Berita Kab/Kota

Suara PGRI dan Pemkot Sama


Tegaskan Dana Insentif Ada, Guru Pun Diminta Sabar

STATEMEN, desakan, dan tuntutan yang diharapkan para guru keluar dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Samarinda terkait insentif mereka yang tersendat, ternyata tak terjadi. Suara dari PGRI Samarinda justru tak jauh beda dengan statemen Dinas Pendidikan (Disdik) maupun Pemkot Samarinda.
Ketua PGRI Samarinda Suwardi saat bincang dengan media ini, Selasa (29/3) siang, mengatakan, soal insentif para Oemar Bakrie yang tersendat, organisasi yang dia pimpin sudah berjuang.

“Tiap hari saya konstultasi dengan Kadisdik (Kepala Disdik Samarinda Harimurti, Red.), beliau meminta semua sabar. Tinggal menunggu waktu saja pembayaran insentif itu,” katanya.  
Sebelumnya, Kabag Humas dan Protokol Setkot Samarinda Erham Yusuf,  mengatakan, insentif yang dipertanyakan para guru di Kota Tepian ini tak hilang. Karena itu, ia meminta tak perlu cemas soal pencairan dana insentif tersebut.

“Uang ada, nggak hilang, pasti dibayarkan,” katanya, kala itu (Kaltim Post, 28 Maret 2011)
Suwardi menjelaskan, dirinya tetap optimistis insentif akan dibayarkan. Karena, statemen-statemen, baik dari Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail maupun Kepala Disdik Harimurti, semua mengisyaratkan akan mengelontorkan dana tersebut.

Seperti saat Suwardi menghadiri sosialisasi sukses Ujian Nasional (UN) di Hotel Grand Victoria, kemarin. Pertemuan itu di antaranya dihadiri Disdik, para kepala sekolah, dan Wawali. Saat itu, ujarnya, Wawali menegaskan, dana insentif ada dan tak ke mana-mana.

Kata Kepala SMA 1 itu, tersendatnya insentif itu hanya persoalan administrasi. Tak ada hal lain. Dari informasi yang diterima, saat ini Disdik masih melakukan verifikasi data. Karena, dari nama-nama penerima insentif, ada beberapa oknum sekolah yang memasukkan pegawai yang bukan guru ke daftar penerima insentif.

“Ini yang sedang dibenahi. Ini tak murni kesalahan dinas,” tuturnya.
Ditanya tentang apa yang sudah dilakukan PGRI Samarinda dalam menuntut pembayaran insentif, dia menegaskan pihaknya sudah berjuang.

“Cuma ‘kan perjuangan kita berbeda. Seperti perjuangan saya yang tiap hari konsultasi mengenai permasalah ini dengan Disdik. Ini perjuangan juga,” katanya.
PGRI, jelas dia, sudah berjuang agar dana itu bisa segera masuk kantong para guru.
“Tenang aja, insentif itu ada. Kita harus memaklumi kondisi di Disdik, data yang masuk harus di-crosscheck agar tak salah,” tuturnya.

Bagaimana dengan insentif yang pembayarannya loncat? Apakah ini tidak janggal? Soal itu, dia tak banyak bicara. Menurutnya, itu bergantung mekanisme. Yang jelas, saat ini hak para guru sudah dibayarkan.
Sebelumnya, ketika pertama kali polemik ini muncul di media, pada 2010 tiga triwulan insentif guru belum dibayarkan. Tapi, triwulan ketiga, akhirnya disalurkan mulai Senin (28/3) lalu. Pencairan ini juga menuai kejanggalan para perwakilan guru yang menyambangi Kantor Kaltim Post Samarinda, Senin (28/3).

Saat itu, para guru mempertanyakan mengapa triwulan kedua belum dibayar, justru langsung triwulan ketiga.
Diketahui, insentif yang dikeluhkan guru adalah, dua triwulan (3 dan 4) yang Rp 200 ribu dari Pemkot pada 2009 belum cair. Sedangkan pada 2010, triwulan kedua  dan keempat insentif dari Pemkot yang Rp 200 ribu dan dari Pemprov Rp 300 ribu belum cair.

Baca selengkapnya...

 

100 PNS Ikuti Bimtek


Pembekalan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

TANAH GROGOT- Bupati Paser HM Ridwan Suwidi membuka secara resmi bimbingan teknis (bimtek) Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan di Gedung Awa Mangkuruku kemarin (28/3). Bimtek yang diselenggarakan Pemkab Paser melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) itu diikuti 100 PNS dari dinas, kantor, dan lembaga teknis daerah lainnya, yang melibatkan fasilitator dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan narasumber dari Bappeda Kabupaten Jombang. Setiap peserta diberikan prasarana pelatihan berupa tas, modul (buku dan CD), dan alat tulis.

Baca selengkapnya...

 

Nilai 3 Instansi, Hasil Masuk KPK


SAMARINDA - Tiga Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Samarinda diberi Penilaian dari Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) oleh Inspektorat Daerah (Itda). Ketiga instansi itu adalah, Dinas Kebersihan Perkotaan (DKP), Badan Perizinan Terpadu, dan Sekretariat  Kota (Setkot). “PIAK ini adalah alat ukur dalam menilai kemajuan suatu instansi terhadap upaya pemberantasan korupsi," kata Inspektur Itda, Hermanus Barus.

Dia menjelaskan, permintaan penilaian ini sebelumnya disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penilaian masing-masing diisi sendiri  pejabat di tiap SKPD terkait. “Bukan kami yang memberikan penilaianya, melainkan pejabat tersebut yang menilai sendiri keadaan di tempat kerjanya dengan cara mengisi seperti sistem kuisoner,” tuturnya.

Menurutnya, hasil PIAK tersebut akan dikirimkan ke KPK paling lambat 15 April.  Dari PIAK ini  dapat diketahui skor instasi, baik dari pelayanan dan trasparansinya. Apabila skor instasi rendah, maka akan diperbaiki.

Baca selengkapnya...

 

Oknum Kepsek dan Guru Peras Perusahaan


Berhasil Embat Rp 300 Juta atas Nama LSM

SANGATTA- Bukan hanya preman atau pengangguran yang sering melakukan pemerasan, namun orang berpendidikan juga bisa melakukan hal sama. Seperti tindakan dua orang oknum  guru di Kutim,  yang berhasil melakukan pemerasan. Keduanya pun berhasil membawa kabur dana hasil pemerasannya sebesar Rp300 juta.

Kedua oknum guru, dimana seorang berstatus sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) tersebut pun dapat dikategorikan mencoreng institusi pendidikan. Keduanya masing-masing berinisial RS merupakan guru honorer dan AS merupakan oknum kepala sekolah yang juga sudah berstatus Pegawai negeri Sipil (PNS). Keduanya melakukan pemerasan pada perusahan PT Swakarsa Sinar Sentosa Group, yang berlokasi di Kawasan Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur (Kutim).

Modus yang dilakukan keduanya adalah dengan mengatasnamakan warga dalam sebuah LSM dengan nama Forum Komunikasi Peduli Masyarakat(FKPM) Muara Wahau, yang mereka pimpin, menuntut konpensasi dari pihak perusahaan. Pemerasan ini juga diakui  Kapolres Kutim AKBP Prasojo Wibowo didampingi Kasat Reskrim Polres Kutim AKP Sugeng Subagyo.

Baca selengkapnya...

 

Oknum PNS Diadukan ke Polisi


Lagi, Kasus SK Bodong Terungkap

TENGGARONG  –  Seorang oknum PNS Pemkab Kukar berinisial AZ (40) dilaporkan ke polisi, Kamis (24/3) tadi. Warga Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan ini diduga memalsukan SK Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) kepada sejumlah guru honorer di lingkungan Pemkab Kukar.

Baca selengkapnya...

 
Artikel Lainnya...
Kalender Agenda
previous month December 2016 next month
M T W T F S S
week 48 1 2 3 4
week 49 5 6 7 8 9 10 11
week 50 12 13 14 15 16 17 18
week 51 19 20 21 22 23 24 25
week 52 26 27 28 29 30 31
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?
get('only_registered')) { if($guest) { ?>

Please register to vote

 
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra