Home Berita dan Artikel

Berita dan Artikel

BKKBN Kaltim Berhasil Tekan Angka Kelahiran

Minggu, 27 Desember 2009 | 01:08 WIB

SAMARINDA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur (Kaltim) memperkirakan mampu menekan jumlah kelahiran di daerah itu sedikitnya 2 juta bayi. Dengan demikian, saat ini jumlah penduduk Kaltim hanya sekitar 3 juta jiwa.

"Kami terus melakukan penyuluhan guna menekan angka kelahiran, sehingga penduduk Kaltim saat ini hanya sekitar 3 juta jiwa. Jika tidak ada peran BKKBN, maka jumlah penduduk Kaltim saat ini di atas 5 juta jiwa," kata Kepala BKKBN Kaltim, Idrus Sebbu di Samarinda, Sabtu (27/12/2009).

Dikatakan, peran BKKBN bukan melarang pasangan keluarga untuk melahirkan, namun mengarah pada pengaturan dan jarak kelahiran. Pasalnya dengan jarak melahirkan yang teratur, banyak keuntungan yang didapat keluarga, baik secara perkembangan anak, ekonomi, dan kesehatan sang ibu.

Jika jarak melahirkan terlalu dekat, yakni antara 1-3 tahun, banyak hal negatif yang dikhawatirkan terjadi, antara lain anak yang usianya masih 1-3 tahun masih memerlukan perhatian ibu sangat tinggi.

"Jika si ibu harus mengurusi bayinya, maka anak usia 1-3 tahun itu merasa tidak diperhatikan, hal itulah yang mempengaruhi perkembangan mental anak," katanya.

Ibu yang melahirkan, lanjutnya, mengeluarkan darah banyak, selain itu juga banyak saraf yang putus. Saraf-saraf yang putus itu sendiri diperkirakan bisa pulih sekitar 4-5 tahun kemudian. Karena itu, sebaiknya jarak melahirkan adalah antara 4-5 tahun.

Secara nasional, lanjutnya, pertumbuhan pendudukan setiap tahun bertambah 1,3 persen. Artinya, jumlah penduduk Indonesia bertambah 3,2 juta jiwa per tahun. Menurutnya, masalah kependudukan yang jumlahnya tinggi memiliki implikasi luas terhadap perubahan sosial di segala bidang, di antaranya pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sandang, pangan, papan serta keamanan.

"Jika tidak segera diatasi, maka berpengaruh pada stabilitas nasional," kata Idrus Sebbu.

Menurutnya, Kaltim termasuk daerah yang memiliki pasangan usia subur yang cukup tinggi, karena salah satu faktornya adalah banyaknya pendatang dengan pasangan usia muda, sehingga angka kelahiran juga berpotensi tinggi. Ia juga mengakui bahwa dalam upaya menekan jumlah penduduk, pihaknya menghadapi sejumlah kendala.

Di antaranya adalah masih minimnya jumlah petugas lapangan untuk tenaga penyuluh, padahal ujung tombak keberhasilan menyusukseskan KB ada pada kegigihan dan jumlah penyuluh. (ANT) Sumber : Kompas.com, 27-12-09
 

Januari 2010, CPNSD 2009 Sudah Punya Gaji

SK Pengangkatan dan Penetapan Ditarget Maret

SAMARINDA. Kabar gembira bagi 267 warga Samarinda yang dinyatakan lulus tes formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) tahun 2009 itu. Terhitung Januari 2010, mereka sudah memiliki gaji, meski belum ada SK pengangkatan dan penempatan secara resmi.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda, Suryawan Atmadja kepada Sapos baru-baru ini. Katanya, itu sudah menjadi kebiasaan setiap tahun. Memasuki tahun anggran baru, semua CPNSD itu sudah dianggap sebagai PNS, meski belum secara resmi bertugas, akan diberi gaji.

"Tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu," terangnya.

Namun untuk pembayarannya, sebelum diterbitkannya SK resmi, tidak langsung dilakukan setiap bulan. "Biasanya kita pakai sistem rapel," timpalnya.

Maksudnya, gaji tersebut memang dibayar lengkap sesuai hitungan golongannya. Namun pembayarannya dilakukan untuk tiga sampai empat bulan sekali. Jadi kemungkinan besar, gaji para CPNSD 2009 itu baru bisa diterima pada Maret atau April 2010 mendatang, menyusul diterbitkannya SK pengangkatan dan penempatannya.

Ditarget, SK yang merupakan dasar bagi 267 CPNSD untuk bekerja itu baru bisa terbit pada Maret 2010 mendatang. Saat ini kata dia, pihaknya sedang mengurus untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Jakarta.

"Kita masih sedang pemberkasan. Yang jelas paling lambat Maret 2010 itu sudah ada SK penempatannya," tegasnya. (rm-2) Sumber : Samarinda Post.com, 26-12-09
 

Pemerintah Siapkan Perubahan untuk Memperkuat Posisi Gubernur

Agar Bupati dan Wali Kota Loyal

PEKANBARU - Banyaknya wali kota dan bupati yang tidak loyal pada perintah gubernur membuat posisi gubernur lemah, bahkan tak berdaya. Padahal, gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah.

Pemerintah pusat mempersiapkan perubahan untuk memperkuat po­sisi gubernur. Salah satunya, gubernur akan dilantik langsung oleh presiden. Selama ini, pelantikan dilakukan oleh menteri dalam negeri atas nama presiden.

"Kita akan memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang akan dibuat, gubernur nanti dilantik oleh presiden, tidak seperti selama ini dilantik oleh Mendagri atas nama presiden," ujar Mendagri Gamawan Fauzi setelah membuka rapat koordinasi (rakor) gubernur se-Indonesia di Pekanbaru Selasa (22/12).

Mendagri mengakui, sejak diberlakukan otda, banyak bupati maupun wali kota yang tidak patuh lagi kepada gubernur. Padahal, gubernur merupakan perwakilan atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Menurut dia, peran gubernur harus diperkuat agar bisa melakukan koordinasi dengan para bupati dan wali kota.

Mengapa gubernur harus kuat? Sebab, kata dia, tidak semua persoalan yang ada di daerah harus diambil alih oleh pemerintah pusat. Yang lebih mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah sendiri.

Misalnya, tambah Mendagri, persetujuan pengangkatan sekretaris daerah (Sekda). Mestinya, persetujuan penetapan seorang Sekda tidak perlu lagi disetujui oleh Mendagri, cukup disetujui gubernur. "Namun, karena UU 32 tentang Otda masih diberlakukan, persetujuan ini harus dilakukan. Ke depan, ini coba dipangkas."

Presiden, lanjut Mendagri, juga mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang bisa diselesaikan di daerah sebaiknya diserahkan ke daerah saja. Tidak perlu ditarik ke Jakarta.

Dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 37 dan 38, sebetulnya sudah diatur kewenangan gubernur tersebut. Tetapi setelah era otonomi, hal itu tidak lagi menjadi acuan pelaksanaan pemerintah daerah.

Diharapkan dengan adanya penguatan peran dan wewenang gubernur itu, para bupati dan wali kota tetap bertanggung jawab kepada gubernur. "Saat ini, kita tengah merancang RPP untuk memperkuat peran gubernur tersebut. Melalui RPP ini, gubernur akan diberi peran untuk mengatur keuangan daerah," jelas Mendagri.

Dalam rakor gubernur itu, para gubernur diharapkan bisa memberikan masukan-masukan terkait penguatan peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. "Pertemuan ini mendiskusikan sejumlah gerak dan masukan dalam rangka memanfaatkan penyelenggaraan otda. Selain itu, masukan-masukan terkait penguatan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat juga diharapkan bisa muncul dalam pertemuan ini," ujar Mendagri.

Mendagri mengatakan, RPP itu juga merupakan upaya untuk memperpendek rentang kendali atas berbagai urusan pemerintahan. Artinya, tidak semua persoalan di daerah itu harus diselesaikan di Jakarta dan dibawa ke pemerintah pusat. (jpnn/tof) Sumber : Jawapost.com, 23-12-09
 

Birokrasi dalam Kekuasaan yang Terbelah

Oleh : BAMBANG SETIAWAN

KOMPAS.com - Tahun 2009 menjadi penanda paling nyata perubahan paradigma kekuasaan dalam tata hubungan kenegaraan Indonesia. Pergeseran dominasi kekuasaan dari ”negara” ke ”warga negara” membuat kepatuhan birokrasi tak lagi bersandar pada kekuasaan vertikal, tetapi lebih horizontal. Pejabat birokrasi dan pejabat politik semakin setia dan takut kepada sorotan publik karena di sanalah kini bandul kekuasaan berada.

Memahami arah perubahan birokrasi di Indonesia saat ini, tidak bisa lain, adalah membaca ulang proses demokratisasi yang terjadi dalam kurun waktu satu dekade belakangan ini. Dalam rentang ini, tahun 2009 bisa dikatakan merupakan titik kulminasi dari proses demokrasi di Indonesia. Pemilu 2009 melengkapi hampir semua prosedur demokrasi liberal ketika presiden dan DPR dipilih secara langsung. Tahun 2009 bahkan bisa dikatakan sebagai puncak dari demokrasi (ultra)liberal setelah sebelumnya semua pejabat kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Demokratisasi yang terjadi dalam kurun 1998-2009 memiliki karakter yang tampak berbeda dengan masa-masa sebelumnya, berupa terjadinya ”atomisasi” kekuasaan yang melahirkan kekuatan warga. Pembelahan kekuasaan dari sebuah rezim otoriter menjadi kekuasaan-kekuasaan kecil yang otonom sampai ke level individu warga negara.

Proses ini dimulai dengan ditumbangkannya rezim Orde Baru, yang lalu diikuti oleh perubahan kekuasaan yang cepat. Setelah Pemilu 1999, kekuasaan presiden tidak lagi dominan. Parlemen menjadi kekuatan baru yang superpower sampai bisa mencabut mandat presiden. Kekuasaan presiden yang nyaris tanpa batas waktu juga dikendalikan setelah Amandemen Pertama UUD 1945 pada 1999 menghasilkan pembatasan jabatan presiden maksimal hanya dua periode.

Pembelahan kekuasaan tidak berhenti di level atas. Pada 2001 diberlakukan otonomi daerah. Dengan ini, kekuasaan pemerintahan, yang selama ini tersentralisasi, terdistribusi ke daerah. Kepala-kepala daerah menjadi kekuatan-kekuatan politik baru, tidak lagi menjadi bagian birokrasi semata dari kepentingan pusat. Birokrasi tak lagi sepenuhnya vertikal, tetapi menjadi lebih horizontal.

Pembelahan kekuasaan dan kewenangan terus mengalami eskalasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di level pusat, kekuasaan parlemen untuk memilih presiden ditanggalkan dengan diadopsinya pemilihan presiden secara langsung pada Pemilu 2004. Kekuasaan kini terdistribusi langsung ke warga negara yang mempunyai hak pilih. Rakyat menjadi penentu, otonom.

Di level daerah, pemekaran terus berlangsung, penguasa-penguasa baru bermunculan, terkadang mengerat bagian wilayah yang sudah kecil menjadi serpihan-serpihan.

Kekuasaan daerah menjadi semakin kuat ketika pada tahun 2005 untuk pertama kalinya dilakukan pilkada serentak di sebagian wilayah Indonesia. Demokrasi menyentuh lebih dekat, sekaligus membuat kedudukan warga negara kian penting. Paling tidak, kini suara yang dimiliki seorang warga bisa menjadi penentu bagi terpilihnya anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakilnya, gubernur, dan bupati/wali kota.

Euforia pembelahan kekuasaan tidak berhenti sampai di sana. Diperbolehkannya calon independen untuk bertarung dalam laga pilkada menjadi tonggak lain yang menyeruakkan kekuasaan pribadi warga negara nyaris sejajar dengan kekuatan partai. Runtuhnya kekuasaan partai oleh calon independen di Aceh menjadi pertanda kian besarnya bandul kekuasaan ke tangan publik.

Proses atomisasi kekuasaan terus berlanjut ke Pemilu 2009. Selain presiden dipilih langsung, pemilihan anggota DPR pun dilakukan dengan menggunakan sistem pemilu daftar terbuka. Partai tidak lagi sepenuhnya menentukan terpilihnya seorang kandidat karena pemenang bisa berasal dari suara terbanyak. Rakyat pun menjadi panglima, demokrasi mendekati makna demos+kratos, kekuasaan oleh rakyat dalam arti yang sangat harfiah. Rakyat, kini, adalah himpunan kekuasaan.

Paradigma kekuasaan rakyat menempatkan pejabat publik sebagai bawahan rakyat. Implikasinya yang tampak adalah pejabat publik kini lebih suka melaporkan langsung kepada publik. Rekaman pembicaraan Anggodo Widjojo disiarkan langsung lewat media televisi oleh Mahkamah Konstitusi. Rapat dengar pendapat kasus Bibit-Chandra di DPR sampai pemanggilan orang-orang yang diduga terkait dengan kasus Bank Century pun tidak lagi menjadi urusan hukum semata.

Media massa menjadi sarana bagi pejabat publik untuk menjaga citra dan melaporkan kinerjanya. Transparansi, atas nama citra dan kehendak untuk menyenangkan publik, membuat kultur politik semakin identik dengan kultur popular, selera berpolitik dan kerja birokrasi digiring oleh selera massa.

Pendapat publiklah yang menentukan karena ia berkuasa. Prosedur dan birokrasi hukum berhadapan dengan kekuasaan yang berkerumun di jalan ataupun di alam maya lewat Facebook. Pemerintahan yang dijalankan oleh kerumunan atau massa (ochlocracy) tampaknya menjadi sisi lain dari demokratisasi di Indonesia saat ini.

Involusi kekuasaan?

Di balik demokratisasi yang telah dilalui, selalu ada pertanyaan yang mengganjal: apakah tahap-tahap demokratisasi di Indonesia merupakan sebuah proses wajar yang harus dilalui untuk menjadi sebuah negara dengan kekuatan politik yang besar di kemudian hari, ataukah hanya akan melahirkan sebuah demokratisasi semu, yang justru melingkar dan merumit ke dalam dirinya sendiri? Jika yang terjadi adalah yang terakhir, demokrasi tak ubahnya sebuah ”involusi kekuasaan”, pembelahan kekuasaan yang semakin merumit.

Dengan memakai model Clifford Geertz, kecenderungan ini tampaknya kini bisa dibaca pada ranah kekuasaan negara. Proses demokratisasi melahirkan kekuasaan yang lebih atomistik dan involutif hingga kepada individu warga negara.

Dalam ranah kekuasaan yang demikian atomistik, bagaimana kebijakan negara mampu diterjemahkan lewat birokrasinya? Tampaknya memang diperlukan pemimpin birokrasi yang mampu mengelola partisipasi publik secara efektif.(Litbang Kompas) Sumber : Kompas.com, 24-12-09
 

Pegawai Kukar Tembus 22.676 Orang

TENGGARONG - Pegawai di lingkungan Pemkab Kukar sampai Desember 2009 mencapai angka 22.676 diluar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dari total jumlah pegawai tersebut, 16.775 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan 5.901 orang masih berstatus Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kukar Heldiansyah didampingi Kepala Bagian Pengadaan Pegawai BKD Kukar Awang Febrian Sofyar yang ditemui, Rabu (23/12), mengatakan, data jumlah PNS Kukar tersebut berdasarkan hasil perhitungan pada 1 September 2009. Sementara untuk T3D yang jumlahnya 5.901 sudah merupakan pengurangan dari angka 7.812 T3D yang masuk dalam database BKD.

"Kami tidak melakukan pengangkatan CPNS melalui jalur umum selama tiga tahun. Mulai 2006 sampai 2008. Pengangkatan CPNS kami lakukan melalui jalur honorer atau PTT dengan seizin Menpan," katanya.

Baru pada 2009, Pemkab Kukar menerima CPNS dari jalur umum dengan 150 formasi. Dari 150 formasi, hanya terisi 142. Sedangkan delapan formasi kosong di antaranya lima formasi dokter spesialis, tenaga elektromedik, ahli gizi, dan guru budidaya perkebunan.

Melihat data jumlah pegawai di Kukar, Kepala BKD Kaltim Kusmayadi mengatakan, Pemkab Kukar memiliki pegawai paling banyak di Kaltim. Mengalahkan Samarinda dan Balikpapan yang memiliki jumlah penduduk lebih besar dari Kukar.

Kusmayadi mengungkapkan, jumlah PNS di Kaltim sampai 1 Juli 2009 ada 7.500 orang, diluar Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan CPNS yang diangkat Desember 2009. Ia mengaku tidak ada aturan formal tentang jumlah rasio pegawai dengan masyarakat. Hanya bersifat imbauan dari Menpan agar menggunakan pegawai yang rasional dengan jumlah penduduk di daerah setempat.

Jika mengacu pada Provinsi Kaltim, pejabat eselon IV setingkat kepala sub bagian atau kepala sub bidang, minimal memiliki dua staf. "Tapi memang kembali kepada tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian atau sub bidang," ujarnya.

Kepala BKD Kukar Heldiansyah mengatakan, jika dilihat dari jumlahnya, PNS di Kukar memang lebih banyak dibanding daerah lain di Kaltim. Satu faktor yang menjadi penyebab adalah luas wilayah Kukar dan jumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang lebih banyak. Ia menegaskan, pengadaan pegawai di Kukar tetap mengacu pada aspek kebutuhan dan kemampuan keuangan.

"Yang terpenting adalah kita tetap mengacu pada aturan. Disamping kebutuhan dan kemampuan finansial daerah," katanya. Namun, Heldiansyah mengakui terjadi penumpukan pegawai di Kota Tenggarong sehingga terkesan banyak pegawai yang tidak efektif bekerja. Karena itu satu cara untuk mengoptimalkan sumberdaya pegawai yang mencapai 22.676 itu, BKD akan berupaya mendistribusikan pegawai ke desa-desa yang ada di Kukar. "Bahasa overload itu hanya persepsi. Memang ada penumpukan pegawai di kabupaten. Itu yang akan kami distribusikan ke desa-desa berdasarkan kompetensinya," katanya. (asi) Sumber : Tribun Kaltim.com, 23-12-09
 
Artikel Lainnya...
Kalender Agenda
previous month January 2017 next month
M T W T F S S
week 52 1
week 1 2 3 4 5 6 7 8
week 2 9 10 11 12 13 14 15
week 3 16 17 18 19 20 21 22
week 4 23 24 25 26 27 28 29
week 5 30 31
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?
get('only_registered')) { if($guest) { ?>

Please register to vote

 
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra