Home Berita dan Artikel Berita Prov

Berita Prov

Beasiswa Pemprov 2009 Mulai Dicairkan

Kaltim Terbesar, Diterima Lebih 10 Ribu Mahasiswa

SAMARINDA. Bagi anda yang selama ini telah melakukan proses administrasi untuk mendapatkan bantuan beasiswa belajar bagi para Mahasiswa berbagai jenjang melalui Pemprov Kaltim, tak perlu menunggu lama.

Baca selengkapnya...

 

Rp480 M untuk 1.500 KM

2010, Kaltim Dapat APBN Untuk Perbaikan Jalan

SAMARINDA. Kerusakan jalan ruas Kalimantan yang terdapat di Kaltim akan segera teratasi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim, Husinsyah memastikan jika pada 2010 mendatang pihaknya mendapat alokasi anggaran dari APBN untuk mengatasi kerusakan jalan tersebut.

“Perbaikan dan peningkatan jalan trans Kalimantan sudah menjadi prioritas kami yang akan kami selesaikan. Hal ini sudah kami bicarakan kepada Kementrian PU beberapa waktu lalu,” ujar Husinsyah.

Hanya saja menurut Husinsyah, berapa alokasi anggaran yang akan diterima Pemprov Kaltim, sampai sekarang belum diketahui. Namun yang jelas, katanya, sesuai penjelasan Menteri PU Joko Kirmanto, vahwa mengatasi masalah itu adalah dengan mengalokasikan anggaran dari sisa tender pendanaan yang sudah dialokasikan melalui Bidang Bina Marga Kaltim yang nilainya mencapai Rp480 miliar untuk

perbaikan seluruh ruas jalan di Kaltim yang panjangnya sekitar 1.500 kilometer.

“Jelas dana ini masih sangat kurang. Mengingat tingkat kerusakan ruas jalan di Kaltim yang sudah sangat parah. Secara realistis dana yang kami butuhkan mencapai triliunan rupiah,” jelasnya.

Untuk diketahui, saat ini Kementerian PU melalui Dirjen Bina Marga segera melakukan optimasi anggaran atau menyisihkan sebagian dari anggaran yang sudah ada untuk perbaikan jalan yang rusak di kawasan utara Kaltim itu.

“Kita memang tidak mungkin mendapat alokasi anggaran di 2009 ini, sehingga diupayakan dengan mengoptimasikan anggaran yang sudah ada agar jalan tersebut bisa segera diperbaiki,” ujarnya.

Sebelumnya, untuk memperbaiki ruas jalan trans Kalimantan, Pemprov Kaltim justru hanya kebagian Rp43 miliar dari APBN. Tentunya kata Husinsyah, sangat tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan jalan yang pajangnya lebih dari 100 kilometer.

“Kami minta keadilan, karena selama ini Kaltim memiliki SDA sangat besar dan mampu memberikan kontribusi mencapai Rp190 triliun pertahun, namun yang kembali ke daerah hanya sekitar Rp24 triliun,” sesal Guberunr Awang Faroek Ishak, beberapa waktu lalu. (ara) Sumber : Samarindapost.com
 

Pemerintah Siapkan Perubahan untuk Memperkuat Posisi Gubernur

Agar Bupati dan Wali Kota Loyal

PEKANBARU - Banyaknya wali kota dan bupati yang tidak loyal pada perintah gubernur membuat posisi gubernur lemah, bahkan tak berdaya. Padahal, gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah.

Pemerintah pusat mempersiapkan perubahan untuk memperkuat po­sisi gubernur. Salah satunya, gubernur akan dilantik langsung oleh presiden. Selama ini, pelantikan dilakukan oleh menteri dalam negeri atas nama presiden.

"Kita akan memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang akan dibuat, gubernur nanti dilantik oleh presiden, tidak seperti selama ini dilantik oleh Mendagri atas nama presiden," ujar Mendagri Gamawan Fauzi setelah membuka rapat koordinasi (rakor) gubernur se-Indonesia di Pekanbaru Selasa (22/12).

Mendagri mengakui, sejak diberlakukan otda, banyak bupati maupun wali kota yang tidak patuh lagi kepada gubernur. Padahal, gubernur merupakan perwakilan atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Menurut dia, peran gubernur harus diperkuat agar bisa melakukan koordinasi dengan para bupati dan wali kota.

Mengapa gubernur harus kuat? Sebab, kata dia, tidak semua persoalan yang ada di daerah harus diambil alih oleh pemerintah pusat. Yang lebih mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah sendiri.

Misalnya, tambah Mendagri, persetujuan pengangkatan sekretaris daerah (Sekda). Mestinya, persetujuan penetapan seorang Sekda tidak perlu lagi disetujui oleh Mendagri, cukup disetujui gubernur. "Namun, karena UU 32 tentang Otda masih diberlakukan, persetujuan ini harus dilakukan. Ke depan, ini coba dipangkas."

Presiden, lanjut Mendagri, juga mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang bisa diselesaikan di daerah sebaiknya diserahkan ke daerah saja. Tidak perlu ditarik ke Jakarta.

Dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 37 dan 38, sebetulnya sudah diatur kewenangan gubernur tersebut. Tetapi setelah era otonomi, hal itu tidak lagi menjadi acuan pelaksanaan pemerintah daerah.

Diharapkan dengan adanya penguatan peran dan wewenang gubernur itu, para bupati dan wali kota tetap bertanggung jawab kepada gubernur. "Saat ini, kita tengah merancang RPP untuk memperkuat peran gubernur tersebut. Melalui RPP ini, gubernur akan diberi peran untuk mengatur keuangan daerah," jelas Mendagri.

Dalam rakor gubernur itu, para gubernur diharapkan bisa memberikan masukan-masukan terkait penguatan peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. "Pertemuan ini mendiskusikan sejumlah gerak dan masukan dalam rangka memanfaatkan penyelenggaraan otda. Selain itu, masukan-masukan terkait penguatan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat juga diharapkan bisa muncul dalam pertemuan ini," ujar Mendagri.

Mendagri mengatakan, RPP itu juga merupakan upaya untuk memperpendek rentang kendali atas berbagai urusan pemerintahan. Artinya, tidak semua persoalan di daerah itu harus diselesaikan di Jakarta dan dibawa ke pemerintah pusat. (jpnn/tof) Sumber : Jawapost.com, 23-12-09
 

Soal Sekprov, Gubernur Serahkan ke Pusat

SAMARINDA. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan Pemprov Kaltim menyerahkan sepenuhnya kepada pusat terkait penentuan siapa yang bakal ditunjuk untuk duduk sebagai Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim menggantikan posisi Drs H Syaiful Teteng. Hal ini dikatakan oleh Gubernur menjawab pertanyaan wartawan seusai mengikuti rapat paripurna di DPRD Kaltim beberapa waktu lalu.

Baca selengkapnya...

 

Tiga Pejabat Pemprov Kaltim Dipecat

SAMARINDA - Tiga pegawai negeri sipil (PNS) yang tersangkut kasus korupsi diberhentikan dengan tidak hormat. Mereka adalah mantan Kepala Bagian (Kabag) Analisis Kebijakan Keuangan Pemprov Kaltim Ismed Rusdany, mantan Direktur RS Atma Husada Mahakam (AHM) Yuni Dwigandhini, dan Kepala Tata Usaha RS AHM Tukimo.

Baca selengkapnya...

 
Artikel Lainnya...
Kalender Agenda
previous month December 2018 next month
M T W T F S S
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra