Berita Umum

Gubernur Dorong Jatuhkan Sanksi

Soal Banjir Tenggarong Akibat Tambang Batubara

SAMARINDA – Meski berada di Belanda dan Jakarta sepekan lalu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak tetap memantau banjir yang melanda empat kelurahan di Tenggarong, Kutai Kartanegara, 1 sampai 4 April lalu. Menurut Gubernur, sudah waktunya para bupati dan wali kota menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang terindikasi merusak lingkungan dan mengakibatkan bencana. “Saya sudah bilang, tinggal bupatinya sekarang.

Baca selengkapnya...

 

SBY : Bersihkan Kejaksaan dan Polri


Tunggakan Pajak Capai Rp. 50,5 Triliun

JAKARTA– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembersihan penyeluruh terhadap aparat yang tersangkut mafia pajak. Ia mendukung langkah penindakan yang dilakukan kementrian keuangan, dan berharap instansi lain yakni Kejaksaan dan Kepolisian mengikutinya.

”Saya mendukung dan hargai langkah di kementrian keuangan untuk melakukan langkah yang tepat dengan menindak yang bersalah, saya instruksikan di departeman yang lain untuk segera melakukan hal yang sama, dan harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Presiden di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, beberapa saat sebelum berangkat ke Hanoi, Vietnam, kemarin, untuk menghadiri KTT ASEAN ke-16.

SBY kembali mengingatkan, mafia perpajakan harus diusut tuntas karena merupakan kejahatan luar biasa. Kata SBY, kejahatan pajak tidak hanya melibatkan aparat dan wajib pajak, tapi juga kongkalikong pada rantai institusi penegak hukum di kepolisian kejaksaan, pengadilan, dan pengacara. ”Saatnya yang tepat untuk melakukan pembersihan menyeluruh,” kata presiden.

Di tempat yang sama, Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan, pihaknya tidak bisa merotasi jajarannya secara cepat seperti di kementrian keuangan. Namun, ia memastikan akan merotasi dan memutasi jaksa yang terlibat dalam kasus Gayus Tambunan. ”Pokoknya jangan dipersamakan dengan saya. Saya ini penegak hukum, jadi harus mengumpulkan bukti-bukti dulu, baru mengambil keputusan,” kata Hendarman.

Hendarman mengatakan, pihaknya harus menunggu alat bukti lengkap terlebih dahulu, sebelum memberikan sanksi kepada aparat. ”Karena mereka juga berhak menentang keputusan yang dimabil, saya ini sudah banyak ambil keputusan, banyak sekali, digugat TUN (Tata Usaha Negara) kan banyak sekali,” katanya. Jaksa Agung memastikan dalam waktu dekat akan terjadi mutasi dan rotasi. ”Jelas (ada rotasi) sebentar lagi,” kata Hendarman.

Dia tidak bersedia menyebutkan level jabatan yang akan dirotasi. ”Jangan tanya dulu, setiap ada indikasi dalam struktur itu yang terlibat pasti akan ada perubahan. Reposisi pasti ada,” kata Hendarman. Meski demikian, Hendarman menyebutkan indikasi keterlibatan banyak pihak selain Jaksa Cirus Sinaga cs yang tengah diperiksa. ”Banyak itu, dari direkturnya ada, dari kasubdit ada, dari pihak kejaksaan tinggi ada, ada banyak.

Tapi derajatnya (kesalahan) bisa beda-beda. Bisa sedang ringan tergantung peranannya masing-masing, yang ikut-ikutan itu semua,” kata Hendarman. Selama dua hari, Senin dan Selasa, tim pemeriksa dari jajaran pengawasan Kejagung telah memeriksa 13 orang jaksa dan pejabat struktural Kejaksaan.

Mereka adalah empat jaksa peneliti (Cirus Sinaga, Fadil Regan, Eka Kurnia Sukmasari, dan Ika Safitri Salim) serta jaksa dari Kejari Tangerang Nazran Azis yang menjadi jaksa sidang. Kelimanya menjadi pihak terlapor dalam pemeriksaan tersebut.

Selain itu juga diperiksa delapan orang saksi, yakni mantan Direktur Prapenuntutan Pidum Poltak Manulang, Direktur Penuntutan Pidum Pohan Lashpy, Wakajati Banten Novarida, dan Aspidum Kejati Banten Dita Purwitaningsih. Kemudian Kasipidum Kejari Tangerang Irfan Jaya, mantan Kajari Tangerang Suyono, Kasubdit Kamtibum dan TPUL Pidum Ilman, dan Kasubag TU pada direktorat prapenuntutan Pidum Rohayati.

Mengenai pemeriksaan terhadap 13 jaksa terkait kasus Gayus, Hendarman mengatakan direncanakan sore ini. ” Insya Allah Pak kamis sore kemungkinan sudah bisa,” katanya. Secara terpisah, Kejagung benar-benar berupaya membuktikan adanya aliran dana kepada jaksa yang terlibat dalam penanganan perkara Gayus Tambunan.

Kemarin (7/4), tim pemeriksa dari bidang pengawasan melakukan koordinasi dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk memastikan adanya aliran dana itu. ”Tim pengawasan ke PPATK terkait rumor dan isu yang masuk di Kejaksaan (tentang) adanya sejumlah uang yang mengalir ke jaksa,” kata Kapuspenkum Kejagung Didiek Darmanto.

Agenda tim pengawasan ke PPATK tersebut awalnya tidak diagendakan. Sebab, seharusnya tim ke Mabes Polri untuk meminta keterangan Gayus Tambunan, Haposan Hutagalung, dan tim penyidik Polri. Didiek mengungkapkan, hasil koordinasi dengan PPATK akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam membuat kesimpulan laporan hasil pemeriksaan.

Sementara ini, hasil pemeriksaan tidak ditemukan indikasi aliran dana ke jaksa. ”Banyak informasi ada uang mengalir ke jaksa, tapi buktinya apa? Info itu kita tindaklanjuti dengan jemput bola ke PPATK,” jelasnya. Soal adanya aliran dana itu pula yang akan dikonfirmasi ke Gayus, Haposan, dan tim penyidik. Namun rencana memeriksa tiga pihak terkait itu kembali harus tertunda.

Itu merupakan penundaan kali kedua dari jadwal semula pada Selasa (6/4). ”Pihak Mabes meminta waktu sampai pemeriksaan di polisi selesai,” kata mantan Wakajati Jatim itu.

Tim pengawasan yang dipimpin Inspektur Pidsus dan Datun ST Burhanudin telah merampungkan pemeriksaan internal pada Selasa malam (6/4) dan menyusun kesimpulan sementara juga menunjukkan adanya ketidakcermatan jaksa dalam menangani perkara Gayus Tambunan. Tim kini mendalami apakah pelanggaran tersebut karena ada kepentingan atau ada indikasi pidana.

TAK DITANGGAPI

Kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan sebenarnya sudah lama diendus oleh Ditjen Pajak. Bahkan, Ditjen Pajak juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Namun, surat Ditjen Pajak soal Gayus tidak direspons oleh kepolisian.

Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan, dalam penanganan Gayus, Ditjen Pajak pada 10 November 2009 mengirimkan surat kepada Bareskrim Mabes Polri untuk meminta informasi perkembangan kasus Gayus. ’’Tapi, sampai sekarang, surat kami tidak pernah dijawab,’’ ujarnya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Panja Pajak Komisi XI DPR kemarin (7/4).

Tjiptardjo mengakui, kasus Gayus sudah diendus pada 2009, saat dirinya menjabat direktur intelijen dan penyidikan Ditjen Pajak. ’’Saya sudah tahu ada masalah di Direktorat Keberatan dan Banding. Saya juga sudah melaporkan ke Pak Dirjen (Darmin Nasution, Red). Tapi, saya tidak tahu tindak lanjutnya,’’ katanya. Setelah menjabat Dirjen Pajak, lanjut Tjiptardjo, dirinya kembali mengusut kasus yang melibatkan seorang pegawai pajak bernama Gayus.

Ditjen Pajak kemudian meminta update informasi penanganan kasus Gayus. Oleh Bareskrim Mabes Polri, dirinya diberi tahu bahwa kasus tersebut sudah ditangani kejaksaan dan Gayus sudah dijadikan tersangka. ’’Setelah itu, kami tidak mendapatkan update informasi lagi,’’ terangnya. Baru pada Februari lalu Ditjen Pajak mendapat kabar dari media bahwa Gayus sudah divonis 6 bulan masa percobaan.

Untuk mendapatkan informasi resmi, lanjut Tjiptardjo, pihaknya mengirimkan surat ke PN Tangerang. ’’Nah, kami malah mendapat keputusan mengejutkan, katanya Gayus divonis bebas,’’ ceritanya. Penuturan Tjiptardjo itu ditanggapi anggota dewan. Anggota Komisi XI Edison Betaubun mempertanyakan mengapa laporan Tjiptardjo saat menjadi direktur intelijen dan penyidikan kepada Dirjen Pajak saat itu, yakni Darmin Nasution, tidak mendapat tanggapan.

Termasuk surat dari Ditjen Pajak yang tidak direspons oleh Bareskrim Mabes Polri. ’’Ini harus diusut. Ada apa sebenarnya,’’ tegasnya. Panja Perpajakan Komisi XI DPR berjanji akan mengusut tuntas kasus mafia pajak itu. Ketua Panja Pajak Komisi XI DPR Melchias Mekeng mengatakan, panja pajak akan memanggil seluruh pihak yang berkaitan dengan sektor pajak, termasuk mantan Dirjen Pajak dan menteri keuangan. ’’Pokoknya, semua akan dipanggil,’’ ujarnya.(sof/fal/jpnn/kaltimpost.co.id/09/04/2010)
 

Para Pejabatnya Gemar Mabuk dan Jadi Tontonan Warga


TIMIKA, KOMPAS.com — Wakil Ketua II DPRD Mimika Karel Gwijangge mengkritik kebijakan Bupati Mimika Klemen Tinal yang dianggap tidak memiliki komitmen yang jelas untuk memberantas peredaran minuman keras beralkohol di daerah itu.

Baca selengkapnya...

 

Wawali Dukung Dewan Tunda Peresmian RS BDH


SURABAYA - Dewan masih mencari-cari alasan untuk menghadang pengoperasian Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (RS BDH). Setelah alasan ketidaksiapan manajemen terbantahkan oleh fakta yang ada, dewan kini mencari alasan baru.

Baca selengkapnya...

 

Kemenkeu akan Benahi Pengadilan Pajak yang Selama Ini di Bawah MA


JAKARTA - Upaya membersihkan mafia pajak terus dilakukan. Selain di internal Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan akan mencoba membenahi pengadilan pajak yang selama ini berada di bawah Mahkamah Agung (MA).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pihaknya terus mengevaluasi berbagai kelemahan di pengadilan pajak yang bisa dimanfaatkan orang-orang seperti Gayus Tambunan.

Baca selengkapnya...

 
Artikel Lainnya...
Kalender Agenda
previous month April 2018 next month
M T W T F S S
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?
get('only_registered')) { if($guest) { ?>

Please register to vote

 
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra