Home Berita dan Artikel Berita Prov

Berita Prov

Pusat Diminta Selesaikan Dana Kurang Salur

Nilainya Rp2,6 Triliun, Tersangkut Sejak Tahun 2005

SAMARINDA. Pemprov Kaltim meminta agar pemerintah Pusat segera merealisasikan dana kurang salur yang sejak tahun 2005 belum diselesaikan, jumlahnya mencapai Rp2,6 triliun. Dana itu menurut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak diminta diselesaikan paling lambat tahun 2010 ini. Menurut Awang Faroek, pihaknya sudah berulangkali meminta kepada pemerintah pusat untuk segera merealisasikan dana tersebut, pasalnya itu adalah hak dari Kaltim yang memang belum juga dibayarkan.

"Kita juga sudah beberapa mengirim surat ke Presidan SBY, untuk memerintahkan kepada Departemen Keuangan agar segera merealisasikan pembayarannya. Itu adalah hak Kaltim, masa susah betul menagihnya. Kita minta paling tidak sebelum APBD Perubahan 2010 ini disahkan, sudah diselesaikan," katanya lagi.

Menurutnya, sebenarnya sudah ada komitmen dari Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan pembayaran dana kurang salur itu, tetapi dengan cara mencicil. Tetapi ia menolak, karena tak mungkin pusat tak punya dana sebanyak itu. Apalagi itu adalah dana yang tertunggak dan memang ada, tetapi belum bisa disalurkannya ke daerah, termasuk bagi Kaltim.

Saat Awang Faroek bersama Bupati dan Walikota se-Kaltim menemui Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, juga ada komitmen bahwa dana itu akan segera disalurkan. Paling lambat tahun ini direalisasikan, makanya ia berharap benar-benar bisa diwujud.

"Kita tak tahu bagaimana cara mereka (Pemerintah Pusat, Red) merealisasikan, tetapi bagi kita yang terpenting adalah hak rakyat Kaltim benar-benar diperhatikan," tandasnya lagi. Ia menyakinkan, bahwa Pemprov Kaltim akan terus berjuang agar dana Rp2,6 Triliun itu akan benar-benar dibayarkan pemerintah pusat.

Sementara Kepala Bappeda Kaltim Rusmadi mengaku dana salur tidak hanya belum dibayarkan di Kaltim, tetapi juga terjadi pada sejumlah daerah di Indonesia. Makanya ada rencana untuk daerah yang mengalami hal sama, berkumpul untuk membahasnya, sehingga perjuangan yang dilakukan bisa benar-benar searah dan hasilnya maksimal.

Ini juga terkait pembahasan soal dana perimbangan, DAU yang menjadi hak daerah penyumbang devisa Negara terbesar seperti Kaltim. Mirisnya lagi, sebagai daerah penyumbang devisa Negara terbesar, justru sangat kecil penerimaan kita dari pusat. "Makanya, tentu saja kita tak mau hal ini terulang pada realisasi dana kurang salur tersebut, harus benar-benar diperjuangkan," tandasnya lagi. (ias/sapos.co.id/15/02/2010)
 

Gubernur Minta Nursyirwan Mundur

Dari Jabatan Kepala BPPMD Kaltim

SAMARINDA   -  Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak bersikap terhadap langkah Nusyirwan Ismail, kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kaltim, yang akan maju sebagai calon wakil wali kota Samarinda pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini. Diketahui, dalam Pilkada Samarinda, nanti Nusyirwan berpasangan dengan Syaharie Jaang. Pasangan ini mengusung jargon “Janur”.

Baca selengkapnya...

 

Awang Siap Batalkan Mobdin LC

Mobdin LC untuk Gubernur dan Wagub Kalimantan Timur

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengaku sangat siap jika pengadaan mobil dinas (mobdin) mewah untuknya, yakni Toyota Land Cruieser (LC) ZX seharga Rp 2 miliar per unit dibatalkan. Hal itu menyusul, banyaknya tanggapan miring sejumlah elemen masyarakat yang menyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur terlalu berlebihan dalam pengadaan mobdin tersebut.

"Perlu diingat ya, pengadaan mobdin itu sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada yang salah, karena disesuaikan dengan kebutuhan yang ada saat ini, tetapi bila harus dicabut dan ditinjau ulang bahkan dibatalkan, saya siap saja," kata Awang, Jumat (12/2).

Ketentuan yang dimaksudkannya itu adalah sudah mendapat persetujuan dari DPRD Kaltim. Dia mengaku heran, sebab kemudian termasuk anggota Dewan sendiri mempersoalkannya dan bahkan menyebutkan tak ada mata anggaran pengadaannya.

"Saya pikir tak perlu dipersoalkan lah, semuanya sekali lagi sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk ketentuan yang berkaitan dengan pengadaan mobdin untuk Gubernur dan Wakil Gubernur sudah ada aturannya. Dan terus terang saja, saya sendiri belum melihat bagaimana bentuk mobdin baru itu, katanya masih digudang," ujarnya dengan tegas.

Dijelaskannya, kebutuhan akan pengadaan mobdin LC ZX jenis terbaru itu dikarenakan kebutuhan di lapangan. Tak mungkin mobdin jenis biasa dapat menempuh jalur-jalur berbahaya seperti halnya ketika akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kawasan perbatasan dan pedalaman.

"Tapi silakan saja kalau misalnya mau diganti dengan mobil kijang, dan nanti akan diketahui sendiri bagaimana rasanya menuju kawasan perbatasan menggunakan mobil Kijang atau mobil biasa saja," katanya dan mengaku Maret mendatang dijadwalkan akan melakukan Kunker ke daerah utara Kaltim, dan mobdin LC ZX itu akan digunakan untuk pertama kali olehnya dan Wagub Farid Wadjdy.

Namun tentu saja ketika pengadaannya dibatalkan, lanjut Awang harus melalui mekanisme ke DPRD Kaltim. Dan dia menambahkan, mengapa tidak menyoal bagaimana sistem pengadaannya. "Kalau sistem atau prosesnya salah, saya sendiri tidak mau, dan siap menindak tegas staf saya yang menyalahi aturan itu. Nah soal-soal seperti ini, saya pikir yang perlu dipertanyakan," tandasnya.

Seperti diketahui, khusus Gubernur dan Wagub masing-masing mendapat dua mobdin mewah, yakni Land Cruiser (LC) ZX  yang diperkirakan seharga Rp2 miliar itu, dan Toyota Camry yang saat ini dipakai untuk operasional sehari-hari, dengan harga Rp700 juta perunitnya. (aid) Sumber : tribunkaltim.co.id, 13-10-2010
 

Proyek Kaltim Diminati Investor USA

Berharap Dikompensasi Batu Bara

SAMARINDA. Beberapa proyek besar di Kaltim terus diminati investor dari luar, tidak hanya Indonesia, tetapi juga luar negeri. Kali ini adalah Global First Financial Partners Inc, asal New Jersey USA yang berminat dengan proyek pembangunan Jembatan Pulau Balang, free way, Pelabuhan Maloy, termasuk rencana perluasan Bandara Sepinggan Balikpapan.

Baca selengkapnya...

 

Distamben Sulit Mengawasi KP

Dukung Menhut Tertibkan Tambang Ilegal

SAMARINDA  –  Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim menyangsikan pernyataan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang menyebut kuasa pertambangan (KP) yang disinyalir ilegal di Kaltim mencapai 1.764 KP dari 1.800 yang diterbitkan bupati dan wali kota. Sebab berdasarkan data hingga awal 2010, Distamben hanya menerima laporan sekitar 1.178 hingga maksimal 1.210 KP yang diterbitkan kepala daerah di kabupaten/kota.

”Saya tidak tahu jumlah itu. Setahu kami, KP yang ada di Kaltim sekitar 1.210 saja,” kata Kepala Distamben Kaltim Amrullah kepada Kaltim Post, kemarin (10/2).

Selain jumlah KP, Amrullah juga kurang sependapat apabila ribuan KP itu dinyatakan ilegal. Karena tidak semua KP yang dikeluarkan bupati dan wali kota memiliki potensi kehutanan yang aturannya mengharuskan ada izin pinjam pakai kawasan hutan dari Departemen Kehutanan (Dephut). Seperti di Areal Penggunaan Lain (APL) atau di luar kawasan hutan.

Lagi pula penerbitan KP itu sudah berlangsung sejak 2001, ketika pemerintah pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah. ”Yang ada potensi hutannya saja yang harus izin pinjam pakai kawasan hutan. Jika tidak, kan tidak perlu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menhut Zulkifli Hasan menyebutkan dari 1.800 KP yang diterbitkan oleh bupati dan wali kota di Kaltim, hanya 36 KP yang memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan. Sisanya sekitar 1.764 KP disinyalir ilegal. Ditegaskan Menhut, jika penambangan dilakukan di kawasan hutan dan tidak ada izin pinjam pakai, maka tindakan tersebut termasuk pidana kehutanan.

Hingga kini, kata Menhut, Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan 516 izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 468.001 hektare di seluruh Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan perusahaan telah diberi sanksi sesuai tindakan yang dilakukan, seperti penghentian izin bagi 23 perusahaan, peringatan kepada 8 perusahaan, penundaan proses kepada 9 perusahaan, dan penolakan pemberian izin kepada 51 perusahaan.

”Kami tegaskan, Kementerian Kehutanan tidak pernah mengeluarkan izin pinjam pakai untuk kawasan hutan konservasi. Untuk penindakan tambang ilegal di kawasan hutan, kami sudah bekerja sama dengan Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan,” jelasnya.

Terkait komitmen pemerintah pusat untuk memberantas kegiatan tambang ilegal, sejak dahulu sudah dilakukan Distamben Kaltim. Meski begitu, Amrullah tak memungkiri semangat kabupaten/kota di Kaltim menerbitkan izin KP yang terkesan jor-joran berawal dari munculnya UU 22/1999 tentang Otonomi Daerah. Ditambah lagi terbitnya PP 75/2001 pengganti PP 31/1969 tetang pelaksanaan UU Pertambangan No. 11/1967, yang memberi kewenangan luas kepada bupati dan wali kota dalam pengeluarkan izin KP.

Dampaknya pun signifikan. Kepala daerah kata dia, ”berlomba-lomba” menerbitkan izin KP, hingga Distamben Kaltim bahkan gubernur terkadang diabaikan. Karena itu, pihaknya mengaku kesulitan mengawasi operasional maupun kegiatan pertambangan KP-KP tersebut. Sebab kewenangan dan pembinaan berada di tingkat kabupaten/kota. Meurut dia, Pemerintah Provinsi baru dilibatkan apabila izin KP itu terkait lintas daerah. Misalnya, ada sebuah KP yang masuk kawasan Samarinda-Kutai Kartanegara.    

Selama bergabung di Distamben Kaltim sejak awal 90-an hingga memimpin instansi itu, Amrullah mengaku gubernur tidak pernah mengeluarkan izin KP karena kewenangan berada di daerah masing-masing. ”Karena kewenangan itu ada pada bupati dan wali kota, sehingga gubernur tidak pada posisi pengeluarkan KP,” ujarnya didampingi Kasi Teknis dan Pembinaan Pertambangan Distamben Kaltim Azwar Busra.

Karena itu, wajar apabila Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak kerap ”meneriaki” kepala daerah di Kaltim untuk tidak lagi mengeluarkan KP –kini Izin Usaha Pertambangan/IUP. Karena berdasarkan pengamatan Gubernur, sejumlah KP dinilainya bermasalah. “Bupati dan wali kota yang menerbitkan izin tambang harus kompak untuk menyetop semua yang bermasalah. Kalau ada yang jelas-jelas merusak lingkungan, beraktivitas di hutan lindung, segera cabut izinnya,” pinta Gubernur.

Berbeda dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKB2B). Menurut Amrullah, meski izinnya dikeluarkan oleh pusat, namun tanggung jawab dan kewajiban perusahaan sebelum maupun sesudah beroperasi wajib dijalankan. Misalnya, PKB2B sebelum beroperasi harus mempresentasikan Rencana Kerja Tahunan Teknik Lingkungan (RKTTL) dan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) di hadapan instansi terkait di tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga departemen di pusat.

“Biasanya, pada presentasi ini ada saja yang tidak diterima. Jadi harus direvisi kembali sampai bisa diterima. Mungkin besaran biaya reklamasi atau komitmen comdev (community development). Jadi, PKB2B ini harus ‘kelahi’ dulu di pusat baru bisa beroperasi,” tutur Amrullah.

Bahkan sebelum melakukan kegiatan, lanjut dia, PKB2B juga diharuskan presentasi terhadap program pascatambangnya. Jika semua departemen terkait di pusat menilai bahwa PKB2B ini layak menambang, baru bisa melangkah ke tahap berikutnya. “Itulah bedanya KP dengan PKB2B. Kalau PKB2B itu sangat jelas program reklamasi dan comdev-nya,” pungkasnya.

Ia menduga, 36 KP yang mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan seperti yang dilansir Menhut, semuanya berstatus PKB2B. Sebab di Kaltim ada 31 PKB2B dan 22 di antaranya telah berproduksi. Bukti bahwa PKB2B itu taat aturan kata dia, contohnya PT Kontika Selabu Mining yang memiliki konsesi tambang batu bara seluas 17.550 hektare di Kukar. Perusahaan ini sejak setahun lalu mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan ke Dephut. Namun hingga Menhut berganti dari MS Ka’ban ke Zulkifli, izin itu tak kunjung keluar. ”Tapi perusahaan itu tetap menjalankan prosedur yang berlaku,” imbuhnya.

Disinggung siapa yang paling berwenang atas kontrol KP di kawasan hutan, Amrullah menjawab bahwa domainnya berada di Dinas Kehutanan (Dishut) kabupaten/kota, provinsi, serta Dephut. Untuk mengetahui apakah suatu KP itu berada di kawasan hutan atau tidak, hanya Dishut yang bisa memastikan. ”Mereka (Dishut, Red) yang paling berwenang,” ucapnya. (ibr)Sumber : kaltimpost.co.id, 11-02-2010
 
Artikel Lainnya...
Kalender Agenda
previous month May 2017 next month
M T W T F S S
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?
get('only_registered')) { if($guest) { ?>

Please register to vote

 
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra