Home Berita dan Artikel

Berita dan Artikel

Progres Regulasi Otonomi Daerah 2009

Tahun ini, ada angin segar bagi regulasi otonomi daerah (otda). Pada 2009, ada 18 UU yang menyangkut sektoral otda diteken di DPR. Apa perbaikan kualitasnya? Berikut laporan Hariatni Novitasari dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).

---

DI AKHIR masa jabatan, DPR 2004-2009 ngebut menyelesaikan sejumlah UU sektoral otda. Produk-produk hukum pada 2009 itu sangat berbeda dengan tahun lalu. Pada 2008, sebagian besar UU yang disahkan menyangkut pembentukan daerah baru, yakni mencapai 29 UU. Sedangkan tahun ini, di antara 18 UU sektoral, hanya ada dua UU pembentukan daerah baru. Yaitu, UU No 12/2009 tentang Pembentukan Kabupaten Meranti di Provinsi Riau dan UU No 13/2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat.

Sementara itu, 16 UU lain mengatur pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten-kota sesuai dengan UU No 32/2004 jo UU No 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Misalnya UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan UU No 10/2009 tentang Kepariwisataan.

Yang patut digarisbawahi, beberapa di antara UU sektoral yang diterbitkan itu bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Antara lain, UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik, UU No 36/2009 tentang Kesehatan, dan UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit (RS). Itu menjadi satu kabar baik bagi masyarakat. Sebab, selama ini tidak pernah ada kejelasan soal informasi dan standar pelayanan yang didapatkan masyarakat. Apalagi, belum semua pelayanan publik bisa diakses.

Secara khusus, UU Pelayanan Publik dan UU RS merupakan regulasi baru. Artinya, belum pernah ada regulasi yang mengatur dua hal itu sebelumnya. Sedangkan UU Kesehatan merupakan revisi UU No 23/1992. UU yang lama memang harus direvisi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Mengapa UU itu secara ideal dianggap pro peningkatan pelayanan publik? Dengan tiga UU tersebut, hak dan kewajiban publik sebagai penerima pelayanan menjadi jelas. Publik tidak saja diperlakukan sebagai objek kebijakan atau pelayanan, tetapi juga subjek. Dengan regulasi-regulasi tersebut, semakin jelas hak dan kewajiban publik serta pemerintah.

Publik juga dilibatkan dalam penyusunan pelayanan yang akan mereka terima. Itu, misalnya, bisa dilihat dalam implementasi UU Pelayanan Publik. Masyarakat dilibatkan sepenuhnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mulai pembuatan standar pelayanan publik (SPP) sampai evaluasi pelaksanaannya. SPP dibuat berdasar kesepakatan kedua pihak.

Berdasar pengamatan JPIP di lapangan, banyak pemda di Jawa Timur (Jatim) telah membuat SPP di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), bahkan sampai tingkat kecamatan dan puskesmas. Sayang, SPP yang disusun belum dilandasi partisipasi masyarakat. Masih banyak yang disusun konsultan.

Salah satu yang benar-benar melibatkan masyarakat, penerapan standar pelayanan disusun oleh layanan kesehatan dan kependudukan di Kota Blitar lewat citizen's charter (CC). Beberapa daerah lain di Jatim juga telah mereplikasi CC, khususnya di bidang pelayanan kesehatan puskemas. Misalnya beberapa puskesmas di Pamekasan dan Tulungagung.

Bagi pemerintah daerah di Jatim, diterapkannya UU tentang pelayanan publik tidak terlalu mengejutkan. Sebab, sebelum terbit UU itu, di Jatim ada Perda No 11/2005 tentang Pelayanan Publik. Jadi, Jatim selangkah lebih maju jika dibandingkan dengan nasional.

Terbitnya UU tersebut memang paling ditunggu. Sebab, selama lebih dari empat tahun, rencana UU itu dibahas di DPR dan tak kunjung selesai. UU ini bisa dijadikan alat untuk melihat komitmen pemerintah terhadap perbaikan pelayanan publik. UU tersebut menjadi penyokong UU yang berkaitan dengan pelayanan publik yang telah terbit di tahun sebelumnya, seperti UU Ombudsman.

Keberpihakan terhadap kepentingan publik juga ditonjolkan dalam UU Kesehatan yang baru. Misalnya, dihapusnya kelas rumah sakit. Dahulu, kita mengenal kelas I dan II. Maka, dengan UU baru tersebut, pembagian kelas tidak ada lagi. Hanya ada satu kelas pelayanan RS, yaitu kelas III. Itu bertujuan menjamin pelayanan kesehatan yang setara bagi masyarakat.

UU tersebut juga dibuat lebih berpihak kepada masyarakat miskin. Misalnya, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan darurat tanpa harus membayar biaya administrasi terlebih dahulu ataupun mendapatkan pelayanan ambulans gratis. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi RS menolak pasien yang kurang mampu.

Perizinan mendirikan RS pun diperketat. Tidak sembarangan RS dapat izin pendirian atau perpanjangan. Kalau saja pemerintah atau swasta tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 7 sampai 16 UU itu, izin operasi bisa tidak diberikan atau izin RS dicabut. Itu menjamin bahwa penyedia pelayanan kesehatan tidak bisa sewenang-wenang terhadap keselamatan pasien. Kalaupun dirugikan dalam mendapatkan pelayanan, pasien bisa memperkarakan RS secara pidana ataupun perdata. Selain itu, pasien bisa mengajukan keluhan melalui media cetak dan elektronik. Secara ideal, publik lebih dilindungi dengan regulasi-regulasi tersebut. (e-mail: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it ) Sumber : Jawapost.com
 

Rp480 M untuk 1.500 KM

2010, Kaltim Dapat APBN Untuk Perbaikan Jalan

SAMARINDA. Kerusakan jalan ruas Kalimantan yang terdapat di Kaltim akan segera teratasi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim, Husinsyah memastikan jika pada 2010 mendatang pihaknya mendapat alokasi anggaran dari APBN untuk mengatasi kerusakan jalan tersebut.

“Perbaikan dan peningkatan jalan trans Kalimantan sudah menjadi prioritas kami yang akan kami selesaikan. Hal ini sudah kami bicarakan kepada Kementrian PU beberapa waktu lalu,” ujar Husinsyah.

Hanya saja menurut Husinsyah, berapa alokasi anggaran yang akan diterima Pemprov Kaltim, sampai sekarang belum diketahui. Namun yang jelas, katanya, sesuai penjelasan Menteri PU Joko Kirmanto, vahwa mengatasi masalah itu adalah dengan mengalokasikan anggaran dari sisa tender pendanaan yang sudah dialokasikan melalui Bidang Bina Marga Kaltim yang nilainya mencapai Rp480 miliar untuk

perbaikan seluruh ruas jalan di Kaltim yang panjangnya sekitar 1.500 kilometer.

“Jelas dana ini masih sangat kurang. Mengingat tingkat kerusakan ruas jalan di Kaltim yang sudah sangat parah. Secara realistis dana yang kami butuhkan mencapai triliunan rupiah,” jelasnya.

Untuk diketahui, saat ini Kementerian PU melalui Dirjen Bina Marga segera melakukan optimasi anggaran atau menyisihkan sebagian dari anggaran yang sudah ada untuk perbaikan jalan yang rusak di kawasan utara Kaltim itu.

“Kita memang tidak mungkin mendapat alokasi anggaran di 2009 ini, sehingga diupayakan dengan mengoptimasikan anggaran yang sudah ada agar jalan tersebut bisa segera diperbaiki,” ujarnya.

Sebelumnya, untuk memperbaiki ruas jalan trans Kalimantan, Pemprov Kaltim justru hanya kebagian Rp43 miliar dari APBN. Tentunya kata Husinsyah, sangat tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan jalan yang pajangnya lebih dari 100 kilometer.

“Kami minta keadilan, karena selama ini Kaltim memiliki SDA sangat besar dan mampu memberikan kontribusi mencapai Rp190 triliun pertahun, namun yang kembali ke daerah hanya sekitar Rp24 triliun,” sesal Guberunr Awang Faroek Ishak, beberapa waktu lalu. (ara) Sumber : Samarindapost.com
 

BKKBN Kaltim Berhasil Tekan Angka Kelahiran

Minggu, 27 Desember 2009 | 01:08 WIB

SAMARINDA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur (Kaltim) memperkirakan mampu menekan jumlah kelahiran di daerah itu sedikitnya 2 juta bayi. Dengan demikian, saat ini jumlah penduduk Kaltim hanya sekitar 3 juta jiwa.

"Kami terus melakukan penyuluhan guna menekan angka kelahiran, sehingga penduduk Kaltim saat ini hanya sekitar 3 juta jiwa. Jika tidak ada peran BKKBN, maka jumlah penduduk Kaltim saat ini di atas 5 juta jiwa," kata Kepala BKKBN Kaltim, Idrus Sebbu di Samarinda, Sabtu (27/12/2009).

Dikatakan, peran BKKBN bukan melarang pasangan keluarga untuk melahirkan, namun mengarah pada pengaturan dan jarak kelahiran. Pasalnya dengan jarak melahirkan yang teratur, banyak keuntungan yang didapat keluarga, baik secara perkembangan anak, ekonomi, dan kesehatan sang ibu.

Jika jarak melahirkan terlalu dekat, yakni antara 1-3 tahun, banyak hal negatif yang dikhawatirkan terjadi, antara lain anak yang usianya masih 1-3 tahun masih memerlukan perhatian ibu sangat tinggi.

"Jika si ibu harus mengurusi bayinya, maka anak usia 1-3 tahun itu merasa tidak diperhatikan, hal itulah yang mempengaruhi perkembangan mental anak," katanya.

Ibu yang melahirkan, lanjutnya, mengeluarkan darah banyak, selain itu juga banyak saraf yang putus. Saraf-saraf yang putus itu sendiri diperkirakan bisa pulih sekitar 4-5 tahun kemudian. Karena itu, sebaiknya jarak melahirkan adalah antara 4-5 tahun.

Secara nasional, lanjutnya, pertumbuhan pendudukan setiap tahun bertambah 1,3 persen. Artinya, jumlah penduduk Indonesia bertambah 3,2 juta jiwa per tahun. Menurutnya, masalah kependudukan yang jumlahnya tinggi memiliki implikasi luas terhadap perubahan sosial di segala bidang, di antaranya pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sandang, pangan, papan serta keamanan.

"Jika tidak segera diatasi, maka berpengaruh pada stabilitas nasional," kata Idrus Sebbu.

Menurutnya, Kaltim termasuk daerah yang memiliki pasangan usia subur yang cukup tinggi, karena salah satu faktornya adalah banyaknya pendatang dengan pasangan usia muda, sehingga angka kelahiran juga berpotensi tinggi. Ia juga mengakui bahwa dalam upaya menekan jumlah penduduk, pihaknya menghadapi sejumlah kendala.

Di antaranya adalah masih minimnya jumlah petugas lapangan untuk tenaga penyuluh, padahal ujung tombak keberhasilan menyusukseskan KB ada pada kegigihan dan jumlah penyuluh. (ANT) Sumber : Kompas.com, 27-12-09
 

Januari 2010, CPNSD 2009 Sudah Punya Gaji

SK Pengangkatan dan Penetapan Ditarget Maret

SAMARINDA. Kabar gembira bagi 267 warga Samarinda yang dinyatakan lulus tes formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) tahun 2009 itu. Terhitung Januari 2010, mereka sudah memiliki gaji, meski belum ada SK pengangkatan dan penempatan secara resmi.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda, Suryawan Atmadja kepada Sapos baru-baru ini. Katanya, itu sudah menjadi kebiasaan setiap tahun. Memasuki tahun anggran baru, semua CPNSD itu sudah dianggap sebagai PNS, meski belum secara resmi bertugas, akan diberi gaji.

"Tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu," terangnya.

Namun untuk pembayarannya, sebelum diterbitkannya SK resmi, tidak langsung dilakukan setiap bulan. "Biasanya kita pakai sistem rapel," timpalnya.

Maksudnya, gaji tersebut memang dibayar lengkap sesuai hitungan golongannya. Namun pembayarannya dilakukan untuk tiga sampai empat bulan sekali. Jadi kemungkinan besar, gaji para CPNSD 2009 itu baru bisa diterima pada Maret atau April 2010 mendatang, menyusul diterbitkannya SK pengangkatan dan penempatannya.

Ditarget, SK yang merupakan dasar bagi 267 CPNSD untuk bekerja itu baru bisa terbit pada Maret 2010 mendatang. Saat ini kata dia, pihaknya sedang mengurus untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Jakarta.

"Kita masih sedang pemberkasan. Yang jelas paling lambat Maret 2010 itu sudah ada SK penempatannya," tegasnya. (rm-2) Sumber : Samarinda Post.com, 26-12-09
 

Pemerintah Siapkan Perubahan untuk Memperkuat Posisi Gubernur

Agar Bupati dan Wali Kota Loyal

PEKANBARU - Banyaknya wali kota dan bupati yang tidak loyal pada perintah gubernur membuat posisi gubernur lemah, bahkan tak berdaya. Padahal, gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah.

Pemerintah pusat mempersiapkan perubahan untuk memperkuat po­sisi gubernur. Salah satunya, gubernur akan dilantik langsung oleh presiden. Selama ini, pelantikan dilakukan oleh menteri dalam negeri atas nama presiden.

"Kita akan memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang akan dibuat, gubernur nanti dilantik oleh presiden, tidak seperti selama ini dilantik oleh Mendagri atas nama presiden," ujar Mendagri Gamawan Fauzi setelah membuka rapat koordinasi (rakor) gubernur se-Indonesia di Pekanbaru Selasa (22/12).

Mendagri mengakui, sejak diberlakukan otda, banyak bupati maupun wali kota yang tidak patuh lagi kepada gubernur. Padahal, gubernur merupakan perwakilan atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Menurut dia, peran gubernur harus diperkuat agar bisa melakukan koordinasi dengan para bupati dan wali kota.

Mengapa gubernur harus kuat? Sebab, kata dia, tidak semua persoalan yang ada di daerah harus diambil alih oleh pemerintah pusat. Yang lebih mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah sendiri.

Misalnya, tambah Mendagri, persetujuan pengangkatan sekretaris daerah (Sekda). Mestinya, persetujuan penetapan seorang Sekda tidak perlu lagi disetujui oleh Mendagri, cukup disetujui gubernur. "Namun, karena UU 32 tentang Otda masih diberlakukan, persetujuan ini harus dilakukan. Ke depan, ini coba dipangkas."

Presiden, lanjut Mendagri, juga mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang bisa diselesaikan di daerah sebaiknya diserahkan ke daerah saja. Tidak perlu ditarik ke Jakarta.

Dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 37 dan 38, sebetulnya sudah diatur kewenangan gubernur tersebut. Tetapi setelah era otonomi, hal itu tidak lagi menjadi acuan pelaksanaan pemerintah daerah.

Diharapkan dengan adanya penguatan peran dan wewenang gubernur itu, para bupati dan wali kota tetap bertanggung jawab kepada gubernur. "Saat ini, kita tengah merancang RPP untuk memperkuat peran gubernur tersebut. Melalui RPP ini, gubernur akan diberi peran untuk mengatur keuangan daerah," jelas Mendagri.

Dalam rakor gubernur itu, para gubernur diharapkan bisa memberikan masukan-masukan terkait penguatan peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. "Pertemuan ini mendiskusikan sejumlah gerak dan masukan dalam rangka memanfaatkan penyelenggaraan otda. Selain itu, masukan-masukan terkait penguatan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat juga diharapkan bisa muncul dalam pertemuan ini," ujar Mendagri.

Mendagri mengatakan, RPP itu juga merupakan upaya untuk memperpendek rentang kendali atas berbagai urusan pemerintahan. Artinya, tidak semua persoalan di daerah itu harus diselesaikan di Jakarta dan dibawa ke pemerintah pusat. (jpnn/tof) Sumber : Jawapost.com, 23-12-09
 
Artikel Lainnya...
Kalender Agenda
previous month November 2017 next month
M T W T F S S
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?
get('only_registered')) { if($guest) { ?>

Please register to vote

 
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra