Home Berita dan Artikel Artikel Menteri Asman : Data Tak Sinkron, Tak Tambahan CPNS Baru

Menteri Asman : Data Tak Sinkron, Tak Tambahan CPNS Baru

 

20171004 rapat_Kanreg_bkn5JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menegaskan perlunya sinkronisasi data kepegawaian secara nasional. Dalam mengelola data Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh lagi dengan cara kuno, tetapi harus modern.

Menteri PANRb Asman Abnur saat memimpin rapat koordinasi dengan Kepala BKN dan Kepala Kantor Regional BKN di ruang Command Center Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (04/10)

Dalam waktu satu setengah bulan, Menteri Asman minta agar semua data PNS sudah terekam. “Semua data PNS tidak boleh ada yang tidak ter-record. Tidak boleh ada pegawai yang tidak tercatat oleh BKN,” katanya dalam rapat koordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan seluruh Kepala Kantor Regional BKN di Command Center Kementerian PANRB, Rabu (04/10).

Rapat tersebut digelar sesaat setelah launching e-government Kementerian PANRB. Rapat tersebut dihadiri  Sekretaris Kementerian PANRB  Dwi Wahyu Atmadji, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, Deputi bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, dan sejumlah kepala Kantor Regional.  Menteri Asman menegaskan agar data kepegawaian seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun di daerah agar disinkronkan.

Terkait e-Government yang baru saja diluncurkan, Menteri menginstruksikan kepada seluruh Kakanreg BKN untuk mengubah pengelolaan sistem kepegawaian ke sistem digital. Hal itu merupakan instruksi langsung dari Presiden RI Joko Widodo.  “Teknis dan kebijakan harus sinkron. Kemenpan harus nyambung dengan BKN. BKN harus nyambung dengan kementerian dan lembaga lain. Kalau ada yang belum nyambung, harus dipaksa nyambung,” tegasnya seraya menambahkan bahwa dalam waktu dekat ia akan berkeliling ke daerah untuk meninjau pelaksanaan pendataan ini. 

Dikatakan, di era digital ini ia tidak ingin sistem pemerintahan menggunakan sistem kuno. Pengelolaan aparatur negara harus berbasis teknologi. “Mengelola ASN tidak boleh lagi dengan sistem kuno, harus modern. Kantor lain sudah bicara tentang human capital, masak kita masih kuno,” ujarnya.

Menteri mengancam, jika tidak segera disinkronkan, instansi yang bersangkutan akan dikenakan sanksi, misalnya tidak diberikannya formasi jika instansi tersebut membutuhkan PNS baru. “Kalau ada pengajuan formasi tambahan pegawai, tidak akan kita realisasikan sebelum datanya sinkron,” ujarnya.

Selain sanksi berupa tidak direalisasikannya formasi, Menteri Asman juga mengancam tidak akan mengurus kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan.  Ke depan sanksi-sanksi itu akan direalisasikan dengan Peraturan Menteri PANRB. Kalau tidak melaporkan mutasi, perpindahan pegawai juga diberi sanksi. (don/HUMAS MENPANRB)

Sumber : https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/7491-enteri-asman-data-tak-sinkron-tak-tambahan-cpns-baru

 
Kalender Agenda
previous month November 2017 next month
M T W T F S S
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?
get('only_registered')) { if($guest) { ?>

Please register to vote

 
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra