“Tingkatkan Pelayanan Publik”

Balikpapan, Kaltim : Gubernur Kaltim Dr. Ir. H. Isran Noor mengemukakan bahwa peningkatan pelayanan publik amat penting, karena hingga kini masih banyak keluhan dari masyarakat. Untuk itu, perlu ada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maupun Indeks Profesional ASN, demi mendengarkan keluhan masyarakat.

(Tingkatkan Pelayanan Publik : Rakor Kepegawaian, Se-Kaltim yang digelar kemarin di Balikpapan, Senin, 26/3) 

Sosialisasi Netralitas Dan Pemberian Cuti PNS

Sebelumnya, Menpan dan reformasi birokrasi Asman Abnur pada tanggal 27 des 2017 telah mengeluarkan surat mengenai pelaksanaan netralitas ASN.

Yaitu, Pasal 2 UU no.5 /14 tentang ASN, bahwa PNS tidak berpihak dari pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun

Dan, PP no.42/ 2004 tentang pembinaan jiwa korp dan kode etik PNS disebutkan bahwa PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis / berafiliasi dengan partai politik. PNS yang sejati yaitu Netral, mendahulukan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi

(Keterangan gambar : Haryono Dwi Putranto Deputi  Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian didampingi Kepala BKD Kaltim Hj. Ardiningsih, saat acara Sosialisasi Netralitas dan Ketentuan Pemberian Cuti PNS kemarin)