Berita Umum

Pendidikan Tinggi Kedinasan Bisa Jadi Solusi

JAKARTA, KOMPA.com - Setelah lulus SMA, siswa tidak selalu harus masuk perguruan tinggi negeri yang biaya masuknya kini semakin mahal. Pendidikan tinggi kedinasan, yang berada di bawah naungan departemen atau lembaga negara lainnya, bisa menjadi salah satu alternatif.

Baca selengkapnya...

 

Polri Ubah Pendekatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia menekan pemakaian dan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang selama lima tahun terakhir, dengan cara penindakan dan represif, justru kurang bisa mengurangi jumlah pemakaian maupun peredaran narkoba.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Polri akan mengubah pendekatan terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Terhadap pengguna narkoba, Polri akan melakukan pendekatan preventif, persuasi, dan rehabilitasi.

Sementara itu, terhadap pengedar dan produsen narkoba, Polri tak akan memberi ampun dan akan lebih represif. Pembawa narkoba lebih dari lima gram akan dituntut hukuman mati. Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri menyatakan hal itu kepada wartawan seusai mendampingi Ibu Negara Ny Ani Bambang Yudhoyono meresmikan peluncuran Aksi Peduli Anak Bangsa Bebas Narkoba di Jakarta, Sabtu (30/1/2010).

Acara itu juga dihadiri Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dan Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Gories Mere.

”Lima tahun kemarin kita coba kerja keras dan represif. Kenyataannya, pengguna semakin meningkat, pasar narkoba juga demikian. Sekarang kita coba pendekatan berbeda. Kita coba rangkul, preventif, dan bersinergi sehingga pengguna narkoba bisa ditekan,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, pengguna narkoba yang tertangkap tidak akan langsung ditahan, melainkan dirangkul, dibina, dan diajak berkomunikasi agar bisa memahami dan memiliki kesadaran.

Untuk itu, kata Bambang, Polri bersinergi dengan Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, kepala daerah, serta organisasi kepemudaan dan pengusaha agar memberikan pekerjaan kepada mantan pengedar narkoba. Dengan demikian, mereka tak kembali terjebak dalam peredaran narkoba.

Sebelumnya, Ibu Negara menyatakan tak sependapat dengan Polri yang selama ini lebih banyak memenjarakan pengguna narkoba. Mereka seharusnya ditempatkan di panti rehabilitasi, bukan di penjara.

Menurut Ny Ani Yudhoyono, pengguna narkoba dan sejenisnya hendaknya diberikan bimbingan. ”Masyarakat hendaknya juga mengubah persepsi tentang pemakai narkoba. Mereka jangan dijauhi, jangan dikucilkan, tetapi semestinya dirangkul, diawasi secara periodik,” katanya.

Kepala Bagian Humas BNN Sumirat Dwianto di Jakarta, Sabtu, menjelaskan, UU Narkotika yang baru memosisikan pengguna narkoba sebagai korban, bukan tersangka. (HAR/WIN)  Sumber : kompas.com, 31-01-2010

 

 

Pemerintah Berencana Pindahkan Guru

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Nasional berencana melakukan distribusi ulang guru SD dan SMP dari daerah yang kelebihan guru ke daerah lain yang kekurangan. Kebijakan ini diharapkan berlaku efektif mulai awal tahun ajaran baru Juni-Juli mendatang. Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengatakan, rasio guru nasional tingkat SD dan SMP sudah cukup baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain.

Dia mencontohkan, rasio guru SD di Indonesia adalah satu guru untuk 20,29 siswa atau terbaik kelima di dunia setelah Amerika Serikat, Inggris, Malaysia, dan Jepang. Sementara, untuk tingkat SMP, rasio satu guru untuk 14,23 siswa adalah terbaik kedua se dunia setelah Jepang. “Namun, kalau dilihat lebih dalam, ada satu kabupaten kelebihan guru, sementara kabupaten lain kekurangan guru,” katanya usai rapat koordinasi di Istana Wakil Presiden kemarin (27/1).

Rapat yang dipimpin Wakil Presiden Boediono tersebut dihadiri Menko Kesra Agung Laksono, Menkeu Sri Mulyani, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Menag Suryadharma Ali, dan Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana.

Uutuk itu, Kemendiknas berencana menerbitkan peraturan menteri yang memungkinkan satu daerah melakukan sharing guru dengan kabupaten lain, serta sharing guru antara sekolah negeri dan sekolah swasta.

“Selama ini ada persoalan ego sektoral karena pengaruh otonomi daerah dan persoalan anggaran. Ini karena tambahan guru dari daerah lain akan memperbaiki rasio, namun sekaligus menambah beban anggaran daerah, karena gaji guru dibayar oleh pemerintah daerah,” terang mantan rektor ITS ini.

Peraturan menteri tersebut juga akan mengatur pembagian kewenangan yang lebih tegas antara pemerintah pusat dan daerah di bidang pendidikan. Dia mencontohkan, selama ini ada masalah kewenangan untuk memperbaiki sekolah yang rusak, tunjangan profesi guru, dan pendidikan siswa yang berada di daerah perbatasan wilayah.

Baca selengkapnya...

 

Depdagri Anggap Kaltara Baru Sebatas Wacana

DEPDAGRI. menganggap pembentukan Provinsi Kalimantan Utara(Kaltara) belum bisa diwujudkan, meski pemekaran provinsi tersebut telah memperoleh restu dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPR-RI).

Baca selengkapnya...

 

Pemerintah Kurangi Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer di 2010

Jakarta - Pemerintah akan mengurangi pengangkatan tenaga kerja honorer pada tahun 2010. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Everett Ernest Mangindaan, persentase penerimaan tenaga kerja honorer tersebut menurun dari 65% pada tahun 2005-2009 menjadi 30% untuk tahun ini.

Baca selengkapnya...

 
Artikel Lainnya...
Kalender Agenda
previous month October 2018 next month
M T W T F S S
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra