Berita Kab/Kota

PNS Sering Kalasi, Bupati Bergeming


BULUKUMBA, FAJAR -- Harapan sejumlah pihak untuk mengembalikan lima hari kerja tampaknya menemui jalan buntu. Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan mengatakan enam hari kerja sudah ideal.

Baca selengkapnya...

 

100 PNS Eselon IV-A Ikut Ujian Kompetensi

 

BALIKPAPAN- Sebanyak 100 pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV-A di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan mengikuti asesmen atau uji kompetensi di aula kantor  wali kota,  Selasa (24/1) kemarin. Uji kompetensi ini dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sejumlah pegawai mengaku uji kompetensi ini cukup penting bagi pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari sebagai pegawai negeri.

“Materi yang diberikan masih terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pegawai negeri,”kata Lurah Telaga Sari Suhardi kepada Balikpapan Pos di sela-sela uji kompetensi, kemarin.

Ia mengaku, uji kompetensi ini sangat positif bagi dirinya dan sejumlah pegawai lainya di lingkungan pemerintah kota. “Saya kira bagus aja bagi kami (PNS,Red) dalam menguji kemampuan kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,”ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Kasi Ops Satpol-PP Balikpapan Subardiyono. Ia menilai uji kompetensi ini sangat baik bagi dirinya sebagai PNS sehingga dirinya lebih memahami tentang tugas-tugas   pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai PNS.

“Bagus aja karena uji kompetensi ini menguji kemampuan kami sebagai pegawai negeri dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari,”terangnya.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muhammad Noor mengatakan, untuk menduduki jabatan penting dilingkungan pemerintah kota ada beberapa syarat yang harus dipenuhi calon pejabat bersangkutan.  Di antaranya mengikuti asesmen atau uji kompetensi sesuai dengan eselon yang dilakukan langsung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).  Nantinya, ada semacam raport tersendiri yang menjadi bahan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) serta wali kota dan wakil wali kota.

Baca selengkapnya...

 

Program PNS Sejahtera Macet

TANJUNG REDEB. Program PNS Sejahtera yang dilaksanakan dewan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Berau dengan memberikan pinjaman uang tunai kepada PNS di lingkungan Pemkab Berau, tak berjalan mulus. sejak November 2011, program tersebut dihentikan sementara waktu. Pasalnya, dari sekian banyak dana yang dikucurkan Korpri, masih banyak yang macet. Hal itu ditegaskan Sekretaris Korpri Budi Antarsiman yang ditemui di kantornya Jumat (20/1) kemarin.

Ditegaskan Budi kalau program PNS Sejahtera itu adalah pinjaman modal kepada PNS dengan pagu Rp 5 juta dan dikredit selama 1 tahun dengan bunga sebesar 5 persen. Tidak hanya sebatas bantuan uang tunai. Tapi juga bisa dalam bentuk bantuan kredit elektronik maupun furniture. Korpri bekerjasama dengan beberapa toko elektronik yang ada di Berau untuk program tersebut. Program tersebut juga awalnya diharapkan dapat memudahkan PNS untuk mendapatkan kelangkapan elektronik maupun sejenisnya. "Kita hentikan sementara, sampai nanti tunggakan terselesaikan dan setelah mendapat persetujuan dewan pengurus baru kita lanjutkan," ungkapnya.

Batasan waktu pinjaman dalam program PNS Sejahtera ini sebenarnya hanya satu tahun. Namun pada nyatanya ada PNS yang menunggak hingga lebih dari 2 tahun. Budi menyebutkan ada sekitar 200 orang yang menunggak hingga diatas 2 tahun. Sementara untuk 1 sampai 2 tahun ada sekitar 100-an orang. Pihaknya juga sudah berupaya maksimal menagih tunggakan tersebut, namun hasilnya belum juga terlihat. Dengan alasan itulah, program itu dihentikan karena Korpri kesulitan mengambilan modal bergulir. "Padahal yang kita maksudkan kalau dananya cepat dikembalikan, bisa digulirkan lagi ke PNS yang lain, supaya semua mendapat kesempatan," tegasnya.

Baca selengkapnya...

 

149 PNS Terima Satya Lencana Karya Satya

SAMARINDA. Sebanyak 149 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Samarinda  dianugerahi Satya Lencana Karya Satya dalam rangka hari Jadi Kota Samarinda ke-344 dan HUT Pemkot ke-52, di kediaman Wali Kota, Kamis (19/01) kemarin.

Penyematan tanda jasa itu sendiri langsung diberikan Wakil Walikota (Wawali) H Nusyirwan Ismail kepada para PNS sesuai kategori dengan lamanya masa pengabdian, terhitung mulai dari 10 tahun, 20 tahun hingga 30 tahun.

"Penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana ini salah satu bentuk penghargaan pemerintah atas jasa-jasa PNS dalam melaksanakan tugas, yang senantiasa penuh pengabdian kecakapan,kejujuran dan kedisplinan dalam memenuhi masa kerja secara terus menerus," Lontar Wawali dalam pidato Walikota yang dibacakannya.

Penghargaan itu sendiri menurut Nusyirwan memiliki arti penting karena penghargaan dari Presiden RI tersebut merupakan penghargaan yang diberikan bagi PNS yang loyal tanpa cacat cela dalam menunaikan misi pengabdiannya sebagai Pamong Praja.

"Seleksinya tidak mudah untuk memperoleh penghargaan ini, bahkan mereka yang sudah puluhan tahun bekerja pun belum tentu lolos," pungkasnya.
Untuk itu, melalui kesempatan tersebut Wawali menyampaikan jangan memaknai penghargaan itu hanya sebatas kertas atau mendali melainkan bisa menanggapnya sebagai motivator untuk peningkatan prestasi kerja.

Baca selengkapnya...

 

Dari Mutasi di Lingkungan Pemkot Samarinda

 

Bikin CEO, Dicari Kepala SKPD Bertalenta Tinggi

Mutasi besar-besaran di lingkungan Pemkot Samarinda bergulir lagi. Saya jadi teringat ketika diskusi Forum Kota Kaltim Post, 7 Januari 2012 lalu. Ada pernyataan menarik dilontarkan narasumber diskusi, anggota DPRD Kaltim Andi Harun. Yakni, kalau pemkot mau maju angkat saja seorang chief executive officer (CEO) yang tugasnya memikirkan kota ini menjadi lebih maju, lengkap dengan kemampuan menggaet investor.  

LHO, kalau gitu fungsi wali kota Samarinda, wawali, sekkot, dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) apa dong? Saya tak ingin berdebat dengan fungsi mereka, namun saya kali ini sepakat dengan pernyataan Andi Harun. Kenapa? Saya tak melihat ada gambaran menggembirakan dari mutasi delapan kepala dinas, satu asisten plus kepala bidang. Tapi, mungkin kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) yang baru bisa dicoba kemampuannya. Setidaknya, diperlukan kepala DBMP yang mampu menghabiskan uang ratusan miliar bantuan Pemprov Kaltim dalam waktu cepat. Sudah dapat uang, menghabiskan saja susah, ini yang repot. Bukankah lebih sulit menghabiskan uang dibandingkan mencari.

Baca selengkapnya...

 
Artikel Lainnya...
Kalender Agenda
previous month May 2016 next month
M T W T F S S
week 17 1
week 18 2 3 4 5 6 7 8
week 19 9 10 11 12 13 14 15
week 20 16 17 18 19 20 21 22
week 21 23 24 25 26 27 28 29
week 22 30 31
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?

Please register to vote

 
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra