BKD: Status Ilegal, Belum Ada Izin

 DPRD-Pemkab Bahas Kuliah Jarak Jauh Universitas Darul Ulum

TANA PASER – DPRD Paser menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan eksekutif terkait status Universitas Darul Ulum Jombang yang membuka kelas perkuliahan di Tana Paser, belum lama ini. Rapat dipimpin Ketua Komisi III Miswan Thahadi dan dihadiri sejumlah wakil rakyat, diantaranya Suhardi SH, dr Fahmi Fadli, Syamsuddin Cukur SE, M Saleh ST. Sedangkan dari pihak pemerintah diwakili Kepala Dinas Pendidikan Drs H Syafruddin, Drs Hamdani dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) H Muslich.

Dalam rapat tersebut, baik DPRD maupun Pemkab secara khusus membahas status dan keabsahan Universitas Darul Ulum terkait pelaksanaan kelas jauh. Bahkan, perkuliahan yang diselenggarakan Yayasan Paser Gemilang tersebut sudah tersebar sampai ke desa-desa, seperti Desa Kerang Kecamatan Batu Engau. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Hamdani menjelaskan, bahwa kelas jauh Universitas Darul Ulum tersebut tidak sah atau illegal, karena kelembagaannya tidak diakui Dinas Pendidikan. “Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) karena belum mendapatkan ijin dari Kopertis 7 Surabaya guna penyelenggaran di Kabupaten Paser ini,” jelas Hamdani. Hal senada juga ditegaskan Syamsuddin Cukur, anggota Komisi III DPRD Paser. Bahkan, Syamsuddin mengaku sangat khawatir menyangkut permasalahan yayasan tersebut. “Dari kunjungan ke beberapa provinsi, ternyata persoalan di Paser juga dialami di daerah lain,” katanya. Akibatnya, mahasiswa jadi korban.

Bahkan, saat mahasiswa ingin melegalisir ijazahnya, tidak ada satupun pihak yang bersedia melegalisir ijazah tersebut. Sementara, M Saleh, anggota Komisi III DPRD Paser lainnya menegaskan, bahwa hanya ada dua pilihan terkait persoalan yang dihadapi Universitas Darul Ulum di Paser, yaitu segera mengurus perizinan atau ditutup saja. “Pasalnya, kalau permasalahannya dibiarkan berlarut-larut, mahasiswa yang merasa dirugikan jelas tidak terima dan mereka bisa berontak terhadap pihak pengelola,” tandasnya. Dari berbagai masukan yang disampaikan peserta rapat, akhirnya pimpinan rapat Miswan Thahadi menyimpulkan, bahwa Pemkab Paser dalam hal ini BKD Paser sebagai instansi yang berkompeten diharapkan bisa membina dan memberitahukan kepada pihak pengelola Universitas Darul Ulum Jombang yang membuka kelas jauh. “BKD harus tegas, terutama terkait dengan keabsahan statusnya, apakah sudah memiliki izin dari kopertis di Surabaya atau belum,” tandas Miswan. (Sumberdata: http://www.kaltimpost.co.id )

 
Kalender Agenda
previous month October 2014 next month
M T W T F S S
week 40 1 2 3 4 5
week 41 6 7 8 9 10 11 12
week 42 13 14 15 16 17 18 19
week 43 20 21 22 23 24 25 26
week 44 27 28 29 30 31
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?

Please register to vote

 
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra