan dan kemanfaatan. Penegakan hukum harus diperjuangkan dan diwujudkan. Itulah makna pentingnya penegakan hukum yang fair, yang tidak manaruh toleransi terhadap praktek mafia hukum dalam bentuk apapun.

Sebagai wakil pemerintah pusat diadaerah, Gubernur memastikan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas dan efektivitasnya harus semakin ditingkatkan. Harus dipastikan bahwa praktek-praktek korupsi, juga kolusi dan nepotisme yang nyata-nyata melanggar hukum dan merugikan negara terus dicegah dan diberantas. Untuk itu, Gubernur memberikan jaminan bahwa tidak ada lagi pejabat atau pihak dijajaran Pemprov. Kaltim yang tersangkut hukum langsung diproses tanpa mendapat ijin darinya, melainkan harus terlebih dulu dilakukan pemeriksaan dan menghindari terjadinya penyimpangan, maka peran koordinasi-monitoring dan evaluasi (Kormonev) yang anggotanya terdiri dari unsur/pihak terkait harus dioptimalkan. Tutors, 14-09-2010.

 

Desain Pemekaran Selesai Disusun


Grand design tersebut rencananya mulai dibahas pada 31 Agustus 2010 mendatang. “Sudah saya tanda tangani dan sudah dikirim satu desain besar penataan daerah ke DPR.Ada juga hasil evaluasi daerahnya. Jadi, tanggal 31 Agustus akan kita bahas dengan Komisi II. Nanti itu akan kita presentasikan,” tegas Gamawan di Jakarta kemarin. Mantan Gubernur Sumatera Barat itu menjelaskan, desain besar penataan daerah memuat estimasi jumlah daerah yang ideal bagi Indonesia dalam 20 tahun ke depan.

Pemerintah, ujarnya, juga mencoba memprediksi dari segi anggaran agar tidak menumpuk dalam dua atau tiga tahun.“Karena itu, ada perencanaan jangka panjang dalam grand design selama 20 tahun,”paparnya. Meski demikian,Gamawan mengaku bahwa masih ada masalah yang mengganjal, yakni produk hukum yang akan memayungi aturan tersebut.Hingga kini,belum ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah.

“Apakah grand design ini masuk dalam peraturan pemerintah (PP) atau harus masuk dalam undang-undang (UU)? Ini yang belum mencapai titik temu,”jelasnya. Gamawan mengatakan, pemerintah menginginkan agar grand designini diatur melalui UU agar dapat mengikat semua pihak, baik pemerintah maupun DPR. “Akan lebih baik jika diatur melalui UU sehingga mengikat semua pihak, baik pemerintah maupun DPR,”tegasnya.

Gamawan menegaskan, dalam draf grand design ini hampir tidak mungkin membuat adanya penggabungan daerah tingkat provinsi, kecuali ada provinsi yang bermasalah. Berbeda dengan kabupaten/- kota yang kemungkinan digabung kembali sangat besar. Untuk evaluasi daerah yang juga dilaporkan ke DPR,Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga melampirkan pemeringkatan daerah tingkat provinsi dan kabupaten.

Penilaian tersebut, kata Gamawan, hanya untuk daerah yang usianya sudah tiga tahun atau lebih. “Mekanisme penilaiannya juga ada dengan PP,”tandasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Gandjar Pranowo mengatakan, grand design ini akan langsung dibahas dalam rapat kerja pertama dengan Mendagri setelah reses mendatang.Menurut dia, grand design penataan daerah ini akan memberi kepastian status moratorium (penghentian sementara) pemekaran daerah yang hingga kini belum memiliki pijakan hukum kuat.

“Memang,belum semua anggota DPR kebagian draf grand design. Tapi,secara informal sudah disampaikan oleh Mendagri. Kita harapkan, dalam rapat kerja dengan Mendagri nanti akan langsung dibahas,”tegas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Gandjar mengatakan, pihaknya kurang sependapat dengan pemerintah yang menginginkan agar grand design tersebut diatur melalui UU.

Sebab,penataan daerah cukup kuat jika dituangkan melalui PP.Hal ini sekaligus mempercepat proses pemberian status bagi moratorium pemekaran daerah yang saat ini masih mengambang. “Siapa bilang kalau melalui PP tidak mengikat semua pihak? Saya khawatir,desakan agar grand design diatur dalam UU hanya upaya mengulur waktu agar moratorium bisa tetap dijalankan meski pijakan hukumnya tidak jelas,”tandasnya.

Gandjar juga menjelaskan bahwa aturan tentang penataan daerah nantinya bisa disesuaikan dengan revisi UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Karena itu, Komisi II akan tetap menyesuaikan aturan tentang penataan daerah dengan UU Pemda yang selanjutnya bisa ditindaklanjuti dengan menerbitkan PP tentang Grand Design Penataan Daerah. “Pemerintah maunya berteletele.

Mau moratorium dijalankan terus,tapi tidak mau mengubah PP pemekaran daerah. Ini kan seperti membiarkan mengambang. Padahal, rakyat di daerah sudah menunggu- nunggu kejelasan,”tegasnya. Anggota Komisi II DPR Malik Harramain menyatakan, aturan grand design bisa dibahas bersamaan dengan revisi UU 32/2004 tentang Pemda. Karena itu, bisa saja grand designini dimasukkan dalam pembahasan Rancangan Undang- Undang (RUU) Pemda yang lebih khusus setelah dipecah dari RUU Pilkada dan RUU Desa.

“Ini momentumnya tepat.Ada grand design, ada revisi UU Nomor 32/2004.Jadi,mungkin akan dibuat penyesuaian sehingga grand design ditampung dalam UU. Sekarang terserah kesepakatan, apakah grand designmasuk dalam UU atau diatur melalui PP?” tandasnya. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan, grand design penataan daerah harus bisa menegaskan syarat-syarat pemekaran yang lebih ketat dan terukur. (mohammad sahlan)   Sumber : Depdagri.go.id,31-08-2010
 
Browser Anda
This website and many others will display better if you use the Firefox web browser. Simply go to: GetFirefox.com
Samarinda
Kalender Agenda
previous month June 2018 next month
M T W T F S S
week 22 1 2 3
week 23 4 5 6 7 8 9 10
week 24 11 12 13 14 15 16 17
week 25 18 19 20 21 22 23 24
week 26 25 26 27 28 29 30
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?
get('only_registered')) { if($guest) { ?>

Please register to vote

 
Waktu Sholat
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra