Home Berita dan Artikel

Berita dan Artikel

SBY Setuju Gus Dur Pahlawan Nasional

Hari Ini, Fraksi PKB Ajukan Surat Resmi

JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setuju dan akan mempertimbangkan masukan sejumlah pihak untuk menganugerahi almarhum KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Namun, presiden tetap memperhatikan sejumlah syarat administratif penganugerahan gelar tersebut.

Baca selengkapnya...

 

Wilayah Perbatasan, Beranda Bangsa yang Tak Terurus


Oleh :
Pascal bin Saju

KOMPAS.com - Daerah perbatasan sering kali dijuluki sebagai "beranda terdepan bangsa". Namun, dalam kenyataannya sering kali tidak terurus, ibarat tempat kumuh.

Tulisan ini merujuk pada fakta yang sempat terekam Kompas ketika ikut kunjungan kerja Komisi I DPR ke daerah perbatasan RI dan Malaysia di Kalimantan Timur, Desember lalu.

Kita menyadari, Indonesia-Malaysia adalah negeri serumpun. Sebelum menganut konsep negara modern, pascaperjanjian Westphalia 1648, keduanya belum mengenal batas-batas fisik dan budaya. Masalah mulai muncul setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, dan Malaysia, 31 Agustus 1957.

Pergesekan Indonesia-Malaysia boleh dikatakan merupakan yang terpanas jika dibandingkan dengan masalah perbatasan dengan negara lain di pinggiran Indonesia. Yang paling riuh dan banyak dipersoalkan ialah terkait tenaga kerja Indonesia (TKI) dan perbatasan fisik di Pulau Ambalat. Fakta lapangan tidak sesederhana itu, tetapi amat kompleks.

Pengertian perbatasan selama ini lebih banyak dipahami dalam konteks fisik. Sejak kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, yang oleh Mahkamah Internasional dimenangkan Malaysia pada tahun 2002, masalah perbatasan fisik terus meningkat. Kini Malaysia malah berusaha merampas Ambalat.

Ketika Indonesia terus berusaha memperkuat pengamanan perbatasan fisik, batas kultural yang tidak pernah terpikir untuk dibentengi pun diusik. Terakhir kita tersentak oleh isu ”klaim” Malaysia soal tarian pendet, dalam sebuah iklan pariwisatanya. Menlu Malaysia Anifah Aman membantah pernah ada klaim itu.

Kompleksitas masalah

Soal tenaga kerja Indonesia, nasib mereka ibarat pepatah: sudah jatuh tertimpa tangga pula. TKI tidak hanya sering menjadi korban penganiayaan, pelecehan, dan tersandung kasus kriminal, tetapi mereka juga tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya.

Konjen RI ad interim di Tawau, Sabah, Hadi Susanto, kepada tim Komisi I menyebutkan, ada 37.294 anak usia SD, yakni anak dari TKI di Sabah, tidak bisa sekolah karena orangtuanya tidak mampu. Tim terdiri atas tujuh orang, dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman.

Sebanyak 37.294 anak usia SD itu terancam buta huruf. Di Sabah, ada lebih dari 450.000 orang TKI, sekitar 318.000 di antaranya ilegal. Jumlah anak dan TKI itu belum termasuk mereka yang menetap di Serawak dan Semenanjung Malaysia.

TKI tidak mampu menyekolahkan anaknya karena upah mereka rendah. Fayakhun Andriadi, yang pernah mengamati khusus kehidupan para TKI, mengatakan, upah mereka berkisar 300 ringgit (Rp 900.000) hingga 600 ringgit (Rp 1,8 juta) per bulan. Biaya sekolah 150 ringgit (Rp 400.000) per anak per bulan. Biaya menjadi mahal setelah subsidi bagi anak asing dihapus tahun 2008.

Fakta yang memprihatinkan lainnya terekam ketika tim mengunjungi tempat tahanan. Ada 400 warga Indonesia, pencari kerja ilegal, ditahan karena tidak memiliki dokumen keimigrasian. Mereka menunggu proses deportasi. Sayangnya, tim komisi tidak diizinkan masuk ke dalam tahanan.

Ketika tiba di Pulau Sebatik, pulau yang secara administratif terbagi atas wilayah Malaysia dan Indonesia, tim juga menemukan fakta lain. Khusus di Sebatik Barat, bagian dari wilayah Indonesia, warganya kecewa karena listrik yang dibangun negara sejak tahun 1991 belum juga beroperasi.

Dalam kunjungan yang begitu singkat dan padat juga terungkap, warga di wilayah Nunukan lebih banyak berorientasi ke Malaysia. Seluruh hasil pertanian mereka, baik itu hasil bumi maupun hasil laut, dan produk industri rumah tangga dijual ke Tawau. Barang-barang mereka ditawar dengan harga murah.

Koperasi unit desa yang diharapkan menjadi soko guru ekonomi rakyat, untuk menampung hasil pertanian dan ekonomi produktif rakyat di perbatasan, tidak berperan. Warga Nunukan dan Sebatik lebih sering menjual ke Tawau daripada menjual di Nunukan dan Tarakan karena berbagai alasan.

Persoalan pengamanan wilayah fisik pun sangat sensitif. Sejak Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari Indonesia ke tangan Malaysia, kini Pulau Ambalat pun terancam. Bahkan, mungkin, ancaman itu bisa semakin kuat karena fasilitas keamanan untuk kegiatan operasional di perbatasan sangat minim.

Misalnya, fasilitas pangkalan udara TNI di Tarakan, sebagai pangkalan terdepan di perbatasan, tertinggal jauh dari pangkalan angkatan udara Malaysia di Tawau, Sabah. Landasan pacu Tarakan berukuran 2.250 x 45 m, Nunukan 900 x 23 m. Panjang landasan Tawau 2.670 x 47 dan Kinabalu 3.050 x 45 m.

Jajaran Pangkalan Laut dan Angkatan Udara di Tarakan kepada Komisi I di Tarakan mengatakan, panjang landasan berkaitan erat dengan kemampuan operasional alutsista, khususnya pesawat patroli atau tempur. Artinya, jika landasannya kecil, pesawat canggih yang lebih besar pun sulit mendarat.

Kapal-kapal patroli TNI AL, selain kapal perang KRI, juga terbatas. Ada satu kapal patroli mewah di Nunukan yang ditempatkan sejak dua tahun silam tidak bisa beroperasi karena kesulitan bahan bakar. Kapal berkecepatan 40 knot per jam itu pakai bensin, tetapi stok bahan bakar kebanyakan solar.

Alat komunikasi di perbatasan pun terbatas. Dari tiga pos keamanan di Sebatik, misalnya, hanya pos paling depan yang memiliki radio komunikasi. Dua pos lain di belakangnya tanpa sarana komunikasi. Masalah ini juga disoroti tim Komisi I dalam pertemuan dengan pihak terkait di Tarakan dan Nunukan.

Jaringan telekomunikasi dan penyiaran publik milik pemerintah minim. Infrastruktur lembaga penyiaran publik, misalnya, yang diharapkan sebagai corong pemerintah, seperti RRI dan TVRI, baru menyentuh kota kabupaten. Warga perbatasan lebih banyak menerima siaran radio dan televisi Malaysia.

Minim dan lamban

Sebenarnya masih banyak lagi masalah yang belum diungkap, seperti illegal fishing, perompakan, terorisme, dan pencurian hasil hutan. Tim Komisi I menilai pemerintah belum serius membangun perbatasan. Beranda terdepan bangsa dan negara RI lebih sering diabaikan.

Misalnya, sudah 31 menteri, satu wapres, dan satu presiden mengunjungi Sebatik, tetapi hingga kini warganya belum terlayani listrik meski tiang-tiang sudah dibangun sejak 1991.

Bentuk-bentuk kehadiran negara, seperti penyediaan sarana dan prasana listrik, telekomunikasi, air bersih, koperasi unit desa, jaringan transportasi, jaringan informasi, terutama penyiaran, jauh dari memadai. Tidak heran jika orientasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya warga lebih banyak ke Malaysia.

Hayono juga mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah pernah mengunjungi garis batas RI-Malaysia di Ambalat pada 2005. Saat itu, Presiden berdiri menghadap wilayah Malaysia untuk mengisyaratkan bahwa rakyat Indonesia siap menghadapi setiap agitasi Malaysia terhadap Ambalat.

”Kami juga mencatat, sejak kunjungan itu, tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Kalaupun ada tindak lanjut, sangat lamban. Menyangkut perbatasan, sebaiknya harus diproses cepat,” tutur Hayono Isman.

Anggota Komisi I, seperti Fayakhun Andriadi, Tantowi Yahya, dan Achmad Basarah, mengatakan, pemerintah harus mengubah orientasi pembangunan perbatasan dari pendekatan ekonomi ke pendekatan national interest. Utamakan kepentingan nasional mempertahankan kedaulatan dan martabat bangsa, ketimbang kepentingan kapitalistik. Sumber : Kompas.com, 02-01-10
 

Progres Regulasi Otonomi Daerah 2009

Tahun ini, ada angin segar bagi regulasi otonomi daerah (otda). Pada 2009, ada 18 UU yang menyangkut sektoral otda diteken di DPR. Apa perbaikan kualitasnya? Berikut laporan Hariatni Novitasari dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).

---

DI AKHIR masa jabatan, DPR 2004-2009 ngebut menyelesaikan sejumlah UU sektoral otda. Produk-produk hukum pada 2009 itu sangat berbeda dengan tahun lalu. Pada 2008, sebagian besar UU yang disahkan menyangkut pembentukan daerah baru, yakni mencapai 29 UU. Sedangkan tahun ini, di antara 18 UU sektoral, hanya ada dua UU pembentukan daerah baru. Yaitu, UU No 12/2009 tentang Pembentukan Kabupaten Meranti di Provinsi Riau dan UU No 13/2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat.

Sementara itu, 16 UU lain mengatur pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten-kota sesuai dengan UU No 32/2004 jo UU No 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Misalnya UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan UU No 10/2009 tentang Kepariwisataan.

Yang patut digarisbawahi, beberapa di antara UU sektoral yang diterbitkan itu bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Antara lain, UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik, UU No 36/2009 tentang Kesehatan, dan UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit (RS). Itu menjadi satu kabar baik bagi masyarakat. Sebab, selama ini tidak pernah ada kejelasan soal informasi dan standar pelayanan yang didapatkan masyarakat. Apalagi, belum semua pelayanan publik bisa diakses.

Secara khusus, UU Pelayanan Publik dan UU RS merupakan regulasi baru. Artinya, belum pernah ada regulasi yang mengatur dua hal itu sebelumnya. Sedangkan UU Kesehatan merupakan revisi UU No 23/1992. UU yang lama memang harus direvisi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Mengapa UU itu secara ideal dianggap pro peningkatan pelayanan publik? Dengan tiga UU tersebut, hak dan kewajiban publik sebagai penerima pelayanan menjadi jelas. Publik tidak saja diperlakukan sebagai objek kebijakan atau pelayanan, tetapi juga subjek. Dengan regulasi-regulasi tersebut, semakin jelas hak dan kewajiban publik serta pemerintah.

Publik juga dilibatkan dalam penyusunan pelayanan yang akan mereka terima. Itu, misalnya, bisa dilihat dalam implementasi UU Pelayanan Publik. Masyarakat dilibatkan sepenuhnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mulai pembuatan standar pelayanan publik (SPP) sampai evaluasi pelaksanaannya. SPP dibuat berdasar kesepakatan kedua pihak.

Berdasar pengamatan JPIP di lapangan, banyak pemda di Jawa Timur (Jatim) telah membuat SPP di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), bahkan sampai tingkat kecamatan dan puskesmas. Sayang, SPP yang disusun belum dilandasi partisipasi masyarakat. Masih banyak yang disusun konsultan.

Salah satu yang benar-benar melibatkan masyarakat, penerapan standar pelayanan disusun oleh layanan kesehatan dan kependudukan di Kota Blitar lewat citizen's charter (CC). Beberapa daerah lain di Jatim juga telah mereplikasi CC, khususnya di bidang pelayanan kesehatan puskemas. Misalnya beberapa puskesmas di Pamekasan dan Tulungagung.

Bagi pemerintah daerah di Jatim, diterapkannya UU tentang pelayanan publik tidak terlalu mengejutkan. Sebab, sebelum terbit UU itu, di Jatim ada Perda No 11/2005 tentang Pelayanan Publik. Jadi, Jatim selangkah lebih maju jika dibandingkan dengan nasional.

Terbitnya UU tersebut memang paling ditunggu. Sebab, selama lebih dari empat tahun, rencana UU itu dibahas di DPR dan tak kunjung selesai. UU ini bisa dijadikan alat untuk melihat komitmen pemerintah terhadap perbaikan pelayanan publik. UU tersebut menjadi penyokong UU yang berkaitan dengan pelayanan publik yang telah terbit di tahun sebelumnya, seperti UU Ombudsman.

Keberpihakan terhadap kepentingan publik juga ditonjolkan dalam UU Kesehatan yang baru. Misalnya, dihapusnya kelas rumah sakit. Dahulu, kita mengenal kelas I dan II. Maka, dengan UU baru tersebut, pembagian kelas tidak ada lagi. Hanya ada satu kelas pelayanan RS, yaitu kelas III. Itu bertujuan menjamin pelayanan kesehatan yang setara bagi masyarakat.

UU tersebut juga dibuat lebih berpihak kepada masyarakat miskin. Misalnya, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan darurat tanpa harus membayar biaya administrasi terlebih dahulu ataupun mendapatkan pelayanan ambulans gratis. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi RS menolak pasien yang kurang mampu.

Perizinan mendirikan RS pun diperketat. Tidak sembarangan RS dapat izin pendirian atau perpanjangan. Kalau saja pemerintah atau swasta tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 7 sampai 16 UU itu, izin operasi bisa tidak diberikan atau izin RS dicabut. Itu menjamin bahwa penyedia pelayanan kesehatan tidak bisa sewenang-wenang terhadap keselamatan pasien. Kalaupun dirugikan dalam mendapatkan pelayanan, pasien bisa memperkarakan RS secara pidana ataupun perdata. Selain itu, pasien bisa mengajukan keluhan melalui media cetak dan elektronik. Secara ideal, publik lebih dilindungi dengan regulasi-regulasi tersebut. (e-mail: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it ) Sumber : Jawapost.com
 

Rp480 M untuk 1.500 KM

2010, Kaltim Dapat APBN Untuk Perbaikan Jalan

SAMARINDA. Kerusakan jalan ruas Kalimantan yang terdapat di Kaltim akan segera teratasi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim, Husinsyah memastikan jika pada 2010 mendatang pihaknya mendapat alokasi anggaran dari APBN untuk mengatasi kerusakan jalan tersebut.

“Perbaikan dan peningkatan jalan trans Kalimantan sudah menjadi prioritas kami yang akan kami selesaikan. Hal ini sudah kami bicarakan kepada Kementrian PU beberapa waktu lalu,” ujar Husinsyah.

Hanya saja menurut Husinsyah, berapa alokasi anggaran yang akan diterima Pemprov Kaltim, sampai sekarang belum diketahui. Namun yang jelas, katanya, sesuai penjelasan Menteri PU Joko Kirmanto, vahwa mengatasi masalah itu adalah dengan mengalokasikan anggaran dari sisa tender pendanaan yang sudah dialokasikan melalui Bidang Bina Marga Kaltim yang nilainya mencapai Rp480 miliar untuk

perbaikan seluruh ruas jalan di Kaltim yang panjangnya sekitar 1.500 kilometer.

“Jelas dana ini masih sangat kurang. Mengingat tingkat kerusakan ruas jalan di Kaltim yang sudah sangat parah. Secara realistis dana yang kami butuhkan mencapai triliunan rupiah,” jelasnya.

Untuk diketahui, saat ini Kementerian PU melalui Dirjen Bina Marga segera melakukan optimasi anggaran atau menyisihkan sebagian dari anggaran yang sudah ada untuk perbaikan jalan yang rusak di kawasan utara Kaltim itu.

“Kita memang tidak mungkin mendapat alokasi anggaran di 2009 ini, sehingga diupayakan dengan mengoptimasikan anggaran yang sudah ada agar jalan tersebut bisa segera diperbaiki,” ujarnya.

Sebelumnya, untuk memperbaiki ruas jalan trans Kalimantan, Pemprov Kaltim justru hanya kebagian Rp43 miliar dari APBN. Tentunya kata Husinsyah, sangat tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan jalan yang pajangnya lebih dari 100 kilometer.

“Kami minta keadilan, karena selama ini Kaltim memiliki SDA sangat besar dan mampu memberikan kontribusi mencapai Rp190 triliun pertahun, namun yang kembali ke daerah hanya sekitar Rp24 triliun,” sesal Guberunr Awang Faroek Ishak, beberapa waktu lalu. (ara) Sumber : Samarindapost.com
 

BKKBN Kaltim Berhasil Tekan Angka Kelahiran

Minggu, 27 Desember 2009 | 01:08 WIB

SAMARINDA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur (Kaltim) memperkirakan mampu menekan jumlah kelahiran di daerah itu sedikitnya 2 juta bayi. Dengan demikian, saat ini jumlah penduduk Kaltim hanya sekitar 3 juta jiwa.

"Kami terus melakukan penyuluhan guna menekan angka kelahiran, sehingga penduduk Kaltim saat ini hanya sekitar 3 juta jiwa. Jika tidak ada peran BKKBN, maka jumlah penduduk Kaltim saat ini di atas 5 juta jiwa," kata Kepala BKKBN Kaltim, Idrus Sebbu di Samarinda, Sabtu (27/12/2009).

Dikatakan, peran BKKBN bukan melarang pasangan keluarga untuk melahirkan, namun mengarah pada pengaturan dan jarak kelahiran. Pasalnya dengan jarak melahirkan yang teratur, banyak keuntungan yang didapat keluarga, baik secara perkembangan anak, ekonomi, dan kesehatan sang ibu.

Jika jarak melahirkan terlalu dekat, yakni antara 1-3 tahun, banyak hal negatif yang dikhawatirkan terjadi, antara lain anak yang usianya masih 1-3 tahun masih memerlukan perhatian ibu sangat tinggi.

"Jika si ibu harus mengurusi bayinya, maka anak usia 1-3 tahun itu merasa tidak diperhatikan, hal itulah yang mempengaruhi perkembangan mental anak," katanya.

Ibu yang melahirkan, lanjutnya, mengeluarkan darah banyak, selain itu juga banyak saraf yang putus. Saraf-saraf yang putus itu sendiri diperkirakan bisa pulih sekitar 4-5 tahun kemudian. Karena itu, sebaiknya jarak melahirkan adalah antara 4-5 tahun.

Secara nasional, lanjutnya, pertumbuhan pendudukan setiap tahun bertambah 1,3 persen. Artinya, jumlah penduduk Indonesia bertambah 3,2 juta jiwa per tahun. Menurutnya, masalah kependudukan yang jumlahnya tinggi memiliki implikasi luas terhadap perubahan sosial di segala bidang, di antaranya pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sandang, pangan, papan serta keamanan.

"Jika tidak segera diatasi, maka berpengaruh pada stabilitas nasional," kata Idrus Sebbu.

Menurutnya, Kaltim termasuk daerah yang memiliki pasangan usia subur yang cukup tinggi, karena salah satu faktornya adalah banyaknya pendatang dengan pasangan usia muda, sehingga angka kelahiran juga berpotensi tinggi. Ia juga mengakui bahwa dalam upaya menekan jumlah penduduk, pihaknya menghadapi sejumlah kendala.

Di antaranya adalah masih minimnya jumlah petugas lapangan untuk tenaga penyuluh, padahal ujung tombak keberhasilan menyusukseskan KB ada pada kegigihan dan jumlah penyuluh. (ANT) Sumber : Kompas.com, 27-12-09
 
Artikel Lainnya...
Kalender Agenda
previous month February 2018 next month
M T W T F S S
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?
get('only_registered')) { if($guest) { ?>

Please register to vote

 
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra