Home Berita dan Artikel Berita Prov

Berita Prov

Kaltim Merasa ''Dirampok'' Pusat

Lagi, Provinsi Penghasil Migas Perjuangkan Dana Bagi Hasil

JAKARTA   –   Pemerintah Pusat dinilai tidak pernah adil dalam pembagian dana perimbangan dan dana bagi hasil (DBH) ke provinsi penghasil migas, termasuk Kaltim. Karena itu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, Kaltim menuntut pembagian yang lebih adil bagi daerah.

“Dana yang kita serahkan ke pusat itu sangat besar. Namun dana yang kembali tidak seimbang. Ini sama saja kekayaan kita dirampok dan masyarakat tidak merasakan kekayaan yang dimiliki bumi Kaltim,” tegas Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak setelah RDP di Gedung DPR Senayan, Kamis (4/2) kemarin, yang digelar sejak pukul 10.00 WIB hingga 13.30 WIB dan dipimpin Tamsil Linrung.

Bukan hanya Kaltim. Hadir pula enam provinsi penghasil migas di Indonesia, seperti Pemprov Riau, Pemprov Kepulauan Riau, Pemprov Maluku, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Selatan, dan Pemprov Sumatera Selatan.

Menurut ketujuh pemprov, selama ini pembagian dana perimbangan dan DBH belum berdasarkan asas keadilan bagi daerah penghasil devisa terbesar bagi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari persentase dana yang kembali ke daerah penghasil, tidak sebanding dengan dana yang diserahkan ke Pemerintah Pusat.

Menilik kasus di Kaltim, Awang Faroek mengatakan, pada tahun 2008, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim sebesar Rp 315,2 triliun. Namun pada tahun 2009, hanya mendapatkan dana perimbangan sebesar Rp 7,14 triliun.

Selain itu, DBH bukan pajak dari sektor pertambangan umum, terutama PKP2B, pemerintah daerah hanya menerima 6 persen, sedangkan 7,5 persen dikelola oleh pemerintah pusat. Parahnya lagi, pemerintah pusat tidak pernah melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi.

"Seyogianya, dana rehabilitasi itu diambil dari dana pengembangan tersebut. Berdasarkan perhitungan kami, sejak tahun 2001 hingga 2009, dana rehabilitasi yang seharusnya diserahkan ke daerah itu sebesar Rp 14,6 triliun," terangnya.

Awang juga meminta Banggar DPR RI mengupayakan dana penerimaan migas yang masih tertahan di pemerintah pusat sebesar Rp 2,67 triliun segera dikucurkan. "Tahun ini, Menteri Keuangan akan menyalurkan Rp 657,7 miliar. Masih kurang Rp 2,02 triliun. Kami minta hak kami ini segera dikucurkan pemerintah pusat seluruhnya," tegasnya.

Bahkan Pemprov Kaltim sudah 4 kali menyurati Presiden RI dan Departemen Keuangan, namun hingga kini belum ada tanggapan. ”Penundaan penyaluran ini merupakan tindakan semena-mena Pemeritah Pusat yang tidak konsekuen dan konsisten dalam pelaksanaan peraturan dan ketentuan,” tegasnya.

Didampingi 14 bupati dan wali kota se-Kaltim, mereka sepakat menyatakan kekayaan alam Kaltim selama ini habis dieksploitasi, namun yang kembali ke daerah penghasil, hanya sebagian kecil. Mengacu pada PDRB Kaltim terhadap PDB nasional tahun 2008 sebesar Rp 315,22 triliun, tetapi dana yang kembali ke Pemprov Kaltim serta 14 kabupaten dan kota di Kaltim hanya sebesar Rp 17,83 triliun atau 5,65 persen.

Tak hanya memperjuangkan penyaluran dana yang tepat waktu, Kaltim juga meminta pemerintah pusat lebih adil dalam pembagian DBH menyesuaikan dengan besaran dana yang diserahkan ke pemerintah pusat. ”Masyarakat kami juga ingin merasakan kekayaan provinsi mereka. Kaltim dan Riau hanya dikenal sebagai provinsi kaya SDA. Namun tenaga listrik saja masih byarpet (sering padam, Red),” tegas Awang.

LAGU LAMA

Sementara itu, Ketua RDP Banggar DPR-RI Tamsil Linrung menyatakan, Banggar akan merumuskan keinginan ketujuh provinsi yang hadir dalam RDP sebelum melakukan pembahasan anggaran APBN-P. “Melihat jadwal yang kami susun, kemungkinan akhir April sudah selesai pembahasan APBN-P ini. Kami harapkan semua keinginan akan tertampung,” terangnya.

Mengenai selisih perhitungan yang dilakukan Pemprov dan Departemen Keuangan, Tamsil meminta seluruh provinsi untuk membuat laporan tertulis ke Banggar, sehingga dapat dijadikan dasar bagi pihaknya untuk menyusun anggaran dan mendesak pemerintah pusat untuk melakukan pembayaran. ”Kami meminta pemerintah pusat jangan hanya buru-buru bayar utang luar negeri saja, namun membiarkan daerah tidak memiliki dana pembangunan,” terangnya.

Sedangkan politikus PDIP Trimedya Panjaitan menyatakan, tuntutan pemerintah daerah untuk menambah anggaran merupakan lagu lama. Tetapi hak itu tidak sebanding dengan banyaknya kepala daerah yang terkena kasus hukum usai memimpin. ”Ketika sudah dibantu, banyak kepala daerah yang dijerat kasus hukum. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana pemerintah daerah bisa tenang menjalankan wewenangnya tanpa takut terjerat kasus hukum. Ini yang harus diperjelas,” terangnya.

Pihaknya juga memastikan akan memanggil Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Hukum dan HAM untuk memperjelas status hukum pengelolaan dan penggunaan anggaran. ”Batasan hukum ini harus jelas,” tegasnya.

DUKUNG PEMPROV

Sedangkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan anggota DPR-RI asal Kaltim, serempak mengatakan akan mendukung perjuangan Pemprov Kaltim untuk mendapatkan keadilan dalam pembagian dana perimbangan dan DBH.

Mahyudin, anggota DPR-RI dari Partai Golkar mengatakan, sebagai seseorang yang berada dalam unsur pimpinan partai, dirinya bisa meminta anggota DPR-RI dari Partai Golkar untuk mendukung perjuangan Pemprov Kaltim tersebut. ”Meski hubungan DPR dengan Departemen Keuangan kurang baik, namun kami akan upayakan. Kami hanya meminta data dari Pemprov Kaltim, sehingga perjuangan tidak akan sia-sia,” terangnya.

Sedangkan Anggota DPD-RI Bambang Susilo kepada media ini menyebutkan, DPD memiliki wewenang mempertanyakan ke Pemerintah Pusat alasan pembagian dana perimbangan dan DBH yang kecil terhadap Kaltim, padahal dana yang diserahkan ke pusat mencapai angka Rp 315,2 triliun.

”Kita ini kurang gereget saja. Jangan sampai tahun ini terulang. Apalagi kami (Pemprov, anggota DPR-RI, dan anggota DPD-RI, Red) telah melakukan pertemuan penyamaan visi dan misi. Jangan sampai kita selesai ini diam saja. Perjuangan harus diteruskan,” terangnya.

Sedangkan seorang tokoh masyarakat yang hadir dalam rapat penyamaan visi dan misi, Jafar mengatakan, saat ini sudah saatnya Kaltim mendapatkan hak yang layak. Kalau memang diperlukan, Kaltim bisa memberikan ancaman bagi pemerintah pusat.

”Zaman Gubernur Suwarna, kita pernah mengancam pemerintah pusat, termasuk memerdekakan diri. Akhirnya pemerintah pusat segera mengesahkan undang undang otonomi daerah. Kini, kenapa kita tidak bisa menyamakan satu opini demi keadilan,” tegasnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai anggota DPR-RI selama 30 tahun ini juga menyebutkan, Kaltim harus tegas dalam memperjuangkan haknya tersebut. Jangan hanya panas sesaat, lalu menghilang kembali. ”Kita dahulu pernah meminta 20 triliun demi percepatan pembangunan. Kenapa kita tidak lakukan saat ini lagi,” tegasnya. (ak)  kaltimpost.co.id, 06-02-2010
 

Gubernur Minta Diskes Proaktif

Cegah Gizi Buruk, Janji Tingkatkan Dana Kesehatan

SAMARINDA - Hasil riset dari Departemen Kesehatan (Depkes) Kaltim termasuk dalam kelompok 19 provinsi bermasalah dengan gizi buruk. Menghadapi kondisi ini Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak meminta Dinas Kesehatan kabupaten/kota berkoordinasi dengan puskesmas dalam melakukan pemantauan dan upaya peningkatan anggaran kesehatan pada APBD 2009.

“Di Kaltim memang masih ada kantong-kantong daerah yang terpencil dan minim akan saluran makanan bergizi. Seperti di pedalaman dan perbatasan. Kemungkinan, dari merekalah Depkes mendapatkan hasil riset yang menunjukkan Kaltim masuk dalam 19 provinsi memiliki kasus gizi buruk,” ujarnya, kemarin.

Sebelumnya, hasil riset Depkes ini menunjukkan sebagian provinsi masih memiliki prevalensi gizi buruk dia atas normal. Yakni, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), NTT, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku. Sementara Kaltim, termasuk dalam kategori provinsi yang memiliki kasus gizi buruk dan kurang gizi yang tinggi.

“Antisipasi pertama adalah dengan segera membentuk badan pengelola perbatasan. Badan inilah yang nantinya memonitor semua kejadian yang terjadi di daerah. Termasuk dengan titik-titik masyarakat yang terkena gizi buruk,” ujarnya.

Setelah badan pengawas itu terbentuk, Faroek juga berjanji untuk meminta koordinasi dari Diskes kabupaten/kota. Termasuk dengan peningkatan peran puskesmas, terutama di daerah terpencil.

“Tak hanya berfungsi 24 jam, di puskesmas ini juga akan ditingkatkan jumlah tenaga dokternya, yakni dua dokter tiap puskesmas. Puskesmas ini harus aktif memberikan informasi makanan bergizi pada warga,” ujarnya.

Selain itu, Faroek juga mengimbau agar kabupaten/kota menyediakan susu untuk dibagikan pada anak usia sekolah dasar (SD) kelas 1, 2, dan 3. Mekanisme pembagiannya diserahkan pada Diskes. “Imbauan ini akan kami teruskan ke semua kabupaten/kota,” jelasnya.

Untuk tenaga dokter di puskesmas, Faroek kini tengah menjalin kerja sama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) untuk pengisi tenaga dokter umum di puskesmas daerah, dan dari Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Indonesia (UI) untuk tenaga spesialisnya.

Selain itu, Faroek mengaku akan berupaya meningkatkan anggaran bidang kesehatan naik hingga 5 sampai 10 persen. “Sebenarnya, kesehatan dan pendidikan itu sektor yang sama-sama penting. Kalau bisa, keduanya harus ditingkatkan. Yang jelas, pada 2009 ini pelayanan kesehatan harus merata. Tidak hanya di kota besar, tapi juga di daerah terpencil. Semuanya harus merata,” tegasnya.

Sebagai perbandingan, sudah 19 kasus gizi buruk selama 2008 yang mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AW Sjahranie. Mirisnya, hampir tiap bulan ditemukan kasus gizi buruk. Bahkan ada yang dalam satu bulan terjadi 6 kasus. Rinciannya yakni pada Januari 3 kasus, pada Februari 1 kasus, pada Maret 6 kasus, April 1 kasus, Mei 1 kasus, Juni 1 kasus, Juli 1 kasus, Agustus nihil, September 3 kasus, Oktober nihil, November 2 kasus, dan Desember nihil.

“Kasus ini bukan hanya dari Samarinda, tetapi rujukan kasus gizi buruk dari beberapa kabupaten/kota,” ujar Nurliana, humas RSUD AW Sjahranie yang merupakan rumah sakit pemerintah rujukan tertinggi di Kaltim itu. (*/che)  Sumber : kaltimpost.co.id

 

Terapkan e-Gov, Website BKD Buka Kuis KPK

(di launching/tayang tanggal 1 Pebruari 2010)*

SAMARINDA – Provinsi Kaltim bersiap menerapkan Electronic Government (e-Gov) yang ditandai dengan kemajuan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim dalam pengelolaan  website.  Selain   itu,   dalam   acara   rapat   Optimalisasi   Implementasi   e-Government Kepegawaian di Samarinda, Rabu kemarin (27/1), BKD Pemkot Samarinda, Balikpapan, dan Bontang juga menyatakan hal yang sama.
Mengenai kesiapan daerah dalam implementasi e-Gov, Bontang menyatakan akan melaksanakan launching KPE pada April mendatang. Balikpapan siap bekerja sama dengan PDE dan Diknas, utamanya untuk menghimpun data guru di kota itu yang terbilang cukup banyak, sedangkan Samarinda juga bertekad akan mampu menerapkan e-Gov dengan baik.

Baca selengkapnya...

 

Awang Inginkan Moratorium Tambang

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Awang Faroek menyatakan keinginannya untuk melakukan moratorium (penghentian sementara) kegiatan pertambangan batu bara di Kaltim. Moratorium menurutnya layak dipertimbangkan sebagai bentuk keprihatinannya atas kerusakan lingkungan akibat tambang sekaligus dalam upaya mewujudkan program Kaltim Green yang telah dia canangkan.

"Memang masih sebatas wacana, tapi kalau terus seperti ini masalahnya, bisa saja nanti wacana moratorium itu kita laksanakan, sebagai wujud kita dalam menata kembali sistem pertambangan yang erat kaitannya dengan program Kaltim Green yang telah dicanangkan Pemprov," kata Awang, usai melantik dan mengambil sumpah pejabat mutasi dilingkup Pemprov Kaltim, Selasa (26/1) di kantor Gubernur.

Baca selengkapnya...

 

Syafruddin Pernyata Kepala Badan Perpustakaan

SAMARINDA – Mutasi pejabat struktural dilingkup Pemprov untuk kesekian kalinya dilaksanakan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Sebanyak 34 pejabat mulai dari Eselon II, III hingga IV, serta jabatan di Badan Pengawas Perusahaan Daerah (Perusda) Kelistrikan, Melati Bhakti Satya (MBS) dan Pertambangan Bara Kaltim.

Jabatan Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangun yang selama ini dirangkap oleh Sulaiman Gafur yang juga Penjabat (Pj) Bupati Kukar, kini sudah resmi dijabat oleh Muhammad Sya'bani, mantan Kepala Dishub Kaltim. Asisten IV bidang Keuangan dan Kepegawaian, dipegang oleh M Aswin, mantan Sekkab Kukar. Pejabat lama, Ibnu Nirwani sudah masuk pensiun.

Baca selengkapnya...

 
Artikel Lainnya...
Kalender Agenda
previous month April 2017 next month
M T W T F S S
week 13 1 2
week 14 3 4 5 6 7 8 9
week 15 10 11 12 13 14 15 16
week 16 17 18 19 20 21 22 23
week 17 24 25 26 27 28 29 30
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?
get('only_registered')) { if($guest) { ?>

Please register to vote

 
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra