Berita Kab/Kota

Ruznie Dituntut 8,5 Tahun

TENGGARONG – Mantan Asisten IV Sekkab Kukar Ruznie Oms, Kamis (26/8) kemarin dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman penjara 8 tahun 6 bulan (8,5 tahun) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tenggarong.
Ruznie diyakini JPU melakukan korupsi dalam mutasi atlet saat Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) 2006 lalu. Kerugian negaranya Rp 6,6 miliar.
“Hukumannya tak main-main, sampai 8 tahun 6 bulan,” kata JPU yang juga Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tenggarong Ahmad Muhdor, kemarin.
Kasus ini terjadi saat terdakwa menjabat sebagai ketua tim mutasi atlet Porprov III 2006. Ruznie yang merupakan mantan calon bupati Kukar 2010-2015 ini kemudian mendapat Surat Keputusan (SK) Nomor 29 tahun 2006 tertanggal 26 Juni 2006 dari ketua KONI Kukar saat itu Syamsuri Aspar.
Saat penyidikan terus dilakukan, JPU memastikan Ruznie tidak bisa mempertanggung jawabkan anggaran Rp 6,672 miliar dari total anggaran untuk mutasi atlet Rp 17,401 miliar.
Penyidik lalu menemukan 18 kuitansi pemberian dana kompensasi atlet Rp 6,672 miliar yang tidak sesuai kenyataan. Jaksa mendapati sejumlah atlet dan ofisial tidak menerima dana kompensasi sesuai dengan yang tertera dalam kuitansi.
Ruznie diancam dakwaan primer dan subsidair. JPU menggunakan pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primer. Untuk dakwaan subsidair, JPU menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
“Terdakwa dikenakan denda Rp 500 juta dengan subsidair 3 bulan. Selain itu Ruznie juga harus membayar dana pengganti Rp 6,6 miliar yang tak bisa dipertanggungjawabkannya. Bila tak sanggup, maka akan dikenakan hukuman penjara tambahan selama 4 tahun 3 bulan,” kata Muhdor.
Dalam dakwaan, Ruznie disebut menjelaskan sebagian dana Rp 6,6 miliar yang tak bisa dipertanggungjawabkan itu, Rp 2 miliar digunakan untuk melobi para atlet.
“Katanya Rp 2 miliar untuk entertain (lobi, Red.). Tapi masak sebanyak itu, dan tak ada pertanggungjawabannya,” ujar Muhdor.
Sementara, usai mendengar tuntutan JPU, Ruznie lantas meninggalkan gedung PN. Pengacaranya Arjunawan mengatakan, pembelaan atas tuntutan akan dilakukan minggu depan. “Kami minta waktu seminggu untuk menyiapkan pembelaan,” katanya. (che) Sumber : Kaltim Post, 27-08-2010
 

Kepala SD dan Guru Selingkuh, Dipecat

MAUMERE, KOMPAS.com - Seorang kepala sekolah dasar di Sikka, Nusa Tenggara Timur, berinisial BS dan seorang guru sekolah tersebut berinisial EDN, dipecat karena terbukti selingkuh.

BS yang juga guru senior, telah beristri dan memiliki beberapa anak dewasa, sedangkan EDN adalah perempuan lajang yang baru saja lolos tes penerimaan pegawai negeri sipil.

Perselingkuhan mereka diketahui sejak Juli 2009, kemudian dilaporkan dewan guru kepada kepala dinas pendidikan setempat. Setelah melalui proses panjang, keduanya sama-sama dipecat tanggal 21 Agustus 2010.

Mereka diketahui selingkuh karena pada Mei 2010, lahir lagi dua anak kembar dari hubungan selingkuh BS dengan EDN. Pemecatan dilakukan secara resmi di aula Sekretariat Pemkab, disaksikan para pejabat.

BS sebenarnya guru berpengalaman dan sudah  pernah mengepalai beberapa sekolah dasar di Sikka. Terakhir dia mengajar di SD Negeri Liangawo, Kecamatan Waigete, sekitar 30 Km arah timur Kota Maumere. Kasus pemecatan guru ini merupakan yang pertama di Sikka selama 10 tahun  terakhir.

"Kami pernah pindahkan guru laki-lakinya ke dinas lain tempat selama beberapa waktu, kemudian ke Kewapante. Maksudnya untuk memisahkan keduanya, ternyata masih berhubungan," kata Yohanes, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sikka.

Dia mengatakan, BS telah diperingatkan risikonya bila tetap menjalin hubungan gelap dengan EDN. Peringatan dan nasehat itu tidak mempan. Dia bahkan pasrah jika harus menerima sanksi berat akibat hubungan dengan WIL-nya itu. Inspektorat Daerah Sikka pun sudah memeriksanya.

"Bupati selaku pembina  kepegawaian daerah  menyatakan, dia harus diberi sanksi tegas karena melakukan pelanggaran berat, pemberhentian sesuai ketentuan PP Nomor 30 Tahun 1982 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. BS sepertinya sudah sadar dan siap menerima  keputusan pemberhentian," kata Yohanes.Sumber : Kompas, 26-08-2010
 

Atasan Erna Tak Tahu

Penerima Bantuan Rumah Gakin Dipotong Rp 10 Juta

SANGATTA – Ernawati yang menjadi terdakwa kasus dugaan gratifikasi bantuan pembangunan rumah keluarga miskin (Gakin) Kutim pada 2008 tetap bersikukuh ia meminjam, tidak memotong bantuan. Hal itu juga yang disampaikan Ernawati ke Kepala Bappemas Yakobus Bayau Lung yang meminta klarifikasi saat kasus ini mencuat pada awal 2009 lalu.

Ketika menjadi saksi dalam persidangan di PN Sangatta, Selasa (24/8) kemarin, Yakobus juga mengatakan mengetahui adanya dugaan pemotongan dana bantuan pembangunan rumah Gakin dari media. “Saya tahunya Kaltim Post,” kata Yakobus di hadapan hakim Satrio Mukti Aji SH, Ali Sobirin SH dan Rudie SH serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Happy Alhabibi.

Setelah mengetahui dari berita di koran, Yakobus kemudian memanggil Ernawati dan meminta klarifikasi. Kata Yakobus, Ernawati mengakui menerima uang dari RT dan kepala desa. Akan tetapi, uang itu bukan merupakan potongan atas bantuan, melainkan pinjaman.

“Tapi tetap saya ingatkan hal itu tidak boleh,” katanya. Yakobus kemudian tidak memantau masalah itu karena kembali menjadi dosen di Unmul Samarinda. Belakangan ia mengetahui yang dilakukan anak buahnya itu membuahkan masalah dan harus berlanjut ke ranah hukum.

Dijelaskan Yakobus, proyek bantuan perbaikan rumah Gakin  ini adalah proyek  Pemkab Kutim yang dilaksanakan Bapemas tapi dananya ada di Bagian Sosial Setkab Kutim.  Setelah ditinjau, ditentukan   siapa yang layak menerima perbaikan rumah, maka  uangnya  diserahkan Bagian Sosial.  Karena itu  Bappemas  hanya tahu prosedur pelaksanaannya, pencairan dananya tidak tahu.

“Setahu saya proyek ini selesai, sudah dipertanggungjawabkan tanpa masalah,” katanya.

Terkait dengan pemotongan dana  dalam proyek tersebut, yang diduga dilakukan terdakwa, saksi mengaku tak tahu.  Sebab, menurutnya untuk proyek tersebut memang tak ada pemotongan.  Apalagi dananya  diterima  tunai  dari Bagian Sosial,  sehingga tak mungkin ada pemotongan. “Saya tidak tahu kalau itu dilakukan di luar.  Tapi kalau memang itu dilakukan, saya sebagai atasan tidak tahu sama sekali,” katanya.

Seperti diketahui, terdakwa digiring ke pengadilan dengan dakwaan melakukan korupsi senilai Rp 89 juta. Perbuatan itu dilakukan  dengan cara meminta ulang dana perumahan yang dikirim ke RT, desa yang akan disalurkan pada keluarga miskin senilai Rp 10 juta per  keluarga.

Terdakwa melakukan perbuatan itu dalam kapasitasnya sebagai Sekertaris Tim Penilai Kelayakan Keluarga Penerima  Bantuan Perumahan Miskin 2008 lalu.
Perbuatan Ernawati tak tampak  dalam audit  keuangan negara yang dilakukan  berbagai pihak  seperti BPK (Badan Pemeriksa Keungan),  Inspektorat Wilayah (Itwil).

Hanya,  perbuatan Ernawati  terungkap dari pengakuan  beberapa kepala desa dan RT yang memberikan uang terhadap Ernawati, dari dana perumahan warga miskin di lingkungannya.  Akibatnya, Ernawati diproses secara hukum. Ernawati  digiring ke pengadilan dengan dakwaan menerima gratifikasi   dari para lurah dan RT.  Akibat perbuatannya,   Ernawati dijerat d pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah jadi UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tinda Pidana Korupsi. (dea) Sumber : Kaltim Post, 25-08-2010
 

BKD Batanghari Anulir 73 Honorer


TRIBUNNEWS.COM, MUARA BULIAN - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Batanghari, Provinsi Jambi, membatalkan 73 tenaga honorer untuk diusulkan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Mereka terganjal berbagai syarat yang dibuat oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi lewat surat edarannya kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Baca selengkapnya...

 

PNS Sumsel Boleh Mudik Pakai Mobil Dinas


PALEMBANG--MI: Wakil Gubernur Sumsel Eddy Yusuf tidak melarang bagi pejabat yang ada dilingkungan Pemprov Sumsel untuk mudik pada Hari Raya Idul Fitri menggunakan kendaraan dinas atau mobil dinas. Akan tetapi, jika memakai kendaraan dinas segala keperluan kendaraan seperti kerusakan, minyak dan lainnya ditanggung sendiri.

Baca selengkapnya...

 
Artikel Lainnya...
Kalender Agenda
previous month May 2016 next month
M T W T F S S
week 17 1
week 18 2 3 4 5 6 7 8
week 19 9 10 11 12 13 14 15
week 20 16 17 18 19 20 21 22
week 21 23 24 25 26 27 28 29
week 22 30 31
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?

Please register to vote

 
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra