Nomenklatur Berubah, Pejabat Dilantik Ulang

 

TANJUNG SELOR- Sejak awal terbentuk, Provinsi Kaltara sejauh ini telah memiliki sebanyak 20 Peraturan Gubernur tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan uraian tugas masing-masing. Adanya beberapa OPD baru, maka untuk nomenklatur atau penamaan dari masing-masing OPD juga berubah.
Kepala Biro Kepegawaian Pemerintah Provinsi Kaltara, Abdul Majid menuturkan perekrutan PNS untuk eselon II mengingat ada tambahan OPD baru kemudian perubahan nomenklatur, maka sebagian besar akan dilantik kembali, begitu juga merekrut beberapa penjabat instansi di lingkup Pemprov Kaltara. “Perubahan OPD baru tersebut sehingga nantinya kemungkinan akan dilantik ulang,” ujarnya kepada Koran Kaltara.
Nomenklatur atau perubahan nama OPD baru dan lama, misalnya jika sebelumnya dinamakan Asisten Pemerintahan lalu dengan adanya perubahan nomankaltur atau OPD maka berubah jadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Selain itu PNS dari kabupaten/kota yang sempat disetujui dan direkomendasikan untuk masuk ke Kaltara, sesuai permintaan Penjabat gubernur Kaltara, sebelum direkrut PNS tersebut terlebih dahulu harus mengikuti asessement di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Bandung setelah hasilnya baru akan dirapatkan ulang, untuk kemudian dilakukan perekrutan dan pelantikan.  “Perencanaan awal sebelum 22 April dengan adanya perubahan  OPD baru, itu semua akan berubah namanya termasuk yang baru dengan eselon II maupun untuk pengisian OPD baru nanti akan diisi dari eselon II maupun yang potensial untuk dinaikkan sesauai hasil asessement LAN bandung,” katanya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, menyampaikan, saat ini masih melakukan pemenuhan beberapa OPD yang masih kekurangan, akan tetapi untuk hal tersebut dimungkinkan paling cepat dilakukan pada April atau Mei mendatang. “Kita tidak ada target khusus, karena saat ini juga masih mencari orang yang tepat untuk mengisi OPD tersebut,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, untuk beberapa OPD yang harus dipenuhi tidaklah gampang karena juga harus memenuhi syarat kepangkatan, kemudian juga dilihat dari latar belakang dan pengalaman orang yang bersangkutan. “Namun jika posisi OPD ini belum terpenuhi maka kemungkinan akan kita tunda,” ucapnya.
Namun demikian, lanjutnya, bisa saja untuk memaksimalkan kinerja beberapa OPD yang sudah siap langsung dibentuk, untuk kemudian dilantik. “Eselon II dilantik duluan, kemudain untuk eselon III menyusul karena kesulitan menyusun” ungkapnya. (nur913)