Berita Kab/Kota

SKPD Diminta Susun Renstra yang Lebih Jelas

 

TENGGARONG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar mengadakan sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Kukar Nomor 21 Tahun 2012, tentang tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Ruang Serba Guna Bappeda, Senin (24/9).
Dalam sambutan Bupati Kukar Rita Widyasari  yang disampaikan Asisten I Sekkab Kukar H Chairil Anwar mengatakan, keberadaan Perbup 21/2012 tersebut pada prinsipnya untuk memberikan acuan kepada pemerintah daerah dalam menyiapkan dokumen rencana pembangunan daerah yang komprehensif. Sebagaimana amanat UU 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan PP 8/2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Lebih lanjut kata dia, dokumen yang dimaksud itu adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), hingga pada keraguan bagi SKPD dalam menerapkan apa yang termuat dalam Perbut tersebut.
Selain itu, ada beberapa hal terpenting yang ingin dicapai dengan penetapan Perbup 21/2012 ini, yakni memperkuat tugas dan peran kepala daerah, Bappeda, dan kepala SKPD serta peran dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan Musrenbang, mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selanjutnya, mengoptimalkan penerapan perencanaan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah, mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah, dan mengoptimalkan pembinaan serta pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah.
Dari kelima tujuan tersebut, tambah dia, Bappeda yang menjadi sentral dalam perencanaan pembanggunan daerah, memiliki tugas dalam meramu dan menyinergi semua program di renstra SKPD. Karena itu, kepada setiap SKPD untuk menyusun renstra lebih jelas dan teliti, sehingga apa yang dituangkan dalam pembangunan akan lebih fokus dan terarah. Sehingga dapat diimplementasikan di lingkup SKPD masing-masing dalam kerangka perencanaan lima tahunan maupun satu tahunan.
Untuk itu, Chairil sangat mengharapkan dari kegiatan sosialisasi ini bisa sangat berguna bagi setiap SKPD, sehingga apa yang didapat dalam sosialisasi ini dapat diterapkan oleh SKPD untuk rencana  pembanggunan berikutnya, hingga bisa terjalin komunikasi yang makin harmonis dalam kerangka mendorong penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang lebih baik. (hmp10) (Sumber : www.kaltimpost.co.id 26/09/12)

 

Tahun Depan, Guru Honorer Terima TTP

PENAJAM – Dari setiap pertemuan dan dialog yang digelar bersama Bupati Andi Harahap, harapan yang sering muncul adalah perbaikan kesejahteraan. Seperti yang terungkap saat halalbihalal antara orang nomor satu di jajaran Pemkab Penajam Paser Utara dengan anggota PGRI Babulu, belum lama ini.

“Guru di Babulu ada 615 orang, dan 244 di antaranya masih honorer. Kami berharap agar status yang honorer tadi diperjuangkan bisa menjadi PNS, agar kesejahteraannya meningkat,” terang Ketua PGRI Babulu Kabul.

Menanggapi hal tersebut,  Bupati mengatakan, prioritas utama selama kepemimpinannya,  salah satunya adalah sektor pendidikan.  oleh karena itu dirinya akan selalu memperhatikan kesejahteraan guru.

Terkait itulah,  Bupati sudah memerintahkah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Khaeruddin, agar seluruh tenaga honorer diberikan perhatian. Tahun 2013, tenaga honorer mendapat Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP).

“Saya sudah instruksikan Kepala Dinas Pendidikan, untuk mendata jumlah tenaga honorer, hal ini sudah diusulkan pada anggaran tahun depan,” ucap bupati disambut tepuk tangan seluruh undangan.

Oleh karena itu bupati mengimbau kepala seluruh guru agar berbuat lebih baik dalam menciptakan pendidikan di daerah semakin maju, supaya bisa mengejar daerah lainnya yang sudah maju. “Walaupun kita terbilang usia masih muda, namun angka kelulusan setiap tahun terus mengalami peningkatan, maka dari itu saya imbau agar guru terus berkarya untuk kemajuan pendidikan,” imbuh bupati.

Sebelum menyerahkan bantuan pribadi Rp 10 juta untuk PGRI Babulu, bupati meminta agar keadaan aman terus dipertahankan, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan semaksimal mungkin.

Berbicara mengenai halalbihalal, bupati menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat PPU, karena menurutnya setiap manusia pasti memiliki kesalahan.  Oleh karena, sebagai orang nomor satu di daerah ini, merasa perlu menyampaikan ucapan tersebut. “Kita manusia ini tidak ada yang sempurna, karena itu saya dan keluarga, dan mewakili pemerintah PPU mengucapkan permohonan maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan,” katanya.

Ketua PGRI Kabupaten PPU Rahman Nurhadi mengatakan, prestasi pendidikan harus dipertahankan, bahkan tugas ke depan prestasi yang sudah diraih harus lebih baik, agar perhatian pemerintah kepada pendidikan seimbang dengan prestasi, baik pada pendidikan akademik maupun non-akademik.

Kepala Disdikpora Khaeruddin juga selalu memberikan semangat kepada guru agar terus berkarya, berinovasi dalam menciptakan pendidikan semakin maju. “Perhatian pemerintah terhadap pendidikan sangat tinggi, dengan adanya sertifikasi guru, harus menjadi cambuk dan pemberi semangat agar lebih baik dalam memberikan pendidikan,” kata Khaeruddin.

Siraman rohani disampaikan Ketua KUA Kecamatan Babulu H Mujib yang memaparkan pentingnya silaturahmi dan menjalin hubungan ini tidak mengenal waktu. (hms7/ind) (Sumber:www.kaltimpost.co.id 26/09/12)

 

Pangkas PNS di Struktural

BALIKPAPAN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Azwar Abu Bakar meresmikan dan melaunching Reformasi Birokrasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online tingkat Pemerintah Daerah, Senin (24/9) di Hotel Gran Senyiur. Ini sekaligus menetapkan Kota Balikpapan sebagai Pilot Project pelaksanaan reformasi birokrasi.

Menurut Abu Bakar, reformasi birokrasi pemerintah daerah, seperti halnya di tingkat instansi pemerintah pusat, dilakukan berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dimana Pemerintah Daerah dalam hal reformasi dibedakan menjadi dua kelompok, yakni pilot project dan non-pilot project.

Pilot Project, kata Abu Bakar, dilakukan ke seluruh provinsi dengan masing-masing satu kabupaten/kota. “Nah, dalam hal ini kota di Kaltim yang masuk pilot project adalah Balikpapan. Di luar itu disebut non-pilot project,” terang Abu Bakar.   

PANGKAS PNS

Dengan pencanangan tersebut diharapkan daerah yang terpilih sebagai pilot project dapat segera menilai langkah-langkah reformasi yang dilakukan. “Jadi kita akan berikan petunjuk apa saja yang perlu dilakukan perubahan, nilainya berapa, bobotnya berapa. Kalau sudah cukup nilainya ajukan ke pusat nanti kita cek. Jadi, sifatnya, daerah lebih mandiri. Kami hanya memberi petunjuk,” sambungnya.

Perubahan tersebut misalnya memangkas jumlah PNS yang membidangi bidang yang sama. Sehingga jumlah pegawai negeri sipil lebih ideal yang juga akan banyak menghemat anggaran. “Nanti kita minta minimal 99 daerah harus ikut. Di dalamnya termasuk 33 provinsi,  jadi di masing-masing provinsi harus ada satu kota dan kabupaten yang jadi pilot project,” kata Abu Bakar.

Meski demikian, bagi daerah yang tidak masuk dalam pilot project atau yang disebut non-pilot project tetap bisa ikut dalam program ini. “Tidak akan kita beda-bedakan. Karena sistemnya online, jadi yang siap melakukan reformasi birokrasi ya silakan, kita sama-sama,” imbunya.

Sementara untuk PMPRB merupakan instrument penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah. PMPRB dilaksanakan dengan tujuan menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikkan yang perlu dilakukan oleh instansi tersebut. Termasuk menyediakan data dan informasi bagi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Dengan reformasi birokrasi ini sendiri tentunya ada dua hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama adalah perbaikan internal, yang kedua adalah output-nya atau pelayanan kepada masyarakat yang harus bagus. Perbaikan internal seperti menempatkan seseorang pada bidangnya dengan jumlah tenaga yang memadai dan tidak berlebihan. Imbasnya akan dirasakan oleh masyarakat jika internal dari suatu instansi sudah terbentuk dengan baik,” terangnya.

Tindak lanjut dari hal tersebut adalah rencana pembentukan Peraturan Presiden (Perpres), dimana isinya mewajibkan setiap daerah membentuk layanan pengaduan masyarakat. “Jadi saat masyarakat tidak mendapat pelayanan yang baik dari suatu instansi, misal rumah sakit, sudah ada pos pengaduannya. Jika tetap tidak dilayani bisa langsung mengadu ke ombudsman,” tambah Abu Bakar. (*/rsh/lhl/k2) (Sumber : www.kaltimpost.co.id 25/0912)

 

 

Tes Selanjutnya Dilimpahkan ke Daerah

DEMI JADI PEGAWAI: Suasana tes CPNS di Dome beberapa waktu lalu.(ist)

BALIKPAPAN - Para peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sudah dinyatakan memenuhi syarat dari hasil ujian tertulis masih akan dihadapkan pada tes tambahan. Tes yang dimaksud adalah Tes Kemampuan Bidang (TKB) yang berfungsi untuk memilih CPNS yang benar-benar berkompeten. Pelaksanaan tes ini akan dilimpahkan penilaiannya ke daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tatang Sudirja mengatakan, hasil dari ujian tertulis sudah bisa dilihat di website Menpan. “Tapi mereka hanya bisa melihat nilai mereka sendiri, tidak bisa melihat punya orang lain. Jadi di situ disebutkan apakah dia memenuhi syarat atau tidak,”terangnya.

Tatang menambahkan, kemarin sudah ada perwakilan dari BKD yang mengikuti rapat di Jakarta terkait tindak  lanjut dari peserta tes CPNS yang memenuhi syarat. “Kita belum tahu apakah nantinya Menpan menerapkan TKB atau tidak, tapi kalaupun tidak, kita akan tetap menerapkan tes psikologi kepada para CPNS yang memenuhi syarat,” tambahnya.

Itu berguna untuk memilih yang terbaik dari yang sudah memenuhi syarat. Misalkan sebagai contoh untuk tenaga ahli di bidang kedoktoran ternyata hanya butuh 8 orang saja, padahal yang nilainya memenuhi syarat ada 20 orang, sehingga perlu dilakukan tes lagi untuk memilih sesuai dengan kuota.

Rawan Kecurangan

Sementara ditemui saat me-launching Reformasi Birokrasi di Hotel Gran Senyiur, kemarin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Azwar Abu Bakar mengatakan, tes TKB akan dilakukan. “Itu sejalan dengan reformasi birokrasi juga. Jadi untuk memilih beberapa orang saja yang memang benar-benar dibutuhkan,” terangnya.

Ia membenarkan, dalam pelaksanaan TKB dilimpahkan ke daerah masing-masing. Namun, ia menampik jika disebut bakal menimbulkan peluang kecurangan. “Akan tetap diawasi oleh Ke-menpan pelaksanaannya,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Balikpapan Sayid MN Fadli menimpali, kecurangan tidak mungkin terjadi. “Memang penyelanggara adalah daerah masing-masing, tapi pelaksanaanya kita melibatkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang akan menguji maupun menilai. Jadi langsung dari pusat. Kita di kota menyediakan sarana dan prasarana saja,” terangnya.

Ia menambahkan, tes kompetensi bidang itu sendiri akan lebih bersifat ke kemampuan berbicara. “Jadi kita tidak mencari yang unggul di akdemis saja. Saat di wawancara, mereka juga harus benar-benar layak,” sambungnya.

Mengenai jadwal tes, ketiganya belum bisa menyebutkan. “Masih dirapatkan, dalam waktu dekat akan segera diumumkan. Tapi itu juga ada di website menpan bila yang bersangkutan memang memenuhi syarat,” pungkas Tatang. (*/rsh/lhl/k2) (Sumber : www.kaltimpost.co.id 25/09/12)

 

Banyak Pegawai Ketimbang Meja

 

PNS Sudah Dibuat Nyaman, Harus Mau ke Pedalaman

Tak meratanya distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kutai Kartanegara (Kukar) sangat kentara. Betapa tidak, di beberapa kantor instansi, jumlah pegawai tak sebanding dengan luas ruangan dan jumlah meja yang ada. Bahkan ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD/instansi) yang pegawainya dibiarkan tak memiliki meja kerja sendiri atau harus join dengan rekannya.

Seperti pantauan Kaltim Post di Setkab Kukar, kemarin. Setkab Kukar diketahui kelebihan 800 PNS. Di kantor itu, hiruk pikuk aktivitas sejumlah PNS hanya terlihat mondar-mandir di lorong kantor. Seperti saat media ini mencoba mengikuti salah satu pegawai. PNS dari Bagian Administrasi Pertanahan Setkab Kukar mengenakan sandal, tampak beberapa kali hilir mudik di lorong kantor dan kemudian  nongkrong di sebuah kursi tamu. Seolah tak ada kesibukan berarti darinya. Padahal, ketika itu masih jam kerja.

Pemandangan tak jauh beda di lantai dasar kantor Setkab Kukar. Persisnya di lorong pintu masuk menuju Bagian Humas dan Protokol. Di sini ada tujuh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) berseragam dinas yang terlihat melakukan penjagaan. Tak ada yang salah dari aktivitas tersebut, namun pemandangan menjadi lain karena anggota yang berjaga terkesan mubazir. Bahkan ada anggota yang tak kebagian kursi jaga, dan kemudian memilih duduk di kursi tamu.

Sehingga, tamu di kantor itu justru berdiri. Padahal, hampir tak ada tugas yang terlalu berat yang harus mereka kerjakan bersama. Seorang petugas Satpol PP pun juga terlihat sedang asyik menyantap makanan ringan sambil ngobrol bersama rekannya. “Di sini (Setkab) biasanya sampai jam dua atau jam tiga lah. Ya jaga tamu-tamu yang datang atau ada yang bertanya-tanya,” ucap seorang petugas Satpol PP perempuan yang berjalan di sekitar lorong. Diketahui, Satpol-PP juga masuk dalam daftar 10 besar SKPD yang PNS-nya overload.

Pemandangan serupa di Ruang Bagian Kesra Setkab Kukar. Di sini meja kerja satu dan yang lainnya terlihat saling berimpitan. Sehingga, ruang gerak para tamu atau pegawai yang ingin masuk ke ruang tersebut menjadi sedikit sulit. Bahkan, ada beberapa meja yang diisi oleh dua pegawai. “Di sini (Bagian Kesra) enggak semuanya PNS, ada juga yang tenaga harian lepas (THL), jadi ya harus bagi-bagi tempat kerja lah,” ucap seorang pegawai, yang meminta namanya tak disebutkan.

Sedangkan di sekitar lorong Setkab Kukar juga  tampak ada sejumlah pegawai yang terlihat asyik nongkrong sambil menghisap rokok. Padahal, waktu masih jam kerja atau sekira pukul 10.33 Wita. Di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) juga sebelas dua belas. Di sini, dua portir Sekretaris Disdik yang posisi mejanya berada di luar ruangan. Tepatnya berada di lorong depan ruang kerja sekretaris Disdik, lantaran tak memiliki ruangan khusus.

PNS SUDAH NYAMAN

Rencana pemerataan penempatan PNS di Pemkab Kukar memang sedang bergulir. Agenda mutasi besar-besaran pun semakin terang, setelah kalangan DPRD Kukar menyatakan dukungan dan siap mengawal kebijakan Pemkab tersebut. Hal tersebut demi peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Namun demikian, diprediksi dengan berbagai dalih bakal banyak PNS yang tidak rela dimutasi ke pedalaman. Terhadap persoalan ini,

Komisi III DPRD Kukar mengisyaratkan faktor kesejahteraan bisa menengahi masalah itu. “Mereka (PNS, Red) sudah kita buat nyaman dengan tambahan insentif dan kenaikan gaji, yang setujui dalam pembahasan APBD Perubahan baru beberapa waktu," kata Aji Dendy, ketua Komisi III DPRD yang membidangi anggaran. Karena itu, menurut dia, sudah sepatutnya PNS dituntut meningkatkan kinerja dan mesti siap ditempatkan di mana saja. Namun bila memang diperlukan, tak ada salahnya menambah pendapatan pegawai yang bertugas di pedalaman agar mereka betah bekerja. Hanya, payung hukum masalah itu belum tersedia.  Ada peraturan bupati (perbup), tapi masih sebatas mengatur klasifikasi wilayah kerja pegawai yang disebut perkotaan dan pedalaman.

Menurut Dendy, untuk ukuran perkotaan PNS sudah mendapatkan kesejahteraan yang cukup. Yaitu dengan disetujuinya kenaikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Persetujuan tunjangan para PNS di Kukar naik 150 persen melalui pembahasan APBD Perubahan 2012. Nominal tunjangan mulai dari Rp 700 ribu hingga  Rp 4,25 juta di luar gaji pokok dan tunjangan keahlian. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kukar Muhammad Ridha Darmawan menjelaskan, rata-rata gaji pokok yang diterima PNS di seluruh Indonesia sama. Yang membedakan hanya masa kerja dan jumlah tanggungan keluarga. Selain itu, pembedanya adalah tunjangan keahlian atau profesi seperti dokter, guru, dan dosen. Juga ada tunjangan daerah yang berbeda-beda di tiap wilayah.(sumber data http://www.kaltimpost.co.id)

 

 
Artikel Lainnya...
Kalender Agenda
previous month July 2016 next month
M T W T F S S
week 26 1 2 3
week 27 4 5 6 7 8 9 10
week 28 11 12 13 14 15 16 17
week 29 18 19 20 21 22 23 24
week 30 25 26 27 28 29 30 31
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?
get('only_registered')) { if($guest) { ?>

Please register to vote

 
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra