Home Berita dan Artikel Artikel

Artikel

Menanti Tindak Lanjut Program 100 Hari Kemdagri


Oleh : Heppy Ratna

Jakarta, (ANTARA News) - Masa kerja 100 hari pemerintah telah berlalu dan program yang menjadi target dari kementerian diklaim telah berhasil dilaksanakan, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sebelumnya menegaskan program 100 hari dari kementerian yang ia pimpin telah 100 persen terlaksana. Meski diklaim telah mencapai target, program-progam tersebut masih harus ditindaklanjuti.

Program kerja 100 hari Depdagri yang telah terlaksana yaitu pertama, pembatalan peraturan daerah yang bermasalah. Sekitar 700 perda yang umumnya mengatur tentang retribusi ini telah dibatalkan.

Selanjutnya program kedua yaitu mempercepat proses untuk memulai usaha. Kemdagri bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Tenaga Kerja untuk membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) dalam rangka mempercepat waktu pengurusan izin memulai usaha.

Awalnya dibutuhkan waktu sekitar 60 hari untuk memulai izin usaha. Kondisi ini dinilai sangat tidak mendukung investasi, sehingga pemerintah melalui Kemdagri dan kementerian lainnya mengambil langkah untuk mempercepat proses pengurusan memulai izin usaha menjadi 17 hari saja.

Program ketiga yang terlaksana adalah penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan secara elektronika (SPIPISE). Sistem ini telah diterapkan di Batam dan melayani 102 perizinan penanaman modal.

Mendagri menjanjikan, SPIPISE juga akan dilaksanakan di daerah lain. Batam hanya sebagai daerah percontohan karena untuk saat ini, kawasan tersebut yang paling siap menerapkannya.

"Nanti SPIPISE ini akan dikembangkan ke 14 provinsi dalam 2010 ini," katanya.

Kemudian, program keempat yakni penyelesaian masalah pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Kemendagri menandai komitmennya untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan ini dengan menandatangani nota kesepakatan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Jumat (29/1) untuk mempercepat pengadaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Program kelima adalah pengelolaan perbatasan. Undang-Undang No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang telah mengamanatkan pembentukan sebuah badan nasional untuk mengelola perbatasan.

Tugas badan nasional ini adalah menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan dalam berbagai bidang, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di perbatasan serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan.

Mendagri menuturkan, rancangan Peraturan Presiden tentang BNPP ini telah diserahkan pada presiden. Dan segera setelah Perpres tersebut ditandatangani maka BNPP dapat segera beroperasi karena sejauh ini infrastrukturnya telah disiapkan.

Sementara program-program lainnya seperti penyusunan rencana strategis Depdagri 2010-2014, evaluasi pemekaran daerah, peningkatan efektifitas pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi khusus, evaluasi sistem dan pelaksanaan pilkada, evaluasi sistem dan efektifitas pengelolaan dana perimbangan daerah, dan pengembangan konsep peningkatakan kapasitas aparatur pemerintah daerah, telah dilaksanakan.

Meski program 100 hari Kemdagri diklaim telah mencapai target, masih banyak dari program tersebut yang harus ditindaklanjuti.

Pengamat Politik dari Charta Politika Bima Arya Sugiarto mengatakan suatu program kerja akan dinilai berhasil jika ada sesuatu yang konkrit yang dapat dirasakan masyarakat dan tidak cukup hanya ditataran kebijakan saja.

"Seharusnya ada perubahan konkrit yang dirasakan," katanya.

Keberhasilan program 100 hari ini tidak dapat dipandang sepenuhnya sebagai keberhasilan yang akan dicapai selama lima tahun mendatang. Bima mengatakan pemerintah harus konsisten untuk melaksanakan program yang telah ditargetkan.

Secara keseluruhan, ia tidak memberikan nilai sempurna untuk kinerja 100 hari pemerintahan. Ia berharap ada kemajuan yang progresif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selanjutnya, Kemdagri masih harus menindaklanjuti dan mengawasi jalannya program 100 hari yang juga ditetapkan sebagai program lima tahun ini.

Untuk penerapan SPIPISE misalnya, daerah lainnya harus disiapkan untuk dapat menerapkan sistem ini sehingga proses pengurusan perizinan dapat dilakukan lebih cepat. Begitu pula dengan percepatan proses memulai izin usaha yang harus diawasi dan dilaksanakan diseluruh daerah.

Kemadagri juga agar melakukan evaluasi daerah pemekaran yang hasilnya akan segera diumumkan pada publik, serta menyiapkan desain besar penataan daerah.

Berkaitan dengan perbatasan, Kemdagri agar memantau kerja dari BNPP untuk mengelola perbatasan. RI memiliki batas dengan dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini. Total panjang mencapai 3.137 kilometer (km) hanya memiliki 207 pos perbatasan.

Garis batas RI dengan Malaysia di Kalimantan sepanjang 2.004 km baru didukung 54 pos penjagaan. Di Timor Leste, perbatasan sepanjang 316 km dijaga 39 pos. Sedangkan di Papua, perbatasan 817 km memiliki 114 pos penjaga.

Sementara untuk perbatasan laut, RI berbatasan dengan sebagian Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, India, Republik Palau, Australia, Papua Nugini dan Timor Leste.

Kemudian evaluasi sistem untuk pilkada serta melakukan perbaikan atas kelemahan yang ada, juga menjadi salah satu pekerjaan yang harus dituntaskan.

Untuk mencapai seluruh targetnya hingga lima tahun, Kemdagri dituntut serius dan konsisten mewujudkannya.(*)Sumber : Antaranews, 24-02-2010 (dipublikasi dalam artikel antara 31 Januari 2010)
 

TATA KELOLA SISTEM INFORMASI

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat pertumbuhannya. Jika tidak dikelola dengan cara yang baik dan benar justru akan menyebabkan pemborosan dan pengulangan kesalahan berganda bila dibandingkan dengan cara tradisional sekalipun.

Untuk itulah peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) harus didefinisikan dengan fokus pada pemberian nilai tambah kepada organisasi. (1) Menciptakan “value” melalui peningkatan unjuk kerja dan inovasi dan (2) Menjaga “value” melalui pengelolaan secara operasional dan menangani resiko yang mungkin terjadi berkaitan dengan investasi TIK.

Sistem informasi didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa dan menyampaikan informasi untuk sebuah tujuan khusus “aplikasi”. Lingkungan yang melingkupi sistem informasi berupa ketersediaan hardware, software, data, network, procedure dan people.

Tujuan utama sistem informasi adalah mengumpulkan data, memprosesnya menjadi informasi kemudian mengubah informasi menjadi pengetahuan untuk sebuah tujuan khusus.

Data didefinisikan sebagai deskripsi pokok suatu hal, kejadian, aktivitas dan transaksi yang direkam, diklasifikasikan dan disimpan tetapi belum diorganisir menjadi sesuatu yang spesifik. Informasi didefinisikan sebagai data yang telah diorganisir sehingga memiliki arti dan nilai tambah bagi penerimanya. Pengetahuan (knowledge) diartikan sebagai informasi yang telah diorganisir dan diproses sehingga menjadi pemahaman, pengalaman dan keahlian ketika diterapkan pada situasi aktifitas yang berbeda.


Sistem Informasi – Klasifikasi Fungsi Dukungannya

Sistem informasi, tinjauan klasifikasi fungsi dukunganya dapat digambarkan sebagai piramida yang tersusun dari empat lapis. Berturut-turut dari bagian paling bawah keatas adalah : Operasional Managers, Data Workers, Middle Managers dan Top Manager.

Operasional managers akan menangani transaction processing system mis. order precessing, fulfillment, material movement, A/R, A/P, GL, payroll dan POS. Data workers menangani knowledge management system dan office automation system berupa simulation, pgm coding, system support, word processing, desktop publishing. Middle managers menangani management information system, decision support system dan intelligent support system berupa sales management, inventory control, annual budget, production schedulling, cost analysis dan pricing analysis. Top Manager menangani executive support system berupa 5-year sales trend, profit planning, 5-year budget forecasting dan product development.


Strategi Organisasi dan TIK

Keselarasan strategi organisasi dan TIK akan menentukan keberhasilan pengelolaan TIK. Pertama, menyelaraskan strategi TIK dengan trategi bisnis dan misi organisasi/lembaga. Kedua, mengelola kemampuan TIK dengan membuat keputusan, strukturisasi dan mengelola organisasi dan memberikan layanan TIK ke organisasi dan ketiga, mengintegrasikan teknologi baru, penggerak dan peluang dengan strategi bisnis. Tiga hal yang mempengaruhi adalah: IT alignment, IT management & delivery dan IT enablement.

Area Fokus IT Governance

IT Governance fokus pada penyampaian “value” dan mengurangi resiko akan investasi TIK, “value” di-drive oleh strategi yang selaras degan bisnis, resiko dikelola melalui akuntabilitas sistem yang dibangun.

Penggerak TIK dikelompokkan dalam tiga penggerak utama yaitu: technology drivers (kebutuhan akan teknologi terbaru), organizational drivers (pergerakan organisasi menjadi tujuan dibandingkan dengan bisnis itu sendiri) dan business specific drivers.

IT Organization dipengaruhi oleh faktor-faktor: (1) internal business drivers (degree of business unit diversity) (2) external drivers (environment, business process linkages, information flows/linkages) dan (3) history and culture (local culture, corporate culture, IT culture) serta (4) technology drivers (rate of technology change, embedded core systems predominance.

IT Management and Delivery dibagi menjadi service areas untuk mengidentifikasi pengaruh faktor-faktor dan mempertemukan IT Service Requirements dengan berdasar kepada business strategy objectives. Tiga hal yang mempengaruhi IT Management and Delivery adalah infrastruktur, pemberian solusi dan faktor kepemimpinan. Service areas dikelompokkan dalam capabilities, sourcing, structure & governance dan processes.

Gambaran strategi TIK mendukung strategi bisnis dapat dilihat pada keterkaitan yang saling mempengaruhi antara: strategi organisasi, fungsi organisasi, arsitektur aplikasi, infrastruktur teknis, sumber daya/pegawai dan pendanaan.

Tata Kelola TIK

Langkah-langkah pengelolaan yang baik TIK adalah (1) membangun kerangka kerja organisasi pemerintahan (2) menyelaraskan strategi TIK dengan strategi organisasi (3) memahami/mendefinisikan resiko berkaitan dengan pengembangan TIK (4) mendefinisikan target atau sasaran (5) menganalisa kemampuan yang ada dan identifikasi “gap” (6) membuat strategi pengembangan (7) mengukur hasilnya dengan alat ukur yang ada dan (8) melakukan evaluasi dan perbaikan. (Sumber www.depdagri.go.id, 30-01-2010)

 

Perahu Tambangan Mahakam Makin Ditinggalkan

TRANSPORTASI SUNGAI
Perahu Tambangan Mahakam Makin Ditinggalkan

Jarum jam menunjukkan pukul 11.14 Wita, Sabtu (2/1). Layaknya mengemudi mobil, Riki (27), nakhoda perahu ”Kompas 77”, dengan cekatan menarik tuas gas dan kemudi.

Uniknya, jika mengendarai mobil tangan memegang kemudi dan kaki digunakan untuk menginjak pedal gas dan rem, di perahu itu Riki melakukan segalanya dengan tangan. Sebab, perahu bermotor yang dikenal dengan perahu tambangan itu cuma perlu tarikan gas untuk menggerakkan baling-baling.

Kapal kelotok penyeberangan itu, yang sebelumnya bersandar berimpitan dengan perahu lain di dermaga penyeberangan di tepi Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur, tak lama kemudian mundur secara perlahan. Setelah posisinya dirasa bebas dari hambatan, Riki membelokkannya ke kiri. Sang ”Kompas 77” pun selanjutnya melaju menyeberangi Sungai Mahakam selebar 950 meter— yang membelah Samarinda (kota) dengan Samarinda Seberang.

Tidak banyak penumpang yang diangkut. Hanya lima orang: dua pria dewasa, seorang ibu dengan anak lelakinya, dan seorang remaja belasan tahun.

Meski tarif sekali menyeberang Rp 4.000 per orang, warga yang memanfaatkan perahu tambangan ini terus berkurang.

Perahu-perahu jenis itu pun demikian. Jumlahnya terus merosot sejalan dengan perbaikan sarana transportasi di Kota Samarinda, yakni pembangunan dua jembatan, Mahakam I dan Mahakam II, yang hingga kini masih dalam pengerjaan.

Diperkirakan, kemudahan warga mendapatkan sepeda motor menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya jumlah penumpang kapal kelotok tersebut. Saat ini, dengan membayar uang muka Rp 500.000 hingga Rp 1 juta, warga sudah bisa menguasai sepeda motor kredit dan memanfaatkannya untuk pergi ke mana-mana, termasuk melalui Jembatan Mahakam I dan II.

Koperasi

Tentang nama perahu ”Kompas”, Riki mengatakan, itu bukan sekadar meniru nama sebuah koran nasional, melainkan merupakan akronim dari Koperasi Motor Taksi Air Mangkupalas, salah satu koperasi angkutan penyeberangan yang ada di Samarinda yang berdiri tahun 1984. Adapun 77 adalah nomor lambung perahu.

Koperasi tersebut, menurut Riki, sebelumnya dilengkapi sedikitnya 103 perahu anggota. ”Tapi, sekarang tinggal sekitar 50 perahu. Masing-masing perahu berkekuatan mesin sekitar 20 PK,” ujarnya.

Bicara soal penumpang yang minim, Riki mengatakan, ia tidak terlalu merisaukannya. ”Perahu yang saya beli dengan harga Rp 20 juta ini masih bisa menghasilkan uang hingga Rp 200.000 per hari,” ujarnya memberi alasan.

Setelah menurunkan penumpang di Jembatan Mesjid, sebuah perkampungan di Samarinda, dan Dermaga 79, Kompas 77 langsung kembali ke Dermaga Mangkupalas di Samarinda Seberang. Setiba di tujuan, sudah ada sembilan orang yang menunggu untuk menyeberang ke Samarinda kota.

”Saya biasa bolak-balik tujuh kali sehari naik perahu ini. Kalau bermotor atau angkutan kota itu lama karena harus memutar,” cerita Aziz, penumpang asal Mangkupalas.

Begitu mereka sudah di perahu, Riki ataupun para motoris perahu tambang di dermaga itu umumnya tidak bisa berlama-lama menunggu tambahan penumpang sebab penumpang yang sudah ada akan protes.

Kondisi ini, menurut Riki, kontras dengan suasana tahun 1990-an. Saat itu orang harus antre agar bisa dibantu menuju ke seberang. Satu perahu kelotok, jika dipaksakan, bisa memuat hingga 50 penumpang, bahkan sebagian harus berada di atap.

”Saat ini calon penumpang mengantre adalah pemandangan yang sulit ditemui,” kata Sukri, petugas penarik retribusi dermaga penyeberangan jurusan Mangkupalas.

Yang membuat perahu kelotok masih bertahan, antara lain, juga karena awak kapal-kapal berukuran besar memanfaatkannya untuk bepergian ke Samarinda kota saat mereka melabuh jangkar di tengah Sungai Mahakam. Selain itu, kapal itu disewa warga untuk memancing di perairan tersebut.

Sayangnya, perahu-perahu kelotok itu tidak banyak dilirik sebagai transportasi sungai yang unik untuk pengembangan wisata air di Sungai Mahakam. Sungguh ironis, Kota Samarinda yang berada di pinggiran sungai membiarkan nasib perahu tambangan sebagai transportasi khas Sungai Mahakam hilang satu per satu. (Defri Werdiono)  Sumber : Kompas.com,05-01-2010
 

Wilayah Perbatasan, Beranda Bangsa yang Tak Terurus


Oleh :
Pascal bin Saju

KOMPAS.com - Daerah perbatasan sering kali dijuluki sebagai "beranda terdepan bangsa". Namun, dalam kenyataannya sering kali tidak terurus, ibarat tempat kumuh.

Tulisan ini merujuk pada fakta yang sempat terekam Kompas ketika ikut kunjungan kerja Komisi I DPR ke daerah perbatasan RI dan Malaysia di Kalimantan Timur, Desember lalu.

Kita menyadari, Indonesia-Malaysia adalah negeri serumpun. Sebelum menganut konsep negara modern, pascaperjanjian Westphalia 1648, keduanya belum mengenal batas-batas fisik dan budaya. Masalah mulai muncul setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, dan Malaysia, 31 Agustus 1957.

Pergesekan Indonesia-Malaysia boleh dikatakan merupakan yang terpanas jika dibandingkan dengan masalah perbatasan dengan negara lain di pinggiran Indonesia. Yang paling riuh dan banyak dipersoalkan ialah terkait tenaga kerja Indonesia (TKI) dan perbatasan fisik di Pulau Ambalat. Fakta lapangan tidak sesederhana itu, tetapi amat kompleks.

Pengertian perbatasan selama ini lebih banyak dipahami dalam konteks fisik. Sejak kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, yang oleh Mahkamah Internasional dimenangkan Malaysia pada tahun 2002, masalah perbatasan fisik terus meningkat. Kini Malaysia malah berusaha merampas Ambalat.

Ketika Indonesia terus berusaha memperkuat pengamanan perbatasan fisik, batas kultural yang tidak pernah terpikir untuk dibentengi pun diusik. Terakhir kita tersentak oleh isu ”klaim” Malaysia soal tarian pendet, dalam sebuah iklan pariwisatanya. Menlu Malaysia Anifah Aman membantah pernah ada klaim itu.

Kompleksitas masalah

Soal tenaga kerja Indonesia, nasib mereka ibarat pepatah: sudah jatuh tertimpa tangga pula. TKI tidak hanya sering menjadi korban penganiayaan, pelecehan, dan tersandung kasus kriminal, tetapi mereka juga tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya.

Konjen RI ad interim di Tawau, Sabah, Hadi Susanto, kepada tim Komisi I menyebutkan, ada 37.294 anak usia SD, yakni anak dari TKI di Sabah, tidak bisa sekolah karena orangtuanya tidak mampu. Tim terdiri atas tujuh orang, dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman.

Sebanyak 37.294 anak usia SD itu terancam buta huruf. Di Sabah, ada lebih dari 450.000 orang TKI, sekitar 318.000 di antaranya ilegal. Jumlah anak dan TKI itu belum termasuk mereka yang menetap di Serawak dan Semenanjung Malaysia.

TKI tidak mampu menyekolahkan anaknya karena upah mereka rendah. Fayakhun Andriadi, yang pernah mengamati khusus kehidupan para TKI, mengatakan, upah mereka berkisar 300 ringgit (Rp 900.000) hingga 600 ringgit (Rp 1,8 juta) per bulan. Biaya sekolah 150 ringgit (Rp 400.000) per anak per bulan. Biaya menjadi mahal setelah subsidi bagi anak asing dihapus tahun 2008.

Fakta yang memprihatinkan lainnya terekam ketika tim mengunjungi tempat tahanan. Ada 400 warga Indonesia, pencari kerja ilegal, ditahan karena tidak memiliki dokumen keimigrasian. Mereka menunggu proses deportasi. Sayangnya, tim komisi tidak diizinkan masuk ke dalam tahanan.

Ketika tiba di Pulau Sebatik, pulau yang secara administratif terbagi atas wilayah Malaysia dan Indonesia, tim juga menemukan fakta lain. Khusus di Sebatik Barat, bagian dari wilayah Indonesia, warganya kecewa karena listrik yang dibangun negara sejak tahun 1991 belum juga beroperasi.

Dalam kunjungan yang begitu singkat dan padat juga terungkap, warga di wilayah Nunukan lebih banyak berorientasi ke Malaysia. Seluruh hasil pertanian mereka, baik itu hasil bumi maupun hasil laut, dan produk industri rumah tangga dijual ke Tawau. Barang-barang mereka ditawar dengan harga murah.

Koperasi unit desa yang diharapkan menjadi soko guru ekonomi rakyat, untuk menampung hasil pertanian dan ekonomi produktif rakyat di perbatasan, tidak berperan. Warga Nunukan dan Sebatik lebih sering menjual ke Tawau daripada menjual di Nunukan dan Tarakan karena berbagai alasan.

Persoalan pengamanan wilayah fisik pun sangat sensitif. Sejak Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari Indonesia ke tangan Malaysia, kini Pulau Ambalat pun terancam. Bahkan, mungkin, ancaman itu bisa semakin kuat karena fasilitas keamanan untuk kegiatan operasional di perbatasan sangat minim.

Misalnya, fasilitas pangkalan udara TNI di Tarakan, sebagai pangkalan terdepan di perbatasan, tertinggal jauh dari pangkalan angkatan udara Malaysia di Tawau, Sabah. Landasan pacu Tarakan berukuran 2.250 x 45 m, Nunukan 900 x 23 m. Panjang landasan Tawau 2.670 x 47 dan Kinabalu 3.050 x 45 m.

Jajaran Pangkalan Laut dan Angkatan Udara di Tarakan kepada Komisi I di Tarakan mengatakan, panjang landasan berkaitan erat dengan kemampuan operasional alutsista, khususnya pesawat patroli atau tempur. Artinya, jika landasannya kecil, pesawat canggih yang lebih besar pun sulit mendarat.

Kapal-kapal patroli TNI AL, selain kapal perang KRI, juga terbatas. Ada satu kapal patroli mewah di Nunukan yang ditempatkan sejak dua tahun silam tidak bisa beroperasi karena kesulitan bahan bakar. Kapal berkecepatan 40 knot per jam itu pakai bensin, tetapi stok bahan bakar kebanyakan solar.

Alat komunikasi di perbatasan pun terbatas. Dari tiga pos keamanan di Sebatik, misalnya, hanya pos paling depan yang memiliki radio komunikasi. Dua pos lain di belakangnya tanpa sarana komunikasi. Masalah ini juga disoroti tim Komisi I dalam pertemuan dengan pihak terkait di Tarakan dan Nunukan.

Jaringan telekomunikasi dan penyiaran publik milik pemerintah minim. Infrastruktur lembaga penyiaran publik, misalnya, yang diharapkan sebagai corong pemerintah, seperti RRI dan TVRI, baru menyentuh kota kabupaten. Warga perbatasan lebih banyak menerima siaran radio dan televisi Malaysia.

Minim dan lamban

Sebenarnya masih banyak lagi masalah yang belum diungkap, seperti illegal fishing, perompakan, terorisme, dan pencurian hasil hutan. Tim Komisi I menilai pemerintah belum serius membangun perbatasan. Beranda terdepan bangsa dan negara RI lebih sering diabaikan.

Misalnya, sudah 31 menteri, satu wapres, dan satu presiden mengunjungi Sebatik, tetapi hingga kini warganya belum terlayani listrik meski tiang-tiang sudah dibangun sejak 1991.

Bentuk-bentuk kehadiran negara, seperti penyediaan sarana dan prasana listrik, telekomunikasi, air bersih, koperasi unit desa, jaringan transportasi, jaringan informasi, terutama penyiaran, jauh dari memadai. Tidak heran jika orientasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya warga lebih banyak ke Malaysia.

Hayono juga mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah pernah mengunjungi garis batas RI-Malaysia di Ambalat pada 2005. Saat itu, Presiden berdiri menghadap wilayah Malaysia untuk mengisyaratkan bahwa rakyat Indonesia siap menghadapi setiap agitasi Malaysia terhadap Ambalat.

”Kami juga mencatat, sejak kunjungan itu, tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Kalaupun ada tindak lanjut, sangat lamban. Menyangkut perbatasan, sebaiknya harus diproses cepat,” tutur Hayono Isman.

Anggota Komisi I, seperti Fayakhun Andriadi, Tantowi Yahya, dan Achmad Basarah, mengatakan, pemerintah harus mengubah orientasi pembangunan perbatasan dari pendekatan ekonomi ke pendekatan national interest. Utamakan kepentingan nasional mempertahankan kedaulatan dan martabat bangsa, ketimbang kepentingan kapitalistik. Sumber : Kompas.com, 02-01-10
 

Progres Regulasi Otonomi Daerah 2009

Tahun ini, ada angin segar bagi regulasi otonomi daerah (otda). Pada 2009, ada 18 UU yang menyangkut sektoral otda diteken di DPR. Apa perbaikan kualitasnya? Berikut laporan Hariatni Novitasari dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).

---

DI AKHIR masa jabatan, DPR 2004-2009 ngebut menyelesaikan sejumlah UU sektoral otda. Produk-produk hukum pada 2009 itu sangat berbeda dengan tahun lalu. Pada 2008, sebagian besar UU yang disahkan menyangkut pembentukan daerah baru, yakni mencapai 29 UU. Sedangkan tahun ini, di antara 18 UU sektoral, hanya ada dua UU pembentukan daerah baru. Yaitu, UU No 12/2009 tentang Pembentukan Kabupaten Meranti di Provinsi Riau dan UU No 13/2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat.

Sementara itu, 16 UU lain mengatur pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten-kota sesuai dengan UU No 32/2004 jo UU No 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Misalnya UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan UU No 10/2009 tentang Kepariwisataan.

Yang patut digarisbawahi, beberapa di antara UU sektoral yang diterbitkan itu bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Antara lain, UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik, UU No 36/2009 tentang Kesehatan, dan UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit (RS). Itu menjadi satu kabar baik bagi masyarakat. Sebab, selama ini tidak pernah ada kejelasan soal informasi dan standar pelayanan yang didapatkan masyarakat. Apalagi, belum semua pelayanan publik bisa diakses.

Secara khusus, UU Pelayanan Publik dan UU RS merupakan regulasi baru. Artinya, belum pernah ada regulasi yang mengatur dua hal itu sebelumnya. Sedangkan UU Kesehatan merupakan revisi UU No 23/1992. UU yang lama memang harus direvisi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Mengapa UU itu secara ideal dianggap pro peningkatan pelayanan publik? Dengan tiga UU tersebut, hak dan kewajiban publik sebagai penerima pelayanan menjadi jelas. Publik tidak saja diperlakukan sebagai objek kebijakan atau pelayanan, tetapi juga subjek. Dengan regulasi-regulasi tersebut, semakin jelas hak dan kewajiban publik serta pemerintah.

Publik juga dilibatkan dalam penyusunan pelayanan yang akan mereka terima. Itu, misalnya, bisa dilihat dalam implementasi UU Pelayanan Publik. Masyarakat dilibatkan sepenuhnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mulai pembuatan standar pelayanan publik (SPP) sampai evaluasi pelaksanaannya. SPP dibuat berdasar kesepakatan kedua pihak.

Berdasar pengamatan JPIP di lapangan, banyak pemda di Jawa Timur (Jatim) telah membuat SPP di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), bahkan sampai tingkat kecamatan dan puskesmas. Sayang, SPP yang disusun belum dilandasi partisipasi masyarakat. Masih banyak yang disusun konsultan.

Salah satu yang benar-benar melibatkan masyarakat, penerapan standar pelayanan disusun oleh layanan kesehatan dan kependudukan di Kota Blitar lewat citizen's charter (CC). Beberapa daerah lain di Jatim juga telah mereplikasi CC, khususnya di bidang pelayanan kesehatan puskemas. Misalnya beberapa puskesmas di Pamekasan dan Tulungagung.

Bagi pemerintah daerah di Jatim, diterapkannya UU tentang pelayanan publik tidak terlalu mengejutkan. Sebab, sebelum terbit UU itu, di Jatim ada Perda No 11/2005 tentang Pelayanan Publik. Jadi, Jatim selangkah lebih maju jika dibandingkan dengan nasional.

Terbitnya UU tersebut memang paling ditunggu. Sebab, selama lebih dari empat tahun, rencana UU itu dibahas di DPR dan tak kunjung selesai. UU ini bisa dijadikan alat untuk melihat komitmen pemerintah terhadap perbaikan pelayanan publik. UU tersebut menjadi penyokong UU yang berkaitan dengan pelayanan publik yang telah terbit di tahun sebelumnya, seperti UU Ombudsman.

Keberpihakan terhadap kepentingan publik juga ditonjolkan dalam UU Kesehatan yang baru. Misalnya, dihapusnya kelas rumah sakit. Dahulu, kita mengenal kelas I dan II. Maka, dengan UU baru tersebut, pembagian kelas tidak ada lagi. Hanya ada satu kelas pelayanan RS, yaitu kelas III. Itu bertujuan menjamin pelayanan kesehatan yang setara bagi masyarakat.

UU tersebut juga dibuat lebih berpihak kepada masyarakat miskin. Misalnya, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan darurat tanpa harus membayar biaya administrasi terlebih dahulu ataupun mendapatkan pelayanan ambulans gratis. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi RS menolak pasien yang kurang mampu.

Perizinan mendirikan RS pun diperketat. Tidak sembarangan RS dapat izin pendirian atau perpanjangan. Kalau saja pemerintah atau swasta tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 7 sampai 16 UU itu, izin operasi bisa tidak diberikan atau izin RS dicabut. Itu menjamin bahwa penyedia pelayanan kesehatan tidak bisa sewenang-wenang terhadap keselamatan pasien. Kalaupun dirugikan dalam mendapatkan pelayanan, pasien bisa memperkarakan RS secara pidana ataupun perdata. Selain itu, pasien bisa mengajukan keluhan melalui media cetak dan elektronik. Secara ideal, publik lebih dilindungi dengan regulasi-regulasi tersebut. (e-mail: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it ) Sumber : Jawapost.com
 
Artikel Lainnya...
Kalender Agenda
previous month October 2017 next month
M T W T F S S
week 39 1
week 40 2 3 4 5 6 7 8
week 41 9 10 11 12 13 14 15
week 42 16 17 18 19 20 21 22
week 43 23 24 25 26 27 28 29
week 44 30 31
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?
get('only_registered')) { if($guest) { ?>

Please register to vote

 
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra