Home Berita dan Artikel

Berita dan Artikel

Rp480 M untuk 1.500 KM

2010, Kaltim Dapat APBN Untuk Perbaikan Jalan

SAMARINDA. Kerusakan jalan ruas Kalimantan yang terdapat di Kaltim akan segera teratasi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim, Husinsyah memastikan jika pada 2010 mendatang pihaknya mendapat alokasi anggaran dari APBN untuk mengatasi kerusakan jalan tersebut.

“Perbaikan dan peningkatan jalan trans Kalimantan sudah menjadi prioritas kami yang akan kami selesaikan. Hal ini sudah kami bicarakan kepada Kementrian PU beberapa waktu lalu,” ujar Husinsyah.

Hanya saja menurut Husinsyah, berapa alokasi anggaran yang akan diterima Pemprov Kaltim, sampai sekarang belum diketahui. Namun yang jelas, katanya, sesuai penjelasan Menteri PU Joko Kirmanto, vahwa mengatasi masalah itu adalah dengan mengalokasikan anggaran dari sisa tender pendanaan yang sudah dialokasikan melalui Bidang Bina Marga Kaltim yang nilainya mencapai Rp480 miliar untuk

perbaikan seluruh ruas jalan di Kaltim yang panjangnya sekitar 1.500 kilometer.

“Jelas dana ini masih sangat kurang. Mengingat tingkat kerusakan ruas jalan di Kaltim yang sudah sangat parah. Secara realistis dana yang kami butuhkan mencapai triliunan rupiah,” jelasnya.

Untuk diketahui, saat ini Kementerian PU melalui Dirjen Bina Marga segera melakukan optimasi anggaran atau menyisihkan sebagian dari anggaran yang sudah ada untuk perbaikan jalan yang rusak di kawasan utara Kaltim itu.

“Kita memang tidak mungkin mendapat alokasi anggaran di 2009 ini, sehingga diupayakan dengan mengoptimasikan anggaran yang sudah ada agar jalan tersebut bisa segera diperbaiki,” ujarnya.

Sebelumnya, untuk memperbaiki ruas jalan trans Kalimantan, Pemprov Kaltim justru hanya kebagian Rp43 miliar dari APBN. Tentunya kata Husinsyah, sangat tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan jalan yang pajangnya lebih dari 100 kilometer.

“Kami minta keadilan, karena selama ini Kaltim memiliki SDA sangat besar dan mampu memberikan kontribusi mencapai Rp190 triliun pertahun, namun yang kembali ke daerah hanya sekitar Rp24 triliun,” sesal Guberunr Awang Faroek Ishak, beberapa waktu lalu. (ara) Sumber : Samarindapost.com
 

BKKBN Kaltim Berhasil Tekan Angka Kelahiran

Minggu, 27 Desember 2009 | 01:08 WIB

SAMARINDA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur (Kaltim) memperkirakan mampu menekan jumlah kelahiran di daerah itu sedikitnya 2 juta bayi. Dengan demikian, saat ini jumlah penduduk Kaltim hanya sekitar 3 juta jiwa.

"Kami terus melakukan penyuluhan guna menekan angka kelahiran, sehingga penduduk Kaltim saat ini hanya sekitar 3 juta jiwa. Jika tidak ada peran BKKBN, maka jumlah penduduk Kaltim saat ini di atas 5 juta jiwa," kata Kepala BKKBN Kaltim, Idrus Sebbu di Samarinda, Sabtu (27/12/2009).

Dikatakan, peran BKKBN bukan melarang pasangan keluarga untuk melahirkan, namun mengarah pada pengaturan dan jarak kelahiran. Pasalnya dengan jarak melahirkan yang teratur, banyak keuntungan yang didapat keluarga, baik secara perkembangan anak, ekonomi, dan kesehatan sang ibu.

Jika jarak melahirkan terlalu dekat, yakni antara 1-3 tahun, banyak hal negatif yang dikhawatirkan terjadi, antara lain anak yang usianya masih 1-3 tahun masih memerlukan perhatian ibu sangat tinggi.

"Jika si ibu harus mengurusi bayinya, maka anak usia 1-3 tahun itu merasa tidak diperhatikan, hal itulah yang mempengaruhi perkembangan mental anak," katanya.

Ibu yang melahirkan, lanjutnya, mengeluarkan darah banyak, selain itu juga banyak saraf yang putus. Saraf-saraf yang putus itu sendiri diperkirakan bisa pulih sekitar 4-5 tahun kemudian. Karena itu, sebaiknya jarak melahirkan adalah antara 4-5 tahun.

Secara nasional, lanjutnya, pertumbuhan pendudukan setiap tahun bertambah 1,3 persen. Artinya, jumlah penduduk Indonesia bertambah 3,2 juta jiwa per tahun. Menurutnya, masalah kependudukan yang jumlahnya tinggi memiliki implikasi luas terhadap perubahan sosial di segala bidang, di antaranya pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sandang, pangan, papan serta keamanan.

"Jika tidak segera diatasi, maka berpengaruh pada stabilitas nasional," kata Idrus Sebbu.

Menurutnya, Kaltim termasuk daerah yang memiliki pasangan usia subur yang cukup tinggi, karena salah satu faktornya adalah banyaknya pendatang dengan pasangan usia muda, sehingga angka kelahiran juga berpotensi tinggi. Ia juga mengakui bahwa dalam upaya menekan jumlah penduduk, pihaknya menghadapi sejumlah kendala.

Di antaranya adalah masih minimnya jumlah petugas lapangan untuk tenaga penyuluh, padahal ujung tombak keberhasilan menyusukseskan KB ada pada kegigihan dan jumlah penyuluh. (ANT) Sumber : Kompas.com, 27-12-09
 

Januari 2010, CPNSD 2009 Sudah Punya Gaji

SK Pengangkatan dan Penetapan Ditarget Maret

SAMARINDA. Kabar gembira bagi 267 warga Samarinda yang dinyatakan lulus tes formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) tahun 2009 itu. Terhitung Januari 2010, mereka sudah memiliki gaji, meski belum ada SK pengangkatan dan penempatan secara resmi.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda, Suryawan Atmadja kepada Sapos baru-baru ini. Katanya, itu sudah menjadi kebiasaan setiap tahun. Memasuki tahun anggran baru, semua CPNSD itu sudah dianggap sebagai PNS, meski belum secara resmi bertugas, akan diberi gaji.

"Tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu," terangnya.

Namun untuk pembayarannya, sebelum diterbitkannya SK resmi, tidak langsung dilakukan setiap bulan. "Biasanya kita pakai sistem rapel," timpalnya.

Maksudnya, gaji tersebut memang dibayar lengkap sesuai hitungan golongannya. Namun pembayarannya dilakukan untuk tiga sampai empat bulan sekali. Jadi kemungkinan besar, gaji para CPNSD 2009 itu baru bisa diterima pada Maret atau April 2010 mendatang, menyusul diterbitkannya SK pengangkatan dan penempatannya.

Ditarget, SK yang merupakan dasar bagi 267 CPNSD untuk bekerja itu baru bisa terbit pada Maret 2010 mendatang. Saat ini kata dia, pihaknya sedang mengurus untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Jakarta.

"Kita masih sedang pemberkasan. Yang jelas paling lambat Maret 2010 itu sudah ada SK penempatannya," tegasnya. (rm-2) Sumber : Samarinda Post.com, 26-12-09
 

Pemerintah Siapkan Perubahan untuk Memperkuat Posisi Gubernur

Agar Bupati dan Wali Kota Loyal

PEKANBARU - Banyaknya wali kota dan bupati yang tidak loyal pada perintah gubernur membuat posisi gubernur lemah, bahkan tak berdaya. Padahal, gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah.

Pemerintah pusat mempersiapkan perubahan untuk memperkuat po­sisi gubernur. Salah satunya, gubernur akan dilantik langsung oleh presiden. Selama ini, pelantikan dilakukan oleh menteri dalam negeri atas nama presiden.

"Kita akan memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang akan dibuat, gubernur nanti dilantik oleh presiden, tidak seperti selama ini dilantik oleh Mendagri atas nama presiden," ujar Mendagri Gamawan Fauzi setelah membuka rapat koordinasi (rakor) gubernur se-Indonesia di Pekanbaru Selasa (22/12).

Mendagri mengakui, sejak diberlakukan otda, banyak bupati maupun wali kota yang tidak patuh lagi kepada gubernur. Padahal, gubernur merupakan perwakilan atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Menurut dia, peran gubernur harus diperkuat agar bisa melakukan koordinasi dengan para bupati dan wali kota.

Mengapa gubernur harus kuat? Sebab, kata dia, tidak semua persoalan yang ada di daerah harus diambil alih oleh pemerintah pusat. Yang lebih mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah sendiri.

Misalnya, tambah Mendagri, persetujuan pengangkatan sekretaris daerah (Sekda). Mestinya, persetujuan penetapan seorang Sekda tidak perlu lagi disetujui oleh Mendagri, cukup disetujui gubernur. "Namun, karena UU 32 tentang Otda masih diberlakukan, persetujuan ini harus dilakukan. Ke depan, ini coba dipangkas."

Presiden, lanjut Mendagri, juga mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang bisa diselesaikan di daerah sebaiknya diserahkan ke daerah saja. Tidak perlu ditarik ke Jakarta.

Dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 37 dan 38, sebetulnya sudah diatur kewenangan gubernur tersebut. Tetapi setelah era otonomi, hal itu tidak lagi menjadi acuan pelaksanaan pemerintah daerah.

Diharapkan dengan adanya penguatan peran dan wewenang gubernur itu, para bupati dan wali kota tetap bertanggung jawab kepada gubernur. "Saat ini, kita tengah merancang RPP untuk memperkuat peran gubernur tersebut. Melalui RPP ini, gubernur akan diberi peran untuk mengatur keuangan daerah," jelas Mendagri.

Dalam rakor gubernur itu, para gubernur diharapkan bisa memberikan masukan-masukan terkait penguatan peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. "Pertemuan ini mendiskusikan sejumlah gerak dan masukan dalam rangka memanfaatkan penyelenggaraan otda. Selain itu, masukan-masukan terkait penguatan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat juga diharapkan bisa muncul dalam pertemuan ini," ujar Mendagri.

Mendagri mengatakan, RPP itu juga merupakan upaya untuk memperpendek rentang kendali atas berbagai urusan pemerintahan. Artinya, tidak semua persoalan di daerah itu harus diselesaikan di Jakarta dan dibawa ke pemerintah pusat. (jpnn/tof) Sumber : Jawapost.com, 23-12-09
 

Birokrasi dalam Kekuasaan yang Terbelah

Oleh : BAMBANG SETIAWAN

KOMPAS.com - Tahun 2009 menjadi penanda paling nyata perubahan paradigma kekuasaan dalam tata hubungan kenegaraan Indonesia. Pergeseran dominasi kekuasaan dari ”negara” ke ”warga negara” membuat kepatuhan birokrasi tak lagi bersandar pada kekuasaan vertikal, tetapi lebih horizontal. Pejabat birokrasi dan pejabat politik semakin setia dan takut kepada sorotan publik karena di sanalah kini bandul kekuasaan berada.

Memahami arah perubahan birokrasi di Indonesia saat ini, tidak bisa lain, adalah membaca ulang proses demokratisasi yang terjadi dalam kurun waktu satu dekade belakangan ini. Dalam rentang ini, tahun 2009 bisa dikatakan merupakan titik kulminasi dari proses demokrasi di Indonesia. Pemilu 2009 melengkapi hampir semua prosedur demokrasi liberal ketika presiden dan DPR dipilih secara langsung. Tahun 2009 bahkan bisa dikatakan sebagai puncak dari demokrasi (ultra)liberal setelah sebelumnya semua pejabat kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Demokratisasi yang terjadi dalam kurun 1998-2009 memiliki karakter yang tampak berbeda dengan masa-masa sebelumnya, berupa terjadinya ”atomisasi” kekuasaan yang melahirkan kekuatan warga. Pembelahan kekuasaan dari sebuah rezim otoriter menjadi kekuasaan-kekuasaan kecil yang otonom sampai ke level individu warga negara.

Proses ini dimulai dengan ditumbangkannya rezim Orde Baru, yang lalu diikuti oleh perubahan kekuasaan yang cepat. Setelah Pemilu 1999, kekuasaan presiden tidak lagi dominan. Parlemen menjadi kekuatan baru yang superpower sampai bisa mencabut mandat presiden. Kekuasaan presiden yang nyaris tanpa batas waktu juga dikendalikan setelah Amandemen Pertama UUD 1945 pada 1999 menghasilkan pembatasan jabatan presiden maksimal hanya dua periode.

Pembelahan kekuasaan tidak berhenti di level atas. Pada 2001 diberlakukan otonomi daerah. Dengan ini, kekuasaan pemerintahan, yang selama ini tersentralisasi, terdistribusi ke daerah. Kepala-kepala daerah menjadi kekuatan-kekuatan politik baru, tidak lagi menjadi bagian birokrasi semata dari kepentingan pusat. Birokrasi tak lagi sepenuhnya vertikal, tetapi menjadi lebih horizontal.

Pembelahan kekuasaan dan kewenangan terus mengalami eskalasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di level pusat, kekuasaan parlemen untuk memilih presiden ditanggalkan dengan diadopsinya pemilihan presiden secara langsung pada Pemilu 2004. Kekuasaan kini terdistribusi langsung ke warga negara yang mempunyai hak pilih. Rakyat menjadi penentu, otonom.

Di level daerah, pemekaran terus berlangsung, penguasa-penguasa baru bermunculan, terkadang mengerat bagian wilayah yang sudah kecil menjadi serpihan-serpihan.

Kekuasaan daerah menjadi semakin kuat ketika pada tahun 2005 untuk pertama kalinya dilakukan pilkada serentak di sebagian wilayah Indonesia. Demokrasi menyentuh lebih dekat, sekaligus membuat kedudukan warga negara kian penting. Paling tidak, kini suara yang dimiliki seorang warga bisa menjadi penentu bagi terpilihnya anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakilnya, gubernur, dan bupati/wali kota.

Euforia pembelahan kekuasaan tidak berhenti sampai di sana. Diperbolehkannya calon independen untuk bertarung dalam laga pilkada menjadi tonggak lain yang menyeruakkan kekuasaan pribadi warga negara nyaris sejajar dengan kekuatan partai. Runtuhnya kekuasaan partai oleh calon independen di Aceh menjadi pertanda kian besarnya bandul kekuasaan ke tangan publik.

Proses atomisasi kekuasaan terus berlanjut ke Pemilu 2009. Selain presiden dipilih langsung, pemilihan anggota DPR pun dilakukan dengan menggunakan sistem pemilu daftar terbuka. Partai tidak lagi sepenuhnya menentukan terpilihnya seorang kandidat karena pemenang bisa berasal dari suara terbanyak. Rakyat pun menjadi panglima, demokrasi mendekati makna demos+kratos, kekuasaan oleh rakyat dalam arti yang sangat harfiah. Rakyat, kini, adalah himpunan kekuasaan.

Paradigma kekuasaan rakyat menempatkan pejabat publik sebagai bawahan rakyat. Implikasinya yang tampak adalah pejabat publik kini lebih suka melaporkan langsung kepada publik. Rekaman pembicaraan Anggodo Widjojo disiarkan langsung lewat media televisi oleh Mahkamah Konstitusi. Rapat dengar pendapat kasus Bibit-Chandra di DPR sampai pemanggilan orang-orang yang diduga terkait dengan kasus Bank Century pun tidak lagi menjadi urusan hukum semata.

Media massa menjadi sarana bagi pejabat publik untuk menjaga citra dan melaporkan kinerjanya. Transparansi, atas nama citra dan kehendak untuk menyenangkan publik, membuat kultur politik semakin identik dengan kultur popular, selera berpolitik dan kerja birokrasi digiring oleh selera massa.

Pendapat publiklah yang menentukan karena ia berkuasa. Prosedur dan birokrasi hukum berhadapan dengan kekuasaan yang berkerumun di jalan ataupun di alam maya lewat Facebook. Pemerintahan yang dijalankan oleh kerumunan atau massa (ochlocracy) tampaknya menjadi sisi lain dari demokratisasi di Indonesia saat ini.

Involusi kekuasaan?

Di balik demokratisasi yang telah dilalui, selalu ada pertanyaan yang mengganjal: apakah tahap-tahap demokratisasi di Indonesia merupakan sebuah proses wajar yang harus dilalui untuk menjadi sebuah negara dengan kekuatan politik yang besar di kemudian hari, ataukah hanya akan melahirkan sebuah demokratisasi semu, yang justru melingkar dan merumit ke dalam dirinya sendiri? Jika yang terjadi adalah yang terakhir, demokrasi tak ubahnya sebuah ”involusi kekuasaan”, pembelahan kekuasaan yang semakin merumit.

Dengan memakai model Clifford Geertz, kecenderungan ini tampaknya kini bisa dibaca pada ranah kekuasaan negara. Proses demokratisasi melahirkan kekuasaan yang lebih atomistik dan involutif hingga kepada individu warga negara.

Dalam ranah kekuasaan yang demikian atomistik, bagaimana kebijakan negara mampu diterjemahkan lewat birokrasinya? Tampaknya memang diperlukan pemimpin birokrasi yang mampu mengelola partisipasi publik secara efektif.(Litbang Kompas) Sumber : Kompas.com, 24-12-09
 
Artikel Lainnya...
Kalender Agenda
previous month May 2018 next month
M T W T F S S
week 18 1 2 3 4 5 6
week 19 7 8 9 10 11 12 13
week 20 14 15 16 17 18 19 20
week 21 21 22 23 24 25 26 27
week 22 28 29 30 31
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?
get('only_registered')) { if($guest) { ?>

Please register to vote

 
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra