Berita Kab/Kota

Makmur Tekankan Disiplin PNS


TANJUNG REDEB -  Persoalan disiplin pegawai, seperti yang diatur dalam PP No 53 tentang kedisiplinan pegawai negeri sipil (PNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi  negara dan sekaligus menjadi pelayan masyarakat, menjadi topik dalam sambutan Bupati ketika memimpin apel di hari pertama bekerja 2011.

Baca selengkapnya...

 

Pimpinan SKPD Bisa Langsung Beri Sanksi


BALIKPAPAN--Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini harus berpikir dua kali jika sampai berani melakukan tindakan indisipliner. Jika dulunya sanksi tegas biasanya dijatuhkan oleh wali kota, tapi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan wewenang lebih untuk menjatuhkan sanksi kepada bawahannya.

Baca selengkapnya...

 

Polres Kediri belum Tuntaskan Kecurangan Penerimaan CPNS 2009


KEDIRI--MICOM: Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Kediri Kota, Jawa Timur, belum menuntaskan dugaan kasus pelanggaran dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2009 yang dinilai bermasalah hingga akhir 2010.

Baca selengkapnya...

 

Curi Honor Guru, Tiga PNS Hulu Sungai Tengah Tersangka


BANJARMASIN--MICOM: Tiga pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pencurian uang honor guru sebesar Rp1,4 miliar.

Baca selengkapnya...

 

KPK Bidik Perkara Kehutanan di Nunukan



JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelaah laporan yang menyebutkan Bupati Nunukan, Kalimantan Timur, Abdul Hafid Ahmad terlibat eksploitasi hutan dengan cara menerbitkan izin perkebunan dan pemanfaatan hutan dalam kawasan budidaya kehutanan (KBK) kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM). Dalam kasus ini diduga merugikan negara belasan triliun rupiah.

"Iya, sedang kita telaah," kata juru bicara KPK Johan Budi SP, Kamis (30/12). Pendalaman materi laporan merupakan prosedur KPK setelah laporan masuk ke Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Dumas kemudian melanjutkan laporan ini dengan mengumpulkan data dan pengumpulan bahan keterangan terhadap pelapor, pihak lain atau meninjau langsung lokasi.

Hafid dilaporkan ke KPK oleh mantan anggota DPRD Nunukan, Abdul Wahab Kiak. Menurut Kiak, setidaknya ada tiga modus yang digunakan Hafid perusakan dan ekploitasi hutan Nunakan. Pertama dengan menerbitakan Izin Iusaha Perkebunan (IUP), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) kepada 29 perusahaan dan koperasi dengan luas areal 212.047 hektare, atau sekitar 1.372.244,86 meter kubik.

Perijinan yang dikeluarkan Hafid tersebut lanjut Kiak, bertentangan dengan perundangan yang dengan tegas melarang pemberian IUP, IPK apalagi Hak Guna Usaha yang diberikan oleh Hafid ke PT Nunukan Jaya Lestari. Dibantu pengacara asal Bengkulu, Muspani, Kiak memperkirakan kerugian dari yang dilakukan Hafid tersbut mencapai Rp 12,1 triliun selama tahun 2004 sampai sekarang.

Hafid juga dituding secara tak sah dan melawan hukum telah mengijinkan pembangunan jalan dan pencetakan sawah di kawasan TNKM dan Hutan Lindung Pulau Nunukan. Kiak sendiri untuk kali ketiga mendatangi KPK untuk menjelaskan laporannya. Hampir tiga jam dia bersama Muspani menjelaskan persoalan yang diduga melibatkan pejabat sejumlah pejabat, seperti mantan Gubernur Kaltim Suwarna, mantan Kaadis Perkebunan Kaltim (kini Sekprov) Irianto Lambrie, Komisaris dan Direktur PT Nunukan Jaya Lestari, PT Tirta Madu Sawit Jaya, PT Sebakis Inti Lestari, PT Sebuku Inti Plantation, dan PT Pohon Mas Lestari.

Sedangkan untuk pejabat pusat yang diduga dengan sengaja membiarkan praktik ini berlangsung adalah mantan Kepala BPN Lutfi Nasution, mantan Menteri Kehutanan Nur Mahmudi Ismail dan MS Kaban, serta menhut saat ini Zulkifli Hasan.

"KPK berjanji untuk menindaklanjuti laporan kami, terlebih tahun 2011 mereka (KPK) akan fokus ke kasus kehutanan. Mudah-mudahan ini jadi kasus pertama," kata Muspani. Selain ke KPK, Muspani akan mengajak dunia internasional terlibat dalam kasus ini dengan cara mengkampanyekan agar tak membeli CPO yang dihasil perusahaan yang dilaporkan tersebut. (pra/jpnn) Sumber : jpnn.com, 31-12-2010
 
Artikel Lainnya...
Kalender Agenda
previous month February 2016 next month
M T W T F S S
week 5 1 2 3 4 5 6 7
week 6 8 9 10 11 12 13 14
week 7 15 16 17 18 19 20 21
week 8 22 23 24 25 26 27 28
week 9 29
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?

Please register to vote

 
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra