PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara Harus Diberhentikan Sementara

 

Jakarta-Humas BKN, Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, antara lain ditentukan bahwa setiap pengangkatan PNS menjadi Pejabat Negara harus diberhentikan sementara tanpa kehilangan status sebagai PNS, kecuali bagi PNS yg telah ditetapkan sebagai calon pejabat negara yg proses pengangkatannya melalui pemilihan seperti Gubernur, Bupati dll maka harus berhenti/diberhentikan sebagai PNS.

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Windiyanto menyampaikan paparan mengenai ketentuan pengangkatan PNS dan Hakim Karier sebagai Hakim Agung di lingkungan Mahkamah Agung (MA), pada pertemuan BKN dengan Mahkamah Agung (MA), Kementerian Keuangan dan PT TASPEN (Persero) Selasa pagi (29/8/2017) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Pada kesempatan itu Aris menjelaskan bahwa dalam UU ASN Pasal 123 jelas dinyatakan bahwa PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara harus diberhentikan sementara sebagai PNS tanpa kehilangan status PNS-nya dan tidak diberikan penghasilan sebagai PNS, namun akan diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara.

21083734_1057676487697313_5609236649117498287_o

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Aris Windiyanto(foto sebelah kiri) (foto:mia)

“Dalam PP 11/2017 Pasal 279 ayat (1) dan (2) jelas diatur bahwa PNS yang diangkat sebagai Pejabat Negara tidak menerima penghasilan sebagai PNS dan hal itu diberlakukan pada bulan berikutnya sejak dilantik sebagai Pejabat Negara,” ungkapnya.

Selain hal tersebut, Aris juga menyatakan Hakim Karier yang diangkat menjadi Hakim Agung dan belum berusia 67 tahun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS/Hakim Karier pada batas usia pensiun 67 tahun dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Bambang Hari Samasto selaku Direktur Pensiun dan Pejabat Negara, Wakiran selaku Direktur Kompensasi ASN, dan dari Mahkamah Agung (MA) diwakili oleh Kepala Biro Kepegawaian serta Kementerian Keuangan diwakili pejabat dari Dirjen Perbendaharaan Negara. des

(sumber:www.bkn.go.id)

 
Kalender Agenda
previous month November 2017 next month
M T W T F S S
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?
get('only_registered')) { if($guest) { ?>

Please register to vote

 
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra