Home Berita dan Artikel

Berita dan Artikel

Gubernur Minta Diskes Proaktif

Cegah Gizi Buruk, Janji Tingkatkan Dana Kesehatan

SAMARINDA - Hasil riset dari Departemen Kesehatan (Depkes) Kaltim termasuk dalam kelompok 19 provinsi bermasalah dengan gizi buruk. Menghadapi kondisi ini Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak meminta Dinas Kesehatan kabupaten/kota berkoordinasi dengan puskesmas dalam melakukan pemantauan dan upaya peningkatan anggaran kesehatan pada APBD 2009.

“Di Kaltim memang masih ada kantong-kantong daerah yang terpencil dan minim akan saluran makanan bergizi. Seperti di pedalaman dan perbatasan. Kemungkinan, dari merekalah Depkes mendapatkan hasil riset yang menunjukkan Kaltim masuk dalam 19 provinsi memiliki kasus gizi buruk,” ujarnya, kemarin.

Sebelumnya, hasil riset Depkes ini menunjukkan sebagian provinsi masih memiliki prevalensi gizi buruk dia atas normal. Yakni, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), NTT, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku. Sementara Kaltim, termasuk dalam kategori provinsi yang memiliki kasus gizi buruk dan kurang gizi yang tinggi.

“Antisipasi pertama adalah dengan segera membentuk badan pengelola perbatasan. Badan inilah yang nantinya memonitor semua kejadian yang terjadi di daerah. Termasuk dengan titik-titik masyarakat yang terkena gizi buruk,” ujarnya.

Setelah badan pengawas itu terbentuk, Faroek juga berjanji untuk meminta koordinasi dari Diskes kabupaten/kota. Termasuk dengan peningkatan peran puskesmas, terutama di daerah terpencil.

“Tak hanya berfungsi 24 jam, di puskesmas ini juga akan ditingkatkan jumlah tenaga dokternya, yakni dua dokter tiap puskesmas. Puskesmas ini harus aktif memberikan informasi makanan bergizi pada warga,” ujarnya.

Selain itu, Faroek juga mengimbau agar kabupaten/kota menyediakan susu untuk dibagikan pada anak usia sekolah dasar (SD) kelas 1, 2, dan 3. Mekanisme pembagiannya diserahkan pada Diskes. “Imbauan ini akan kami teruskan ke semua kabupaten/kota,” jelasnya.

Untuk tenaga dokter di puskesmas, Faroek kini tengah menjalin kerja sama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) untuk pengisi tenaga dokter umum di puskesmas daerah, dan dari Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Indonesia (UI) untuk tenaga spesialisnya.

Selain itu, Faroek mengaku akan berupaya meningkatkan anggaran bidang kesehatan naik hingga 5 sampai 10 persen. “Sebenarnya, kesehatan dan pendidikan itu sektor yang sama-sama penting. Kalau bisa, keduanya harus ditingkatkan. Yang jelas, pada 2009 ini pelayanan kesehatan harus merata. Tidak hanya di kota besar, tapi juga di daerah terpencil. Semuanya harus merata,” tegasnya.

Sebagai perbandingan, sudah 19 kasus gizi buruk selama 2008 yang mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AW Sjahranie. Mirisnya, hampir tiap bulan ditemukan kasus gizi buruk. Bahkan ada yang dalam satu bulan terjadi 6 kasus. Rinciannya yakni pada Januari 3 kasus, pada Februari 1 kasus, pada Maret 6 kasus, April 1 kasus, Mei 1 kasus, Juni 1 kasus, Juli 1 kasus, Agustus nihil, September 3 kasus, Oktober nihil, November 2 kasus, dan Desember nihil.

“Kasus ini bukan hanya dari Samarinda, tetapi rujukan kasus gizi buruk dari beberapa kabupaten/kota,” ujar Nurliana, humas RSUD AW Sjahranie yang merupakan rumah sakit pemerintah rujukan tertinggi di Kaltim itu. (*/che)  Sumber : kaltimpost.co.id

 

KPK Kejar Pejabat Daerah

Belum Ada yang Kembalikan Fee BPD

BALIKPAPAN— Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan Bibit Samad Riyanto mengatakan, pihaknya segera membahas pola atau tata cara pengembalian fee Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang diterima oleh para pejabat dan kepala daerah. Itu dilakukan menyusul belum adanya satu pun laporan pengembalian fee BPD ke kas daerah masing-masing. “Kita akan bahas pola pengembaliannya.

Kita akan diskusi dengan BI (Bank Indonesia) dan dengan Depdagri (Departemen Dalam Negeri),” terang Bibit usai mengisi Diskusi Publik Dana Pendidikan Rawan Korupsi di Gedung Nasional, Balikpapan, Sabtu (30/1). Seperti diketahui, KPK meminta para kepala daerah penerima fee dari BPD untuk segera mengembalikan uang tersebut ke kas daerah.

Berdasarkan hasil penelitian KPK dari enam BPD di Indonesia, yaitu BPD Sumatera Utara, Jawa Barat-Banten, Jawa Tengah, Jatim, Bank DKI dan BPD Kaltim, total fee yang dikucurkan ke pejabat dan kepala daerah selama 2004-2008 mencapai Rp 360 miliar. Khusus BPD Kaltim, dana yang disebar mencapai Rp 18,5 miliar. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Wali Kota Balikpapan Imdaad Hamid, Wali Kota Bontang Sofyan Hasdam menyatakan siap mengembalikan.

Bibit yang pernah menjabat Kapolda Kaltim pada tahun 1990-an itu melanjutkan, pada prinsipnya sesuai ketentuan perbankan, BPD tidak salah jika memberi fee kepada orang yang menitipkan uang di banknya. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah orang yang diberi uang itu siapa, dan itu uang apa. “Yang dilihat di situ siapa dahulu, kalau yang nerima kepala daerahnya itu Pangeran Charles, apa itu uangnya dia atau uang rakyat.

Kalau uang rakyat harus dikembalikan ke kas daerah,” sebut pria kelahiran Kediri, Jawa Timur, 3 November 1945 silam itu. Ditambahkannya, BPD menjadi tempat menyimpan uang pemerintah daerah, lantas apakah jika hasil uang yang dikelola dari penyimpanan itu dapat diberikan kepada si kepala daerah.

Ia pun menekankan, bahwa para kepala daerah dilarang menerima uang yang bukan haknya. Bibit yang sempat memperkarakan 234 kasus illegal logging di Kaltim itu mencontohkan, saat ia berkarier sebagai Kapolda, ia pernah menerima sebuah mobil Nissan Terrano dari Gubernur (alm) HM Ardans. Lalu, ketika ia pindah, mobil tersebut ditinggal begitu saja. “Lha itu kan diberikan untuk Kapolda, bukan untuk Bibit (secara pribadi).

Kalau disebut untuk pribadi, harus ditanya kembali untuk tujuan apa pemberian itu,” sebutnya. Menurut Wakil Ketua KPK Haryono Umar, fee itu diberikan BPD dalam berbagai bentuk, mulai dari gaji rutin, fasilitas, biaya entertainment, hingga bantuan perkawinan. Tujuan pemberiannya diyakini adalah agar uang APBN, APBD dan BUMD yang disimpan di BPD tak dialihkan ke bank lain.

Terkait itu, Bibit kembali membahas dari sisi yang lain. “Kalau dikembalikan lagi ke teori ekonomi, apakah perbankan itu menjadi core business-nya pemerintah? Apakah pemerintah harus mempunyai bank sendiri? Kalau itu bukan dari APBD, ngapain ngurusin itu, mending cari bank-bank yang lain,” tandasnya.(tom)  Sumber : kaltimpost.co.id, 31-01-2010

 

Polri Ubah Pendekatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia menekan pemakaian dan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang selama lima tahun terakhir, dengan cara penindakan dan represif, justru kurang bisa mengurangi jumlah pemakaian maupun peredaran narkoba.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Polri akan mengubah pendekatan terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Terhadap pengguna narkoba, Polri akan melakukan pendekatan preventif, persuasi, dan rehabilitasi.

Sementara itu, terhadap pengedar dan produsen narkoba, Polri tak akan memberi ampun dan akan lebih represif. Pembawa narkoba lebih dari lima gram akan dituntut hukuman mati. Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri menyatakan hal itu kepada wartawan seusai mendampingi Ibu Negara Ny Ani Bambang Yudhoyono meresmikan peluncuran Aksi Peduli Anak Bangsa Bebas Narkoba di Jakarta, Sabtu (30/1/2010).

Acara itu juga dihadiri Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dan Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Gories Mere.

”Lima tahun kemarin kita coba kerja keras dan represif. Kenyataannya, pengguna semakin meningkat, pasar narkoba juga demikian. Sekarang kita coba pendekatan berbeda. Kita coba rangkul, preventif, dan bersinergi sehingga pengguna narkoba bisa ditekan,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, pengguna narkoba yang tertangkap tidak akan langsung ditahan, melainkan dirangkul, dibina, dan diajak berkomunikasi agar bisa memahami dan memiliki kesadaran.

Untuk itu, kata Bambang, Polri bersinergi dengan Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, kepala daerah, serta organisasi kepemudaan dan pengusaha agar memberikan pekerjaan kepada mantan pengedar narkoba. Dengan demikian, mereka tak kembali terjebak dalam peredaran narkoba.

Sebelumnya, Ibu Negara menyatakan tak sependapat dengan Polri yang selama ini lebih banyak memenjarakan pengguna narkoba. Mereka seharusnya ditempatkan di panti rehabilitasi, bukan di penjara.

Menurut Ny Ani Yudhoyono, pengguna narkoba dan sejenisnya hendaknya diberikan bimbingan. ”Masyarakat hendaknya juga mengubah persepsi tentang pemakai narkoba. Mereka jangan dijauhi, jangan dikucilkan, tetapi semestinya dirangkul, diawasi secara periodik,” katanya.

Kepala Bagian Humas BNN Sumirat Dwianto di Jakarta, Sabtu, menjelaskan, UU Narkotika yang baru memosisikan pengguna narkoba sebagai korban, bukan tersangka. (HAR/WIN)  Sumber : kompas.com, 31-01-2010

 

 

Guru Dimutasi, Siswa Demonstrasi

BALIKPAPAN -  Ratusan siswa SMAN 5 Balikpapan, Kamis (28/1) kemarin menggelar aksi unjuk rasa di halaman sekolahnya di Jl Ruhui Rahayu, Balikpapan Selatan. Mereka menuntut Dinas Pendidikan Kota (Disdik) Balikpapan membatalkan keputusannya memutasi tujuh guru SMA 5 ke sekolah lain.


Koordinator aksi, Akbar mengatakan, aksi ini merupakan wujud penolakan keras siswa jika tujuh guru SMAN 5 dimutasi, di antaranya Eko, Emi Sitanggang, Kusdwiyani, Amiruddin, Tennes, Hamsir, dan Erwin. Mereka dimutasi ke sejumlah sekolah di Balikpapan berdasarkan SK Kadisdik tertanggal 26 Januari 2010 lalu.


Salahsatu alasan penolakan ialah, mutasi ini akan berdampak psikologis terhadap seluruh siswa. “Sebentar lagi ujian akhir nasional (UAN), masa guru kami dimutasikan begitu saja. Siapa lagi yang mengangkat semangat kami,” kata Akbar.


Dalam tuntutannya, siswa juga mempertanyakan kebijakan peraturan di mana siswa dan guru tidak dilibatkan sebelum keputusan mutasi. Ia juga menyesalkan, peran pihak SMAN 5 yang dinilai sangat minim dalam mempertahankan ketujuh guru tersebut agar tetap mengajar di sekolahnya. “SMA lain saja bisa mempertahankan gurunya supaya enggak dimutasi, masa guru kami tidak,” terangnya.


Akbar juga mengungkapkan ketidakrasionalan mutasi guru tersebut. Misalnya yang dialami Kusdwiyani, guru PPKN ini akan dipindahkan ke salahsatu SMP di Balikpapan. “Masa guru kami yang notabenennya guru SMA dimutasi ke SMP. Enggak rasional kan?” katanya.


Ia menilai, masih banyak guru lain di SMAN 5 yang lebih pantas dimutasi. Misalnya guru baru yang memang harus banyak jam terbang.


Kepala SMAN 5, Siswantoro mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait mutasi tersebut. Sebab mutasi adalah kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kota (Disdik) Balikpapan. Ia mengatakan, keputusan pemindahan telah ditetapkan dan kepala sekolah tidak dapat mengintervensi. “Mungkin saya cuma bisa membantu mediasi dengan Disdik karena keputusan ada di tangan Kadisdik,” ujar Siswantoro.


Aksi yang dimulai pukul 09.45 Wita ini, sempat membuat guru panik. Pasalnya aksi yang awalnya diperkirakan hanya berlangsung di seputaran lingkungan sekolah melebar ke luar. Para pedemo berusaha merangsek keluar pagar untuk melakukan aksi unjuk rasa di kantor Disdik yang kebetulan berjarak tak jauh dari sekolah.


Pihak guru pun meminta bantuan kepolisian untuk meredam aksi tersebut. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi dan berhasil menenangkan siswa. Namun aspirasi siswa tetap disalurkan ke kantor Disdik melalui perwakilan siswa. (*/ede)   (Sumber : kaltimpost.co.id, 30-01-2010)

 

TATA KELOLA SISTEM INFORMASI

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat pertumbuhannya. Jika tidak dikelola dengan cara yang baik dan benar justru akan menyebabkan pemborosan dan pengulangan kesalahan berganda bila dibandingkan dengan cara tradisional sekalipun.

Untuk itulah peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) harus didefinisikan dengan fokus pada pemberian nilai tambah kepada organisasi. (1) Menciptakan “value” melalui peningkatan unjuk kerja dan inovasi dan (2) Menjaga “value” melalui pengelolaan secara operasional dan menangani resiko yang mungkin terjadi berkaitan dengan investasi TIK.

Sistem informasi didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa dan menyampaikan informasi untuk sebuah tujuan khusus “aplikasi”. Lingkungan yang melingkupi sistem informasi berupa ketersediaan hardware, software, data, network, procedure dan people.

Tujuan utama sistem informasi adalah mengumpulkan data, memprosesnya menjadi informasi kemudian mengubah informasi menjadi pengetahuan untuk sebuah tujuan khusus.

Data didefinisikan sebagai deskripsi pokok suatu hal, kejadian, aktivitas dan transaksi yang direkam, diklasifikasikan dan disimpan tetapi belum diorganisir menjadi sesuatu yang spesifik. Informasi didefinisikan sebagai data yang telah diorganisir sehingga memiliki arti dan nilai tambah bagi penerimanya. Pengetahuan (knowledge) diartikan sebagai informasi yang telah diorganisir dan diproses sehingga menjadi pemahaman, pengalaman dan keahlian ketika diterapkan pada situasi aktifitas yang berbeda.


Sistem Informasi – Klasifikasi Fungsi Dukungannya

Sistem informasi, tinjauan klasifikasi fungsi dukunganya dapat digambarkan sebagai piramida yang tersusun dari empat lapis. Berturut-turut dari bagian paling bawah keatas adalah : Operasional Managers, Data Workers, Middle Managers dan Top Manager.

Operasional managers akan menangani transaction processing system mis. order precessing, fulfillment, material movement, A/R, A/P, GL, payroll dan POS. Data workers menangani knowledge management system dan office automation system berupa simulation, pgm coding, system support, word processing, desktop publishing. Middle managers menangani management information system, decision support system dan intelligent support system berupa sales management, inventory control, annual budget, production schedulling, cost analysis dan pricing analysis. Top Manager menangani executive support system berupa 5-year sales trend, profit planning, 5-year budget forecasting dan product development.


Strategi Organisasi dan TIK

Keselarasan strategi organisasi dan TIK akan menentukan keberhasilan pengelolaan TIK. Pertama, menyelaraskan strategi TIK dengan trategi bisnis dan misi organisasi/lembaga. Kedua, mengelola kemampuan TIK dengan membuat keputusan, strukturisasi dan mengelola organisasi dan memberikan layanan TIK ke organisasi dan ketiga, mengintegrasikan teknologi baru, penggerak dan peluang dengan strategi bisnis. Tiga hal yang mempengaruhi adalah: IT alignment, IT management & delivery dan IT enablement.

Area Fokus IT Governance

IT Governance fokus pada penyampaian “value” dan mengurangi resiko akan investasi TIK, “value” di-drive oleh strategi yang selaras degan bisnis, resiko dikelola melalui akuntabilitas sistem yang dibangun.

Penggerak TIK dikelompokkan dalam tiga penggerak utama yaitu: technology drivers (kebutuhan akan teknologi terbaru), organizational drivers (pergerakan organisasi menjadi tujuan dibandingkan dengan bisnis itu sendiri) dan business specific drivers.

IT Organization dipengaruhi oleh faktor-faktor: (1) internal business drivers (degree of business unit diversity) (2) external drivers (environment, business process linkages, information flows/linkages) dan (3) history and culture (local culture, corporate culture, IT culture) serta (4) technology drivers (rate of technology change, embedded core systems predominance.

IT Management and Delivery dibagi menjadi service areas untuk mengidentifikasi pengaruh faktor-faktor dan mempertemukan IT Service Requirements dengan berdasar kepada business strategy objectives. Tiga hal yang mempengaruhi IT Management and Delivery adalah infrastruktur, pemberian solusi dan faktor kepemimpinan. Service areas dikelompokkan dalam capabilities, sourcing, structure & governance dan processes.

Gambaran strategi TIK mendukung strategi bisnis dapat dilihat pada keterkaitan yang saling mempengaruhi antara: strategi organisasi, fungsi organisasi, arsitektur aplikasi, infrastruktur teknis, sumber daya/pegawai dan pendanaan.

Tata Kelola TIK

Langkah-langkah pengelolaan yang baik TIK adalah (1) membangun kerangka kerja organisasi pemerintahan (2) menyelaraskan strategi TIK dengan strategi organisasi (3) memahami/mendefinisikan resiko berkaitan dengan pengembangan TIK (4) mendefinisikan target atau sasaran (5) menganalisa kemampuan yang ada dan identifikasi “gap” (6) membuat strategi pengembangan (7) mengukur hasilnya dengan alat ukur yang ada dan (8) melakukan evaluasi dan perbaikan. (Sumber www.depdagri.go.id, 30-01-2010)

 
Artikel Lainnya...
Kalender Agenda
previous month May 2017 next month
M T W T F S S
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?
get('only_registered')) { if($guest) { ?>

Please register to vote

 
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra