Home Berita dan Artikel Artikel Belajar Kesetaraan Gender

Belajar Kesetaraan Gender


SEJARAH mencatat andil kaum perempuan dalam menegakkan  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak terbilang besarnya. Sebut saja Raden Ajeng Kartini dalam membela hak-hak kaum perempuan dan perjuangannya yang fenomenal patut dikenang dan dijadikan spirit sampai kapanpun. Karena sosok Kartini adalah pejuang kesetaraan gender pertama yang pernah ada di Indonesia.

Saat ini kesetaraan gender dalam pentas politik masih kurang. Hambatan utama disebabkan oleh cara pandang dan memperlakukan perempuan yang salah. Budaya patriarkhi di kalangan masyarakat masih sangat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan. Bahkan dalam lingkungan sosial terkecil seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki masih sangat kuat.

Kesetaraan gender di ”Bumi Etam” bisa dikatakan lebih maju dibandingkan dengan daerah lainnya di nusantara. Contoh kongkrit pada saat terpilihnya Rita Widyasari sebagai bupati perempuan pertama di Kutai Kartanegara priode 2010 – 2015 dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan tanpa ada konflik yang berarti, hal ini membuktikan kemajuan kesetaraan gender di daerah ini. 

Saat sekarang masyarakat sudah tidak lagi mempersoalkan yang memimpin kaum laki-laki atau perempuan, yang terpenting mempunyai kompetensi dalam mengemban amanahnya. Banyak sudah kaum perempuan di daerah ini yang berkiprah di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten dan kota, walaupun belum sesuai harapan “Kartini” atau kuota yang ada.
BELUM SETARA
Berdasarkan catatan sejarah bangsa Indonesia, peran kaum perempuan sangat minim di pentas politik. Padahal, perempuan Indonesia lebih separuh atau lebih 50 persen perempuan jumlah penduduk, itu jumlah yang setara.  Namun jika dilihat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu budaya patriarkhi yang masih sangat mengakar di masyarakat dan mendominasi dalam kehidupan, kenyataannya masih terjadi marginalisasi kaum perempuan atau ketidaksetaraan kedudukan dalam berbagai bidang.

Tetapi menurut laporan Monitoring Program Education For All (EFA) UNESCO tahun 2008, Indonesia yang termasuk negara-negara berpenduduk terbesar di dunia bakal mampu meraih tujuan kesetaraan gender pada tahun 2015. Lebih lanjut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, berharap Rancagan Undang-Undang (RUU) tentang Kesetaraan dan Keadilan gender dapat disahkan pada 2011 menjadi Undang-Undang.

Apalagi dengan adanya dorongan untuk keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen saat pemilu 2009 yang lalu seperti diamanatkan UU No. 10 tahun 2008, sudah terlihat keterwakilan perempuan yang meningkat dari pemilu sebelumnya, yaitu untuk DPR RI 18 persen dari sebelumnya yang hanya 12 persen dan untuk keterwakilan di DPD agak lebih tinggi dari pada keterwakilan di DPR, yaitu 27,3 persen dari sebelumnya 18,8 persen.

Namun data di atas masih menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga politik DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masih jauh dari harapan undang-undang yaitu 30 persen, apalagi bila berdasarkan proporsi jumlah perempuan secara statistik yaitu lebih besar dari jumlah laki-laki (50,01 persen dibanding 49,99 persen).

Demikian juga jumlah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan eselon (sumber BKN 2008)  adalah: eselon I 91,3 persen laki-laki dan 8,7 persen perempuan, eselon II 92,9 persen laki-laki dan 7,1 persen perempuan, eselon III 85,5 persen laki-laki dan 14,5 persen perempuan, eselon IV 76,5 persen laki-laki dan 23,5 persen perempuan serta eselon V 76,8 persen laki-laki dan 23,2 persen perempuan. Jelas hal tersebut menunjukkan rendahnya perempuan dalam proses pengambil keputusan di lembaga eksekutif, dan kenyataannya di jabatan-jabatan struktural eselon Isampai V keterwakilan perempuan sangat memprihatinkan yaitu 7,1 persen sampai 23,5 persen saja.

UPAYA

Berangkat dari fakta-fakta tersebut di atas perihal keterwakilan perempuan di DPR / DPRD, dan jabatan politis selevel gubernur & bupati serta jabatan struktural eksekutif (eselon V sampai I) kiranya peningkatan keterwakilan perempuan sudah menjadi keharusan untuk keadilan bagi perempuan dan rakyat secara keseluruhan.
Sehingga dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa perjuangan kesetaraan gender harus terus diperjuangkan secara berkesinambungan dengan langkah-langkah:

1.    Perlu adanya usaha-usaha peningkatan pendidikan secara umum bagi perempuan secara terus menerus. Karena dengan adanya peningkatan taraf pendidikan bagi kaum perempuan maka akan meningkatkan kompetensi dan daya saing kaum perempuan di bidang politik dan bidang lainnya;

2.    Perlu adanya pencerahan dan pendidikan politik yang terus menerus kepada masyarakat luas, bisa dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, ormas, ataupun oleh lembaga – lembaga lain, tentang unggulnya pemimpin perempuan. Dengan usaha itu diharapkan akan memberikan perubahan pandangan tentang budaya patriakhi bagi masyarakat, sehingga kemungkinan terpilihnya peminpin politik dan bidang lainnya dari perempuan akan sama dengan kemungkinan terpilihnya peminpin dari kaum laki-laki;

3.    Diharapkan perempuan juga mau dan siap untuk belajar, bekerja di luar rumah tanpa harus terus menggantungkan hidup dari pemberian suami. Karena dengan upaya itulah diyakini perempuan dapat setara dengan kaum laki-laki.

HARAPAN

Diharapkan, dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR / DPRD, dan jabatan politis selevel gubernur dan bupati serta pada jabatan struktural eksekutif (eselon V sampai I), akan menekan tingginya angka korupsi di negeri ini.

Beberapa kasus membuktikan di negara Skandinavia, seperti Swedia, di mana sebesar 43,8 persen perempuan jadi anggota DPR, dan ternyata dengan tingginya keterwakilan perempuan tersebut diikuti efek yang mencengangkan bagi upaya pemberantasan kasus korupsi, maka kasus korupsi di negeri tersebut turun hingga nol persen dan angka kekerasan terhadap perempuan pun turun secara signifikan. Begitu juga yang terjadi di Rwanda, semenjak kuota untuk perempuan diatur dalam lembaga politik, hukum mengenai pemerkosaan dan pelecehan seksual menjadi terangkat setelah lembaga legislatif dikuasai perempuan.

Demikian juga, dengan semakin banyak tampilnya “Kartini-Kartini” Kaltim di berbagai level diharapkan akan menjadi spirit dan trigger bagi kemajuan perempuan dan kesetaraan gender diberbagai bidang, baik di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun di bidang-bidang lainnya, di Bumi Etam Kalimantan Timur.  Amin ya robbalalamin.

*) Kepala PKP2A III Lembaga Administrasi Negara  Samarinda(Oleh : Dr. Meiliana, SE, MM)
 
Kalender Agenda
previous month December 2014 next month
M T W T F S S
week 49 1 2 3 4 5 6 7
week 50 8 9 10 11 12 13 14
week 51 15 16 17 18 19 20 21
week 52 22 23 24 25 26 27 28
week 1 29 30 31
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?

Please register to vote

 
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra