SENDAWAR - Kementerian Dalam Negeri khususnya bagian Sub Direktorat Penataan Wilayah III dan Otonomi Khusus akan menurunkan tim pengkajian pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu, Juni mendatang. Mereka akan melakukan kajian administrasi kewilayahaan berdasarkan PP 78 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

"Tim kajian dari Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pengkajian administrasi wilayah pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu dan nantinya secara teknis akan dibantu Pemkab Kubar," ujar Kasubag Penataan Wilayah dan Tata Batas pada Bagian Tata Pemerintahan Setkab Kubar Agus Afifudin via ponsel ketika menghadiri rapat pembahasan wilayah perbatasan di Jakarta, Rabu (17/3).

Ia menambahkan, saat ini Pemkab telah menyerahkan sekitar tujuh SK Bupati terkait pemekaran wilayah Mahakam Ulu dari Kabupaten Induk Kutai Barat. Terakhir ada tiga SK yang diserahkan  Pemkab Kubar sekitar seminggu yang lalu yaitu SK Pengalihan Aset Daerah, SK Pelimpahan Pegawai Mahakam Ulu, dan SK Bantuan Dana untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Sedangkan empat SK sebelumnya sudah diserahkan cukup lama ke Depdagri seperti SK Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, SK Bantuan Dana dari Kabupaten induk Kutai Barat.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, setelah mempelajari SK dan hasil pengkajian Kabupaten Induk Kutai Barat, nanti mereka akan turun untuk melakukan pengkajian ke lapangan terhadap kondisi administrasi wilayah kabupaten pemekaran seperti jumlah penduduk, luas wilayah dan masih banyak lagi. Pemkab induk Kubar akan berupaya semaksimal mungkin agar pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilaksanakan tahun ini.

Pasalnya, berdasarkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri, ada aturan baru di tahun yang akan datang yaitu pemekaran kabupaten atau provinsi tetap diperbolehkan hanya saja tidak dilepas begitu saja seperti saat ini. Informasi dari Jakarta, kabupaten atau provinsi yang hendak dilepas, oleh daerah induk dipersiapkan selama lima tahun dan apabila sudah mampu berdiri selama lima tahun maka baru dapat dilepas oleh daerah induk. "Makanya kami berusaha agar Kabupaten Pemekaran Mahakam Ulu dapat terbentuk tahun ini," tuturnya. (lex/tribunkaltim.co.id/18/03/2010)