Home Berita dan Artikel Artikel

Artikel

Progres Regulasi Otonomi Daerah 2009

Tahun ini, ada angin segar bagi regulasi otonomi daerah (otda). Pada 2009, ada 18 UU yang menyangkut sektoral otda diteken di DPR. Apa perbaikan kualitasnya? Berikut laporan Hariatni Novitasari dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).

---

DI AKHIR masa jabatan, DPR 2004-2009 ngebut menyelesaikan sejumlah UU sektoral otda. Produk-produk hukum pada 2009 itu sangat berbeda dengan tahun lalu. Pada 2008, sebagian besar UU yang disahkan menyangkut pembentukan daerah baru, yakni mencapai 29 UU. Sedangkan tahun ini, di antara 18 UU sektoral, hanya ada dua UU pembentukan daerah baru. Yaitu, UU No 12/2009 tentang Pembentukan Kabupaten Meranti di Provinsi Riau dan UU No 13/2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat.

Sementara itu, 16 UU lain mengatur pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten-kota sesuai dengan UU No 32/2004 jo UU No 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Misalnya UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan UU No 10/2009 tentang Kepariwisataan.

Yang patut digarisbawahi, beberapa di antara UU sektoral yang diterbitkan itu bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Antara lain, UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik, UU No 36/2009 tentang Kesehatan, dan UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit (RS). Itu menjadi satu kabar baik bagi masyarakat. Sebab, selama ini tidak pernah ada kejelasan soal informasi dan standar pelayanan yang didapatkan masyarakat. Apalagi, belum semua pelayanan publik bisa diakses.

Secara khusus, UU Pelayanan Publik dan UU RS merupakan regulasi baru. Artinya, belum pernah ada regulasi yang mengatur dua hal itu sebelumnya. Sedangkan UU Kesehatan merupakan revisi UU No 23/1992. UU yang lama memang harus direvisi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Mengapa UU itu secara ideal dianggap pro peningkatan pelayanan publik? Dengan tiga UU tersebut, hak dan kewajiban publik sebagai penerima pelayanan menjadi jelas. Publik tidak saja diperlakukan sebagai objek kebijakan atau pelayanan, tetapi juga subjek. Dengan regulasi-regulasi tersebut, semakin jelas hak dan kewajiban publik serta pemerintah.

Publik juga dilibatkan dalam penyusunan pelayanan yang akan mereka terima. Itu, misalnya, bisa dilihat dalam implementasi UU Pelayanan Publik. Masyarakat dilibatkan sepenuhnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mulai pembuatan standar pelayanan publik (SPP) sampai evaluasi pelaksanaannya. SPP dibuat berdasar kesepakatan kedua pihak.

Berdasar pengamatan JPIP di lapangan, banyak pemda di Jawa Timur (Jatim) telah membuat SPP di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), bahkan sampai tingkat kecamatan dan puskesmas. Sayang, SPP yang disusun belum dilandasi partisipasi masyarakat. Masih banyak yang disusun konsultan.

Salah satu yang benar-benar melibatkan masyarakat, penerapan standar pelayanan disusun oleh layanan kesehatan dan kependudukan di Kota Blitar lewat citizen's charter (CC). Beberapa daerah lain di Jatim juga telah mereplikasi CC, khususnya di bidang pelayanan kesehatan puskemas. Misalnya beberapa puskesmas di Pamekasan dan Tulungagung.

Bagi pemerintah daerah di Jatim, diterapkannya UU tentang pelayanan publik tidak terlalu mengejutkan. Sebab, sebelum terbit UU itu, di Jatim ada Perda No 11/2005 tentang Pelayanan Publik. Jadi, Jatim selangkah lebih maju jika dibandingkan dengan nasional.

Terbitnya UU tersebut memang paling ditunggu. Sebab, selama lebih dari empat tahun, rencana UU itu dibahas di DPR dan tak kunjung selesai. UU ini bisa dijadikan alat untuk melihat komitmen pemerintah terhadap perbaikan pelayanan publik. UU tersebut menjadi penyokong UU yang berkaitan dengan pelayanan publik yang telah terbit di tahun sebelumnya, seperti UU Ombudsman.

Keberpihakan terhadap kepentingan publik juga ditonjolkan dalam UU Kesehatan yang baru. Misalnya, dihapusnya kelas rumah sakit. Dahulu, kita mengenal kelas I dan II. Maka, dengan UU baru tersebut, pembagian kelas tidak ada lagi. Hanya ada satu kelas pelayanan RS, yaitu kelas III. Itu bertujuan menjamin pelayanan kesehatan yang setara bagi masyarakat.

UU tersebut juga dibuat lebih berpihak kepada masyarakat miskin. Misalnya, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan darurat tanpa harus membayar biaya administrasi terlebih dahulu ataupun mendapatkan pelayanan ambulans gratis. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi RS menolak pasien yang kurang mampu.

Perizinan mendirikan RS pun diperketat. Tidak sembarangan RS dapat izin pendirian atau perpanjangan. Kalau saja pemerintah atau swasta tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 7 sampai 16 UU itu, izin operasi bisa tidak diberikan atau izin RS dicabut. Itu menjamin bahwa penyedia pelayanan kesehatan tidak bisa sewenang-wenang terhadap keselamatan pasien. Kalaupun dirugikan dalam mendapatkan pelayanan, pasien bisa memperkarakan RS secara pidana ataupun perdata. Selain itu, pasien bisa mengajukan keluhan melalui media cetak dan elektronik. Secara ideal, publik lebih dilindungi dengan regulasi-regulasi tersebut. (e-mail: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it ) Sumber : Jawapost.com
 

Birokrasi dalam Kekuasaan yang Terbelah

Oleh : BAMBANG SETIAWAN

KOMPAS.com - Tahun 2009 menjadi penanda paling nyata perubahan paradigma kekuasaan dalam tata hubungan kenegaraan Indonesia. Pergeseran dominasi kekuasaan dari ”negara” ke ”warga negara” membuat kepatuhan birokrasi tak lagi bersandar pada kekuasaan vertikal, tetapi lebih horizontal. Pejabat birokrasi dan pejabat politik semakin setia dan takut kepada sorotan publik karena di sanalah kini bandul kekuasaan berada.

Memahami arah perubahan birokrasi di Indonesia saat ini, tidak bisa lain, adalah membaca ulang proses demokratisasi yang terjadi dalam kurun waktu satu dekade belakangan ini. Dalam rentang ini, tahun 2009 bisa dikatakan merupakan titik kulminasi dari proses demokrasi di Indonesia. Pemilu 2009 melengkapi hampir semua prosedur demokrasi liberal ketika presiden dan DPR dipilih secara langsung. Tahun 2009 bahkan bisa dikatakan sebagai puncak dari demokrasi (ultra)liberal setelah sebelumnya semua pejabat kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Demokratisasi yang terjadi dalam kurun 1998-2009 memiliki karakter yang tampak berbeda dengan masa-masa sebelumnya, berupa terjadinya ”atomisasi” kekuasaan yang melahirkan kekuatan warga. Pembelahan kekuasaan dari sebuah rezim otoriter menjadi kekuasaan-kekuasaan kecil yang otonom sampai ke level individu warga negara.

Proses ini dimulai dengan ditumbangkannya rezim Orde Baru, yang lalu diikuti oleh perubahan kekuasaan yang cepat. Setelah Pemilu 1999, kekuasaan presiden tidak lagi dominan. Parlemen menjadi kekuatan baru yang superpower sampai bisa mencabut mandat presiden. Kekuasaan presiden yang nyaris tanpa batas waktu juga dikendalikan setelah Amandemen Pertama UUD 1945 pada 1999 menghasilkan pembatasan jabatan presiden maksimal hanya dua periode.

Pembelahan kekuasaan tidak berhenti di level atas. Pada 2001 diberlakukan otonomi daerah. Dengan ini, kekuasaan pemerintahan, yang selama ini tersentralisasi, terdistribusi ke daerah. Kepala-kepala daerah menjadi kekuatan-kekuatan politik baru, tidak lagi menjadi bagian birokrasi semata dari kepentingan pusat. Birokrasi tak lagi sepenuhnya vertikal, tetapi menjadi lebih horizontal.

Pembelahan kekuasaan dan kewenangan terus mengalami eskalasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di level pusat, kekuasaan parlemen untuk memilih presiden ditanggalkan dengan diadopsinya pemilihan presiden secara langsung pada Pemilu 2004. Kekuasaan kini terdistribusi langsung ke warga negara yang mempunyai hak pilih. Rakyat menjadi penentu, otonom.

Di level daerah, pemekaran terus berlangsung, penguasa-penguasa baru bermunculan, terkadang mengerat bagian wilayah yang sudah kecil menjadi serpihan-serpihan.

Kekuasaan daerah menjadi semakin kuat ketika pada tahun 2005 untuk pertama kalinya dilakukan pilkada serentak di sebagian wilayah Indonesia. Demokrasi menyentuh lebih dekat, sekaligus membuat kedudukan warga negara kian penting. Paling tidak, kini suara yang dimiliki seorang warga bisa menjadi penentu bagi terpilihnya anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakilnya, gubernur, dan bupati/wali kota.

Euforia pembelahan kekuasaan tidak berhenti sampai di sana. Diperbolehkannya calon independen untuk bertarung dalam laga pilkada menjadi tonggak lain yang menyeruakkan kekuasaan pribadi warga negara nyaris sejajar dengan kekuatan partai. Runtuhnya kekuasaan partai oleh calon independen di Aceh menjadi pertanda kian besarnya bandul kekuasaan ke tangan publik.

Proses atomisasi kekuasaan terus berlanjut ke Pemilu 2009. Selain presiden dipilih langsung, pemilihan anggota DPR pun dilakukan dengan menggunakan sistem pemilu daftar terbuka. Partai tidak lagi sepenuhnya menentukan terpilihnya seorang kandidat karena pemenang bisa berasal dari suara terbanyak. Rakyat pun menjadi panglima, demokrasi mendekati makna demos+kratos, kekuasaan oleh rakyat dalam arti yang sangat harfiah. Rakyat, kini, adalah himpunan kekuasaan.

Paradigma kekuasaan rakyat menempatkan pejabat publik sebagai bawahan rakyat. Implikasinya yang tampak adalah pejabat publik kini lebih suka melaporkan langsung kepada publik. Rekaman pembicaraan Anggodo Widjojo disiarkan langsung lewat media televisi oleh Mahkamah Konstitusi. Rapat dengar pendapat kasus Bibit-Chandra di DPR sampai pemanggilan orang-orang yang diduga terkait dengan kasus Bank Century pun tidak lagi menjadi urusan hukum semata.

Media massa menjadi sarana bagi pejabat publik untuk menjaga citra dan melaporkan kinerjanya. Transparansi, atas nama citra dan kehendak untuk menyenangkan publik, membuat kultur politik semakin identik dengan kultur popular, selera berpolitik dan kerja birokrasi digiring oleh selera massa.

Pendapat publiklah yang menentukan karena ia berkuasa. Prosedur dan birokrasi hukum berhadapan dengan kekuasaan yang berkerumun di jalan ataupun di alam maya lewat Facebook. Pemerintahan yang dijalankan oleh kerumunan atau massa (ochlocracy) tampaknya menjadi sisi lain dari demokratisasi di Indonesia saat ini.

Involusi kekuasaan?

Di balik demokratisasi yang telah dilalui, selalu ada pertanyaan yang mengganjal: apakah tahap-tahap demokratisasi di Indonesia merupakan sebuah proses wajar yang harus dilalui untuk menjadi sebuah negara dengan kekuatan politik yang besar di kemudian hari, ataukah hanya akan melahirkan sebuah demokratisasi semu, yang justru melingkar dan merumit ke dalam dirinya sendiri? Jika yang terjadi adalah yang terakhir, demokrasi tak ubahnya sebuah ”involusi kekuasaan”, pembelahan kekuasaan yang semakin merumit.

Dengan memakai model Clifford Geertz, kecenderungan ini tampaknya kini bisa dibaca pada ranah kekuasaan negara. Proses demokratisasi melahirkan kekuasaan yang lebih atomistik dan involutif hingga kepada individu warga negara.

Dalam ranah kekuasaan yang demikian atomistik, bagaimana kebijakan negara mampu diterjemahkan lewat birokrasinya? Tampaknya memang diperlukan pemimpin birokrasi yang mampu mengelola partisipasi publik secara efektif.(Litbang Kompas) Sumber : Kompas.com, 24-12-09
 

Dari Soal Sekprov dan Mendorong Orang Kaltim

150 Hari Pertama Gubernur Baru Kaltim
Catatan: Dahlan Iskan

APA yang sudah dilakukan gubernur baru Kaltim, H Awang Faroek Ishak, di 150 hari pertama masa pemerintahannya yang jatuh pada hari ini?

Baca selengkapnya...

 

Kepemerintahan yang Modern untuk Kalimantan Timur

Reformasi Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia

Oleh : Dr. Christoph Behrens


Perkembangan global dan nasional (membaiknya kerjasama internasional, desentralisasi di Indonesia,  pembangunan ekonomi dan perubahan sosial) telah membawa tantangan baru bagi Pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/kota maupun Provinsi.  Pemerintah provinsi Kaltim sedang berusaha mengadakan  reformasi administrasi untuk memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat.

Baca selengkapnya...

 

Kami Memasuki Tahapan Siap Take Off

Mengabaikan kehadiran TI adalah sebuah kesalahan. Untuk menghindari terjadinya kesalahan, Pemprov Kaltim secara bertahap telah menggunakan TI untuk mendukung kinerjanya melalui penggunaaan sejumlah aplikasi. ...

Baca selengkapnya...

 
Kalender Agenda
previous month June 2018 next month
M T W T F S S
week 22 1 2 3
week 23 4 5 6 7 8 9 10
week 24 11 12 13 14 15 16 17
week 25 18 19 20 21 22 23 24
week 26 25 26 27 28 29 30
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?
get('only_registered')) { if($guest) { ?>

Please register to vote

 
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra