Berita Kab/Kota

Di Kubar Juga Banyak Perselingkuhan

SENDAWAR - Kasus perselingkuhan yang dilakukan pegawai negeri sipil (PNS) di Kutai Barat (Kubar) terjadi setiap tahun dan cenderung meningkat. Ini terlihat dari hasil penangganan kasus oleh  Inspektorat Wilayah (Itwil) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kubar.

“Kalau yang ditanggani Itwil ada 7 kasus PNS melakukan perselingkuhan dari tahun 2009 sampai 2012. Dan 2 PN itu justru wanita. Padahal, dilihat dari ekonominya mapan.

Satu oknum PNS harus berakhir dengan cerai/pisah,” ungkap Kepala Itwil Kubar Gabriel Oktavianus kepada harian ini, Selasa (9/5) kemarin. Ke-7 kasus itu, pada 2009 (1 kasus), 2010 (2 kasus), terbanyak 2011 (3 kasus) dan 2012 hingga Mei (1 kasus).

Hal senada dikatakan Kepala BKD Kubar Meril Elisa. Hanya saja, kasus PNS yang ada di BKD, belum dapat dimediakan jumlahnya. “Jumlahnya cukup banyak Pak, tapi saya tidak hapal jumlah pastinya,” kata Meril Elisa.

Dari sumber yang diperoleh media ini, banyak PNS di saat jam kerja, setelah absen di kantornya, berkeliaran ke tempat hiburan, lokalisasi, bahkan kepergok berduaan di hotel melati. “Saya sering melihat Pak di jam kerja PNS yang tanpa malu masih memakai seragam PNS berkeliaran di hotel. Ada juga yang berkaraoke ke tempat hiburan,” ungkap sumber tadi.

Anehnya lagi, kata sumber tadi, masih banyak PNS di Kubar yang mewarnai rambutnya dan memakai sepatu berwarna warni serta pakai rok mini. “Kalau PNS di luar (Jawa) tidak ada seperti itu. Justru lebih tertib,” katanya.

Gabriel Oktavianus mengatakan, terungkapnya kasus ini ke Itwil Kubar, kata dia, setelah istrinya atau suaminya melaporkan perbuatan pasangannya melakukan perselingkuhan dengan wanita atau pria lain. “Atas laporan inilah, kami menangganinya.

Dengan cara memanggil bersangkutan dan kemudian mempertemukan suami dan istrinya untuk berjanji tidak melakukan perbuatan serupa sebagai upaya pembinaan,” kata dia. Jika bersangkutan masih melakukan pelanggaran, akan dilakukan tindakan tegas.

Mulai dari penurunan jabatan hingga non job (tanpa jabatan). “Sanksi ini akan diberikan setelah Itwil membuat rekomendasi kepada bupati. Dan jika sudah disetujui bupati, maka sanksi itu akan langsung diberikan,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan Meril Elisa, penangganan kasus PNS yang melakukan pelanggaran atau perbuatan perselingkuhan dilakukan secara berjenjang dulu melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerahnya. Apabila masih bermasalah, ditingkatkan ke Itwil dan BKD.

Untuk penangganan sanksi kepada PNS, ada dua kata dia, pertama melalui tim Pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc) para pejabatnya terdiri Sekretaris Kabupaten (Sekkab), BKD dan Itwil. Kedua melalui MPK (Majelis Pertimbangan Kepegawaian) yang diketuai Sekkab. “Namun sampai sekarang meski banyak kasus pelanggaran dilakukan PNS namun belum ada sanksi, karena masih tahap pembinaan,” ungkapnya. (rud) (Sumber:www.kaltimpost.co.id 10/05/12)

 

Ajukan 311 Honorer Kategori II

Nama Kepala BKD Dicatut, Waspadai Penipuan

TANA PASER - Sebanyak 311 tenaga honorer kategori II (K-II) lingkup Kabupaten Paser,dinyatakan lulus verifikasi dan validasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Paser. Sejak Senin (30/4) lalu, berkas honorer K-II tersebut telah disetorkan ke BKN untuk verifikasi dan validasi lanjutan.

“Proses selanjutnya hingga pengumumannya masih menunggu pengesahan peraturan pemerintah (PP) yang baru tentang tenaga honorer. Kemungkinan, nantinya akan dilakukan tes sebagai salah satu syarat kelengkapan bahan menjadi PNS,”  jelas Sekretaris BKD Paser,Drs HM Kasim.

Yang lebih penting, saat ini 311 honorer tersebut diminta untuk waspada terhadap aksi-aksi penipuan. Pasalnya, BKD Paser telah menerima beberapa laporan adanya oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menawarkan jasa akan memuluskan proses hingga menjadi PNS.

“Nama Kepala BKD Kabupaten Paser Ir H Karoding P MSi sengaja dicatut dan dimanfaatkan oleh oknum untuk melancarkan niat jahatnya dengan mempengaruhi honorer,agar menyerahkan sejumlah uang dengan iming-iming memuluskan proses menjadi PNS.

Kalau tidak menuruti, mereka diancam datanya akan digantikan dengan honorer lainnya,” terang HM Kasim didampingi Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat Pegawai BKD Paser,Drs Hamdani MAP yang baru saja menerima pengaduan Kepala SMPN 2 Pasir Belengkong Ardiansyah SPd, Selasa (8/5).

Ardiansyah mengungkapkan, dirinya dihubungi oknum yang mengaku dari BKD Paser untuk memberikan informasi pegawainya yang termasuk dalam honorer K-II. Dan setelah memastikan kebenarannya ke BKD, baru disadarinya bahwa hal itu adalah penipuan.

Kejadian serupa juga telah menimpa honorer pada SMPN 1 Pasir Belengkong, SMPN 2 Batu Kajang, dan SMPN 4 Kuaro. Bahkan terdapat honorer yang nyaris saja mengirimkan uang sejumlah Rp 8 juta kepada oknum penipu tersebut.

“Dari keterangan pelapor, uang tersebut Rp 3 juta untuk BKD Paser, dan Rp 5 juta untuk BKN. Untung saja pihak bank sempat mencurigai dan mencegah proses transfer uang ke nomor rekening yang diarahkan penipu. Saya minta jangan pernah ada yang percaya aksi-aksi seperti itu. Apalagi membawa-bawa nama BKD Paser,” lanjut HM Kasim sembari menunjukkan bahwa saat itu penipu menggunakan nomor ponsel 085285362704. (*/hh/fir) (Sumber:www.kaltimpost.co.id 10/05/12)

 

Jam Kerja, PNS Bebas Keluyuran

PENAJAM - Instruksi Bupati Penajam Paser Utara H Andi Harahap agar pegawai negeri sipil (PNS) meningkatkan kedisiplinan kinerja, tampaknya, dianggap angin lalu saja oleh sebagian pegawai di lingkungan pemerintah daerah ini. Buktinya, masih dengan sangat mudah masyarakat menemukan banyak PNS yang keluyuran di sejumlah tempat, seperti pasar, warung kopi, dan tempat-tempat umum di daerah ini. Mirisnya, mereka ini keluyuran justru pada saat jam kerja.

Pemandangan seperti ini lazim ditemukan oleh masyarakat di daerah ini. Contohnya saja sekitar pukul 10.00 Wita, kemarin, beberapa pegawai di lingkungan Pemkab Penajam Paser Utara tampak sedang asyik bercanda-ria di salah satu warung kopi di seberang Mapolres Penajam Paser Utara. Saat salah satu dari mereka ditanya kenapa tidak berada di kantornya, ia menjawabdengan santai,pimpinannya sedang sibuk rapat.

“Mereka ini semestinya malu dengan masyarakat. Seharusnya tekun bekerja di kantor malah waktunya dipakai kongkow-kongkow di warung,” kata salah satu warga yang kemarin sedang menikmati teh hangat di tempat yang sama.Wajah-wajah abdi masyarakat dan abdi negara itu tampak tidak terbebani oleh sumpah pegawai yang diucapkan saat dilantik dulu. “Sakit hati saya melihat begitu bebasnya mereka keluyuran pada jam kerja. Apa mereka ini tidak diawasi pimpinannya ya?” kata warga tadi.

Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Penajam Paser Utara Ady Irawan yang dihubungi kemarin, menegaskan, tugas dan tanggung jawab mendisiplinkan pegawai tidak semata-mata Satpol PP saja. “Seperti sudah disampaikan pada rapat pimpinan SKPD untuk pengawasan pegawai bukan hanya tugas Satpol PP, tapi menjadi tugas atasan langsung terhadap kinerja anak buahnya,” kata Ady Irawan.

Ia mengatakan, ada rencana razia gabungan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menertibkan pegawai negeri sipil yang keluyuran saat kerja itu, namun belum ada tindaklanjutnya hingga sekarang. (ari/lhl) (Sumber:www.kaltimpost.co.id 10/05/12)

 

Bupati : Jangan Alergi Dikritisi Masyarakat

 

MALINAU - Mutasi jabatan yang dilakukan terhadap 69 pejabat baik Eselon II, III, dan IV, Selasa (7/5) kemarin merupakan langkah strategis membangun dan meningkatkan kinerja pemerintah. Mutasi dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan karena pejabat yang pensiun dan hal-hal lainnya. Selain itu untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah.

Demikian diungkapkanBupati Malinau Yansen TP saat memberikan sambutan seusai melantik dan mengambil sumpah para pejabat baru tersebut di Ruang Tebengang lantai II, Kantor Bupati, Jalan Pusat Pemerintahan, Tanjung Belimbing.

Kepada para pejabat yang dilantik, Bupati meminta dapat menerima jabatan baru itu dengan sungguh-sungguh dan menjalankan amanah di balik jabatan tersebut. “Sebab itu sudah menjadi konsekuensi dari jabatan. Jabatan adalah amanah dan kita yang dipercayainya sekarang harus mampu mengembannya,” pesan Bupati.

Bupati juga mengungkapkan sejumlah hal penting terkait progres pembangunan dan pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (Gerdema). Saat ini katanya, Gerdema telah memasuki tahun pertama setelah sebelumnya melalui proses awal mulai dari perumusan hingga penyusunan dan penetapan program pembangunan mulai tingkat desa hingga daerah. 

“Yang sekarang sedang dijalankan penyusunan penetapan peraturan desa untuk menjadi payung hukum bagi desa misalnya dalam hal pengelolaan keuangan desa,” ujarnya.

Dalam satu tahun pertama Gerdema ini, diakui Bupati masih terdapat beberapa kekurangan. Antara lain perhatian satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam  menyerap aspirasi desa dan masih kurangnya koordinasi antara SKPD dan camat. Sehingga menimbulkan kondisi yang stagnan. “Kondisi ini masih bisa ditoleransi karena masih tahun pertama. Ke depan, tidak boleh lagi terjadi,” tegasnya.

Bupati mengakui, saat ini masyarakat sudah dapat kritis menyikapi berbagai hal termasuk pembangunan (Gerdema). “Artinya, masyarakat  sudah punya kepedulian. Kita jangan alergi. Justru sikap kritis mereka harus dinilai sebagai masukan dan melihatnya itu sebagai dorongan,” tegas Yansen.

Untuk menyukseskan Gerdema di desa-desa, Bupati juga  menyerukan kepada para pegawai termasuk pejabat SKPD agar memberikan dukungan dan bimbingan kepada desa di lingkungannya masing-masing. Terutama sesuai bidang dan tupoksi dari dinas terkait.

Kepada pejabat yang dilantik, Bupati mengharapkan terus meningkatkan kemampuan dan jangan berpuas diri. “Harus peka terhadap kebutuhan dan tuntutan serta kondisi masyarakat,” tegasnya.  Demikian pula kepada para camat. Bupati meminta camat terus mengawal pelaksanaan Gerdema.

“Tanggung jawab dan berintegritas serta profesional. Perbanyak waktu berada di tengah masyarakat, serap aspirasi dan keinginan masyarakat. Jika ada masalah segera diselesaikan,” pesan Bupati. (ida/ran) (Sumber:www.kaltimpost.co.id 08/05/12)
 

Kristian Jabat Asisten II, Udau Staf Ahli

Sebanyak 69 pejabat eselon II, III dan IV PNS di lingkungan Sekretariat Pemkab Malinau dilantik Bupati Yansen TP, Senin (7/5) pagi kemarin di Ruang Tebengang Kantor Bupati. Ada beberapa perubahan pada sejumlah jabatan. Antara lain Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) sekarang dijabat Esly Parir yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben).

Kristian Radang yang semula menduduki jabatan Kepala Disdikpora bergeser menempati posisi asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekkab. Hendris Damus yang semula menjabat asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, bergeser dan menjabat asisten III Bidang Adminitrasi Umum.Posisi Kepala Distamben ditempati Tomy Labo yang sebelumnya menjabat kepala Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal.

Kemudian, M Maksum MAP yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai kepala Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) yang sebelumnya ditempati Samuel Yusuf.  Sementara Samuel Yusuf telah mengakhiri masa baktinya alias pensiun.

Selanjutnya HM Pandi yang sebelumnya kepala Bagian Hukum Setkab bergeser sebagai kepala Badan Kesbangpol dan Linmas. Untuk jabatan pengganti kabag Hukum masih kosong. Kemudian kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang semula ditinggalkan Giram Barshobedie karena menjabat kepala Dishubkominfo, dalam pelantikan kemarin dijabat Ajun Komisaris Polisi (AKP) Rukli yang meninggalkan jabatannya sebagai kasubbag Humas Polres Malinau.

Pergeseran serupa juga terjadi pada tingkat staf ahli. David Serang Amba Bunga yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan bergeser menjadi staf ahli bidang hukum dan politik.  Sedangkan staf ahli bidang ekonomi dijabat oleh Udau Robinson yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal.

Pada tingkat kecamatan, juga terjadi perubahan. Henock Markus yang sebelumnya duduk di Bagian Litbang Bapedda dipercaya menduduki posisi sebagai camat Malinau Selatan menggantikan M Fiteriady yang sekarang menduduki posisi sebagai kabag Humas dan Protokol menggantikan Normanus Yusak. Normanus bergeser ke posisi sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Selain posisi itu setingkat kepala SKPD mutasi juga dilakukan pada jabatan sekretaris SKPD dan kepala bidang di sejumlah SKPD. Bupati Yansen TP mengungkapkan, mutasi ini sebagai langkah strategis dalam upaya mengisi jabatan agar tidak kosong didamping sebagai promosi karir PNS. Mengingat banyak jabatan kosong karena pejabat yang sudah pensiun dan karena hal-hal lainya.

Pelantikan dihadiri dan disaksikan Ketua DPRD Pdt Martin Labo, dan anggota, Wakil Bupati Topan Amrullah dan Sekkab Adri Patton, dan sejumlah pejabat forum pimpinan daerah (FKPD) serta pimpinan instansi dan pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD). (ida/ran) (Sumber:www.kaltimpost.co.id 08/05/120

 
Artikel Lainnya...
Kalender Agenda
previous month June 2016 next month
M T W T F S S
week 22 1 2 3 4 5
week 23 6 7 8 9 10 11 12
week 24 13 14 15 16 17 18 19
week 25 20 21 22 23 24 25 26
week 26 27 28 29 30
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?
get('only_registered')) { if($guest) { ?>

Please register to vote

 
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra