Langkah Konkrit Wujudkan Reformasi Birokrasi
Jumat, 20 April 2018
Seleksi Penulisan Makalah Calon JPTP Setwan dan Biro Organisasi Prov Kaltim Pembukaan Seleksi Penulisan Makalah dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan... Baca selengkapnya...
Peserta Seleksi Kompetensi JPTP Setwan dan Karo Organisasi di Lingkungan Pemprov. Kaltim
Selasa, 17 April 2018
 PENGUMUMAN NOMOR : 800/III.1-2648/BKD/2018 Menghubungi Pengumuman Panita Seleksi Terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi... Baca selengkapnya...
Hasil Seleksi Administrasi JPTP Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim
Senin, 16 April 2018
 PENGUMUMAN NOMOR : 006/Pansel-JPTP.ORG/IV/2018 TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASISELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN KEPALA BIRO ORGANISASI... Baca selengkapnya...
Hasil Seleksi Administrasi JPTP Sek. DPRD Prov. Kaltim
Senin, 16 April 2018
PENGUMUMAN NOMOR : 006/Pansel-JPTP.SETWAN/IV/2018 TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS DPRD PROV. KALTIM... Baca selengkapnya...
Kenalkan Sistem Merit Yang Tidak ‘Kenal’ Senioritas
Jumat, 13 April 2018
Bersih – bersih Sistem di PNS   Reformasi birokrasi itu selalu dimulai dari sistem keuangan dan anggaran, itu yg dilakukan banyak negara di... Baca selengkapnya...
Feb Soal PNS Tipikor Berkeliaran di Birokrasi, BKN Dorong Pejabat Pengelola Kepegawaian se-Indonesia Tegakkan Regulasi yang Berlaku
Kamis, 08 Pebruari 2018
  Palembang-Humas BKN, Terkait dengan sanksi kepada PNS yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang... Baca selengkapnya...
Kemenkumham Perketat Pengawasan SKB CPNS
Senin, 09 Oktober 2017
JAKARTA – Selama Seleksi Dasar Kompetensi (SKD) CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah selesai. Menjelang Seleksi Kompetensi Bidang... Baca selengkapnya...
Menteri Asman : Data Tak Sinkron, Tak Tambahan CPNS Baru
Kamis, 05 Oktober 2017
  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menegaskan perlunya sinkronisasi data... Baca selengkapnya...
Pemprov Terima 5.123 Tenaga Guru SMA/SMK
Kamis, 02 Pebruari 2017
  SAMARINDA - Sebanyak 5.123 tenaga  guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dari jenjang SMA maupun SMK akan ditampung Pemprov... Baca selengkapnya...
Ketua APPSI: Lelang Jabatan Ganggu Pelayanan Publik
Selasa, 31 Januari 2017
  Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan istilah lelang... Baca selengkapnya...
Seleksi JPT Pratama Sekda Kab Berau
Kamis, 05 April 2018
-PENGUMUMAN- Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai... Baca selengkapnya...
Hasil JPT Pratama Sekda Kota Samarinda
Minggu, 14 Mei 2017
PENGUMUMAN NOMOR : 016/Pansel-JPT Pratama/V/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KOTA... Baca selengkapnya...
Hasil Seleksi JPT Pratama Sekda Kab. Kutai Barat
Kamis, 16 Maret 2017
 PENGUMUMAN NOMOR : 015/Pansel-JPT-Kubar/III/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KAB.... Baca selengkapnya...
http://www.bkn.go.id/berita/pemenuhan-kebutuhan-pegawai-harus-mengacu-pada-prioritas-pembangunan
Jumat, 03 Pebruari 2017
  Tanpa Alasan Pasti, Walikota akan Temui Lagi Sebelum Dilantik SAMARINDA – Keinginan Walikota Samarinda H Syaharie Jaang untuk mendapatkan... Baca selengkapnya...
Pelantikan PNS Eselon IV Pemkot Samarinda, Mesti sebelum 3 Februari
Kamis, 02 Pebruari 2017
PROKAL.CO, SAMARINDA – Kinerja instansi di lingkup Pemkot Samarinda tersendat. Pasalnya, staf mereka yang pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV tak... Baca selengkapnya...
Menteri Asman : Ingin Jadi Pengusaha, Jangan Gengsi
Kamis, 19 April 2018
  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur selalu menekankan bahwa Aparatur Sipil... Baca selengkapnya...
Aturan Baru, PNS Terlambat 5 Menit Ganti Setengah Jam
Kamis, 19 April 2018
  JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 6/2018... Baca selengkapnya...
Presiden Jokowi Minta Penyediaan Rumah Bagi ASN, TNI, dan Polri Bisa Dipercepat
Kamis, 19 April 2018
  JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk diperhatikan penyediaan perumahan yang layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), bagi... Baca selengkapnya...
Pemerintah Putuskan, Cuti Bersama Lebaran Ditambah Tiga Hari
Kamis, 19 April 2018
    JAKARTA - Pemerintah menambah cuti bersama Idul Fitri dengan melalui perubahan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur... Baca selengkapnya...
Gaji Guru Besar, Jangan Asal Angkat dari Honorer
Selasa, 10 April 2018
  PROKAL.CO, Dunia pendidiikan masih butuh banyak guru. Karena itulah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengusulkan... Baca selengkapnya...

Pengumuman Peserta Yang Dinyatakan Lulus CPNSD Formasi Tahun 2010

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/II.1-11058/TUUA/BKD-2010

TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS DAN DITERIMA DALAM SELEKSI
PENGADAAN CPNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR FORMASI TAHUN 2010



Selanjutnya

Contoh Surat Lamaran

Contoh Riwayat Hidup

Contoh Surat Pernyataan CPNS
 

Efektifitas Remunerasi PNS Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, kendati remunerasi atau tunjangan kinerja yang mulai dilaksanakan di sejumlah instansi tak terpisahkan dari agenda reformasi birokrasi, tetapi rakyat masih mempertanyakan efektivitas implementasinya.

"Ini terkait dengan terungkapnya kasus penggelapan pajak oleh karyawan Ditjen Pajak, Gayus Tambunan. Padahal, remunerasi bagi PNS itu pertama kali diterapkan di lingkup Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak," ungkapnya di Jakarta, Senin (20/12/2010) malam.

Ia mengatakan itu usai menghadiri sebuah diskusi terbatas terkait penerapan remunerasi di lingkup Polri juga TNI per Januari 2011 mendatang. "Sesudah dimulai di lingkungan Kemkeu, program remunerasi berlanjut ke sejumlah instansi lain, termasuk Polri dan TNI. Tetapi, harus saya ingatkan dua hal penting," katanya.

Pertama, menurutnya, remunerasi bukan sekadar mendongkrak gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi bagian tak terpisahkan dari agenda reformasi birokrasi.

"Karena itu, setelah remunerasi dilaksanakan, rakyat dan DPR RI akan menunggu bagaimana reformasi birokrasi pada kementerian/lembaga yang telah menerapkan remunerasi tersebut," kata Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini.

Hal kedua, demikian Bambang Soesatyo, rakyat tetap masih saja mempertanyakan efektivitas remunerasi ini, akibat terungkapnya kasus penggelapan pajak oleh karyawan Ditjen Pajak, Gayus Tambunan tersebut.

Padahal, menurutnya, remunerasi itu merupakan salah satu bagian penting dari proses reformasi birokrasi untuk meningatkan kesejahteraan PNS, sehingga menutup kemungkinan terjadinya komersialisasi jabatan, termasuk tindak pidana korupsi.

"Maka, tantangan sekaligus tuntutan pada kementerian dan lembaga (KL) yang menerapkan remunerasi, ialah, meningkatkan kualitas layanan publik dan menekan peluang korupsi hingga level terendah," katanya.  Sumber : kompas.com
 

Kepala BKN : Manajemen PNS Hadapi Dua Tantangan

Jkt-Humas, saat ini manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) menghadapi dua tantangan. Pertama, menyangkut bagaimana meningkatkan profesionalisme PNS sebagai salah satu unsur aparatur Negara. Kedua, menyangkut apa yang harus dilakukan oleh PNS khususnya para pejabat pembina dan pengelola kepegawaian.  Demikian pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Edy Topo Ashari saat membuka Rapat Kerja  (Raker) Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Kepegawaian di Hotel Sahid Yogyakarta, Jumat (3/12).

Kepala BKN lebih jauh menjelaskan bahwa aktivitas pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian merupakan bagian dan titik sentral tercapainya tujuan manajemen kepegawaian secara menyeluruh. Sementara itu, di sisi lain pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepegawaian dengan segala kendala yang ada belum dapat berjalan secara optimal.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) Bambang Chrisnadi menjelaskan bahwa BKN dibentuk untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan manajemen PNS. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya  efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian. Untuk mencegah kasus kepegawaian, perlu dibangun kepercayaan (trust buliding) dan kejujuran antara BKN dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai mitra kerja. Trust building dimaksudkan agar ada kesesuaian antara kebenaran material dan kebenaran formal.
Saat memberikan laporan pada Raker ini, Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Wiritno mengatakan bahwa  tujuan Rapat Kerja Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian ini adalah untuk mewujudkan kesamaan visi, misi dan langkah stratejik dalam pelaksanaan dan pengawasan kepegawaian. Raker yang dihadiri Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pekerjaan Umum Basuki Hadimulyo sebagai Ketua Umum Forum Bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Forbes APIP),  para Inspektur Kementerian, Inspektur Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan Inspektur Pemerintah Provinsi berlangsung di Hotel Sahid Yogyakarta, Jumat-Minggu (3-5/12).

 
Browser Anda
This website and many others will display better if you use the Firefox web browser. Simply go to: GetFirefox.com
Samarinda
Kalender Agenda
previous month April 2018 next month
M T W T F S S
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?
get('only_registered')) { if($guest) { ?>

Please register to vote

 
Waktu Sholat
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra