218 PNS Pemprov Kaltim Terima SLKS
Rabu, 10 Januari 2018
Semarak Anugerah penghargaan di HUT Pemprov Kaltim Samarinda, Kaltim : Sejumlah 218 PNS di lingkungan Pemprov Kaltim menerima tanda kehormatan... Baca selengkapnya...
Serah Terima Praja IPDN XXV Penelitian ke OPD Kab/Kota se Kaltim
Kamis, 04 Januari 2018
Samarinda, Kaltim : BKD Provinsi Kaltim mendapat kunjungan sejumlah 33 orang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXV, Kamis,... Baca selengkapnya...
Satukan Persepsi dan Pedoman
Jumat, 15 Desember 2017
Tentang Asistensi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Samarinda, Kaltim : BKD Provinsi Kaltim melaksanakan kegiatan asistensi Penilaian Sasaran Kinerja... Baca selengkapnya...
Suri Tauladan Rasullullah Muhammad S.A.W
Selasa, 12 Desember 2017
Ceramah Pada Maulid Nabi Muhammad S.A.W dan Arisan Dharma Wanita Kemuliaan sosok Baginda Rasullullah Muhammad S.A.W sungguh menjadi sinar kehidupan... Baca selengkapnya...
Seputar Pelantikan PPT Dispora serta Pejabat Fungsional Kaltim
Senin, 04 Desember 2017
Awang Faroek Minta Kedepankan Profesionalitas Samarinda, Kaltim : Gubernur Kaltim DR.H. Awang Faroek Ishak melantik Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT)... Baca selengkapnya...
Feb Soal PNS Tipikor Berkeliaran di Birokrasi, BKN Dorong Pejabat Pengelola Kepegawaian se-Indonesia Tegakkan Regulasi yang Berlaku
Kamis, 08 Pebruari 2018
  Palembang-Humas BKN, Terkait dengan sanksi kepada PNS yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang... Baca selengkapnya...
Kemenkumham Perketat Pengawasan SKB CPNS
Senin, 09 Oktober 2017
JAKARTA – Selama Seleksi Dasar Kompetensi (SKD) CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah selesai. Menjelang Seleksi Kompetensi Bidang... Baca selengkapnya...
Menteri Asman : Data Tak Sinkron, Tak Tambahan CPNS Baru
Kamis, 05 Oktober 2017
  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menegaskan perlunya sinkronisasi data... Baca selengkapnya...
Pemprov Terima 5.123 Tenaga Guru SMA/SMK
Kamis, 02 Pebruari 2017
  SAMARINDA - Sebanyak 5.123 tenaga  guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dari jenjang SMA maupun SMK akan ditampung Pemprov... Baca selengkapnya...
Ketua APPSI: Lelang Jabatan Ganggu Pelayanan Publik
Selasa, 31 Januari 2017
  Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan istilah lelang... Baca selengkapnya...
Hasil JPT Pratama Sekda Kota Samarinda
Minggu, 14 Mei 2017
PENGUMUMAN NOMOR : 016/Pansel-JPT Pratama/V/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KOTA... Baca selengkapnya...
Hasil Seleksi JPT Pratama Sekda Kab. Kutai Barat
Kamis, 16 Maret 2017
 PENGUMUMAN NOMOR : 015/Pansel-JPT-Kubar/III/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KAB.... Baca selengkapnya...
http://www.bkn.go.id/berita/pemenuhan-kebutuhan-pegawai-harus-mengacu-pada-prioritas-pembangunan
Jumat, 03 Pebruari 2017
  Tanpa Alasan Pasti, Walikota akan Temui Lagi Sebelum Dilantik SAMARINDA – Keinginan Walikota Samarinda H Syaharie Jaang untuk mendapatkan... Baca selengkapnya...
Pelantikan PNS Eselon IV Pemkot Samarinda, Mesti sebelum 3 Februari
Kamis, 02 Pebruari 2017
PROKAL.CO, SAMARINDA – Kinerja instansi di lingkup Pemkot Samarinda tersendat. Pasalnya, staf mereka yang pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV tak... Baca selengkapnya...
YESS..!! Sebanyak 4.080 Honorer Berpeluang Jadi CPNS
Kamis, 02 Pebruari 2017
Daerah Butuh, Dilema Keuangan Negara PROKAL.CO, SAMARINDA – Kabar baik datang dari perubahan UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).... Baca selengkapnya...
Malam Anugerah HUT Provinsi ke-61, BKD Kaltim Terima Penghargaan
Selasa, 09 Januari 2018
Peringkat ke III  Kategori Impelementasi Data Terbuka di Website Samarinda, Kaltim : Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Kaltim tahun... Baca selengkapnya...
Pengambilan Sumpah dan Janji TPK seBalikpapan, Jangan Puas Saat Lulus 100 Persen
Kamis, 16 November 2017
BALIKPAPAN - Sedikitnya 44 Tenaga Pendidik dan Kependidikan (TPK) di lingkungan Pemprov Kaltim seKota Balikpapan resmi diambil sumpah dan janji PNS... Baca selengkapnya...
Ga Ada yang Bisa Dipermainkan Dalam Seleksi CPNS
Jumat, 15 September 2017
  MAKASSAR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, meminta para peserta Seleksi Kompetensi... Baca selengkapnya...
Penetapan Alokasi Formasi CPNS Berdasarkan Kebutuhan
Jumat, 08 September 2017
JAKARTA – Pemerintah baru saja mengumumkan penerimaan CPNS. Masing-masing instansi pemerintah mendapatkan alokasi formasi yang berbeda-beda.... Baca selengkapnya...
PP 11 Tahun 2017 Pacu Kinerja Peneliti Madya Capai Level Utama Sebelum Usia 60 Tahun
Rabu, 30 Agustus 2017
  Ketua Wantimpres Sri Adiningsih. Doc : HumasBKN Jakarta – Humas BKN, Terbitnya  Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen... Baca selengkapnya...

Gaji Kepala Daerah Naik


JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menaikkan gaji para kepala daerah. Salah satu alasannya adalah struktur gaji yang tidak seimbang di antara pejabat pemerintahan di daerah.
"Gaji kepala daerah yang sekarang belum disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi selama ini. Jadi memang harus ada penyesuaian lebih lanjut," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djoehermansyah kepada koran ini kemarin (12/3).

Pria yang akrab disapa Djoe itu menegaskan, sebenarnya ada banyak pertimbangan mengapa pihaknya ingin menaikkan gaji para kepala daerah. Misalnya, gaji kepala daerah sekarang merupakan gaji lama yang diterima para kepala daerah yang menjalani pemilihan dengan cara ditunjuk oleh DPRD.

Padahal, saat ini pemilihan kepala daerah dilakukan dengan cara pemilihan langsung. Jadi para kepala daerah itu memiliki tanggungjawab kepada konstituennya. Djoe lalu memberi contoh konkret. Yakni tentang undangan kondangan yang banyak diterima kepala daerah. "Bayangkan rata-rata kepala daerah dapat undangan seminggu dua kali undangan. Kalau setiap datang menyumbang Rp250 ribu, berapa uang yang dikeluarkan untuk satu bulan. Itu hanya dari sisi kondangan," kata Djoe lantas tersenyum.

Baca selengkapnya...

 

Seluruh PNS Wajib Laporkan Harta



JAKARTA -- Kasus penggelapan pajak yang melibatkan Gayus Tambunan dan Bahasyim Assifie mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga yang kini dipimpin Busyro Muqoddas itu menyimpulkan, ternyata pegawai PNS biasa tetap punya peluang menimbun harta dari hasil korupsi. Karenanya, ke depan, KPK akan mendorong adanya regulasi yang mewajibkan seluruh PNS menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Selama ini LHKPN hanya diwajibkan bagi pejabat saja. Tapi ternyata banyak pegawai biasa yang hartanya banyak. Ke depan seluruh PNS harus membuat laporan harta kekayaan," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar, dalam keterangan pers akhir tahun di gedung KPK, Rabu (29/12).

Haryono belum bisa memastikan apakah LHKPN seluruh PNS itu nantinya harus diserahkan ke KPK atau ke lembaga lain. "Apakah itu nanti laporannya ke KPK atau ke yang lain, itu kita atur nanti," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menjelaskan, ke depan, KPK akan membuka perwakilan di daerah, khususnya untuk aspek pencegahan. Pada tahap awal, perwakilan KPK di daerah ini tugasnya menerima laporan gratifikasi para pejabat di daerah. "Biar mereka tak jauh-jauh ke Jakarta," ucapnya.

Seperti diketahui, saat memberikan kesaksian selaku terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (27/12), Bahasyim yang jabatannya terakhirnya di Ditjen Pajak adalah Kepala Kantor Pemeriksaan Jakarta VII Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mengakui ada perbedaan data kekayaan di LHKPN dengan yang ada. Bahasyim mengaku, kekayaannya kini mencapai Rp 64 miliar, sedangkan yang dilaporkan pada KPK hanya Rp 10 miliar. Dia berdalih tak melapor karena itu merupakan uang investasi. (sam/rnl/ jpnn) Sumber : jpnn.com, 30-12-2010
 

Pelanggaran PNS Terbanyak Korupsi dan Kawin Lagi


Satu Semester 1000 Laporan Masuk ke Menpan-RB

JAKARTA--Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) EE Mangindaan menyatakan, pihaknya terus menerima laporan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS.

Dia menyebut, sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 yang merupakan revisi PP 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS ditetapkan sekitar medio 2010, telah masuk 1000 lebih laporan pelanggaran PNS ke Kemenpan-RB.

"Sejak PP 53 ditetapkan sekitar Mei-Juni hingga saat ini, justru saya menerima pengaduan serta laporan pelanggaran PNS lebih dari 1000. Saya benar-benar heran, sudah ada PP kok malah tetap melanggar," kata Mangindaan kepada JPNN, Senin (27/12).


Adapun pelanggaran terbanyak yang diadukan adalah korupsi, menikah lagi, narkoba, bolos sampai berbulan-bulan, jadi tim sukses calon tertentu di pemilukada, penipuan, dan lain-lain. Terhadap pelanggaran ini, menurut mantan ketua Komisi II DPR RI periode 2004-2009 itu, telah diambil tindakan tegas. Mulai sanksi terberat berupa pemecatan, sampai sanksi ringan berupa teguran atau penurunan jabatan.

"Dari 1000-an pengaduan yang masuk, 30 persennya telah ditindaki. Sisanya sedang kami teliti masalahnya. Karena untuk menghukum seorang PNS harus ada bukti akurat," terangnya.

Ditanya, bagaimana dengan daerah yang belum semuanya tahu tentang ketentuan PP 53, Mangindaan menegaskan tidak akan pandang bulu. Sudah disosialisasikan atau belum, sanksi tetap diberlakukan. "Kan sebelumnya sudah ada PP tentang disiplin PNS. Yang PP 53 hanya lebih dipertegas lagi. Jadi tidak ada alasan belum disosialisasikan," tegasnya. (esy/jpnn) Sumber : jpnn.com, 28-12-10
 
Browser Anda
This website and many others will display better if you use the Firefox web browser. Simply go to: GetFirefox.com
Samarinda
Kalender Agenda
previous month February 2018 next month
M T W T F S S
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?
get('only_registered')) { if($guest) { ?>

Please register to vote

 
Waktu Sholat
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra