Berita Umum

Anggaran Harus Dilaksanakan

Pemerintah agar Percepat Pencairan Dana pada Awal Tahun

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA kepada para menteri, pemimpin lembaga, dan gubernur di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/1). Tidak ada lagi alasan untuk menunda pelaksanaan anggaran.

Baca selengkapnya...

 

SBY Setuju Gus Dur Pahlawan Nasional

Hari Ini, Fraksi PKB Ajukan Surat Resmi

JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setuju dan akan mempertimbangkan masukan sejumlah pihak untuk menganugerahi almarhum KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Namun, presiden tetap memperhatikan sejumlah syarat administratif penganugerahan gelar tersebut.

Baca selengkapnya...

 

BKKBN Kaltim Berhasil Tekan Angka Kelahiran

Minggu, 27 Desember 2009 | 01:08 WIB

SAMARINDA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur (Kaltim) memperkirakan mampu menekan jumlah kelahiran di daerah itu sedikitnya 2 juta bayi. Dengan demikian, saat ini jumlah penduduk Kaltim hanya sekitar 3 juta jiwa.

"Kami terus melakukan penyuluhan guna menekan angka kelahiran, sehingga penduduk Kaltim saat ini hanya sekitar 3 juta jiwa. Jika tidak ada peran BKKBN, maka jumlah penduduk Kaltim saat ini di atas 5 juta jiwa," kata Kepala BKKBN Kaltim, Idrus Sebbu di Samarinda, Sabtu (27/12/2009).

Dikatakan, peran BKKBN bukan melarang pasangan keluarga untuk melahirkan, namun mengarah pada pengaturan dan jarak kelahiran. Pasalnya dengan jarak melahirkan yang teratur, banyak keuntungan yang didapat keluarga, baik secara perkembangan anak, ekonomi, dan kesehatan sang ibu.

Jika jarak melahirkan terlalu dekat, yakni antara 1-3 tahun, banyak hal negatif yang dikhawatirkan terjadi, antara lain anak yang usianya masih 1-3 tahun masih memerlukan perhatian ibu sangat tinggi.

"Jika si ibu harus mengurusi bayinya, maka anak usia 1-3 tahun itu merasa tidak diperhatikan, hal itulah yang mempengaruhi perkembangan mental anak," katanya.

Ibu yang melahirkan, lanjutnya, mengeluarkan darah banyak, selain itu juga banyak saraf yang putus. Saraf-saraf yang putus itu sendiri diperkirakan bisa pulih sekitar 4-5 tahun kemudian. Karena itu, sebaiknya jarak melahirkan adalah antara 4-5 tahun.

Secara nasional, lanjutnya, pertumbuhan pendudukan setiap tahun bertambah 1,3 persen. Artinya, jumlah penduduk Indonesia bertambah 3,2 juta jiwa per tahun. Menurutnya, masalah kependudukan yang jumlahnya tinggi memiliki implikasi luas terhadap perubahan sosial di segala bidang, di antaranya pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sandang, pangan, papan serta keamanan.

"Jika tidak segera diatasi, maka berpengaruh pada stabilitas nasional," kata Idrus Sebbu.

Menurutnya, Kaltim termasuk daerah yang memiliki pasangan usia subur yang cukup tinggi, karena salah satu faktornya adalah banyaknya pendatang dengan pasangan usia muda, sehingga angka kelahiran juga berpotensi tinggi. Ia juga mengakui bahwa dalam upaya menekan jumlah penduduk, pihaknya menghadapi sejumlah kendala.

Di antaranya adalah masih minimnya jumlah petugas lapangan untuk tenaga penyuluh, padahal ujung tombak keberhasilan menyusukseskan KB ada pada kegigihan dan jumlah penyuluh. (ANT) Sumber : Kompas.com, 27-12-09
 

Korupsi Daerah Marak

JAKARTA, KOMPAS.com - Potret korupsi di daerah pascapelaksanaan otonomi daerah semakin mengerikan. Penangkapan 19 bupati/wali kota dan 5 gubernur karena kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang 2004-2009 sejauh ini juga belum memberikan efek jera.

Hal tersebut terungkap dalam bedah buku Korupsi di Daerah: Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan yang ditulis mantan Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno di Jakarta, Rabu (23/12). Menjadi pembahas adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin dan Koordinator Indonesia Corruption Watch. Diskusi itu dimoderatori oleh Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki.

Korupsi, menurut Hadi, tidak hanya terjadi di tingkat pejabat negara dengan segala unsurnya, seperti bupati/wali kota, pejabat musyawarah pimpinan daerah (muspida), ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Akan tetapi, korupsi telah merembet ke berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan partai politik, LSM, tokoh agama, hingga perguruan tinggi. Korupsi telah menjadi budaya.

”Semua terlibat. Misalnya, perguruan tinggi sering kali melegitimasi proyek-proyek korup dengan penelitian bayaran, sedangkan tokoh agama acap kali menjadi juru doa proyek yang korup,” kata dia.

Hadi menambahkan, tak ada lagi pejabat daerah yang memenangi pemilihan dengan jujur atau tanpa menggelontorkan uang ke calon pemilih. Akibatnya, ketika menjabat, mereka berperilaku korup.

Dalam hitungan Danang, kebocoran uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rata-rata mencapai 20 persen. Sebagian adalah untuk biaya pilkada pada periode berikutnya.

Otonomi daerah, menurut Hadi, hanya menguatkan pemerintah daerah. Namun, kontrol terhadap pejabat daerah tak terjadi. Bahkan, kelompok sipil banyak yang terlibat korupsi. ”Muspida juga lebih bersifat mengakomodasi persekongkolan atas nama keamanan dan ketenteraman. Semua jajaran muspida seperti biasa menerima bagian dari korupsi di daerah. Karena itu, saya mengusulkan muspida dibubarkan saja,” kata dia.

Efek jera

Jasin mengatakan, celah untuk melakukan korupsi di daerah memang lebar dan cenderung meningkat. Padahal, sepanjang tahun 2004-2009 KPK sudah menuntut 19 bupati/wali kota dari Sabang hingga Merauke karena kasus korupsi. Data itu belum termasuk para wakil pimpinan daerah dan pejabat eselon di bawahnya.

Beberapa modus yang biasa dipakai dalam korupsi di daerah, menurut Jasin, adalah penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dana alokasi umum, penggelembungan dana dalam pengadaan barang dan jasa, pembuatan proyek-proyek fiktif, alih status prasarana sosial dan areal hutan, hingga penerimaan gratifikasi serta upah pungut. (AIK) Sumber : Kompas.com, 24-12-09
 

Foto Kegiatan Terkini

CPNS 2013
CPNS 2013
CPNS 2013
CPNS 2013
CPNS 2013
CPNS 2013
CPNS 2013
CPNS 2013

 
Kalender Agenda
previous month November 2017 next month
M T W T F S S
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?
get('only_registered')) { if($guest) { ?>

Please register to vote

 
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra