Berita Kab/Kota

Asisten III Tagih Janji Dinkessos


Penuntasan Masalah Pengemis, Tangkap Koordinatornya

SAMARINDA. Hingga kini permasalahan maraknya pengemis yang beroperasi di Kota Samarinda masih belum bisa teratasi. Bahkan pengemis cacat di Kota Samarinda kian mudah sekali ditemukan di setiap simpangan ruas jalan.

Karena alsan itu, Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Sekretariat Kota (Setkot) Samarinda, H Diwansyah, menagih janji Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkessos) Kota Samarinda, yang beberpa bulan lalu akan menangkap para koordinatornya.

"Betul, sampai sekarang masalah pengemis belum juga tuntas. Makanya saya mau tagih janji instansi terkait (Dinkessos, Red) mengatasi hal ini," tandas Diwansyah kepada Sapos.
Ironisnya, akibat aksi para koordinatornya itu, maka akan terus membuat para pendatang yang bertubuh cacat terus berdatangan ke Samarinda. Mereka sengaja dipilih untuk menjadi ladang penghasilan dengan mengemis. "Dengan memasang mereka, oknum yang menjadi koordinator akan lebih mudah meraup uang sebanyak-banyaknya," ujarnya.

Padahal, warga Samarinda yang memiliki kekurangan sudah diberi keterampilan agar dapat disamakan dengan orang yang tertubuh lengkap pada umumnya. Karena sudah tergabung dalam sebuah organisasi yang dapat membuat mereka terampil. Bahkan, sebagian dari mereka justru telah bekerja, dan juga membuka usaha sendiri.

Untuk itu, ia sangat berharap agar rencana perburuan koordinator pengemis segera dilakukan. Dengan itu, maka Pemkot pun berupaya agar lebih maksimal dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengemis. Apalagi dalam perda yang baru nantinya, memberi uang kepada pengemis akan didenda Rp25 juta.

"Sebaiknya beri saja uang kepada mereka yang membutuhkan. Meski para pengemis ini merupakan korban, tapi diharapkan kelak dapat berubah setelah oknum koordinatornya diamankan," pungkasnya. (air/sapos.co.id/27/05/2010)
 

Pj Bupati: Perusahaan Harus Bertanggungjawab


Terkait Ganti Rugi kepada Korban Banjir

TENGGARONG. Kerugian akibat banjir menimpa warga Kelurahan Loa Ipuh dan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, beberapa waktu lalu, harus dipertanggungjawabkan beberapa perusahaan tambang batu bara. Bahkan Penjabat (Pj) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Sulaiman Gafur, ikut memberikan "warning" agar perusahaan terkait segera membayarkan kerugian warga.

"Sesuai komitmen telah disepakati semua pihak, perusahaan tambang terkait harus bertanggungjawab. Kami tak segan-segan menurunkan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) ke perusahaan tambang yang tak mau menyelesaikan kewajibannya itu," ungkap Sulaiman, menanggapi sikap PT Multi Harapan Utama (MHU) dan Bukit Menjangan Lestari (BML) yang saat ini ogah memberikan ganti rugi banjir sesuai kesepakatan di DPRD Kukar.

Seperti diketahui, banjir besar terjadi Jumat (2/4) lalu di Loa Ipuh dan Loa Ipuh Darat disebabkan aktivitas 3 perusahaan. Daerah catchment area di daerah aliran sungai (DAS) Tenggarong mencapai 22.450 hektare, namun ada tiga perusahaan tambang yang berada di areal ini sehingga tak berfungsi maksimal. Yakni PT Tanito Harum, PT MHU dan PT BML.

Dari penelitian Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kukar, saat banjir Jumat (2/4) itu, debit air disumbangkan PT Tanito Harum 48,20 meter kubik per detik, BML 13,59 meter kubik per detik dan MHU 20,52 meter kubik per detik. Sementara kegiatan lain yakni pemukiman, pertanian, perkebunan dan lainnya mencapai 51,77 meter kubik per detik. Tiga perusahaan diminta mengganti sesuai kontribusi debit air itu.

Baca selengkapnya...

 

Jangan Menghujat, PNS Harus Netral


Pesan Wabup di Kampanye Damai

TANAH GROGOT- Wakil Bupati (Wabup) Paser HM Hatta Gariet menegaskan, pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salahsatu proses pembelajaran masyarakat dalam berdemokrasi.

Karena itu, Wabup mengajak seluruh komponen masyarakat untuk melaksanakan pesta demokrasi pada 10 Juni 2010 nanti dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. “Mari kita junjung tinggi supremasi hukum dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Paser. Yang menang jangan sombong dan besar kepala.

Baca selengkapnya...

 

Korpri Gelar Muskab 7 Juni


TANJUNG REDEB- Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Berau akan menggelar musyawarah kabupaten (muscab) pada 7 Juni mendatang. Muscab ini untuk membentuk kepengurusan yang baru periode 5 tahun mendatang. Hal ini diputuskan dalam pertemuan di ruang rapat Sekkab Berau, Senin (25/5) kemarin.

Baca selengkapnya...

 

Belum Bisa Diberhentikan


Pejabat Bermasalah Tunggu Ditetapkan Jadi Terdakwa

BALIKPAPAN – Untuk sementara posisi pejabat yang bermasalah dengan hukum masih tetap aman, karena Pemerintah Kota Balikpapan belum bisa memberhentikan pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian.

Baca selengkapnya...

 
Artikel Lainnya...
Kalender Agenda
previous month July 2015 next month
M T W T F S S
week 27 1 2 3 4 5
week 28 6 7 8 9 10 11 12
week 29 13 14 15 16 17 18 19
week 30 20 21 22 23 24 25 26
week 31 27 28 29 30 31
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?

Please register to vote

 
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra